Articles
645 Documents
<![CDATA[UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI VALUES OF LAW ATAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS ]]>
<![CDATA[Wiranata, Rio Agustian]]>;
<![CDATA[Kristhy, Mutia Evi]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43906
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari solusi atas ketiadaan sanksi dalam penegakan hukum pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, guna memberikan perlindungan hukum atas penegakan hukum di bidang pelayanan publik, khususnya terhadap penyandang disabilitas. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang memberikan preskripsi atas konsep-konsep pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas hukum publik, yang kemudian dianalisa melalui sudut pandang teori hukum murni. Kesimpulan dari penelitian ini adalah didapati sanksi yang dapat dikenakan kepada penyelenggara pelayanan publik atas tidak dipenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik sebagaimana dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberi petunjuk bagi para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, agar hak-hak penyandang disabilitas yang selama ini terkesan menjadi warga negara yang “terpinggirkan†dapat terpenuhi sebagaimana dicita-citakan di dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.]]>
<![CDATA[UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI VALUES OF LAW ATAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP IMPLEMENTASI PENERBITAN IJIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DALAM PERSPEKTIF AZAS – AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN KATINGAN ]]>
<![CDATA[Yanto, Diki]]>;
<![CDATA[Kristhy, Mutia Evi]]>;
<![CDATA[Kristanto, Kiki]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.44215
<![CDATA[Diki Yanto, 2021, Implementasi  fungsi  pemerintahan  adalah  merupakan  hal kunci penting dalam pembangunan khususnya dalam penerbitan PBG dalam tesis ini dikhususkan pada penerbitan PBG di Kabupaten Katingan Permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana implementasi fungsi pelayanan Pemerintah Kabupaten Katingan dalam  pemberian Ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Katingan, Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dalam Implementasinya terhadap Ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)  sebagai bentuk tanggung  jawab pemerintah  dalam mewujudkan harapan masyarakat  di Kabupaten  Katingan dan Upaya apakah yang dilakukan Pemerintah  Kabupaten  Katingan  dalam  rangka  mengatasi  kendala menuju pada standard pelayanan pemberian Ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Metode penelitian yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris  yaitu menggunakan  pendekatan  pada  kenyataan  melalui  data primer  dan data sekunder yang diperoleh. Penyelenggaraan fungsi pelayanan pemerintah dalam pemberian Ijin Persetujuan Bangunan Gedung di  Kabupaten  Katingan telah  mendasarkan  pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik agar tercapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Katingan Kendala implementasi pemberian PBG di  Kabupaten  Katingan disebabkan  oleh beberapa faktor. Faktor-faktor  penyebab  implementasi pemberian PBG oleh  Pemerintah Kabupaten Katingan  belum  efektif adalah  faktor  peraturan  perundang-undangan yaitu lemahnya  aspek sosiologis dalam peraturan daerah Kabupaten Katingan tentang PBG karena kurang sosialisasi, faktor aparat yaitu petugas pelayanan PBG dan Satpol pp sebagai lembaga penegakan hukum perda PBG belum berfungsi secara optimal,  dan  faktor  Kesadarah  hukum  masyarakat  yaitu  kurangnya  taraf kesadaran  dan  kepatuhan  hukum  masyarakat  Kabupaten  Katingan Berkaitan dengan kesadaran mengajukan permohonan PBG Upaya upaya dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi pemberian ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Katingan adalah dengan peningkatan pengawasan  sebagai instrumen kendali  disiplin aparat  pelayanan  permohonan  PBG Kabupaten Katingan,  penerapan pola  pembinaan  yang  tepat  dan  berdaya  guna  dengan pendisiplinan yang  manusiawi  dalam  meningkatkan kualitas pelayanan  permohonan PBG kepada masyarakat, keteladanan  pimpinan  dalam  menyegerakan melayani pemohon PBG Penulis  memberikan  saran  agar  implementasi penerbitan  PBG berjalan dengan baik maka Pemerintah Kabupaten Katingan agar memperbaiki dan melengkapi faktor-faktor yang menjadi kendala penebitan PBG,  salah  satunya  adalah  dengan  mengefektifkan  Peraturan  Daerah tentang PBG melalui penerapkan sanksi yang lebih berbobot untuk menimbulkan efek jera, meningkatkan  sosialisasi  peraturan  daerah tentang  PBG guna  kesadaran  hukum  masyarakat  Kabupaten  Katingan  Dalam kegiatan membangun bangunan dan melakukan upaya-upaya dengan  peningkatan pengawasan sebagai instrument kendali Pegawai Negeri Sipil; penerapan pola pembinaan yang tepat dan berdaya guna dengan pendisiplinan yang manusiawi; Serta keteladanan para pimpinan.]]>
<![CDATA[PENUNJUKAN NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR DAN KEWAJIBAN MENERAPKAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Suriadiredja, Shalahuddin]]>;
<![CDATA[Putra, Mohamad Fajri Mekka]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43876
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Penunjukan Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dan Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Serta Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Notaris ditunjuk sebagai Pihak Pelapor. Selain ditunjuk sebagai Pihak Pelapor, Notaris juga diwajibkan menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah penetapan Notaris sebagai Pihak Pelapor sudah sesuai dengan UUJN ataukah tidak. Serta penelitian ini juga akan melihat apakah kewajiban penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris bertentangan dengan kepastian hukum yang seharusnya diberikan oleh Notaris atau tidak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) dengan cara analisis bahan dilakukan secara deskriptif-analisis yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dan didukung oleh bahan hukum primer. Kesimpulan yang didapat ialah penunjukan Notaris sebagai Pihak Pelapor tidak sesuai dengan UUJN dan Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIRIDIS TERKAIT PROSEDUR ABSENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN METODE FACE DETECTOR DI PROVINSI BALI ]]>
<![CDATA[Kartikasari, Putu Santhi]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.45121
<![CDATA[Fenomena yang terjadi adalah dimana kehadiran norma kosong dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 karena perangkat Face Detector tersebut harus dipasangkan pada masing – masing smartphone yang dimiliki oleh para Aparatur Sipil Negara. Jika terjadi kerusakan sistem, pihak pemerintah meminta Pegawai Negeri Sipil tersebut melaporkan kepada teknisi yang menangani bagian teknologi, namun belum diatur apakah para Pegawai Negeri Sipil dapat meminta perbaikan dari perangkat smartphone jika terjadi kerusakan fisik seperti terbanting, terendam air atau kerusakan fisik lainnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penggunaan metode face Detector terkait prosedur absensi pegawai negeri sipil di Provinsi Bali dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Bali dalam penegakan huum terhadap pengaturan terkait prosedur absensi pegawai negeri sipil dengan metode face Detector. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan hukum empiris. Teknik analisa data yang digunakan adalah Analisa data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Pengaturan hukum terhadap penggunaan metode face Detector terkait prosedur absensi pegawai negeri sipil di Provinsi Bali diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 menjelaskan bahwa absensi Face Detector adalah suatu sistem yang terdiri dari aplikasi Absensi Pemerintah Provinsi, infrastruktur, data scan wajah, dan prosedur yang digunakan untuk mengetahui kehadiran pegawai melalui identifikasi elektronik. Face Detector dipasang pada Perangkat Daerah/Unit Kerja ditempat yang mudah diakses oleh PNS.  Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Bali dalam penegakan huum terhadap pengaturan terkait   antara lain adalah tidak semua perangkat Aparatur Sipil Negara yang menjalani work from home memiliki perangkat smartphone. Beberapa ASN hanya memiliki perangkat telepon genggam biasa yang tidak dapat dipasangkat perangkat absesnsi face detector. Hal tersebut menjadi dilema dimana para ASN harus membeli perangkat smartphone dengan dana pribadi tanpa tanggungan dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah pusat.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK KONSUMEN OLEH PELAKU USAHA UNTUK MEMPEROLEH HAK DALAM PEMBELIAN MOTOR DI PT. DISTRIBUTOR MOTOR INDONESIA ]]>
<![CDATA[Lamentira, Stephanie]]>;
<![CDATA[Subekti, Rahayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43869
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak konsumen dalam memperoleh barang sesuai yang diperjanjikan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penulisan ini menggunakan metode hukum empiris atau non doctrinal, menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat preskriptif yang diperoleh langsung dengan wawancara terhadap Kuasa Hukum PT. Distributor Motor Indonesia sebagai sumber data primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan dianalisis dengan menggunakan penafsiran hukum. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil di PT. Distributor Motor Indonesia terdapat adanya hak-hak konsumen yang belum dipenuhi. Hak-hak konsumen yang belum dipenuhi oleh Pelaku usaha tersebut adalah belum diserahkan Buku Kepemilikan Tanda Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang setelah 3 (tiga) bulan dilakukannya serah terima unit sepeda motor. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk memenuhi hak-hak konsumen tersebut adalah dengan itikad baik tetap melaksanakan kewajibannya untuk tetap melakukan pengurusan terhadap dokumen kelengkapan kendaraan.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MENOLAK GUGATAN UJI MATERI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM ]]>
<![CDATA[Muzayanah, Muzayanah]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.44426
<![CDATA[Negara Republik Indonesia merupakan negara merdeka yang melaksanakan pemerintahan dan menyelenggarakan pemerintahan dengan sistem demokrasi. Pemerintahan diselenggarakan dengan sistem demokrasi dimana kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Pelaksanaan  kedaulatan rakyat diwujudkan dengan  penyelenggaraan pemilihan umum dengan memberi kesempatan kepada  rakyat untuk menyatakan dan memilih pemimpin yang memegang kekuasaan pemerintahan di Negara Republik Indonesia. Pemilu dilaksanakan  berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai landasan hukum yang sampai saat ini masih berlaku. Pelaksanan pemilihan umum berdasarkan UU Pemilu pada  tahun 2019 telah dilaksanakan secara serentak untuk pemilihan Presiden dan Wakili Presiden, Pemilihan anggota Legislatif baik Untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD  Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pemilihan serentak yang dilaksanakan tentu saja memiliki nilai kemanfaatan yang sangat baik bagi negara, masyarakat pemilih maupun penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Disisi lain tentu saja terdapat adanya kekurangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum, mengingat pelaksanaan pemilihan umum serentak ini sangat menguras tenaga, waktu dan beban kerja yang berat dan  maksimal dalam penyelenggaraannya khususnya bagi Tenaga Pelaksana Pemilihan Umum dibawah kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang : Bagaimanakah kajian yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak tentang Uji materiel UU Pemilihan Umum?. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan spesikasi penelitian Pustaka (Library reserach). Hasil penelitian melakukan kajian yuridis tentang Uji materiel yang diajukan oleh 4 (empat) orang petugas Pemilihan umum tahun 2019  tentang pelaksanaan pemilihan umum serentak yang dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) U.U. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.  Dalil yang dikemukakan sebagai alasan mengajukan Uji materiel UU Pemilu terhadap pelaksanaan pemilihan umum serentak yang memiliki kelemahan akibat beban berat bagi petugas penyelenggara Pemilihan umum tersebut, sehingga berakibat terjadi adanya tenaga yang stres dan ada pula yang berakibat yang sakit dan bahkan meninggal dunia. Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU Pemilu dengan Frasa â€Pemungutan suara secara serentak†merupakan pasal yang dajukan pengujiannya terhadap UUD tahun 1945 dan menghendaki agar Pemilu tahun 2024 mendatang dilakukan pemisahan dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan anggota Legislatif untuk tidak dilaksanakan secara serentak. Gugatan yang diajukan oleh para Pemohon Uji materiel yang diantarnya merupakan anggota KPPS tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena Pemisahan penyelenggaraan Pemilu serentak tersebut bukan merupakan ranah MK, melainkan merupakan ranah Pembentuk UU.]]>
<![CDATA[MARKET MANIPULATION ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE BY MARKET MAKER: INVESTOR PROTECTION? ]]>
<![CDATA[Jonkarlo, Edson]]>;
<![CDATA[Sudirman,, Lu]]>;
<![CDATA[Disemadi, Hari Sutra]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.44061
<![CDATA[Dewasa ini, peran Market Maker sangatlah penting bagi terciptanya likuiditas dalam transaksi perdagangan yang diatur sesuai dengan kebijakan masing-masing negara. Transaksi yang biasa terjadi di bursa efek, baik itu di bursa saham Indonesia atau di bursa efek lainnya, tidak semua transaksi tersebut murni dilakukan oleh investor ataupun trader. Bisa dikatakan, ada semacam transaksi yang dilancarkan oleh segelintir orang dengan alasan atau kepentingan lain, selain hanya sekedar menjual atau membeli saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara Market Maker dalam mempengaruhi suatu harga saham serta bentuk perlindungan yang akan didapatkan investor. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, Market Maker memiliki tiga tahapan tahapan kerja yaitu tahapan akumulasi, partisipasi dan distribusi yang dimana perlindungan hukum terhadap investor yang tercantum dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 yang dimana telah sesuai dengan teori perlindungan hukum.]]>
<![CDATA[ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PENERAPAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ]]>
<![CDATA[Ratmaja, I Gede Sadia Dwi]]>;
<![CDATA[Mertha, I Ketut]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43877
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan penerapan dokumen elektronik dalam persidangan perkara pidana. Data dikumpulkan menggunakan metode kepustakaan dengan didasarkan pada pola pendekatan ndang-undang dan konsep. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Kedudukan dokumen elektronik sebagai bukti untuk penanganan perkara pidana umum berdasarkan UU ITE menjelaskan bahwa bukti yang bersifat elektronik menjadi alat dan perluasan pembuktian yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dasar pertimbangan hakim menerapkan dokumen elektronik sebagai alat bukti bahwa hakim tidak diperkenankan untuk melakukan penolakan terhadap proses pemeriksaan, penolakan untuk membuat putusan, dan juga seoarang hakim dengan minimal menggunakan dua alat bukti yang sah beserta keyakinannya dapat memberikan putusan dalam persidangan perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Surat Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Kontitusi juga menyatakan dokumen yang bersifat elektronik dapat digunakan dalam proses persidangan perkara pidana.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH ANTARA KONSUMEN DENGAN PERUMAHAAN PALEM ASRI NATAR ]]>
<![CDATA[Robianti, Masayu]]>;
<![CDATA[Zanariyah, Sri]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.45134
<![CDATA[Sebagai upaya memenuhi kebutuhan akan rumah, dapat dilakukan melalui perjanjian sewa menyewa antara pemilik rumah dan penyewa sehingga lahirlah suatu kesepakan antara kedua pihak. Namun dalam pelaksanaan dari perjanjian tersebut salah satu pihak atau keduanya ada yang tidak memenuhi apa yang diperjanjikan (wanprestasi) sehingga mengakibatkan pihak lainnya menderita kerugian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bentuk perjanjian sewa  menyewa rumah antara konsumen dengan Perumahan Palem Asri Natar, serta dapat memberikan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rumah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara, dianalisis secara kualitatif. Bardasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian sewa menyewa rumah dilakukan secara tertulis dengan mengikuti syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Penyelesaian wanprestasi apabila terjadi perselisihan antara konsumen dengan pihak Perumahan Palem Asri Natar, dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat di kantor pusat perusahaan PT. Sabar Ganda, hasil musyawarah disusun dalam bentuk tertulis dan ditandatangani kedua pihak di atas materai.]]>
<![CDATA[MARKET MANIPULATION ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE BY MARKET MAKER: INVESTOR PROTECTION? ]]>
<![CDATA[Jonkarlo, Edson]]>;
<![CDATA[Sudirman, Lu]]>;
<![CDATA[Disemadi, Hari Sutra]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43870
<![CDATA[Dewasa ini, peran Market Maker sangatlah penting bagi terciptanya likuiditas dalam transaksi perdagangan yang diatur sesuai dengan kebijakan masing-masing negara. Transaksi yang biasa terjadi di bursa efek, baik itu di bursa saham Indonesia atau di bursa efek lainnya, tidak semua transaksi tersebut murni dilakukan oleh investor ataupun trader. Bisa dikatakan, ada semacam transaksi yang dilancarkan oleh segelintir orang dengan alasan atau kepentingan lain, selain hanya sekedar menjual atau membeli saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara Market Maker dalam mempengaruhi suatu harga saham serta bentuk perlindungan yang akan didapatkan investor. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, Market Maker memiliki tiga tahapan tahapan kerja yaitu tahapan akumulasi, partisipasi dan distribusi yang dimana perlindungan hukum terhadap investor yang tercantum dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 yang dimana telah sesuai dengan teori perlindungan hukum.]]>
