Articles
39 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum"
:
39 Documents
clear
<![CDATA[Pelanggaran Inviolability Pada Diplomatic Bag Dalam Kasus Pembukaan Diplomatic Bags China Oleh Amerika Serikat, Beijing Berang ]]>
<![CDATA[Rai Yuliartini, Ni Putu]]>;
<![CDATA[Trisna Yuliartini, Ni Luh Putu]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38568
<![CDATA[The freedom and confidentiality of communication between diplomatic missions and sending countries is the most important privilege and immunity in diplomatic relations. The diplomatic bag is one of the many communication facilities excluded from Article 27 of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations. The form of immunity is the prohibition of the opening and detention of diplomatic bags. The existence of these exceptions often raises problems, either caused by the actions of the receiving country and / or third country and sending country. The study aims to analyze the possibility of providing "inviolability" based on the source and purpose of diplomatic pockets and the state's responsibility for the abuse of diplomats in diplomatic bag. This diplomatic bag is one of the triggers for the fracture of bilateral relations between countries that have worked together for a period of time, for example, the United States and China. The unauthoided opening of China's diplomatic pockets by the United States in 2018 and 2020 has twice led China and the United States to issue retaliatory action.]]>
<![CDATA[Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fitri, Winda]]>;
<![CDATA[Sheerleen, Sheerleen]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38703
<![CDATA[Online Single Submission (OSS) or electronically integrated business licensing is a business license issued on behalf of the Ministries and also local governments as regulated and listed in Government Regulation Number 24 of 2018. The establishment of the OSS system provides convenience in accelerating, improving investment and also provides convenience in managing the necessary permits, both individual and non-individual. The purpose of this research is to find out the development of the formation of OSS and also the problems that arise from the implementation of OSS which is regulated in PP No. 24 of 2018. This research was carried out using a normative juridical method by studying and reviewing theories in the literature, namely by studying the legal basis in books. books and regulations related to research. The results of the analysis show that there are various problems from the unpreparedness of the creation of this OSS system, causing various kinds of speculation as well as the pros and cons of the government, which is aimed at accelerating and also increasing investment and business which is packaged in the form of electronic business licenses issued by the Ministry. or Institutions as well as local governments must be further developed, due to various revisions that are deemed necessary to improve the quality of this OSS system so that it can support the main goal of the publication of this OSS system.]]>
<![CDATA[Mekanisme Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia ASEAN: Studi Perbandingan Mekanisme Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia ASEAN dan UE ]]>
<![CDATA[Dwi Saputra, Rangga]]>;
<![CDATA[Estyy Pratiwi, L.ya]]>;
<![CDATA[Eric, Eric]]>;
<![CDATA[Stansyah, Dedy]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38704
<![CDATA[In ASEAN and the EU, there is a social problem that underlies a similar problem that occurred in ASEAN and the EU regarding the authority of regional human rights institutions in deciding a case of human rights violations. ASEAN also does not have an independent judicial institution that functions to enforce human rights law independently. These factors are certainly an obstacle in the enforcement and protection of human rights in ASEAN in particular. This is different from the EU which has a more integrative law enforcement mechanism. In terms of upholding and protecting human rights, the EU has the European Court of Human Rights (ECHR). The judicial institution has a function to ensure that the human rights of the EU people are not violated and give the EU community the right to be heard in court for cases of human rights violations experienced.]]>
<![CDATA[Kajian Hukum Non-Competition Clause dalam Perjanjian Kerja Menurut Perspektif Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Afdal, Windi]]>;
<![CDATA[Purnamasari, Wulan]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38705
<![CDATA[Adanya perjanjian kerja di dalam sebuah klausul yang yang memuat tentang pengaturan tenaga kerja untuk menyetujui atau tidak posisi pekerjaan sebagai karyawan atau bagian perusahaan yang akan dianggap sebagai pesaing atau lawan yang bergerak di bidang usaha yang sama untuk jangka waktu setelah pekerja tersebut diberhentikan atau dilakukannya pemberhentian hubungan kerja. Klausul ini tercipta karena rasa takut dari perusahaan terhadap pekerja terdahulu akan membocorkan rahasia dari perusahaan mereka yang sifatnya sangat rahasia dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi kepada perusahaan baru tempat mereka bekerja. Tetapi dalam kenyataannya klausul ini memberikan batasan kepada pekerja yang bertentangan dengan ketentuan kebebasan setiap pekerja yang diatur di dalam UU. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kaitan hukumnya permasalahan pemberlakuan klausul non kompetisi di dalam perjanjian kerja menurut hukum di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yaitu menelaah bahan pustaka yang digunakan di bidang hukum melalui studi kepustakaan yang bersifat deskriptif analisis yang tujuannya untuk memahami bagaimana praktek yang ada dan dikaitkan dengan hukum yang diberlakukan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika pemberlakuan klausul non-kompetisi sudah melanggar hak kebebasan seseorang untuk dapat memilih pekerjaan yang dilindungi dan dijamin hukumnya oleh negara yang tercantum di dalam UU HAM dan UU Ketenagakerjaan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Kekerasan : Hukum Diplomatik Dan Konsuler ]]>
<![CDATA[Rantau Itasari, Endah]]>;
<![CDATA[Putra Karyawan, Ketut Awet]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38706
<![CDATA[Kebebasan dalam hidup merupakan suatu hak mutlak yang harus dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Karena dengan adanya kebebasan bagi seseorang akan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Jika melihat banyak kasus mengenai kekerasaan dan penganiayaan yang terjadi seringkali membuat banyak orang bertanya mengenai arti kebebasan dan hak hidup yang menjadi milik diri sendiri. Seperti salah satu kasus terjadi kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja diluar negeri. Kita sering mengetahui banyak warga negara Indonesia yang memilih bekerja di luar negeri karena beberapa faktor, meskipun begitu warga negara yang menjadi TKI tetap mendapat perlindungan hukum dan juga tetap memiliki hak sebagai warga negara Indonesia. Media pemberitaan memberitakan mengenai penganiayaan yang terjadi terhadap TKI membuat banyak pihak turun tangan untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti diplomat Indonesia yang ada pada negara tempat terjadinya kasus tersebut. Contoh kasus nya adalah kekerasan yang didapat seorang TKI oleh duta besar dari Arab Saudi. Adapun beberapa hukum yang mengatur mengenai beberapa kasus penganiayaan TKI diluar negeri yakni hukum diplomatik dan konsuler. Pada penilitian ini mengangkat tema yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Kekerasan : Hukum Diplomatik Dan Konsuler”, dalam pembahasan kali ini melakukan analisis mengenai bantuan hukum yang dapat diterima oleh warga negara yang memiliki pekerjaan di luar negeri.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Pelanggaran Utas Viral Kristen Gray Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hadiyati, Nur]]>;
<![CDATA[Ratu Pitaloka, Aozora]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38707
<![CDATA[Imigrasi diartikan sebagai gerak pindah penduduk memasuki suatu Negara dengan maksud menetap dan melangsungkan kehidupan di Negara tersebut. Bersumber dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), orang melakukan aktivitas imigrasi didorongi beberapa faktor yang mendasari, antara lain pengaruh kesenjangan ekonomi, kultur budaya sosial dan pendidikan. Terlebih lagi saat dunia dinyatakan situasi pandemi akibat wabah COVID-19, menjadi alternatif WNA untuk melanjutkan hidup sebagai imigran. Hal ini berpengaruh pada istilah gentrifikasi yang bermakna proses di mana karakter daerah perkotaan yang miskin diubah oleh orang-orang yang lebih mapan secara finansial oleh orang yang pindah ke sana. Gentrifikasi diyakini sebagai fenomena perkotaan yang memberikan dampak negatif pada masyarakat, sebab WNA dapat menguasai kepemilikan harga properti dengan harga yang jauh lebih murah dari negara asalnya. Kasus yang akan dibahas mengenai permasalahan ini adalah utas viral milik Kristen Gray yang mempromosikan kegiatan imigrasi ke Bali dengan mengakali hukum di Indonesia. Kristen Gray terbukti telah menyalahgunakan visa kunjungan dengan cara menghasilkan pendapatan selama di Bali tanpa membayar pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kristen Gray juga mengumumkan Bali merupakan tempat yang ramah LGBT+. Metode-metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan yuridis, data sekunder dari penelitian kepustakaan serta research.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Riandini, Vera Ayu]]>;
<![CDATA[Gusrianti, Lisa]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38708
<![CDATA[Keberadaan internet dewasa ini tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat di Indonesia, penyebaran informasi dalam berbagai bentuk dan bidang dapat dilakukan secara cepat dan mudah. Begitu pula dengan salah satu karya cipta yaitu Fotografi. Kemudahan dalam penyebaran informasi berupa foto tersebut seringkali dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan hukum. Karya cipta fotografi yang telah diunggah ke internet akan dapat dengan mudah digunakan secara komersial oleh pihak- pihak lain yang tidak terikat perjanjian dengan si Pencipta. Dengan tanpa adanya perjanjian antara Pencipta dan pengguna karya cipta khususnya karya cipta fotografi, akan menimbulkan berbagai macam kerugian bagi Pencipta baik secara moral maupun ekonomi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif didasarkan pada pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan mempergunakan data sekunder dalam bidang hukum. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena melalui tulisan ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara sistematis dan faktual terkait data hukum yang ada. Secara yuridis, dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi Pencipta wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Penggunaan karya cipta tanpa adanya izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah melanggar salah satu syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yakni tentang kesepakatan, sehingga akan menimbulkan berbagai macam kerugian bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pengaturan Parkir Liar Terkait Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan ]]>
<![CDATA[Sulistyawati, Ni Putu Yunika]]>;
<![CDATA[Kusumawardhani, Sang Ayu Made Ary]]>;
<![CDATA[Novita Yogan Dewi, Ida Ayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38776
<![CDATA[Violations occur because motorists do not obey road signs and markings, which results in congestion and is more at risk of leading to an accident. The government, in this case the city government of Denpasar, has issued Regional Regulation for the City of Denpasar Number 13 of 2016 concerning the implementation of transportation. The research method is empirical legal research. From the results of research on the Effectiveness of Illegal Parking Regulations Related to the Regional Regulation of the City of Denpasar Number 13 of 2016 concerning the Implementation of Transportation, the Denpasar City Transportation Agency takes action in accordance with Article 142 paragraph (4) to take action against violations against vehicle owners and / or drivers as referred to in paragraph (3) done by: affixing stickers; locking and / or fixing the chain on the wheels of a motorized vehicle, tire grinding (removing the valve); and towing with this rule reduces illegal offenses by the side of the road, so that it can be said to be effective.]]>
<![CDATA[Efektifitas Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Visa Di Bali ]]>
<![CDATA[Ngurah Indradewi, Anak Agung Sagung]]>;
<![CDATA[Istri Vera Arifiani, Anak Agung]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38837
<![CDATA[The problem of international migration at this time has become a problem for every country, be it country of origin, country of destination or country of transit. Several government policies related to granting visas to foreign nationals are expected to encourage the number of foreign arrivals to Indonesia. However, the existence of these policies has resulted in an increase in the number of immigration violations in Indonesia. The main problems in research on Immigration administrative sanctions against foreigners in Indonesia in terms of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration are: How effective is the implementation of administrative sanctions against visa violators by foreign nationals and How are the efforts of immigration officers in preventing visa violations by foreign nationals? foreign nationals in Bali. The research method that the author uses is an empirical type with the aim of the studybeing to see the effectiveness of administrative sanctions against foreign nationals who violate visas in Bali. The theories used are Legal Certainty Theory, Legal Effectiveness Theory, Law Enforcement Theory, Authority Theory, Justice Theory and Benefit Theory. The results of the study indicate that application administrative sanctions for violations of visas inthe Bali Region have not been effective, it can be seen from the data obtained in the field during the last five years there are still many foreign nationals who have been caught in violation casesand during the last five years the number of cases violations in Bali continue to increase. This shows that administrative sanctions do not provide a deterrent effect for perpetrators and other foreigners. Therefore, the immigration authorities should be firm in bringing cases of violations and misuse of visas to court. Immigration officers' efforts to prevent visa violations in Bali are in the form of preventive and repressive measures, the Immigration Office in Bali coordinates withrelevant agencies or agencies, receives reports and follows up on any reports, takes action against foreign nationals who violate. Obstacles faced by the Immigration Office in preventing the abuse of visa-free visits for foreigners in Bali are internal factors including limited human resources, limited operational budget for immigration control, low expertise of immigration officers in supervising foreigners, and external factors, namely the role of the community that has not been supportive immigration officers in providing correct information regarding the presence and activities of foreign nationals.]]>
<![CDATA[The Applicability Of Force Majeure Clause During The Covid-19 Pandemic In Indonesia And France ]]>
<![CDATA[Kang, Cindy]]>;
<![CDATA[Quentin, Pinsolle-Dubourg]]>;
<![CDATA[Gia Phuc, Dao]]>;
<![CDATA[Tan, David]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38838
<![CDATA[The Covid-19 pandemic that has occurred almost all over the world has had a very significant impact on various aspects. In this regard, the pandemic has directly or indirectly affected international trade. International business contracts are one of the essential elements in carrying out an international trade. The covid-19 pandemic that has occurred has resulted in implications and disruption to the ongoing contracts carried out on international scale. The current pandemic has raised a question, whether if the covid-19 pandemic can be classified as a force majeure circumstances or not. Reflecting on these problems, this study will examine the rules and regulations of force majeure from the legal perspective of Indonesia and France as countries that have adopted the civil law legal system. In addition, this study also discusses about the impacts of the covid-19 pandemic on international trade contracts. This study uses normative legal research methods, namely methods based on written regulations and literature that examines aspects of theories, structure, and legal explanations related to the material in this research. The approach used in writing this journal is a comparative approach which is to compare the legal regulations in Indonesia and France. From the second data sources obtained, it is found that there are some differences between Indonesian and French laws regarding force majeure. The Indonesian civil code does not explicitly mention force majeure, but calls it as a state of coercion. Meanwhile, civil law in France clearly mentions force majeure in the France Civil Code. Related to the covid-19 pandemic which is classified as a force majeure condition, the parties bound in international business contracts can renegotiate the contracts they made.]]>
