cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suwari Akhmaddhian
Contact Email
suwari_akhmad@uniku.ac.id
Phone
+62232-8900796
Journal Mail Official
unifikasi@uniku.ac.id
Editorial Address
Jalan Cut Nyak Dhien No.36 A Cijoho Kuningan Jawa Barat
Location
Kab. kuningan,
Jawa barat
INDONESIA
Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Kuningan
ISSN : 23545976     EISSN : 25807382     DOI : https://doi.org/10.25134/unifikasi.v11i1.9536
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, an ISSN national journal p-ISSN 2354-5976, e-ISSN 2580-7382, provides a forum for publishing research result articles, articles and review books from academics, analysts, practitioners and those interested in providing literature on Legal Studies. Scientific articles covering: Sustainable Development Goals (SDGs) Law, Natural Resources Law and Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 155 Documents
 1   2   3   4   5 
Konsekuensi Dekonsentrasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Diding Rahmat; Sarip Sarip
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v2i2.237

Abstract

Pro dan kontra pemilihan gubernur langsung dalam ujud dekonsentrasi otonomi daerah di tingkatan provinsi. Otonomi pada dasarnya mempunyai wilayah, kewenangan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kabupaten/kota sebagai bentuk otonomi memiliki desentralisasi secara kewilayahan. Dekonsentrasi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat kemudian dilimpahkan kepada daerah secara administratif. Kewenangan secara administratif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan secara administratif ada pada gubernur. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepada kepala intansi vertikal di wilayah provinsi. Dekonsentrasi, merupakan penyelenggaraan tugas yang kewajibannya dipegang oleh pemerintah pusat dan memiliki implikasi sosial kemasyarakatan dalam aplikasinya. Konsekuensi desentralisasi memposisikan gubernur sebagai wakil pusat di daerah provinisi yang membawah beberapa kabupaten/kota. Gubernur mempertanggung jawabkan segala tindakannya pada Presiden sebagai pemerintah pusat. Konsekuensinya presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat ataupun memilih gubernur yang diajukan oleh masyarakat ataupun wakil masyarakat. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan, mencoba mencari titi ideal teori dekonsentrasi yang ada di Indonesia. Kemudian mencoba memberikan bentuk ideal dari sebuah teori yang dianut tersebut
PENGELOLAAN DANA OTONOMI BERDASARKAN UNDANG UNDANG DAERAH ISTIMEWA PROVINSI ACEH DAN UNDANG UNDANG OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA Gios Adhyaksa; Suwari Akhmaddhian
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v2i2.413

Abstract

Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang terdiri dari lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam arti sempit pemerintahan adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Di samping itu dari segi struktural fungsional pemerintahan dapat didefinisikan pula sebagai suatu sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mewujudkan tujuan Negara. Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1), dinyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Sejalan dengan pasal tersebut keutuhan suatu negara atau yang disebut juga integritas negara adalah suatu hal yang paling penting  yang menjadi dasar eksistensi setiap negara. Ketika negara bebas dari ancaman disintegrasi, maka sesungguhnya eksistensi negara tersebut telah kuat tak tergoyahkan. Hal yang sama berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Integritas Indonesia, yang disebut dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keutuhan NKRI adalah fungsi dari pengertian dan tujuan negara, sebagaimana termaktub di dalam penjelasan Pembukaan UUD 1945. Itulah sebabnya sejak awal NKRI didirikan pemerintah dan berbagai elemen rakyat terus menerus berupaya mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional. Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan dasar negara dan Undang-Undang Dasar yang dimilikinya. Indonesia memiliki dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Kata kunci : Dana, Otonomi, Kebijakan.
ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MEREK KOLEKTIF GENTENG JATIWANGI GUNA MENGURANGI PERSAINGAN USAHA DI KABUPATEN MAJALENGKA Anthon Fathanudien
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v3i2.403

Abstract

Pada era perdagangan global dan pasar bebas, merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha sehat. Salah satu bagian Hak Kekayaan Intelektual yang harus diatur dan dilindungi yaitu merek. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas mereksemakin berkembang pesat setelah banyaknya kejadian orang yang melakukan peniruan-peniruan. Salah satu merek yang perlu dilindungi yaitu merek Genteng Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Perlindungan merek sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, namun faktanya banyak merek Genteng Jatiwangi belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga belum mendapat perlindungan hukum.Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha di Kabupaten Majalengka dan Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka terhadap hak merek kolektif dalam mempertahankan keberadaan Genteng Jatiwangi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menjelaskan mengenai Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha dan menjelaskan sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka terhadap hak merek kolektif dalam mempertahankan keberadaan Genteng Jatiwangi.Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha yang sebagian besar dimiliki Unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dengan menggunakan merek kolektif dan pemasaran bersama dapat mengurangi tingkat persaingan usaha tidak sehat di antara para pemilik industri genteng Jatiwangi. Industri genteng Jatiwangi mempunyai kontribusi yang besar terhadap perekonomian masyarakat sekitarnya karena banyak menyerap tenaga kerja dan memiliki investasi yang besar dan menjadi industri andalan Majalengka. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Majalengka harus ikut berperan agar keberadaan genteng Jatiwangi selalu eksis, Pemerintah Daerah Majalengka berperan agar industri genteng Jatiwangi mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pemerintah Daerah Majalengka dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung penggunaan merek kolektif untuk perlindungan hukum atas merek genteng Jatiwangi. Pemerintah Daerah Majalengka lebih memperbanyak sosialisasi tentang pentingnya perlindungan hukum atas merek sehingga para pemilik industri genteng Jatiwangi memahami akan pentingnya perlindungan hukum atas merek.
STUDI KOMPARATIF TENTANG ASPEK ONTOLOGI PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT JAWA Moh. Zeinudin dan Fikri
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v3i2.755

Abstract

Abstract In the socio-anthropological study, Islam embraced by the indigenous people of Java were quite influential in many aspects of their lives. Even in reality, has always found a dialogical relationship between Islamic law and customary law Java. In connection of that, this article attempts to examine and analyze the similarities and differences on aspects of ontology division of inheritance according to Islamic law and customary law Java. Despite these similarities, especially in the type and status of the estate but it also found differences in the using and distribution of the estate, class of heirs, as well as part of the child. Key Word: ontology, the division of inheritance, islamic inheritance law, customary law Java. Abstrak Dalam telaah sosio-antropologis, agama Islam yang dianut oleh masyarakat Jawa ternyata cukup berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Bahkan dalam realitas, selalu ditemukan hubungan yang dialogis antara hukum Islam dan hukum adat Jawa. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, artikel ini mencoba untuk mengkaji dan menganalisis persamaan dan perbedaan tentang aspek ontologi pembagian waris menurut hukum Islam dan hukum adat Jawa. Walaupun terjadi kesamaan terutama dalam jenis dan status harta warisan, tetapi ternyata juga ditemukan perbedaan dalam hal pemanfaatan dan pembagian harta waris, golongan ahli waris, serta bagian anak. Kata Kunci: ontologi, pembagian waris, hukum waris Islam, hukum adat Jawa.
PENERAPAN ASAS “PREMIUM REMEDIUM” TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI INDUSTRI PERTAMBANGAN DI INDONESIA Sekhhroni Sekhroni
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v4i1.503

Abstract

-
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK DI INDONESIA Suwari Akhmaddhian; Asri Agustiwi
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v3i2.409

Abstract

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik di Indonesia adalah hal yang sangat penting untuk berkembangnya ekonomi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana KeabsahanPerjanjian Jual Beli Elektronik di Indonesia dan Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia. Metode penelitian adalah yuridis normatif, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian yaitu: Pertama, KeabsahanPerjanjian Jual Beli Elektronik di Indonesia diatur Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Kedua, Perlindungan hukum bagi masyarakat terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik di Indonesia diatur secara tegas baik dari sisi pidana maupun perdata. Kata kunci : konsumen, perlindungan hukum, transaksi jual beli elektronik.
Eksistensi Lembaga Kerjasama Bipartit dalam Perspektif Negara Kesejahteraan dan Hak Asasi Manusia Ahmad Hunaeni Zulkarnaen
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v5i1.787

Abstract

Abstrak : Negara Kesejahteraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan memajukan kesejahteraan umum yang mengakui, menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini, adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana korelasi antara negara kesejahteraan dengan HAM dalam perlindungan tenaga kerja?; dan bagaimana peran Lembaga Kerjasama Bipartit dalam memberikan perlindungan terhadap hak perkerja/buruh?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian adalah salah satu sarana dalam hubungan industrial untuk menyampaikan pikiran dengan lisan atau tulisan adalah  Lembaga Kerjasama Bipartit, yaitu suatu forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah antara wakil   pekerja/buruh   dan   wakil   pengusaha   dalam suatu perusahaan   guna   membahas   masalah Hubungan Industrial dan kondisi kerja pada umumnya. Kesimpulan, optimaliasi kinerja Lembaga Kerjasama Bipartit dengan tujuan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan perusahaan, termasuk kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya sekaligus sebagai sarana untuk mengkoordinasikan lembaga-lembaga ketenagakerjaan.Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Lembaga Kerjasama Bipartit, Negara Kesejahteraan THE BIPARTITE COOPERATION INSTITUTION OF EXISTENCE IN THE PERSPECTIVE OF THE WELFARE STATE AND HUMAN RIGHTS Abstract : The Indonesian Welfare State based on Pancasila and the 1945 Constitution aims to advance the common welfare that recognizes, respects and protects human rights. The purpose of this study is to know and analyze how the correlation between the welfare state and human rights in labor protection; and how is the role of Bipartite cooperation institution in providing protection to workers / labor rights. The research method used is normative juridical with analytical descriptive specification. The result of the research is as a means in industrial relations to convey thoughts orally or written, this  is Bipartite cooperation institution, which is a communication forum, consultation and deliberation between worker/laborer representatives and employer's representative in a company to discuss industrial relations problem and working condition in general. Conclusion, optimizing the performance of Bipartite cooperation institution with the aim of creating harmonious, dynamic, and equitable industrial relations for the sake of survival, growth, development of the company, including the welfare of workers / laborers and also their families as well as a means to coordinate employment agencies.Keywords: Human Rights, Bipartite Cooperation Institution, Welfare State.
RELASI LEMBAGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 Abustan, Abustan
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v4i2.693

Abstract

AbstractThe basic principles of the state in order to be operational must be spelled out in relation to the pattern of power between state institutions, Implementation of the explanation of relations is done through the constitution, the attitude for need of Indonesian citizens to understand in full and complete about the various relationships between state institutions in the perspective of the UUD NRI 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The purpose of this study is to know how the background or history of the Constitution. to know and analyze how the relation of state institutions today, and how the practice of institutional arrangements in the current era of reform., after being conducted four times the amendment of the Constitution. This research method used normative juridical. The result of this research is the natural implementation of law enforcement power, for example, even though it is determined that the power to make law is owned by DPR, but in its implementation requires cooperation with the co legislator, that is the President and the DPD (for the design of certain laws), a provision of law which has obtained the approval of the DPR and the President and has been ratified and make the law can say no legal force binding the Constitutional Court (MK), if declared contradictory to the  Constitution.  This shows a very serious problem with regard to the relation of state institutions after the amendment (post-reform). so the conclusion is that if the arrangement of relation of state institution fails to do, it will result in the weakening of the state system which is based on the principles of democracy, state law and constitutionalism. The function of each power must adhere to the principle of trias politics.Keywords: Relation, regulation, institution. AbstrakPrinsip-prinsip dasar yang ada di negara agar menjadi operasional, harus harus dijabarkan ke dalam relasi pola kekuasaan antara lembaga negara. Implementasi penjabaran relasi itu di lakukan melalui konstitusi. Bahkan, perlunya sikap warga negara Indonesia (WNI) memahami secara utuh dan lengkap mengenai berbagai relasi antar lembaga negara dalam perspektif UUD NRI 1945. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana latar belakang atau sejarah perubahan UUD NRI 1945, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana relasi lembaga negara saat ini, setelah dilakukan empat kali perubahan UUD NRI 1945 serta untuk mengetahui dan  menganalisis bagaimana praktek penataan kelembagaan di era  roformasi sekarang ini. Metode penelitian ini mneggunakan yuridis normative dengan alat pengumpul data melalui studi kepustakaan dan untuk menganalisnya menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah alam pelaksanaan kekuasaan pembuatan undang-undang misalnya, walaupun ditentukan kekuasaan membuat undang-undang duni­liki oleh DPR, namun dalam pelaksanaannya membutuhkan kerja sama dengan colegislator, yaitu Presiden dan DPD (untuk rancangan un­dang-undang tertentu), bahkan suatu ketentuan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPR dan Presiden serta te­lah disahkan dan diundangkan pun dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konsitusi (MK) jika dinyatakan bertentangan de­ngan UUD 1945. Hal ini menunjukkan persoalan yang sangat serius berkenaan dengan relasi lembaga negara setelah amandemen (pasca reformasi). Kesimpulan yaitu jika penataan relasi lembaga negara gagal dilakukan, maka akan berakibat pada makin melemahnya sistem ketatanegaraan yang di dasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, negara hukum, dan konstitusionalisme. Fungsi kekuasaan masing-masing harus berpegang pada prinsip trias politika.Kata kunci : Relasi, penataan, kelembagaan.
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KONSUMEN ATAS IKLAN-IKLAN YANG MENYESATKAN DI ERA GLOBALISASI Anthon Fathanudien
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v2i2.414

Abstract

Biro iklan sebagai pendesain iklan hanya mengkonsentrasikan diri pada bagaimana membuat iklan yang memuaskan sesuai dengan permintaan kliennya tanpa berupaya membuktikan apakah yang disampaikan oleh iklan itu sesuai dengan kenyataannya atau tidak.Dari uraian di atas dapat dikemukakan permasalahan antara lain bentuk pertanggungjawaban terhadap konsumen atas informasi yang menyesatkan dalam dunia periklanan serta upaya konsumen dalam menanggulangi dampak iklan yang menyesatkan.Jadi dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu setiap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha berupa ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu perbuatan melawan hukum serta Pasal 1243 KUHPerdata yaitu tentang wanprestasi.Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Konsumen, Globalisasi.
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015) Suwari Akhmaddhian
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v3i1.404

Abstract

Kepastian hukum dan jaminan stabilitas ekonomi sangat penting dilakukan untuk menjaga pergerakan roda perekonomian suatu negara. Adapun rumusan masalah yang dirumuskan menjadi tititk permasalahan adalah bagaimana penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada studi kasus kebakaran hutan di Indonesia dan  Bagaimana pengaruh penegakan hukum lingkungan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada studi kasus kebakaran hutan di Indonesia dan  Bagaimana pengaruh penegakan hukum lingkungan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini dapat berguna secara praktis dan teoritis. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana yaitu terkait Subtansi Hukum pada Pasal 69 ayat (1) huruf H Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat tentang larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan tindakan terhadap pelaku untuk menegakan hukum dan Penegakan hukum lingkungan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia terpengaruhi oleh 3 (tiga) Aspek yaitu Produk hukum, Sistem Hukum dan Resiko politik yang selalu berubah. Kesimpulan penegakan hukum dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang sangat perlu di perhatikan adalah komitmen pejabat tertinggi yang bertangung jawab terhadap maju mundurnya suatu negara. Rekomendasi penegakan hukum harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan tanpa melihat latar belakang perusahaan atau individu sehingga kepastian hukum untuk berinvestasi terjamin dan reformulasi Pasal 69 ayat (1) huruf H Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Kata kunci : Penegakan Hukum, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengaruhnya.

Page 2 of 16 | Total Record : 155

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2014 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 1 (2014) More Issue