cover
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Articles 880 Documents
Etika Politik Dalam Pandangan Machievelli dan Al Mawardi Iqbal Maulana Alfiansyah; Sofi Mubarok; Yulia Rimapradesi; Nabila Yasmin Namira; Ida Susilowati
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31115

Abstract

Ethics is usually closely related to the values and norms that exist in a society. In practice, political ethics demands that all claims to the right to organize association be accounted for on basic moral principles. Therefore political ethics seeks to help society to realize the noble state ideology into objective political reality. This study discusses the Machievelli’s view of political ethics and its comparison with the Islamic theory of political ethics. Previous research focused more on understanding political ethics according to Machievelli only and understanding political ethics according to Islam only. While this research will complement the last gap research, namely comparing the understanding of political ethics according to Machievelli and Islam. The authors used a descriptive method with data collection techniques in journals, articles, and other literature in this study. From the perspective of Machievelli, ethics is often considered secondary or not essential. Political ethics cannot be applied in international politics and prioritizes self-interest rather than moral principles. Realizing self-interest by the state is seen as a right, or a duty considered a realist principle. In contrast, Islam views political ethics as a guide that upholds the values of justice and respects human rights to create sustainable peace under religious norms.Keywords: Political Ethics, Machievelli, Al MawardiAbstrakEtika biasanya berhubungan erat dengan nilai dan norma yang ada dalam suatu masyarakat. Dalam praktiknya, etika politik menuntut agar segala klaim atas hak untuk menata masyarakat dipertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip moral dasar. Maka dari itu etika politik berusaha membantu masyarakat untuk mewujudkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Penelitian ini membahas tentang pandangan Machievelli terhadap etika politik dan perbandingannya dengan pandangan Islam terhadap etika politik. Dalam penelitian sebelumnya, penelitian lebih terfokus pada pemahaman etika politik menurut Machievelli saja dan pemahaman etika politik menurut Al Mawardi saja. Sedangkan penelitian ini akan melengkapi Gap penelitian sebelumnya, yaitu membandingkan pemahaman etika politik menurut Machievelli dan Al Mawardi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa jurnal- jurnal, artikel-artikel, dan literatur lainnya. Menurut Machievelli, etika adalah hal yang seringkali dianggap sekunder atau tidak pokok. Etika politik tidak dapat diterapkan dalam politik internasional dan mengutamakan kepentingan diri daripada prinsip moral. Mewujudkan kepentingan diri oleh negara dipandang sebagai sebuah hak, atau tugas yang dianggap menjadi prinsip kaum realis. Sementara, Islam memandang bahwa etika politik merupakan prinsip yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menghormati hak asasi manusia, sehingga tercipta suatu kedamaian yang berkelanjutan dibawah norma-norma agama.Kata Kunci: Etika Politik, Machievelli, Al Mawardi 
Unlawful Killing dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Mohamad Firman Aziz; Achmad Irwan Hamzani; Fajar Dian Aryani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31110

Abstract

Unlawful killings are extrajudicial killings or court decisions committed by law enforcement officials against people suspected of being involved in a crime. This can be said to be a violation of Human Rights and a serious violation of criminal procedural law. KontraS recorded 52 people dying in the period December 2020 - December 2021 in Indonesia. This study aims to: describe human rights arrangements related to unlawful killing in Indonesia; examines how the theory of Human Rights in the act of extrajudicial killings or unlawful killing. The type of research used is literature, the approach used is normative, data collection techniques use library research, use secondary data sources, and are analyzed using qualitative methods. The results of this study indicate that the authority of law enforcement officials in taking criminal action is carried out based on sufficient initial evidence against the suspect and paying attention to the principles of criminal law, in the act of unlawful killing carried out by law enforcement officials is a violation of human rights.Keywords: Unlawful Killing; Criminal; Ham AbstrakTindakan unlawful killing merupakan pembunuhan di luar proses hukum atau keputusan pengadilan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap orang-orang yang diduga terlibat kejahatan. Hal ini dapat dikatakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pelanggaran hukum acara pidana yang serius. KontraS mencatat sebanyak 52 orang tewas periode Desember 2020-Desember 2021 di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan pengaturan hak asasi manusia berkaitan dengan tindakan unlawful killing di Indonesia; mengkaji bagaimana teori Hak Asasi Manusia dalam tindakan pembunuhan di luar hukum atau unlawful killing. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan, pendekatan yang digunakan yaitu normatif, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, menggunakan sumber data sekunder, dan di analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kewenangan aparat penegak hukum dalam  menindak pidana dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap Tersangka serta memperhatikan asas–asas hukum pidana, dalam tindakan Unlawful killing yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.Kata Kunci: Unlawful Killing; Pidana; Ham
Upaya Meneguhkan Moderasi Islam Indonesia Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Robbah Munjiddin Ahmada; Abbas Sofwan Matlail Fajar
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31119

Abstract

When discussing Islam, the use of terminology is a significant topic of conversation. Especially since moderation is often seen as a symbol of Islam, known as rahmatan lil alamin. However, one thing to keep in mind is that there is no single, definitive definition. The birth of various regional sharia laws and regulations that are discriminatory and prohibit human rights, has led to the conclusion that the face of Indonesian Islam has been on the verge of collapse. Qualitative research methods combined with a literature-based approach were used for this study. Based on research findings, Perppu as a legal product that has regulatory and coercive powers must be able to maintain moderation in Indonesian Islam so that it becomes a perfect synergy. In other words, the goal of a rule of law state is to protect its citizens from the myriad types of injustice and arbitrariness that both the state and fellow citizens can and will do against one another.Keywords: Islamic Moderation; Perppu; Indonesia AbstrakSaat membahas Islam, penggunaan terminologi moderat menjadi topik pembicaraan yang signifikan. Terutama karena sikap moderat sering dipandang sebagai simbol karakter Islam, yang dikenal sebagai rahmatan lil alamin. Namun, satu hal yang perlu diingat adalah bahwa tidak ada definisi tunggal yang pasti. Lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan syariah daerah yang diskriminatif dan melarang hak asasi manusia, membuat kesimpulan bahwa wajah Islam Indonesia telah menuju kehancuran. Metode penelitian kualitatif dikombinasikan dengan pendekatan berbasis literatur digunakan untuk penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian, Perppu sebagai produk hukum yang memiliki kekuatan regulasi dan koersif harus mampu menjaga moderasi Islam Indonesia agar menjadi sinergi yang sempurna. Dengan kata lain, tujuan negara hukum adalah untuk melindungi warganya dari segudang jenis ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang dapat dan akan dilakukan baik oleh negara maupun sesama warga negara terhadap satu sama lain.Kata Kunci: Moderasi Islam; Perppu; Indonesia
Problematika Pertanggungjawaban Korporasi Atas Kejahatan Ekosida di Indonesia Sammah Fatichah; Achmad Irwan Hamzani; Kus Rizkianto
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31114

Abstract

Ecocide, which was originally a crime in the context of war, now has a broader meaning, namely a crime against the environment with a massive impact. Ecoside as one of the crimes against the environment that has a large impact, must be held accountable for anyone who commits it, including corporations. This study aims to: describe the impact of ecocides on the environment; examines the problems of corporate responsibility for ecocide crimes in Indonesia. The type of research that will be used is library research, the approach in this study is a normative approach. The results of this study show that holding corporate responsibility for ecocides in Indonesia encounters several obstacles, namely; firstly, there is no specific regulation regarding ecocide, the sanctions given to corporations are still relatively light, and the fixation of law enforcement officials on the principle that only humans or individuals can be punished.Keywords: Ecocide; Corporation; Responsibility; Environment AbstrakEkosida yang semula merupakan kejahatan dalam konteks perang, saat ini telah memiliki arti yang lebih luas lagi yaitu kejahatan bagi lingkungan hidup yang berdampak masif. Ekosida sebagai slaah satu kejahatan terhadap lingkungan yang memiliki dampak yang besar, harus dimintai pertanggungjawaban bagi siapapun yang melakukannya termasuk korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan dampak ekosida terhadap lingkungan hidup; mengkaji problematika pertanggungjawaban korporasi atas kejahatan ekosida yang ada di Indonesia. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan “library research”, pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bawha untuk meminta pertanggungjawaban korporasi atas ekosida di Indonesia mengalama beberapa hambatan yaitu; yang pertama, belum adanya pengaturan khusus mengenai ekosida, sanksi yang diberikan kepada korporasi masih relatif ringan, dan terpakunya aparat penegak hukum kepada prinsip yang menyebutkan bahwa hanya manusia atau perorangan yang dapat dipidana.Kata Kunci: Ekosida; Korporasi; Pertanggungjawaban; Lingkungan 
Islam in a Formal Legal Approach (Law); A Study of Theory and Implementation Havis Aravik; Nur Khasanah; Achmad Irwan Hamzani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31166

Abstract

This article explained about Islam in formal legal approach (law). The function was to know how far the formal legal in Islamic perspective could be used as the reference to build Islam and answer the various new problems found in life, especially in Islamic society. Library research was used in this article. It was an approach that focused on the literature review and tried to provide an overview or description of the existing reality or what happened or the actual reality of the object under study. The results of this study showed that the Islamic studies approach was an interesting discourse in the Islamic sciences discourse. The formal legal approach was one of the models of approach in Islamic studies which examined various problems that arised in Islamic teachings and solved them from a formal legal (law) perspective. In the Indonesian context, a formal legal approach was applied in the form of legalization of Islamic law both formally and normatively, although this step was highly dependent on the political will of the government. Keywords: Islamic Studies, Formal Legal Approach, Islamic Law, Sharia, Fiqh AbstrakArtikel ini membahas tentang Islam dalam pendekatan legal formal (hukum) dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pendekatan legal formal dalam perspektif Islam dapat dijadikan rujukan dalam membangun Islam dan menjawab berbagai permasalahan-permasalahan baru yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat Islam. Artikel ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library reseach) yakni sebuah pendekatan yang fokus terhadap kajian literatur dan berusaha memberikan gambaran atau mendeskripsikan kenyataan yang ada atau apa yang terjadi atau kenyataan sebenarnya pada obyek yang diteliti. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan studi Islam adalah wacana yang menarik dalam diskursus ilmu-ilmu keislaman. Pendekatan legal formal (hukum) merupakan salah satu model pendekatan dalam studi Islam yang meneropong berbagai permasalahan-permasalahan yang muncul dalam ajaran Islam dan menyelesaikannya dalam perspektif legal formal (hukum). Dalam konteks keindonesiaan pendekatan legal formal diberlakukan dalam bentuk legalisasi hukum Islam baik secara yuridis formal maupun normatif, walaupun langkah tersebut sangat tergantung dengan political will dengan pemerintah. Kata Kunci: Studi Islam, Pendekatan Legal formal, Hukum Islam, Syariah, Fikih
Arbitrase Online Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Riana Wulandari Ananto
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31167

Abstract

Intellectual property rights (IPR) are an option for the nation's economic development and have the potential to produce future generations and have other beneficial social effects. Copyright is a copyrighted work, which is undeniable that there are disputes due to violations. Arbitration is a method of settling civil disputes outside the ordinary court by using a written arbitration agreement between the disputing parties that is used by parties seeking online settlement of cases as referred to in Article 4 paragraph (3). This study uses a qualitative research method with a statutory approach. The results of the study stated that the law basically allows the parties to use letters, telex, telegram, facsimile, e-mail, or other forms of communication to resolve disputes through arbitration, as long as both parties agree to do so. Settlement of cases online does not require the parties to meet in person. In addition, the rules, procedures and arbitral awards relating to the validity of online arbitration agreements are the main topics of discussion in online arbitration.Keywords: Copyright; Intellectual Property Rights; Online Arbitration AbstrakHak atas kekayaan intelektual (HAKI) merupakan salah satu pilihan bagi pembangunan ekonomi bangsa dan memiliki potensi untuk menghasilkan generasi masa depan dan memiliki efek sosial yang bermanfaat lainnya. Hak cipta merupakan karya cipta, yang mana tidak dipungkiri adanya sengketa karena adanya pelanggaran. Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan biasa dengan menggunakan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa yang digunakan oleh para pihak yang mencari penyelesaian perkara secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Undang-undang tersebut pada dasarnya mengizinkan para pihak untuk menggunakan surat, teleks, telegram, faksimili, email, atau bentuk komunikasi lainnya untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase, selama kedua belah pihak setuju untuk melakukannya. Penyelesaian perkara secara online tidak mengharuskan para pihak untuk bertemu secara langsung. Selain itu, aturan, prosedur, dan putusan arbitrase yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian arbitrase online menjadi topik utama pembahasan dalam arbitrase online.Kata Kunci: Hak Cipta; HKI; Arbitrase Online
Qardh Al-Hasan as an Alternative Solution In Poverty Alleviation Nuriyah Thahir
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31504

Abstract

Shariah banking amidst a prolonged economic crisis is the right thing for Indonesians. This is because most Indonesian people are not only Muslims, but the Syariah banking system itself is also siding with the customer (not harmful) and in line with the concept, i.e., justice and cooperation. With their capitalist core, conventional banks are economic institutions that do not guarantee the right solution. Even it tends to drag and plunge the customer into the abyss of poverty. Because usury is applied to make the customer not free to move and expand their business. One of the products in Islamic banking is qardhul hasan which offers no-interest loans. The funding purpose of qardh al-hasan is in line with one mission of BAZIS to eradicate a mustahiq be muzakki. On a large scale, if developed intensively, it could help alleviate poverty in Indonesia. It certainly needs the political will (support) of the government seriously.Keywords: qardh al-hasan, poverty, Islamic banking, fatwa Abstrak:Kehadiran perbankan syariah di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan merupakan hal yang tepat bagi masyarakat Indonesia. Hal ini karena tidak hanya masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, tetapi sistem perbankan Syariah sendiri juga berpihak kepada nasabah (tidak merugikan) dan sejalan dengan konsep yaitu keadilan dan kerjasama. Bank konvensional dengan inti kapitalismenya merupakan lembaga ekonomi yang tidak menjamin solusi yang tepat. Bahkan cenderung menyeret dan menjerumuskan pelanggan ke jurang kemiskinan. Karena praktik riba yang diterapkan membuat nasabah tidak leluasa bergerak dan mengembangkan usahanya. Dengan mengkaji produk perbankan dan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang qardh al-hasan yang menawarkan pinjaman tanpa bunga, ditemukan tujuan dari produk tersebut yang sejalan dengan salah satu misi BAZIS untuk meningkatkan mustahiq menjadi muzakki. Dalam skala besar, jika dikembangkan secara intensif dapat membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Hal ini tentu membutuhkan kemauan politik (dukungan) dari pemerintah secara serius.Kata Kunci: qardh al-hasan, kemiskinan, bank syariah, fatwa 
Urgensi Lembaga Hisbah Dalam Melakukan Tugas Pengawasan Terhadap Produk Halal Sujarwo Sujarwo; Siti Ngainnur Rohmah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31501

Abstract

AbstractThis research is motivated by the free market of the Asean Economic Community (AEC), many products circulating in Indonesia do not only come from within the country, but also many products that will enter from MEA member countries themselves. So there is concern about the halalness of these products. The purpose of this study was to determine the urgency of hisbah institutions in the Indonesian constitutional system and to determine the function and role of hisbah institutions in guaranteeing halal products in Indonesia. The approach method used in this study is the approach of laws, regulations, and related books. The type of research conducted by the author includes the type of qualitative research. The data analysis method used in this study is a qualitative analysis method. The results of the research state that the function and role of the hisbah institution in the constitutional system in Indonesia has strong and strategic legal power, so it is very necessary. The hisbah institutions include the POM Agency, LPPOM MUI, and the Ministry of Religion. BPJPH has supervised products labeled halal by carrying out unannounced inspections every six months while in the market it depends on the level of risk of the product, low and moderate 2x (twice) a year at least while high ones every 3 (three) months.Keywords: Urgency; Hisbah Institution; Supervision; Halal Products AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi adanya pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), banyak produk-produk yang beredar di Indonesia tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, melainkan juga banyak produk yang akan masuk dari negara anggota MEA sendiri. Sehingga muncul kekhawatiran terhadap kehalalan dari produk-produk tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi lembaga hisbah dalam sistem ketatanegaraan indonesia dan untuk mengetahui fungsi dan peran lembaga hisbah dalam menjamin produk halal di indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, peraturan-peraturan, dan buku-buku yang terkait. Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk jenis penelitian kualitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa fungsi dan peran lembaga hisbah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia memiliki kekuatan hukum yang kuat dan strategis, sehingga sangat diperlukan. Adapun lembaga-lembaga hisbah tersebut antara lain Badan POM, LPPOM MUI, dan Departemen Agama. BPJPH sudah melakukan pengawasan terhadap produk berlabel halal dengan melakukan inspeksi mendadak enam bulan sekali sedangkan di pasaran tergantung tingkat resiko produknya, yang rendah dan sedang setahun 2x (dua kali) minimal sedangkan yang tinggi per 3 (tiga) bulan.Kata Kunci: Urgensi, Lembaga Hisbah, Pengawasan, Produk Halal.
Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perspektif Maqashid al-Syariah (Studi Pengembangan UMKM Mitra Binaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang) Muhammad Wahyudi; Muhammad Lathoif Ghozali; Gilang Rizki Aji Putra
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31517

Abstract

The article entitled "Implementation of the Social and Environmental Responsibility Program (TJSL) Maqashid al-Syariah Perspective (Study of MSME Development Development Partners PT Pupuk Sriwidjaja Palembang)." This study aims to answer questions about how to implement social and environmental responsibility programs at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang; how is the sustainability of the social and environmental responsibility program at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang; how is the social and environmental responsibility program at PT Fertilizer Sriwidjaja Palembang from the maqashid al-syariah perspective. The method used is a qualitative descriptive approach. Data collection employing interviews and documentation with PT Pupuk Sriwidjaja Palembang with several fostered partner owners to explore the implementation of social and environmental responsibility programs, the sustainability of social and environmental responsibility programs, and how to analyze the maqashid al-syariah perspective, namely protecting assets (al- lazy). The results of this study indicate that providing an overview and information regarding the implementation of social and environmental responsibility programs by PT Pupuk Sriwidjaja Palembang is a form of corporate social responsibility that has fulfilled the triple bottom line dimension. The social extent is carried out through environmental development activities and development partners, the ecological size is implemented through tree planting activities, and the financial dimensions are through providing financing to SME business actors.Keywords: TJSL; MSME; Maqashid al-shariahKeywords: TJSL; MSME; Maqashid al-shariah  AbstrakTulisan yang berjudul “Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perspektif Maqashid al-Syariah (Studi Pengembangan UMKM Mitra Binaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang).” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan di PT Pupuk sriwidjaja Palembang; bagaimana sustainability program tanggung jawab sosial dan lingkungan di PT pupuk sriwidjaja Palembang; bagaimana program tanggung jawab sosial dan lingkungan di PT pupuk Sriwidjaja Palembang perspektif maqashid al-syariah. Metode yang digunakan yakni pendekatan deskriptif kualitatif. Pengambilan data dengan cara wawancara dan dokumentasi kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan beberapa owner mitra binaan untuk menggali tentang implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan, sustainability program tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta bagaimana analisis perspektif maqashid al-syariah yakni perlindungan harta (al-maal). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa memberikan gambaran dan informasi mengenai penerapan program tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan yang sudah memenuhi dimensi triple bottom line, dimensi sosial dilaksanakan melalui kegiatan bina lingkungan dan mitra binaa, dimensi environmental dilaksanakan melalui kegiatan penanaman pohon, dan dimensinsi financial melalui pemberian pembiayaan kepada pelaku usaha UKM.Kata Kunci: TJSL; UMKM; Maqashid al-syariah
Paradigma Negara Kesejahteraan Dalam Rekonseptualisasi Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual Diana Mutia Habibaty; Raines Wadi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31603

Abstract

One of the instruments for fulfilling welfare is waqf and one of the potential waqf that has economic value is waqf of intellectual property rights (IPR). However, in practice its management is limited by the Copyright Law which states that the economic rights of intellectual property rights can only be exploited from the registration of the work, up to 70 years after the author's death. The time limit for the exploitation of these economic rights extends to works that will become public property (public domain) and can be enjoyed by the community without having to pay the royalties, so it cannot be managed by the Waqf Board forever even though the wakif wants to endow IPR forever. In addition, the transfer and management of IPR waqf has not received special attention, especially in the juridical order related to the mechanism, so that it is still in the stage of legal uncertainty. Therefore, this study aims to strengthen the position and potential of waqf IPR in the practice of the welfare state and regulate the transition and management of it in laws and regulations. The research method used in this article is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that the IPR waqf in the effort to achieve the welfare state must be exempted from being permanently restricted and the transfer and management of IPR waqf must be carried out by granting IPR certificates issued by the Government.Keywords: Welfare State; Waqf; Intellectual Property Right AbstrakSalah satu instrument pemenuhan kesejahteraan adalah wakaf dan salah satu potensi wakaf yang memiliki nilai ekonomis adalah wakaf hak atas kekayaan intelektual (HKI). Namun, dalam praktik pengelolaannya terlimitasi oleh UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak ekonomi dari HKI hanya dapat dieksploitasi dari didaftarkannya karya tersebut, hingga 70 tahun pasca pencipta meninggal dunia. Limitasi waktu akan eksploitasi hak ekonomi tersebut berhilir kepada karya yang akan menjadi milik masyarakat (domain public) dan dapat dinikmati masyarakat tanpa harus membayar royalti tersebut, sehingga tidak dapat dikelola oleh Badan Wakaf secara selamanya kendati wakif menginginkan untuk mewakafkan HKI selamanya. Selain itu, pengalihan dan pengelolaan wakaf HKI juga belum mendapat perhatian khusus terutama pada tatanan yuridis terkait mekanismenya, sehingga hal tersebut masih dalam tahap ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukuhkan posisi dan potensi wakaf HKI dalam praktik negara kesejahteraan dan mengatur peralihan serta pengelolaannya dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa wakaf HKI pada upaya pencapaian negara kesejahteraan harus dikecualikan limitasinya menjadi selamanya dan pengalihan serta pengelolaan wakaf HKI harus dilakukan dengan pemberian sertifikat HKI yang dikeluarkan oleh Pemerintah.Kata Kunci: Negara Kesejahteraan; Wakaf; Hak atas Kekayaan Intelektual

Filter by Year

2014 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue