Garuda - Garba Rujukan Digital

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBIJAKAN DAERAH DI BIDANG TATA RUANG DI KABUPATEN KUNINGAN Haris Budiman
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v4i1.475

Guarantee legal certainty and economic stability is very important to keep the movement of the economy of a country. The formulation of the problem formulated a point of issue is how the environmental law enforcement in Indonesia on a case study of forest fires in Indonesia and How to influence environmental law enforcement to economic growth in Indonesia. The purpose of this study was to determine the environmental law enforcement in Indonesia on a case study of forest fires in Indonesia and How to influence environmental law enforcement to economic growth in Indonesia. This research could be useful in a practical and theoretical. The method used by the researchers are using a normative juridical approach. The results of the study Enforcement of Environmental Law in relation to the Criminal Law which is related substance of Law in Article 69 paragraph (1) letter H Law No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management includes about a ban on land clearing by burning and action against the perpetrators for enforce the law and environmental law enforcement to economic growth in Indonesia affected by three (3) aspects, namely Products of law, justice system and political risks are always changing. Conclusions of law enforcement carried out by the legislation in force and the factors that influence economic growth is necessary to be noticed is the commitment of the highest officials responsible to the reciprocation of a country. Recommendation law enforcement must be carried out according the legislation without seeing the background of the company or individual that legal certainty to invest guaranteed and the reformulation of Article 69 paragraph (1) letter H Law No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management.

KEWENANGAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan) Erga Yuhandra
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v3i2.410

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengambil tema tentang â€œKewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Sebuaah Telaah Sosiologi Pembentukan Perdes di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan. Adapun yang menjadi lokasi dari penelitian ini sendiri dilakukan di Kabupaten Kuningan lebih tepatnya di Desa Karamatwangi. Penelitian ini akan difokuskan pada masalah pertama, bagaimana proses pembentukan peraturan desa di desa tersebut, kedua, bagaimana evektifitas Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi legislasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana proses pembentukan peraturan desa di desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan dan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana evektifitas Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi legislasi. Penelitian ini dapat berguna antara lain yaitu secara praktis dapat digunakan sebagai referensi dalam hal pembentukan peraturan khusunya peraturan desa, penelitian ini mencoba memberikan gambaran tentang kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi legislasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris atau penelitian kuantitatif yaitu metode mengumpulkan dan menyajikan data yang diperoleh untuk menganalisis keadaan yang sebenarnya dan selanjutnya dilakukan analisa rasional berdasarkan acuan yuridis melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga legislatif di tingkat bawah yang mana memiliki peranan penting dalam pembentukan produk hukum pemerintahan desa untuk mewujudkan sistem check and balences dan penyambung lidah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Kata Kunci: Kewenangan, Badan Permusyawaratan Desa, Legislasi

Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara Laurensius Arliman S
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v5i1.754

Abstrak : Pancasila adalah Ideologi dan sumber dari segala pembentukan perturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang Undang Bela Negara mengisyaratkan agar setiap masyarakat melaksanakan pertahanan negara, demi menjaga keutuhan NKRI. Tujuan penelitian ini adalah untuk menegtahui dan menganalisis bagaimana kedudukan Pancasila sebagai Ideology Indonesia? dan bagaimana mewujudkan perlindungan anak sebagai cita-cita bela negara. Metode penelitian yaitu metode pendekatan yuridis normatif yang menitik beratkan penggunaan bahan atau meteri penelitian data sekunder dengan di dukung oleh data kepustakaan. Hasil penelitain adalah Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa seharusnya bukan hanya untuk diketahui saja tetapi harus dimengerti yang kemudian diamalkan dikehidupan sehari-hari dalam berabagai aspek kehidupan. Perlakuan yang sama terhadap setiap warga Negara Indonesia (terkhususnya terhadap perlindungan anak) dalam bidang hukum, juga harus menerapakan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Melalui bela negara akan terbangun karakter disiplin, optimisme, kerjasama dan kepemimpinan guna turut menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kita sebagai warga negara wajib mengupayakan untuk membela negara. Kesimpulan, kita sebagai generasi penerus mempunyai kewajiban untuk memberi contoh bela negara, sesuai dengan arti atau pengertian bela negara Indonesia yaitu seperti belajar bersungguh-sungguh serta taat terhadap peraturan perundang-undangan. Hal itu diwujudkan dalam bentuk perlindungan anak berkelanjutan. Perlindungan anak berkelanjutan, akan menciptakan generasi penerus bangsa yang mempertahankan dan membela Negara Indonesia.Kata Kunci: Ideologi, Pancasila, Perlindungan, Anak, Bela Negara. THE LAW PROTECTION OF CHILDREN IN THE PANCASILA PERSPECTIVE AND STATE DEFENSE Abstrak : Pancasila is a ideology and the source of any formulation of existing laws and regulations in Indonesian. The 1945 Constitution of the Republic Indonesia and the state defebse act of the Republic Indonesia, in order to maintan the integrety of NKRI. the aims to knows and analyze how to position of Pancasila as Ideology Indonesian and how to realize the protection of children as the ideals of satet defense, This research method used normative juridical approach that emphasizes the use of naterials seconadry data with the support by literature study. The result of research is the noble values contained in Pancasila as the nation's ideology to know, understood which then must be practiced in everyday life in various aspects of life. The equal treatment of every citizen of Indonesia (especially against child protection) in the field of law, the application of values contained in Pancasila in the state defense that will build the character of discipline, optimism, cooperation and leadership, the form of ensuring the survival of the nation and state, we as citizens must strive to defend the country. In conclusion, we as the next generation have an obligation to be an example of defending the country, in accordance with the meaning or understanding of defending the state of Indonesia as in studying seriously and obedient to the laws and regulations. It is manifested in the form of sustainable child protection. The continuous child protection, will create the next generation of nation that defends and defends the State of Indonesia. Keywords: Ideology, Pancasila, Protection, Children, Defend State.

KEWENANGAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG UNDANG PEMERINTAH DAERAH (Studi di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat) Lilis Supriatin; Suwari Akhmaddhian
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v4i2.730

The natural resource management should aim to prosper society in accordance with the purpose of nation and state. This study aims to find out how the authority of mining business licensing in Kuningan district based on Law No. 23 year 2014 on Regional Government and Implementation of authority in the management of mining business licenses based on Law No. 23 year 2014 on Regional Government in Kuningan district. This research method used empirical juridical with data collecting tool through interviews and observation. The result of this research is the mining arrangements based on Law No. 23 of 2014, the matters of energy and resources in the districts / cities are entirely handed over to the provincial government, while the affected areas are in the districts / cities there is no segregation of community authority or criteria that provides regulatory opportunities to districts / cities. In implementation of mining management in districts Kuningan based on Law No 4 Year 2009 is correct, with the division of authority between the central government, provincial government, and district governments, and not apart from the control and control factor. In the Law Number 23 Year 2014 is only divided between the Central Government and Provincial Region. Licensing becomes the authority of the central provincial government, uncontrolled supervision and control, constraints, long distances, complicated process procedures. The conclusion is that the regulation of mining authority based on law No 23 year 2014 is contradictory to the theory of Regional Autonomy for the licensing of mining management of provincial government authority.Keywords: Authority, Local Government, Mining Management. AbstrakPenelitian ini dengan latar belakang yaitu untuk mengetahui bagaimana kewenangan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kuningan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Derah. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Kewenangan Pengelolaan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kewenangan Pengelolaan pertambangan berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Metode penelitian yuridis-empirik dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan pertambangan berdasarkan Undang Undang-Nomor 23 Tahun 2014, urusan energi dan sumberdaya mineral yang ada di kabupaten / kota diserahkan seluruhnya kepada pemerintah provinsi, sedangkan daerah terkena dampak berada di kabupaten/kota, tidak ada pemilahan kewenangan baik secara komoditas maupun kriteria yang memberikan peluang melakukan pengaturan kepada pihak kabupaten/kota. Implementasi pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kuningan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sudah benar dengan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah kabupaten. tetapi tidak melupakan faktor pengawasan dan pengendalian. sedangkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Perizinan menjadi kewenangan pemerintah propinsi menjadi tidak sederhana, jarak yang jauh dengan tata cara proses rumit, pengawasan dan pengendalian tidak terkendali karena menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kesimpulan yaitu pengaturan kewenangan pertambangan berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertentangan dengan teori Otonomi Daerah. Undang Undang 23 Tahun 2014 memiliki kelemahan secara teori sistem hukum dengan tidak memberikan kewenangan pada pemerintah daerah kabupaten sebagai wilayah kegiatan pertambangan.

PEMAHAMAN OTONOMI DAERAH DALAM PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 18 TERHADAP KEUTUHANNKRI (Study Tentang Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah III Cirebon) Sugianto, Sugianto
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v2i2.415

Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca reformasi 1998. Banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasidari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong pemerintah untuk secara sungguh-sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekwen mengingat wacana dan konsep otonomi daerah memiliki sejarah yang sangat panjang seiring berdirinya republik Indonesia ini.Munculnya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah merupakan jawaban atas berbagai pertanyaan seputar rekonstruksi hubungan Pemerintah pusat dan daerah. Produk-produk hukum tersebut menjadi suatu formulasi yang akan memberi warna baru dalam upaya memperbaiki hubungan Pemerintah pusat dan daerah. Secara substansial dari Undang-undang tersebutÂ menyatakan besarnya keinginan politikÂ (political will) Pemerintah untuk menyelenggarakan kebijakan otonomi daerah yang benar-benar nyata, luas dan bertangung jawab.Tujuan penelitian ini adalah pertama, Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah kabupaten/kota di Wilayah III Cirebon menurut Pasal 18 UUD 1945 Amandemen ke-II jo UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.kedua, Untuk mengetahui pelaksanaan otonomi daerah kabupaten/kota di Wilayah III Cirebon dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai implementasi Pasal 18 UUD 1945 amandemen ke II.ketiga, Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan otonomi daerah kabupaten/kota di Wilayah III Cirebonmenurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dalam presfektif Pasal 18 UUD 1945 amandemen ke II dapat berdampak terhadap keutuhan NKRI.Â Kata Kunci : Otonomi, Daerah, NKRI.

CRIMINAL LIABILITY DAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA Sekhroni, Sekhroni,
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v3i1.405

Penulis menulis artikel yang berjudul Criminal LiabilityÂ Dan Diversi Terhadap Tindak Pidana AnakÂ Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia ,Â adapun rumusan penelitian yang dirumuskan menjadi tititk permasalahan adalah Bagimana Pertanggung Jawaban Pidana anak dalam Sistem Peradilan Anak danÂ Mengapa Diversi diterapkan dalam Sistem Peradilan Anak. Â Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuiÂ Pertanggung Jawaban Pidana anak dalam Sistem Peradilan Anak dan, Mengapa Diversi diterapkan dalam Sistem Peradilan Anak. Penelitian ini dapat berguna secara praktis dan teoritis, secara praktis dapat digunakan sebagai acuan kebijakan praktis dalam penanganan perkara anak secara diversi dan secara teoritis dapat menjadi khasanah ilmu pengetahuan hukum pidana khusunya menyengkut perkara pidanacanak. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode evaluative analisis, yaitu suatu metode mengumpulkan dan menyajikan data yang diperoleh untuk menganalisis keadaan yang sebenarnya dan selanjutnya dilakukan analisis rasional berdasarkan acuan yuridis melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini Penerapan diversi wajib diupayakan untuk menyelesaikan tindak pidana yang pelakunya adalah anak. Hal ini yang menjadi faktor kasus anak jarang bahkan ada yang tidak sampai ke pengadilan sehingga pengadilan anak yang ada pada pengadilan negeri menjadi kurang efektif fungsinya, ada hakim bersertifikasi hakim anak, ada ruang sidang khusus anak, ada ruang tahanan anak namun jarang bahkan sama sekali tidak ada kegiatan persidangan anak.Kata kunci : Diversi, Tindak Pidana Anak, Perkara PidanaÂ Â

Kritik Terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Perspektif Teori Hukum) Agus Surachman
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v5i1.740

Abstrak : Latar belakang untuk mengkritik Undang-Undang Penanaman Modal yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dalam perspektif Teori Hukum. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengatahui dan menganalisis apa pendapat teori hukum terhadap Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan apa yang menjadi tujuan Hukum Undang-Undang No. 25 Tahun 2007. Metode penelitian yang digunakan adalah penellitian normative yang meneliti data sekunder dari berbagai bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Hasil penelitian adalah bahwa berdasarkan analisis menggunakan Teori Hans kelsen dengan teorinya The Hirarchies of The norms, teori Jeremy Bentam, dengan teori kemanfataan, terkenal dengan sebutan The greates Happniness of The Greatest number, dan teori Satipto Rahardjo, bahwa hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum bertujuan untuk membahagiakan rakyat maka disimpukan bahwa tidak adanya konsistensi antara pasal–pasal dan tujuan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, Sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hokum dan tujuan hukum yang ingin dicapai adalah kepastian hukum, kesejahteran, keadilan dan kemakmuran bagi seluruh Rakyat Indonesia. Kesimpulannya bahwa kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam setiap pembuatan peraturan perundangan yang berkaitan dengan Penanaman modal harus selalu berkiblat kepada Pancasila dan Konstitusi Undang Undang Dasar Negara Republik Iindonesia 1945.Kata kunci : Teori Hukum, Undang-Undang No 25 tahun 2007, Pancasila dan UUD 45. THE CRITICISM OF LAW NUMBER 25 YEAR 2007 ABOUT INVESTMENT (THE PERSPECTIVE THEORY OF LAW) Abstrak : The background to criticize the Investment Law is Law Number 25 Year 2007 in the perspective theory of law, the purpose of the research is to know and analyze the opinion of theory and what is the purpose for the Law no. 25 Year 2007 about Investment and what is the purpose of the Law no. 25 Year 2007. The research method uses normative research that examines secondary data from various primary, secondary and tersier materials.The results of the study are based on the analysis using the Hirarchies of the norms, Jeremy Bentam's theory, with theoretical theory, known as the Greates Happniness of the Greatest number, and Satipto Rahardjo's theory, that the law is for human non- which aims to make people happy. it is concluded that the absence of consistency between the articles and the legal objectives contained in Law no. 25 of 2007 about Investment, so that it can lead to legal uncertainty and welfare, justice and prosperity for the whole People Indonesia. The conclusion that to the government and the Parliament (DPR) in every legislative regulation relating to investment should be oriented to Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.Keywords: Theory of Law, Law No. 25 of 2007, Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KUNINGAN Diding Rahmat
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v4i1.478

1

PENERAPAN ASAS PERLINDUNGAN YANG SEIMBANG MENURUT KUHPERDATA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Gios Adhyaksa
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v3i2.411

Peranan hukum di dalam pergaulan hidup adalah sebagai sesuatu yang melindungi, memberi rasa aman, tentram dan tertib untuk mencapai kedamaian dan keadilan setiap orang. Apabila dalam pergaulan hidup terjadi peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, maka timbulah suatu perjanjian. Demikian juga di bidang pekerjaan, orang melakukan pekerjaan sehingga berakhir adanya perikatan.Jadi dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.Dari perjanjian tertulis tersebut terjadi hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang lazim disebut perikatan. Perjanjian menerbitkan perikatan antara dua orang atau lebih.Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan, karena dua orang atau lebih itu sepakat untuk melakukan sesuatu.Suatu perikatan adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih, yang mewajibkan pihak yang satu untuk memenuhi tuntutan, demikian juga sebaliknya. Syarat pertama dan syarat kedua disebut sebagai syarat subjektif, karena menyangkut orang atau para pihak, sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat disebut sebagai syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat subjektif berakibat dapat dibatalkannya sebuah perjanjian oleh salah satu pihak. Artinya sekalipun perjanjian telah ditandatangani maka salah satu pihak yang merasa keberatan atas proses perjanjian itu dapat mengajukan pembatalan isi perjanjian ke Pengadilan, sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya isi perjanjian itu tidak membawa akibat apapun terhadap kedua belah pihak karena secara hukum perjanjian itu dianggap tidak pernah ada, karena dalam perjanjian pemborongan pekerjaan juga berlaku syarat-syarat subjektif dan syarat objektif, maka perusahaan pengguna tenaga kerja harus memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kata kunci : perjanjian,perlindungan,tenaga kerja

PELAKSANAAN MEDIASI PADA PENYELESAIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN Fitri Purnamasari; Diding Rahmat; Gios Adhyaksa
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v4i2.729

AbstractThe author conducted this research with the background of the implementation of Mediation in Kuningan Religious Court in Kuningan. The purposes of writing this paper are to know how the Implementation on Divorce Settlement in Kuningan Religious Court and to know the factors that affect the success of mediation in the Kuningan Religious Court. The method used in this research is with empirical juridical approach using primary data and secondary data and data collection techniques are interviews, observation and literature study. The results of this research are the mediation arrangements set out in the Supreme Court Regulation (PERMA ) Number 1 Year 2016 about Mediation Procedures in Courts and more specifically stipulated in the Decree of the Chief Justice Number 108 / KMA / AK / VI / 2016 on Mediation Governance at the Court. Mediation is the means of dispute resolution through the negotiation process to obtain agreement of the Parties with the assistance of the Mediator. Mediator is a Judge or any other party who has a Mediator Certificate as a neutral party assisting Parties in the negotiation process to see possible dispute resolution without resorting to the disconnection or enforcement of a settlement. Its implementation has been regulated in Law Number 1 Year 1974 about concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, and Supreme Court RegulationNumber 1 of 2016 concerning Mediation Procedure in Court. The conclusion of this thesis writing is Mediation which should be one of the alternative process of dispute settlement which can give greater access to justice to the parties in finding satisfactory dispute settlement and to fulfill the sense of justice, and become one of the effective instrument to overcome the problem of case buildup especially for the case Divorce, in the end has not been effectively implemented.Keywords: Mediation, Divorce, Marriage. AbstrakPenulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu bagaimana pelaksanaan Mediasi pada Pengadilan Agama Kuningan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan dan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang memepengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kuningan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta alat pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah pengaturan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan lebih spesifik diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 108/KMA/AK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Pelaksanaannya telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Mediasi yang seharusnya menjadi salah satu alternatif proses penyelesaian sengketa yang dapat memberikan akses keadilan yang lebbesar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan mmemenuhi rasa keadilan, serta menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara khususnya untuk perkara perceraian, pada akhirnya belum efektif dilaksanakan.Kata Kunci : Mediasi, Perceraian, Perdata

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Suwari Akhmaddhian

Contact Email
suwari_akhmad@uniku.ac.id

Phone
+62232-8900796

Journal Mail Official
unifikasi@uniku.ac.id

Editorial Address
Jalan Cut Nyak Dhien No.36 A Cijoho Kuningan Jawa Barat

Location
Kab. kuningan,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Suwari Akhmaddhian

Contact Email suwari_akhmad@uniku.ac.id

Phone +62232-8900796

Journal Mail Official unifikasi@uniku.ac.id

Editorial Address Jalan Cut Nyak Dhien No.36 A Cijoho Kuningan Jawa Barat

Location Kab. kuningan, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Suwari Akhmaddhian

Contact Email
suwari_akhmad@uniku.ac.id

Phone
+62232-8900796

Journal Mail Official
unifikasi@uniku.ac.id

Editorial Address
Jalan Cut Nyak Dhien No.36 A Cijoho Kuningan Jawa Barat

Location
Kab. kuningan,

Jawa barat

INDONESIA