cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suwari Akhmaddhian
Contact Email
suwari_akhmad@uniku.ac.id
Phone
+62232-8900796
Journal Mail Official
unifikasi@uniku.ac.id
Editorial Address
Jalan Cut Nyak Dhien No.36 A Cijoho Kuningan Jawa Barat
Location
Kab. kuningan,
Jawa barat
INDONESIA
Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Kuningan
ISSN : 23545976     EISSN : 25807382     DOI : https://doi.org/10.25134/unifikasi.v11i1.9536
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, an ISSN national journal p-ISSN 2354-5976, e-ISSN 2580-7382, provides a forum for publishing research result articles, articles and review books from academics, analysts, practitioners and those interested in providing literature on Legal Studies. Scientific articles covering: Sustainable Development Goals (SDGs) Law, Natural Resources Law and Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 155 Documents
 2   3   4   5   6 
Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) di Indonesia Endri Endri
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v3i1.416

Abstract

Penulis menulis artikel yang berjudul Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) di Indonesia, adapun rumusan artikel yang dirumuskan menjadi tititk permasalahan adalah Bagaimana problematika persepsi pengaturan pelaku, pencandu, korban narkoba guna menanggulangi tindak pidana narkoba secara efektif?.  Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui  problematika persepsi pengaturan pelaku, pencandu, korban narkoba guna menanggulangi tindak pidana narkoba secara efektif? problematika persepsi pengaturan pelaku, pencandu, korban narkoba guna menanggulangi tindak pidana narkoba secara efektif?. Penulisan ini dapat berguna secara praktis dan teoritis, secara praktis dapat digunakan sebagai acuan kebijakan praktis dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika dan secara teoritis dapat menjadi khasanah ilmu pengetahuan hukum pidana khusunya menyengkut perkara pidanacanak. Hasil penulisan ini bahwa Narkoba merupakan kejahatan extra ordinary crimeyang menjadi ancaman bangsa. Untuk perlu ditanggulangi secara bersama-sama semua oleh lapisan masyarakat, namun dalam pelaksanaanya terdapat masalah penegakan hukum terutama persepsi mana yang dikelompokan sebagai pelaku kejahatan yang layak mendapatkan hukuman ataupun sebagai korban dan pecandu narkoba yang wajib mendapatkan rehabilitasi.Kata kunci: narkoba, penegak hukum, persepsi
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI DAERAH (STUDI DI KABUPATEN KUNINGAN) Suwari Akhmaddhian; Gios Adhyaksa
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v3i1.406

Abstract

Penelitian yang berjudul Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Daerah (Studi di Kabupaten Kuningan). Lokasi penelitian yaitu dilakukan di Kabupaten Kuningan, Rumusan penelitian yang peneliti dirumuskan adalah Bagimana Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Kuningan.? Bagaimana Pengaruh Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Perlestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Kuningan? Tujuan penelitian  ini adalah untuk mengetahui Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Kuningan. dan Untuk mengetahui Pengaruh Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Perlestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini dapat dapat berguna antara lain yaitu Penelitian ini secara praktis adalah dapat di gunakan dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pengaturan dalam penegakahn hukum dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup dan konservasi khususnya di Kabupaten Kuningan dan umumnya di Indonesia, Penelitian ini mencoba memberikan gambaran tentang penegakah hukum lingkungan di daerah khususnya di Kabupaten Kuningan, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan khasanah keilmuan terutama yang bekenaan dengan hukum lingkunggan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam pembahasan penelitian ini adalah metode evaluatif analisis, yaitu suatu metode mengumpulkan dan menyajikan data yang diperoleh untuk menganalisis keadaan yang sebenarnya dan selanjutnya dilakukan analisa rasional berdasarkan acuan yuridis melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa penegakan hukum di daerah khususnya kabupaten kuningan yaitu melalui pembuatan peraturan perundangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, penegakan hukum melalui represif dan persuasif serta peningkatan peran masyarakat sesuai dengan amanat peraturan perundangan.Kata kunci : Implemetasi, Penegakan, Hukum, Lingkungan.
Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi di Kabupaten Kuningan) Tarsim Tarsim; Erga Yuhandra
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v5i1.759

Abstract

Abstrak : Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan kepada pemerintah desa. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kewenangan BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan fakor-faktor yang menjadi kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kepada pemerintah desa di Desa Sukaharja, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan. Metode penelitian ini dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu menggunakan data primer dan sekunder dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu BPD memiliki hak untuk mengawasi dan meminta informasi tentang administrasi desa kepada pemerintah desa; menyampaikan pendapat tentang pelaksanaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan; serta mendapatkan biaya operasional untuk pelaksanaan tugas dan fungsi anggaran pendapatan dan belanja desa serta faktor-faktor yang menjadi kendala yaitu dalam menerapkan fungsi supervisi kepada pemerintah desa terbagi menjadi 2 (dua) : faktor internal termasuk: sarana yang tidak memadai, pola komunikasi tidak berjalan dengan baik, dan anggota BPD tidak mengerti fungsi sedangkan faktor eksternal meliputi: masyarakat tidak mengerti fungsi BPD, ada sosialisasi pemerintah desa terkait fungsi Badan Permusyawaratan Desa , dan faktor sumber daya manusia masyarakat desa. Kesimpulan adalah kewenangan BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu BPD yang berhak mendapat pertanggungjawaban kepala desa dan meminta informasi kepada pemerintah desa.Kata kunci: Otoritas, BPD, Pengawasan, dan Pemerintahan Desa. THE IMPLEMENTATION OF AUTHORITY OF VILLAGE CONSULTATIVE AGENCY IN RUNNING CONTROL FUNCTIONS ON VILLAGE GOVERNMENT (STUDY IN KUNINGAN REGENCY) Abstract : The writer conducted this research with background to know the authority of Village Consultative Agency (Badan Permusyawaratan Desa) in implementing supervision function to village government. The purposes of writing this research  are to know the authority of Village Consultative Agency in implementing supervision function according to Law Number 6 of 2014 about Village and what factors that become obstacles are faced by Village Consultative Agency in implementing supervision function to village government in Sukaharja Village, Cibingbin District, Kuningan Regency. This research used descriptive analysis research with juridical-normative approach. Stage of research is through literature research using primary and secondary data collected through documentation and analyzed descriptive qualitative method. The result of this research was the authority of Village Consultative Agency  in implementing supervisory function according to Law Number 6 of 2014 namely VCB has the right to supervise and request information about the administration of village administration to village government; to express opinions on the implementation of village governance, implementation of village development, village community development, and empowerment of rural communities; as well as obtaining operational costs for the execution of duties and functions of the village income and expenditure budget. The factors that into two: internal factor including: inadequate means, communication patterns were not working properly, and members of Village Consultative Agency do not understand the functions while external factors include: the community does not understand the functions of Village Consultative Agency, there was a socialization of the village government related to the function of Village Consultative Agency, and the human resource factor of the village community. The conclusion of paper was the authority of Village Consultative Agency in implementing supervision function according to Law Number 6 of 2014 about Village namely VCB was entitled to hold accountability of village head and ask for information to village government.Keywords: Authority, VCB, Supervision, and Village Government.
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KUNINGAN Suwari Akhmaddhian
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v4i1.505

Abstract

AbstractLaw enforcement is an interesting issue to be studied because it deals with the implementation of applicable laws and regulations, enforcement of environmental law is closely related to all aspects of human life because the environment is a buffer of life on this earth. The formulation of the research that the researcher formulated is how to regulate the law enforcing environmental law enforcement in mining sector in kuningan Regency and Implementation of environmental law enforcement in mining sector in kuningan regency. The purpose of this study is to find out the legislation regulating the enforcement of environmental law in the mining sector in Kuningan Regency and To know? Implementation of environmental law enforcement in mining sector in Kuningan regency. The research approach method is empirical juridical. The result of the research is the Regional Regulation of Kuningan Regency Number 7 Year 2014 on the Management and Protection of the Regional Environment and Implementation of environmental law enforcement in mining sector in Kuningan Regency through the making of regulation related to environment and mining, law enforcement through repressive and persuasive Increasing the role of the community in accordance with the mandate of the law. The conclusion of this research is that law enforcement in mining sector is done through persuasive and repressive approach.Keywords: Implemetation, Enforcement, Law, Environment, Mining. Abstrak Penegakan hukum merupakan isu yang menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, penegakan hukum lingkungan sangat berkaitan dengan semua aspek kehidupan manusia karena lingkungan merupakan penyangga kehidupan mahluk hidup di bumi ini. Rumusan penelitian yang peneliti dirumuskan adalah Bagimana pengaturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum lingkungan pada sektor pertambangan di Kabupaten Kuningan dan  Implementasi penegakan hukum lingkungan pada sektor pertambangan di Kabupaten Kuningan. Tujuan penelitian  ini adalah untuk mengetahui pengaturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum lingkungan pada sektor pertambangan di Kabupaten Kuningan dan Untuk mengetahui ? Implementasi penegakan hukum lingkungan pada sektor pertambangan di Kabupaten Kuningan. Metode pendekatan  penelitian adalah yuridis empiris. Hasil penelitian yaitu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Daerah dan Implementasi penegakan hukum lingkungan pada sektor pertambangan di Kabupaten Kuningan yaitu  melalui pembuatan peraturan perundangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pertambangan, penegakan hukum melalui represif dan persuasif serta peningkatan peran masyarakat sesuai dengan amanat peraturan perundangan. Kesimpulan penelitain ini adalah penegakan hukum pada sektor pertambangan dilakukan melalui pendekatan persuasif dan represif.Kata kunci : Implemetasi, Penegakan, Hukum, Lingkungan, Pertambangan.
KEBIJAKAN TATA RUANG DALAM PENERAPAN PUSAT KEGIATAN LOKAL DI KABUPATEN KUNINGAN UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Budiman, Haris
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v2i2.412

Abstract

Penetapan Cilimus sebagai Pusat Kegiatan Lokal diharapkan dapat mendukung Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi, juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi pada tataran implementasi kebijakan yang dibuat tidak berpedoman pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan sehingga terjadi pelanggaran alih fungsi peruntukan.  Rumusan masalah yang dikaji bagaimanakah  penerapan Pusat Kegiatan Lokal Di Kecamatan Cilimus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?dan benarkah telah terjadi inkonsistensi kebijakan alihfungsi peruntukan kawasan dalam pelaksanaan kebijakan Pusat Kegiatan Lokal di  Kecamatan Cilimus? Tujuannya untuk menganalisis implementasi kebijakan Pusat Kegiatan Lokal dan untuk menganalisis terjadinya pelanggaran alihfungsi peruntukan kawasan dalam kebijakan Pusat Kegiatan Lokal di Kecamatan Cilimus. Metode penelitian bersifat non doktrinal dengan pendekatan socio-legal, karena mengkaji hukum dalam perspektif sosial. Pemerintah Daerah menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Cilimus sebagai implikasi penetapan Pusat Kegiatan Lokal. Dalam RDTR Cilimus tersebut Pusat Kegiatan Lokal Cilimus dibagi menjadi empat pengembangan kawasan. Namun ketika ketentuan hukum tersebut diberlakukan terdapat kekuatan sosial dan personal dalam proses  implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2011,  hal ini  menunjukan bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai pemegang peran, dalam perilakunya tidak saja ditentukan oleh hukum melainkan juga oleh faktor sosial lainya, yaitu faktor ekonomi, faktor politik dan faktor sosial budaya. Kata kunci : Kebijakan, Pusat Kegiatan Lokal, Pendapatan Asli Daerah 
IMPLEMENTASI PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan) Haris Budiman; Nopa Arisyana
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v4i2.731

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to know the security arrangement at Penitentiary Institution and House of Detainee against security system of correctional institution and implementation of security in Class IIA Penitentiary Kuningan. This type of descriptive analysis research with empirical juridical approach. The result of the research stated that the Regulation of Permenkumham Number 33 Year 2015 concerning Security at Penitentiary and House of Detainees has been arranged in detail and complete but in its implementation there are various obstacles so that in Class IIA Kuningan Class has not fully applied maximally, especially in guarding and guarding at the time of assimilation which should be supervised and supervised but only accompanied by regular staff assigned. The conclusion is that to optimize security requires human resources and other resources such as technology, infrastructure.Keywords: Implementation, Security System, Penitentiary AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara terhadap sistem keamanan lembaga pemasyarakatan dan implementasi pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan. Jenis penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian mengemukakan bahwa pengaturan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara telah diatur secara terperinci dan lengkap namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan sehingga di Lapas Kelas IIA Kuningan belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal terutama dalam penjagaan dan pengawalan pada saat asimilasi yang seharusnya dilakukan pengawasan dan pengawalam tetapi hanya didampingi oleh staf biasa yang ditugaskan. Kesimpulannya yaitu untuk mengoptimalkan pengamanan memerlukan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti teknologi, sarana prasarana.Kata Kunci: Implementasi, Sistem Keamanan, Lembaga Pemasyarakatan
PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA AIR TERHADAP KESADARAN LINGKUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KUNINGAN Akhmaddhian, Suwari
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v4i1.477

Abstract

AbstractPublic awareness of the importance of a healthy and good environment continues to grow. The formulation of the problem is how the influence of government policy in conserving water resources on environmental awareness of the community in kuningan regency. The purpose of this research is to know how the influence of government policy in conserving water resources to environmental awareness of community in kuningan regency. This research can be practical and theoretical. The research method used by the researcher is using empirical juridical approach. Result of research The policy of local government in conserving water resources contained in Local Regulation of Regency of Kuningan Number 12 Year 2007 about Conservation of Water Resources to arrange society in the direction as desired by government of this blood start proved with existence of society awareness in environmental conservation that is with angry Community of kuningan district with logging tree in cilimus market. The conclusion of local government policy in conservation of water resources has been effective to increase public awareness in environmental conservation. Recommendations to increase awareness of the community hence the innovations needed to increase the awareness of the community through hygiene contests both at the sub-district or village level and explore the potential for increased environmental awareness through the excavation of local wisdom.Keywords: Influence, Policy, Environmental Awareness.Abstrak Kesadaradaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup yang sehat dan baik terus berkembang. Adapun rumusan masalah adalah bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah dalam konservasi sumber daya air terhadap kesadaran lingkungan masyarakat di kabupaten kuningan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah dalam konservasi sumber daya air terhadap kesadaran lingkungan masyarakat di kabupaten kuningan. Penelitian ini dapat berguna secara praktis dan teoritis. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian Kebijakan pemerintah daerah dalam konservasi sumber daya air tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Air untuk mengatur masyarakat ke arah seperti yang diinginkan oleh pemerintah darah ini mulai terbukti dengan adanya kepedulian masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup yaitu dengan marahnya masyarakat kabupaten kuningan dengan penebangan pohon yang berada di pasar cilimus. Kesimpulan kebijakan pemerintah daerah dalam konservasi sumber daya air sudah efektif untuk meningkakan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. Rekomendasi untuk meningkatkan kesadaram masyarakat maka diperlukan inovasi-inovasi untuk peningkatan kesadaran masyarakat tersebut melalui lomba-lomba kebersihan baik di tingkat kecamatan ataupun desa dan menggali potensi-potensi peningkatan kesadaran lingkungan melalui penggalian kearifan lokal.Kata kunci : Pengaruh, Kebijakan , Kesadaran Lingkungan.
EKSISTENSI LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) CIREBON DALAM PENDAMPINGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI CIREBON Diding Rahmat
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v3i1.407

Abstract

Peneliti melakukan penelitian yang berjudul Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cirebon dalam peenanganan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Cirebon. Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cirebon dan Pengadilan Negeri Cirebon,  adapun rumusan penelitian yang dirumuskan menjadi tititk permasalahan adalah bagaimana pengaturan lembaga bantuan hukum menurut Undang-undang RI No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum? Bagaiman Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cirebon dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Cirebon? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  regulasi tentang Bantuan Hukum terhadap lembaga Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2011, bagaimana Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cirebon dalam penanganan perkara Pidana di Pengadilan Negeri Cirebon. Penelitian ini dapat berguna secara praktis dan teoritis, secara praktis dapat digunakan sebagai acuan kebijakan praktis dalam penanganan perkara oleh Lembaga Bantuan Hukum  khususnya LBH Cirebon dan secara teoritis dapat menjadi khasanah ilmu pengetahuan hukum pidana khusunya menyengkut bantuan hukum perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode evaluative analisis, yaitu suatu metode mengumpulkan dan menyajikan data yang diperoleh untuk menganalisis keadaan yang sebenarnya dan selanjutnya dilakukan analisis rasional berdasarkan acuan yuridis melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.Kata kunci : Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, Perkara Pidana  
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Garis Sempadan Jalan Di Kabupaten Kuningan Hani Hadiyanti; Haris Budiman; Bias Lintang Dialog
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v5i1.760

Abstract

Abstrak : Desentralisasi yang berkembang di Indonesia memiliki suatu tujuan dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, yaitu meningkatkan perekonomian dari sector terkecil yang terdapat di daerah. Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah mendapatkan delegasi kewenangan dari pemerintahan pusat untuk membentuk suatu kebijakan yang mendukung peningkatan perekonomian daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan tentang Bangunan yang melanggar ketentuan Garis Sempadan Jalan di Pasar Darma Kabupaten Kuningan sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Garis Sepadan Jalan dan Bagaimana Implementasi dari Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2013 tentang Garis Sempadan Jalan di Pasar Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan?. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis emipis dengan spesifikasi penelirian deskriptif analitis yang melibatkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta metode penarikan kesimpulan analisis yuridis kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ketidaksesuaian fungsi ruang garis sempa dan jalan yang itu terdapat bangunan di area garis sempadan jalan tersebut. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Garis Sepadan Jalan terdapat ketentuan pidana bagi pelanggar area garis sempadan jalan. Selain itu implementasi dari Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2013 tidak sesuai dengan yang diharapkan aturan tersebut, yaitu jarak garis sempadan jalan yang seharusnya 14.5 meter dari garis tengah jalan ditemukan hanya kurang dari 10 meter dari garis tengah jalan. Kesimpulannya perlunya dilakukan penataan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan garis sepadan jalan.Kata Kunci  : izin, jalan, pelanggaran THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 8 YEAR 2013 ABOUT BOUNDARY LINE IN KUNINGAN  REGENCY Abstract : The decentralization that developed in Indonesia has a goal in economic development in Indonesia is to improve the economy of the smallest sector in the region. Based on this the local government gets delegation of authority from the central government to form a policy that supports the improvement of the regional economy. The purpose of this study is to find out and analyze how the arrangement of the building that violates the provisions of the boundary line in Pasar Darma Kuningan district according to Local Regulation No. 8 of 2013 on the boundary line and how to implementation of Article 6 of Regional Regulation No. 8 of 2013 on boundary line in Darma Market, Darma District, Kuningan Regency. This research using the method of juridical emipis approach with descriptive analytical specification involving library research and field research using primary, secondary data and method of conclusion of qualitative juridical analysis, analyzed qualitatively. The results of this study found that the mismatch of boundary line and building space functions in the area of the boundary line. In the regional regulations there is a criminal provision for offenders of the boundary line area. The implementation of Article 6 of Regional Regulation of Kuningan Regency Number 8 of 2013 is not in accordance with the regulation, ie the distance of the boundary line  that should be 14.5 meters from the center line of the road is found to be less than 10 meters from the center line of the road. The conclusion, the need for structuring and socialization to the community related to boundary lineKeywords  :  licensing, road boarder, violation.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN DIVERSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN KUNINGAN Komar Hidayat; Yunusrul Zen; Diding Rahmat
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v4i2.706

Abstract

AbstractThe writer does this research with background to know the rule of diversion policy specifically for children in Kuningan Regency. The purposes of writing this paper are to know how the rule and diversion system policy in child protection at this time and to analyze how juridical diversion policy in child protection in Kuningan Regency. The method that author used in this reseach is normative juridical approach by using secondary data collected through reading, understanding, quoting, summarazing, and making some notes and analyzing the legislation. The result of this research is that the rules and policies of the current diversion are governed by few rules the legislation including laws on the child criminal justice system, supreme court rules on the guidelines implementation of diversion in the criminal justice system the child who once analyzed it still has drawbacks. Juridical analysis of diversion policy on child protection in the Kuningan Regency. Kuningan local regulations related to diversi namely Kuningan Local Regulations about organization of child protection. The conlusion of this paper is that Kuningan local regulation is still common and does not adequately support the policies and the diversion or weaknesses are found in other regulations which should be complemented by Kuningan local regulations. The area of regulation is not equipped by the constitution of Indonesia Government for being complete.Key words : Regulations, Diversion, Child. AbstrakPenulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu untuk mengetahui pengaturan kebijakan diversi terhadap anak khususnya di kabupaten kuningan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan kebijakan sistem diversi dalam perlindungan anak saat ini dan Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis kebijakan diversi dalam perlindungan anak di kabupaten kuningan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan dengan cara pengumpulan data dengan membaca, memahami, mengutip, merangkum, dan membuat catatan-catatan serta menganalisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah pengaturan dan kebijakan diversi saat ini diatur oleh beberapa peraturan perundangan meliputi undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak, peraturan mahkamah agung tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang setelah dianalisis masih menyisakan kekurangan. Analisis yuridis kebijakan diversi dalam perlindungan anak di kabupaten kuningan adanya peraturan daerah kabupaten kuningan terkait dengan diversi yakni peraturan daerah kabupaten kuningan tentang penyelenggaraan perlidungan anak. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah setelah dianalisis peraturan daerah tersebut masih bersifat umum dan tidak secara memadai dan mendukung adanya kebijakan diversi dan kekurangan atau kelemahan yang ditemukan di peraturan lain diatasnya yang seharusnya dilengkapi oleh peraturan daerah tersebut, oleh peraturan daerah tersebut tidak dilengkapi padahal telah diamanatkan oleh undang-undang dasar negara kesatuan republik indonesia untuk dilengkapi.Kata kunci : Pengaturan, Diversi, Anak.

Page 4 of 16 | Total Record : 155

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2014 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 1 (2014) More Issue