Articles
645 Documents
<![CDATA[Corporate Social Resposibilty Implementation In Indonesia: Efforts To Protect Human Rights And Consumers ]]>
<![CDATA[Ayunda, Rahmi]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38917
<![CDATA[An increase in corporate concern for the quality of people’s lives, can create social and environmental harmonization that can affect business activities. Then was born the demand for the role of the company to have Corporate Social Responsibility (CSR). This is one of the benefits companies can get from CSR activities. With the implementation of CSR in a company. The sustainability of the company will be more guaranteed, because through CSR the company has a full commitment in carrying out the mandate of the constitution and laws to improve the welfare of the community in the freedom to undergo economic practices and obtain resources for the company itself. This study aims to determine the implementation of CSR PT Aneka Tambang (ANTAM) related to Human Rights and consumers. This study uses secondary data collection techniques in the study of literature. The results of this study show respect for and protection of human rights as an inseparable part of the Company's daily operations and in interactions with stakeholders to the company's interaction with communities around the operational area. Also, ANTAM always pays attention to the quality of products produced in the production process to achieve consumers satisfaction because it realizes that customers are stakeholders who play an important role for business sustainability.]]>
<![CDATA[Refleksi Teoritik Dan Konseptual Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kajian Perundang-Undangan di Luar KUHP ]]>
<![CDATA[Kumala Sari, Ratna]]>;
<![CDATA[Kamalludin, Iqbal]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38922
<![CDATA[Legal protection for children must begin as early as possible, so that one day they can participate optimally for the development of the nation and state. Child protection is an embodiment of justice in a society, which must be endeavored in various fields of state and community life. This study aims to understand and examine the legal protection of children in the study of legislation outside the Criminal Code. This type of research used in this paper using the normative juridical approach method considering the problems studied and studied in addition to holding on to juridical aspects that is based on norms, regulations, legal theories. The specifications used in this study are analytical descriptive because this study is expected to obtain a clear, detailed and systematic picture. The results showed that the legal protection of children in the study of legislation outside the Criminal Code is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning Juvenile Justice System. Protection that is obliged to be given is legal protection both preventively to prevent disputes and repressively to resolve problems that occur. In addition, legal protection is given to children starting from the investigation stage to the implementation phase of decisions in Penitentiary.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum terhadap Kelalaian dalam Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Indonesia ]]>
<![CDATA[Tomi Siska, John]]>;
<![CDATA[Tantimin, Tantimin]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.39120
<![CDATA[Tindak pidana kelalaian merupakan kasus yang banyak menimbulkan pro dan kontra. Hal ini dikarenakan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang terjadi karena suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh pelakunya melainkan dikarenakan oleh kecerobohon dari pelaku sehingga kecerobohan tersebut merugikan orang lain. Namun, dari kelalaian tersebut tetap saja menimbulkan sebuah akibat. Salah satu contoh kelalaian adalah kelalaian dalam mengaliri pagar rumah dengan arus listrik yang menyebabkan kematian pada orang lain. Pengaturan mengenai akibat “kelalaian”yang menyebabkan matinya orang lain di dalam KUHP. Yakni pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang, dihukum penjara selama lamanya lima tahun atau kurungan selama lamanya satu tahun”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk, pertama: untuk mengetahui apakah pemasangan arus listrik yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain termasuk suatu tindak pidana kelalaian; dan kedua untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kelalaian di indonesia. Penelitian ini peneliti lakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yakni dengan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama: pemasangan arus listrik yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain termasuk ke dalam tindak pidana kelalaian; dan kedua: syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kelalaian adalah harus adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.]]>
<![CDATA[Pengaruh Karantina Di Era Pandemi Covid-19 Terhadap Aspek Psiko-Sosial Masyarakat ]]>
<![CDATA[Angelika, Michelle]]>;
<![CDATA[Utomo, Laksanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.39200
<![CDATA[The COVID-19 pandemic in Indonesia has had a huge impact on Indonesian society from health, legal, social, and other perspectives. With the rapid spread of the virus, the government is close to preventing and controlling the COVID-19 pandemic as early as possible. One of the measures taken is the Indonesian Government Regulation Number 21 of 2020. This is in line with the concept of Utilitarianism, which emphasizes benefits. But on the other hand, people are also social creatures who are accustomed to socializing with other communities. When facing the COVID-19 pandemic, people are ordered to isolate themselves for a prolonged period, impacting psychosocial changes. The Indonesian government determines the status of a community emergency through Presidential Decree No. 11 of 2020]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertipikat ]]>
<![CDATA[Wahyu Arthadana, Made]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.39323
<![CDATA[Pemilik tanah dan/atau bangunan yang belum bersertipikat bila melakukan pengalihan hak dengan memakai syarat akan dialihkan setelah bersertipikat, maka pemilik tanah dan/atau bangunan tersebut akan membayar PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPh F PHTB) sebanyak dua kali yakni pada saat permohonan sertipikat dan pada saat melakukan pengalihan (jual-beli) serta membayar BPHTB sekali yakni pada saat permohonan sertipikat. Rumusan masalah yang digunakan yaitu, apakah pembayaran pajak oleh pihak penjual dalam pembayaran pajak penghasilan atas jual beli tanah yang belum bersertipikat sudah memenuhi prinsip kepastian hukum. metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan Dalam permohonan hak baru atas tanah dan/atau bangunan yang belum bersertipikat yang dialihkan setelah bersertipikat, pengenaan PPh F PHTB tidak memenuhi aspek keadilan karena akan terjadi pengenaan PPh F BPHTB berkali-kali atas subjek yang sama dan atas objek yang sama, sedangkan pengenaan BPHTB telah memenuhi aspek keadilan, karena pengenaan BPHTB kepada pemohon didasarkan pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari negara, dan pengenaan BPHTB kepada pembeli didasarkan pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari pemohon hak baru selaku penjual.]]>
<![CDATA[Aspek Legalitas Hukum Pidana Dengan Hukum Adat ]]>
<![CDATA[Alit Yoga Maheswara, Ida Bagus]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.39324
<![CDATA[Keberagaman budaya dan latar belakang masyarakat Republik Indonesia menciptakan suatu perkumpulan adat dimana masyarakatnya hidup dengan kebiasaan – kebiasaan tertentu yang berlaku di wilayah masyarakatnya masing – masing. Perkumpulan ini disebut sebagai masyarakat adat yang tunduk kepada aturan yang kebanyakan non tertulis disebut sebagai “hukum adat” . Biarpun dengan keadaan tanpa “kenormatifan” dari Negara, hukum adat sampai saat ini hidup dan tumbuh bersama masyarakat adatnya ( living law ). Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 telah dengan jelas mengatur mengenai pengakuan dan eksistensi masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18b, Pasal 28i Ayat (3) dan Pasal 32 Ayat (1) dan (2). Menandakan bahwa biarpun sudah melewati proses justifikasi oleh pemerintah, tidak mengubah kekuatan maupun pengaruh hukum adat itu untuk tetap diakui oleh masyarakat. Sifat fleksibel dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat hukum adatnya tersebutlah yang menjadikan hukum adat dapat mengambil tindakan menghukum / mengadili masyarakat adatnya tanpa adanya hukum tertulis dari pemerintah, padahal dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya. Andi Hamzah dalam bukunya memberikan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pasal tersebut. Pertama, jika suatu perintah maupun larangan ingin dibuat menjadi sesuatu yang dapat dipaksakan dan dapat diancam dengan pidana, maka larangan atau perintah tersebut harus dicantumkan dalam undang-undang pidana. Kedua, hukum tersebut tidak boleh berlaku surut (Hamzah, 2008: 40). Lalu bagaimana keadaannya dengan hukum adat ? apakah masyarakat diberikan pilihan untuk menggunakan hukum adat atau hukum pidana ? atau apakah terdapat eksklusifitas dalam hal penerapan antara hukum pidana dengan hukum adat ?]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Privasi Anak Atas Pelanggaran Sharenting Oleh Orang Tua Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Permanasari, Ai]]>;
<![CDATA[Hermanto Sirait, Yohanes]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.39661
<![CDATA[Sharenting has become a phenomenon nowadays. Parents often share content in the form of photos or videos about their children through internet and social media. Unfortunately, the shared content is often detrimental to children's interests. This article aims to examine violations in the practice of sharenting and the importance of protecting children from the dangers of sharenting. This research was conducted normatively using primary, secondary, and tertiary legal materials. The statutory and conceptual approaches is used to answer the legal issues. The results showed that the practice of sharenting was carried out because of the lack of understanding from parents about the impact of sharenting on children and the lack of special rules governing violations of children's privacy by parents. There is not any guideline for children to understand what should be or should not be share on internet and social media. For this reason, a revision of legislation needs to be carried out to focus on prevention efforts and legal solutions for children and parents problem when the parents is the offenders.]]>
<![CDATA[Criminal Control for the Distribution of Pornographic Content on the Internet: An Indonesian Experience ]]>
<![CDATA[Alhakim, Abdurrakhman]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.39662
<![CDATA[The unlimited use of Information Technology (IT) has made cybercrime accessible to everyone. Technology can be very useful for daily needs, but on the other hand it can also be used irresponsibly by certain parties such as the distribution of pornographic content. The purpose of this article is to find out the regulations regarding pornography in Indonesia, to analyze the spreaders of pornographic content based on Indonesian positive law and to analyze the penalties for spreading pornographic content based on positive law in Indonesia. This research uses ‘doctrinal legal research’. Sources of legal information use primary legal materials (regulations and relevant documents) for further qualitative analysis. The approach used is ‘statutory and conceptual’ to help solve the problem in this research. The results showed that law enforcement officials such as the police and prosecutors prefer to use Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography to ensnare perpetrators. spreading pornographic content on the Internet which is considered more obvious and appropriate to be used as a legal basis to ensnare spreaders of pornographic content on the internet. Perpetrators can be sentenced to punishment is imprisonment and/or a fine as regulated in the law.]]>
<![CDATA[PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP KEMERDEKAAN PERS ]]>
<![CDATA[Durhan, Ainun Sakinah]]>;
<![CDATA[Tahir, Aswar]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i2.41853
<![CDATA[Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis yang diatur oleh Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers akan tetapi hadirnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, banyak digunakan untuk memidanakan jurnalis atau Lembaga Pers. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kebebasan berekspresi Lembaga Pers atau jurnalis dalam membuat karya juralistik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, maksud dari penelitian hukum normatif yaitu meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga Pemerintah Indonesia dan instrumen hukum Pers yang mengandung ketentuan terkait kebijakan kemerdekaan Pers. data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari gagasan atau pemikiran yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum serta menggunakan konsep hukum dari hukum tertentu yang berkaitan dengan kerangka konseptual kemerdekaan pers. Pengumpulan data didapatkan dari dokumnetasi terhadap data yang sifatnya tertulis. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini secara kualitatif yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penerapan uu ite terhadap jurnalis atau lembaga pers dapat membuat kemerdekan dan kebebasan pers menjadi terkekang selain itu Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak tepat untuk digunakan memindanakan jurnalis yang pemberitaannya di muat oleh media]]>
<![CDATA[STUDI SOSIO-LEGAL TERHADAP PENGATURAN DAN POLA PERDAGANGAN LINTAS BATAS NEGARA DI POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) ENTIKONG ]]>
<![CDATA[Bangun, Budi Hermawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43606
<![CDATA[Penelitian ini berfokus pada pengaruh pembukaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong terhadap kegiatan perdagangan lintas batas negara dalam kaitannya dengan pemenuhan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Entikong.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat non-doktrinal dengan pendekatan socio-legal. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang bersifat terbuka serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembukaan PLBN Entikong beserta dengan segala fasilitas pelengkapnya dinilai oleh masyarakat di Kecamatan Entikong belum meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan potensi yang dimilikinya, wilayah perbatasan seperti Kecamatan Entikong sesungguhnya dapat menjadi kawasan perkembangan ekonomi sekaligus cikal bakal kota.]]>
