Articles
645 Documents
<![CDATA[Pengaruh Karantina Di Era Pandemi Covid-19 Terhadap Aspek Psiko-Sosial Masyarakat ]]>
<![CDATA[Angelika, Michelle]]>;
<![CDATA[Utomo, Laksanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.39200
<![CDATA[The COVID-19 pandemic in Indonesia has had a huge impact on Indonesian society from health, legal, social, and other perspectives. With the rapid spread of the virus, the government is close to preventing and controlling the COVID-19 pandemic as early as possible. One of the measures taken is the Indonesian Government Regulation Number 21 of 2020. This is in line with the concept of Utilitarianism, which emphasizes benefits. But on the other hand, people are also social creatures who are accustomed to socializing with other communities. When facing the COVID-19 pandemic, people are ordered to isolate themselves for a prolonged period, impacting psychosocial changes. The Indonesian government determines the status of a community emergency through Presidential Decree No. 11 of 2020]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Privasi Anak Atas Pelanggaran Sharenting Oleh Orang Tua Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Permanasari, Ai]]>;
<![CDATA[Hermanto Sirait, Yohanes]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.39661
<![CDATA[Sharenting has become a phenomenon nowadays. Parents often share content in the form of photos or videos about their children through internet and social media. Unfortunately, the shared content is often detrimental to children's interests. This article aims to examine violations in the practice of sharenting and the importance of protecting children from the dangers of sharenting. This research was conducted normatively using primary, secondary, and tertiary legal materials. The statutory and conceptual approaches is used to answer the legal issues. The results showed that the practice of sharenting was carried out because of the lack of understanding from parents about the impact of sharenting on children and the lack of special rules governing violations of children's privacy by parents. There is not any guideline for children to understand what should be or should not be share on internet and social media. For this reason, a revision of legislation needs to be carried out to focus on prevention efforts and legal solutions for children and parents problem when the parents is the offenders.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertipikat ]]>
<![CDATA[Wahyu Arthadana, Made]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.39323
<![CDATA[Pemilik tanah dan/atau bangunan yang belum bersertipikat bila melakukan pengalihan hak dengan memakai syarat akan dialihkan setelah bersertipikat, maka pemilik tanah dan/atau bangunan tersebut akan membayar PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPh F PHTB) sebanyak dua kali yakni pada saat permohonan sertipikat dan pada saat melakukan pengalihan (jual-beli) serta membayar BPHTB sekali yakni pada saat permohonan sertipikat. Rumusan masalah yang digunakan yaitu, apakah pembayaran pajak oleh pihak penjual dalam pembayaran pajak penghasilan atas jual beli tanah yang belum bersertipikat sudah memenuhi prinsip kepastian hukum. metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan Dalam permohonan hak baru atas tanah dan/atau bangunan yang belum bersertipikat yang dialihkan setelah bersertipikat, pengenaan PPh F PHTB tidak memenuhi aspek keadilan karena akan terjadi pengenaan PPh F BPHTB berkali-kali atas subjek yang sama dan atas objek yang sama, sedangkan pengenaan BPHTB telah memenuhi aspek keadilan, karena pengenaan BPHTB kepada pemohon didasarkan pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari negara, dan pengenaan BPHTB kepada pembeli didasarkan pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari pemohon hak baru selaku penjual.]]>
<![CDATA[PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI) ]]>
<![CDATA[Aliyatul Millah, Izza]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28099
<![CDATA[Kejahatan di Indonesia mengalami peningkatan di masa pandemi COVID-19 yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Penyebabnya tidak lain karena banyaknya korban PHK dan pembebasan narapidana oleh pemerintah terkait penyebaran COVID-19. Persoalan kejahatan yang meningkat di masa pandemic COVID-19, salah satunya adalah tidak diketahuinya akar permasalahan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual. Fokus pengkajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan selama masa pandemi COVID-19, serta penanggulangannya, yang dilakukan dengan menggunakan perspektif kriminologi dan viktimologi, serta melihat fungsi Polri. “Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan di masa pandemi dalam perspektif kriminologi adalah fakor ekonomi, lingkungan sosial pelaku, tempat kejadian perkara yang memungkinkan, peniruan kejahatan di wilayah lain (termasuk peran media)â€. Adapun dalam “perspektif viktimologi adalah faktor perilaku korban, kelemahan biologis dan psikologis korban, dan situasiâ€. Penanggulangan kejahatan selama pandemi yang telah dilakukan di POLRI cukup komprehensif yakni “penanggulangan secara preemtif, preventif dan repersifâ€. Namun, dalam pelaksanaan fungsi POLRI dalam penanggulangan Kejahatan masih terdapat beberapa hambatan sehingga diperlukan optimalisasi fungsi POLRI dengan menggunakan perspektif Kriminologi dan Viktimologi. ]]>
<![CDATA[MODEL PARAREM DESA ADAT DALAM MENCIPTAKAN TATANAN KEHIDUPAN BARU DI DESA UMEANYAR, KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Sudiatmaka, Ketut]]>;
<![CDATA[Hadi, I Gusti Ayu Apsari]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43878
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistematika dalam bentuk konstruksi hukum pararem yang ideal bagi Desa Adat sebagai upaya menciptakan tatanan kehidupan baru (new normal) dan sekaligus pengintegrasian maupun penegakan hukum yang berlaku di Desa Adat Umeanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan mengumpulkan data penelitian berupa wawancara yang melibatkan Bendesa Adat Desa Umeanyar sebagai informan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan Pararem No. 060/DA.Um/PRRM/VI/2020 memiliki konstruksi yang telah sesuai sebagaimana ketentuan menurut Peraturan Gubernur Bali No. 4 Tahun 2020 bahwa pararem disusun dalam bahasa Bali dan Bahasa Indonesia serta harus disosialisasikan kepada masyarakat desa adat. Selain itu dalam rangka pengintegrasian dan penegakan hukum pararem ini juga memuat sanksi dengan tingkat pembinaan, peringatan, hingga pamidanda seperti sanksi akilo beras, dasa kilo beras hingga selae kilo beras. Upaya pengintegrasian pararem hendaknya melibatkan segenap pihak mulai dari Bendesa Adat, Perbekel, Satgas Covid di wewidangan desa adat setempat.]]>
<![CDATA[PENCURIAN DATA PRIBADI DI INTERNET DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI ]]>
<![CDATA[Anugerah, Fiqqih]]>;
<![CDATA[Tantimin, Tantimin]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.45434
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah membawa pada pemikiran sosial, sikap dan gaya hidup, termasuk pola perilaku manusia, tidak terbatas pada penegakan hukum, hubungan budaya, ekonomi dan sosial. Â Kerahasiaan data pribadi penting karena berkaitan dengan harga diri dan kebebasan berekspresi. Sejauh ini, belum ada regulasi khusus untuk memerangi penyalahgunaan data pribadi yang menimbulkan persoalan hukum atas data pribadi oleh negara. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana kejahatan kasus pencurian data. Dengan demikian, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan perlindungan hukum terhadap kejahatan pencurian data pribadi di internet dan apa saja faktor yang dapat menyebabkan tindak pidana kejahatan pencurian data pribadi di internet. Artikel ini memakai metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara mengamati bahan pustaka seperti bahan hukum, seperti jurnal, konsep, skripsi, teori, prinsip, serta norma hukum yang saat ini berlaku di Indonesia.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI ADAT KASEPEKANG DI BANJAR TEGAL GUNDUL, TIBUBENENG KABUPATEN BADUNG ]]>
<![CDATA[Dewi, A.A. Mas Adi Trinaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43871
<![CDATA[Sanksi adat kasepekan ini sudah sering kali berjalan dan dikenal sangat luas di seluruh wilayah adat di Bali. Kasepekang merupakan sanksi adat Bali, dimana si penerima sanksi akan dikucilkan, diasingkan atau diberhentikan untuk ikut di desa (Madesa). Hal ini dikarenakan si pelaku sanksi melanggar aturan desa adat berkali-kali (keterlaluan), sehingga sanksi ini dianggap pantas untuk diberikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimanakah penerapan sanksi adat di Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng dan 2) bagaimanakah hambatan-hambatan dalam penerapan sanksi adat di Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yang berpedoman pada teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung dengan menggunakan teori receptie, teori receptio in complexu dalam konsep negara hukum untuk mengkaji fenomena yang terjadi saat ini dalam ketertiban kehidupan masyarakat khususnya di Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng Kabupaten Badung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat kasepekang di banjar tegal gundul, tibubeneng – canggu dilaksanakan oleh pimpinan adat yaitu Kelihan Banjar atau Kelihan Adat dengan tahapan-tahapan berupa memberikan petuah (pitutur ayu), memberikan teguran – teguran (penglemek) sampai pada disisihkan (Kasepekang) dari kegiatan organisasi sosial masyarakat banjar. Hal ini diharapkan agar warga menjadi sadar dan mengikuti apa yang menjadi kesepakatan masyarakat Banjar Adat.]]>
<![CDATA[PENGARUH INTEGRITAS PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI SEKTOR KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA PANDEMI ]]>
<![CDATA[Fitri, Winda]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.44409
<![CDATA[Pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi 0,7% karena dipengaruhi oleh pandemi Covid-19, penelitian ini mengkaji potensi dan kontribusi perbankan syariah dalam meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi. Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu negara dan perbankan syariah berpotensi besar untuk berkembang lebih pesat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan objek penelitian berupa objek data sekunder.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong sektor pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Secara historis, sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang “kuat†dalam menghadapi goncangan ekonomi maupun kesulitan zaman dibandingkan sistem konvensional, kapitalis, atau sosialis. Hal ini dikarenakan Bank Syariah memiliki peran untuk memasyarakatkan praktik bagi hasil dan menghindari praktik riba (bunga). Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang sehat dan tetap stabil bahkan ketika runtuhnya kurs mata uang. Di sisi lain, dengan disahkannya UUPS maka membuat para investor lebih percaya diri untuk menanamkan modalnya di perbankan syariah sehingga menambah arus investasi di Indonesia. Selain itu, upaya yang akan dilakukan oleh Bank Syariah dalam meningkatkan mutu perekonomian Indonesia adalah dengan mengalokasikan dana dari DPK pada sektor perekonomian dan memberikan dukungan permodalan terhadap sektor UMKM.]]>
<![CDATA[STUDI SOSIO-LEGAL TERHADAP PENGATURAN DAN POLA PERDAGANGAN LINTAS BATAS NEGARA DI POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) ENTIKONG ]]>
<![CDATA[Bangun, Budi Hermawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43606
<![CDATA[Penelitian ini berfokus pada pengaruh pembukaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong terhadap kegiatan perdagangan lintas batas negara dalam kaitannya dengan pemenuhan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Entikong.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat non-doktrinal dengan pendekatan socio-legal. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang bersifat terbuka serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembukaan PLBN Entikong beserta dengan segala fasilitas pelengkapnya dinilai oleh masyarakat di Kecamatan Entikong belum meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan potensi yang dimilikinya, wilayah perbatasan seperti Kecamatan Entikong sesungguhnya dapat menjadi kawasan perkembangan ekonomi sekaligus cikal bakal kota.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Larasati, Genoveva Pupitasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.44063
<![CDATA[Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Desentralisasi merupakan bentuk relasi pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, seluruh bagian negara dikelola oleh pemerintah pusat. Karena luas wilayah dan karakter daerah yang luas, disamping keterbatasan pemerintah pusat untuk menangani seluruh urusan pemerintahan yang menjamin pelayanan publik, maka beberapa urusan diserahkan ke pemerintahan daerah. Hal ini berbeda dengan bentuk federal dimana bagian dari negara federal pada dasarnya adalah negara-negara bagian yang menyatu menjadi satu negara. Urusan yang tidak bisa dilakukan negara bagian, misalnya yang menyangkut hubungan lintas negara bagian, diserahkan ke pemerintah federal. Jika pada negara kesatuan kewenangan yang diberikan ke daerah merupakan pemberian pemerintah pusat, dalam negara federal urusan pemerintah federal disepakati diantara negara-negara bagian.]]>
