cover
Contact Name
-
Contact Email
aljamiah@uin-suka.ac.id
Phone
+62274-558186
Journal Mail Official
aljamiah@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Gedung Wahab Hasbullah UIN Sunan Kalijaga Jln. Marsda Adisucipto No 1
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies
ISSN : 0126012X     EISSN : 2338557X     DOI : 10.14421
Al-Jamiah invites scholars, researchers, and students to contribute the result of their studies and researches in the areas related to Islam, Muslim society, and other religions which covers textual and fieldwork investigation with various perspectives of law, philosophy, mysticism, history, art, theology, sociology, anthropology, political science and others.
Articles 1,364 Documents
The Signal of Noah's Flood: A Theological and Chronological Evaluation of Fāra al-Tannūr as a Volcanic Eruption Seyed Muhammad Husaini Yeganeh
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol 63, No 2 (2025)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2025.632.383-429

Abstract

This article evaluates a volcanic reading of the Quranic phrase “fāra al-tannūr” (Q 11:40; 23:27). Starting from the widely accepted sense of the root f-w-r as “overflowing”, it asks whether, for the early-seventh-century Ḥijāzī community, al-tannūr could denote a volcanic feature; where it might be located; whether its eruption can be dated; and how testable these answers are in light of geological and archaeological evidence. The study applies four criteria—internal evidence, comparative philology, narrative function, and external corroboration—to evaluate the volcanic-eruption scenario, revealing its comparability with the ancient Hell-tannūr theological cluster that pairs fāra al-tannūr with Hell tafūr (Q 67:7). Through a systematic survey of a global volcanic database, the article isolates the Tendürek volcano (located in eastern Turkey) as a compelling candidate on philological and onomastic grounds. Published volcanological work on Tendürek is used to establish a temporal window for a major eruptive activity, which this study suggests as a noteworthy temporal correlation with an intersecting demographic bottleneck visible in the archaeological record. As a case study in Quranic hermeneutics, the article offers a testable framework that links philological grounding, a concrete locus, and a provisional temporal window to a plausible, intersecting demographic event, indicating how further research could refine or falsify the proposal.[Artikel ini mengevaluasi pembacaan vulkanologis terhadap frasa Al-Qur’an fāra al-tannūr (Q.S. 11:40; 23:27). Berangkat dari makna akar kata f-w-r yang secara luas diterima sebagai “meluap”, artikel ini mempertanyakan apakah, bagi komunitas Ḥijāz pada awal abad ketujuh, istilah al-tannūr dapat merujuk pada suatu fitur vulkanik; di mana lokasinya mungkin berada; apakah peristiwa erupsinya dapat ditentukan secara kronologis; serta sejauh mana jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diuji melalui bukti geologis dan arkeologis. Penelitian ini menerapkan empat kriteria—bukti internal, filologi komparatif, fungsi naratif, dan koroborasi eksternal—untuk mengevaluasi skenario erupsi vulkanik tersebut, yang menunjukkan kesamaanna dengan klaster teologis kuno “Neraka–tannūr” (Hell-tannūr), yang mengaitkan ungkapan fāra al-tannūr dengan Hell tafūr (Q.S. 67:7). Melalui survei sistematis terhadap basis data vulkanik global, artikel ini mengidentifikasi Gunung Tendürek (terletak di Turki bagian timur) sebagai kandidat yang meyakinkan berdasarkan pertimbangan filologis dan onomastik. Kajian-kajian vulkanologi yang telah dipublikasikan mengenai Tendürek digunakan untuk menetapkan suatu rentang waktu bagi aktivitas erupsi besar, yang dalam penelitian ini diusulkan memiliki korelasi temporal yang patut diperhatikan dengan suatu penyempitan demografis yang tampak dalam catatan arkeologis. Sebagai sebuah studi kasus dalam hermeneutika Al-Qur’an, artikel ini menawarkan suatu kerangka kerja yang dapat diuji yang menghubungkan landasan filologis, lokasi geografis yang konkret, serta jendela kronologis yang bersifat sementara dengan suatu peristiwa demografis yang masuk akal dan saling beririsan, yang menunjukkan bagaimana kajian lanjutan dapat menyempurnakan atau membantah hipotesis yang diajukan.]
Governing Jihad: Islamic Militias, State Security Forces, and Religious Policing in Post-Conflict Poso, Indonesia Muhammad Najib Azca; Moh. Zaki Arrobi
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol 64, No 1 (2026)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2026.641.63-88

Abstract

This article examines the complex entanglements between state security forces and Islamic non-state actors in the dynamics of security and insecurity in post-conflict Poso, Indonesia. Drawing on and expanding the notion of “security blurs” proposed by Diphoorn and Grassiani, we investigate how Islamic religious discourses, authorities, and practices are inextricably woven into the fabric of security governance in this post-conflict context. The article reveals that policing against religious terrorism in Poso fundamentally involves engagements and collaborations with diverse Islamic non-state security actors, ranging from former jihadist combatants and ex-convicted terrorists to local Islamic religious leaders and community networks. This study argues that the entanglement of Islamic religious actors with state security forces simultaneously produces both security and insecurity. This form of “religious policing”—shaped significantly by Islamic norms, discourses, and actors—challenges the prevailing assumption in modern policing scholarship that security governance must necessarily be secular and impartial.[Artikel ini mengkaji keterkaitan kompleks antara aparat keamanan negara dan aktor-aktor Islam non-negara dalam dinamika keamanan dan ketidakamanan di Poso, Indonesia, pasca-konflik. Dengan mengacu pada sekaligus mengembangkan konsep “security blurs” yang dikemukakan oleh Diphoorn dan Grassiani, kami menyelidiki bagaimana wacana, otoritas, dan praktik keagamaan Islam terjalin erat dalam struktur tata kelola keamanan dalam konteks pasca-konflik ini. Artikel ini mengungkapkan bahwa penegakan hukum terhadap terorisme bermotif agama di Poso pada dasarnya melibatkan interaksi dan kolaborasi dengan berbagai aktor keamanan non-negara Islam, mulai dari mantan kombatan jihad, mantan terpidana teroris, hingga pemimpin agama Islam lokal dan jaringan masyarakat. Studi ini berpendapat bahwa keterkaitan antara aktor-aktor agama Islam dengan pasukan keamanan negara secara bersamaan menghasilkan keamanan dan ketidakamanan. Bentuk religious policing (penegakan hukum berbasis agama) yang secara signifikan dibentuk oleh norma, wacana, dan aktor Islam ini menantang asumsi yang berlaku dalam kajian penegakan hukum modern bahwa tata kelola keamanan harus bersifat sekuler dan imparsial.]
Print, Piety, and Patriotism: Taman Poestaka Moehammadijah and the Creation of Enlightened Native Muslims in Colonial Indonesia Muhammad Yuanda Zara
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol 64, No 1 (2026)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2026.641.89-119

Abstract

This study examines a forgotten yet crucial aspect of the history of literacy in Indonesia by focusing on Taman Poestaka, a publishing arm of Muhammadiyah, founded in 1920. Drawing on Soeara Moehammadijah, a magazine published between 1921 and 1939, this article argues that Muhammadiyah regarded literacy as essential to advancing native population under colonial rule. The institution embraced modernity through the printing press, which enabled ideas to circulate more rapidly, widely, and efficiently through the publication of magazines, newspapers, brochures, books, and other printed materials. It disseminated Islamic teachings and public knowledge, both in the form of original publications and translated works, to the native people of the Dutch East Indies in more efficient and far-reaching ways, thereby contributing to the emergence of educated and modern-minded native Muslims. It also became a center for the creation of new knowledge and the development of native writers. In addition, it functioned as a public space where people exchanged ideas through a shared language, Indonesian, thereby nurturing a sense of cohesion, solidarity, and nationhood. This study demonstrates that Taman Poestaka played a significant role in fostering a culture of literacy within Muhammadiyah and in transforming Indonesian society into a more knowledgeable community at a time when the Dutch colonial government neglected native advancement and literacy remained low.[Studi ini mengkaji salah satu aspek yang terlupakan namun krusial dalam sejarah literasi di Indonesia, dengan berfokus pada Taman Poestaka, sebuah penerbitan milik organisasi Muhammadiyah, yang didirikan pada 1920. Dengan menelaah majalah Soeara Moehammadijah yang terbit antara tahun 1921 dan 1939, artikel ini berargumen bahwa Muhammadiyah memandang literasi sebagai sarana yang esensial untuk memajukan masyarakat pribumi yang tertindas di bawah pemerintahan kolonial. Lembaga ini mengadopsi modernitas melalui pemanfaatan mesin cetak, yang memungkinkan penyebaran gagasan secara lebih cepat, luas, dan terjangkau melalui penerbitan majalah, surat kabar, brosur, buku, serta berbagai bahan bacaan cetak lainnya. Taman Poestaka menyebarluaskan ajaran Islam dan pengetahuan umum, baik melalui karya asli maupun karya terjemahan, kepada masyarakat pribumi di Hindia Belanda, sehingga mendorong lahirnya kaum Muslim yang terdidik dan berpikiran modern. Lembaga ini juga menjadi pusat lahirnya pengetahuan baru serta pengembangan para penulis pribumi. Selain itu, Taman Poestaka berfungsi sebagai ruang publik tempat masyarakat bertukar gagasan dengan menggunakan bahasa bersama, yaitu bahasa Indonesia, yang pada gilirannya menumbuhkan rasa kohesi, solidaritas, dan kebangsaan. Studi ini menunjukkan bahwa Taman Poestaka memainkan peran penting dalam menumbuhkan budaya literasi di lingkungan Muhammadiyah serta mentransformasikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang lebih berpengetahuan pada masa ketika pemerintah kolonial Belanda mengabaikan kemajuan masyarakat pribumi dan tingkat literasi masih rendah.]
Recovering the Hidden Foundations: Muqātil b. Sulaymān’s (d. 150/767) Isrāʼīliyyāt and Early Sunni Tafsīr Historiography Akhmad Mughzi Abdillah
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol 64, No 1 (2026)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2026.641.149-186

Abstract

This article examines how Isrāʼīliyyāt in Muqātil b. Sulaymān’s tafsīr shaped the historiography of early Sunni exegesis, raising the question of whether Muqātil should be read as an isolated source or as a transmission node linking the earliest exegetical tradition to later works. The study situates Muqātil within a network of reports that involves first- and second-generation transmitters such as Ibn ʻAbbās (d. 68/687), Mujāhid (d. 104/722), Qatādah (d. 117/735), and al-Suddī (d. 127/745), as well as the exegetical traditions of Transoxanian/Hanafi-Māturīdī, Nīshāpūrī, and Andalusian scholarship. The article argues that Muqātil was not merely a transmitter of Isrāʼīliyyāt narratives, but also a tafsīr master who selected, recontextualized, and preserved early material for later Sunni tafsīr. The findings further show that reception on Muqātil’s work was selective, layered, and expansive both historically and geographically. Early tafsīr historiography is therefore better understood as a dynamic transmission network rather than a model centered solely on al-Ṭabarī (d. 310/923).[Artikel ini meneliti bagaimana Isrāʼīliyyāt dalam tafsir Muqātil b. Sulaymān berperan dalam historiografi tafsir Sunni awal, dengan fokus pada pertanyaan apakah Muqātil harus dibaca sebagai sumber terisolasi atau sebagai simpul transmisi yang menghubungkan generasi awal dengan tradisi sesudahnya. Artikel ini menempatkan Muqātil dalam jaringan riwayat yang juga melibatkan para perawi generasi pertama dan kedua, seperti Ibn ʻAbbās (d. 68/687), Mujāhid (d. 104/722), Qatādah (d. 117/735), and al-Suddī (d. 127/745), serta tradisi penafsiran Transoxanian/Hanafī-Māturīdī, Nīshāpūrī, dan Andalusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa Muqātil bukan sekadar perawi narasi Isrāʼīliyyāt, melainkan pakar tafsir yang menyeleksi, merekontekstualisasi, dan mewariskan materi tafsir awal untuk tafsir Sunni selanjutnya. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa resepsi terhadap Muqātil bersifat selektif, berlapis, dan berkembang secara historis dan geografis. Historiografi tafsir awal, dengan demikian, lebih tepat dipahami sebagai jaringan transmisi yang dinamis, bukan sebagai model yang hanya berpusat pada al-Ṭabarī (d. 310/923).]
A Hypothetical Reconstruction of The Lost Qur’anic Commentary of Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (D. 911/1505) (Part 2): The Text of Majmaʻ al-Baḥrayn wa Maṭlaʻ al-Badrayn Mu'ammar Zayn Qadafy; Azam Bahtiar
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol 64, No 1 (2026)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2026.641.121-147

Abstract

Although no manuscript of al-Suyūṭī’s (d. 911/1505) unfinished Majmaʻ al-Baḥrayn wa Maṭlaʻ al-Badrayn is currently known to survive, al-Suyūṭī himself identifies it as a major project intended to bring together the transmitted and rational dimensions of Qurʼānic interpretation. The article reconstructs a hypothetical version of the work by critically synthesizing material from al-Suyūṭī’s tafsīr writings, including al-Iklīl, Muʻtarak al-Aqrān, Tanāsuq Al-Durar, and al-Durr al-Manthūr, following the author’s methodological rules as explicated in al-Itqān. Situating itself within established practices of historical textual reconstruction of Islamic texts, this article argues further that such reconstruction is possible if undertaken with careful creativity, allowing verifiable textual evidence to be distinguished from scholarly inference.[Meskipun hingga kini tidak diketahui adanya manuskrip Majmaʻ al-Baḥrayn wa Maṭlaʻ al-Badrayn karya al-Suyūṭī (w. 911/1505) yang belum selesai tersebut, al-Suyūṭī sendiri menyebutnya sebagai sebuah proyek besar yang dimaksudkan untuk mempertemukan dimensi riwayat dan rasional dalam penafsiran Al-Qur’an. Artikel ini merekonstruksi versi hipotetis dari karya tersebut dengan menyintesiskan secara kritis materi dari berbagai karya tafsir al-Suyūṭī, termasuk al-Iklīl, Muʻtarak al-Aqrān, Tanāsuq al-Durar, dan al-Durr al-Manthūr, dengan mengikuti kaidah-kaidah metodologis yang dijelaskan oleh penulis dalam al-Itqān. Dengan menempatkan kajian ini dalam praktik-praktik yang telah mapan dalam rekonstruksi tekstual historis atas teks-teks Islam, artikel ini lebih lanjut berargumen bahwa rekonstruksi semacam itu dimungkinkan jika dilakukan dengan kreativitas yang hati-hati, sehingga bukti tekstual yang dapat diverifikasi dapat dibedakan dari inferensi ilmiah.]
Shiʻism in Aljamiado-Morisco Literature of Islamic Spain: Textual Evidence and Comparative Perspectives from Persian Literature Saeed Feizabadi
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol 64, No 1 (2026)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2026.641.187-217

Abstract

This article examines whether Shiʻism is represented in transliterated aljamiado-Morisco literature in Islamic Spain. It adopts the position that sectarian elements may be identified through careful textual analysis without presupposing institutional Shiʻi structures. The study comparatively analyzes selected manuscripts, including Ms. 565 (University of Bologna) and Ms. 5337 (National Library of Madrid), and distinguishes between explicit and implicit Shiʻi elements. These materials are considered alongside narratives included in the Jang-Nāmeh, one of numerous works that followed Ferdowsī’s Shahnameh, a major work of Persian epic literature. In the Jang-Nāmeh, ʻAlī ibn Abī Ṭālib appears as an epic-religious figure, while the other three caliphs are absent or presented only briefly. The findings indicate the presence of narrative, doctrinal, and commemorative features, especially those concerning ʻAlī’s prominent position and the Twelve Imāms, which suggest the circulation of Shiʻi-inflected memories within a predominantly Sunni environment.[Artikel ini mengkaji apakah Syiah direpresentasikan dalam literatur Aljamiado-Morisco yang ditransliterasikan di Spanyol Islam. Artikel ini berangkat dari pandangan bahwa unsur-unsur sektarian dapat diidentifikasi melalui analisis tekstual yang cermat tanpa mengandaikan keberadaan struktur kelembagaan Syiah. Penelitian ini secara komparatif menganalisis beberapa manuskrip terpilih, termasuk Ms. 565 (Universitas Bologna) dan Ms. 5337 (Perpustakaan Nasional Madrid), serta membedakan antara unsur-unsur Syiah yang eksplisit dan implisit. Bahan-bahan tersebut dikaji bersama narasi-narasi yang terdapat dalam Jang-Nāmeh, salah satu dari sejumlah karya yang mengikuti tradisi Shahnameh karya Ferdowsī, sebuah karya utama dalam sastra epik Persia. Dalam Jang-Nāmeh, ʻAlī ibn Abī Ṭālib tampil sebagai figur epik-religius, sementara tiga khalifah lainnya tidak muncul atau hanya ditampilkan secara singkat. Temuan penelitian menunjukkan adanya unsur-unsur naratif dan doktrinal, terutama yang berkaitan dengan kedudukan penting ʻAlī dan Dua Belas Imam, yang mengindikasikan sirkulasi ingatan yang dipengaruhi oleh tradisi Syiah dalam lingkungan yang didominasi oleh Sunni.]
Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia between Rules and Practices Ermi Suhasti; Siti Djazimah; Hartini Hartini
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol. 56 No. 2 (2018)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2018.562.367-394

Abstract

The Indonesian rules on marriage manage that a marriage is required to be one faith marriage, i.e., a man and woman to embrace the same religion, and prohibits interfaith marriage. However, in practice interfaith marriage is concluded and the couple of such marriage struggled to conduct the marriage and to have the marriage legitimized. One of the ways is to propose a designation or decree from the civil court to officially allow them to marry and to mandate the Civil Marriage Registrar to register their marriages. This article discusses the practice of interfaith marriages based on the permission from the civil courts’ judges in Surakarta. Deploying the socio-legal approach and based on interviews with some relevant persons and on the observation on a number of civil courts’ decrees, this article finds that there are interfaith marriages in Indonesia and interfaith couple struggled to get their marriages officially admitted and legalized by taking the advantage of the legal gap on the issue. This article also argues that there has been divergent legal interpretation within Indonesians which led to legal uncertainty regarding the rules of interfaith marriage in Indonesia.[Peraturan tentang perkawinan di Indonesia mengatur pernikahan satu agama. Pernikahan harus antara wanita dan laki-laki Muslim dan larangan pernikahan beda agama. Banyak praktik pernikahan melakukan ikatan beda agama. Pernikahan ini diilakukan para pasangan dengan berupaya keras dengan cara apapun untuk dapat menikah secara formal. Salah satu cara dengan memohon ijin melalui putusan Pengadilan Negeri. Pengadilan memberikan ijin pernikahan beda agama dan mandat kepada pegawai Pencatat Sipil untuk dicatatankan sebagai pernikahan. Artikel ini mengkaji praktik pernikahan beda agama melalui penetapan Pengadilan Negeri di Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan wawancara dan analisa terhadap beberapa penetapan dalam penyusunan paper. Artikel ini membahas pernikahan beda agama yang dilakukan masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan dan mengupayakan secara keras cara dalam pernikahan beda agama. Argumen lain artikel ini adalah pola penafsiran hukum yang beragam dari pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Tafsir ini membawa pada ketidakmapanan dan ketidakpastian hukum terkait dengan ketentuan pernikahan beda agama di Indonesia.]
Mapping of Muslims’ Understandings on Gender Issues in Islam at Six Universities in Yogyakarta, Indonesia Alimatul Qibtiyah
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol. 56 No. 2 (2018)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2018.562.305-340

Abstract

There is considerable disagreement among Muslims in how Islam says about many gender issues. One factor that influences the ways in which people understand gender issues in Islam and deal with the associated controversy is the approach they take when reading and interpreting Islamic texts. Some research has been done on the variety of thoughts on Islamic studies, but mapping thoughts comprehensively on gender issues not yet explored. This paper maps the Muslims’ understanding of six contentious gender issues in Islam into three approaches: textualist/conservative, semi-textualist/moderate, and contextualist/progressive approaches. I document the diversity of thought among feminist and non-feminist Muslim intellectuals on gender issues (in the light of their faith) using documentation and in-depth interview techniques. 25 respondents (male and female) from six universities in Yogyakarta were selected in this research. Textualist/conservative and contextualist/progressive scholars show the most strongly contrasting views on gender issues in Islam. Semi-textualist/moderates present their views relatively flexibly: sometimes their views match those of the textualist/conservatives: sometimes they align closely with the contextualist/progressives. Based on their views and the arguments they present, semi-textualist/moderates’ and contextualist/progressives’ views seem close to the stance adopted by many Islamic Feminist. [Masih terdapat perbedaan pendapat antar umat Islam memahami isu gender. Salah satu faktor berpengaruh dalam pemahaman isu gender pada Islam adalah hal kontroversial dalam pendekatan pembacaan dan penafsiran teks agama. Beberapa penelitian telah mengkaji keragaman dalam pemikiran keislaman, namun pemetaan pemikiran secara komprehensif mengenai isu gender belum banyak. Tulisan ini memetakan pemahaman para feminis tentang enam isu gender dalam Islam di tiga kelompok (1) tekstual – konservatif, (2) semi tektual – moderat, dan (3) kontekstual – progresif. Artikel ini mengambil lapangan di 6 universitas Yogyakarta dengan wawancara lebih dari 25 informan laki – laki dan perempuan baik feminis dan non feminis. Kelompok tektualis dan kelompok kontekstual merupakan dua kelompok yang saling bertentangan dan kelompok semi tekstual lebih pada fleksibel. Terkadang pandangan ke tiga kelompok bergeser saling mendekat dan menjauh. Berdasarkan pandangan dan argumentasi ke tiga kelompok tersebut, semi tektual dan kontekstual menggambarkan kecondongan lebih banyak pada adopsi feminis muslim].
Assessing the Rate of Child Maintenance (Financial Support) from a Shariah Perspective: the Case of Malaysia Bahiyah Ahmad; Raihanah Hj. Azahari; Asmak Ab Rahman; Mazni Abdul Wahab
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol. 58 No. 2 (2020)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2020.582.293-322

Abstract

Shariah mandates the criteria of kifāyah and ma’rūf in assessing maintenance for wives and children; however, these criteria currently require assesment and evaluation as maintenance is mostly influenced by society’s practices and by socioeconomic status. Consequently, Malaysia’s Islamic Family Law (Federal Territory) Act 1984 presribes that the maintenance assesment for wives and children must be based on the means (ma’rūf)  and needs (kifāyah) of the parties. However, this provision is too general and there is no clear explanation of what constitutes these criteria for the parties. This provision has troubled some parties as it leaves the determination of the maintenance rate to a judge’s discretion regarding both criteria. This study, with a methodology of content analysis and in-depth interviews, determines an assessment formula for both criteria in assessing child maintenance. Hukum Islam mensyaratkan dua kriteria dalam pemberian nafkah istri dan anak yaitu kifāyah dan ma’rūf. Namun kriteria tersebut saat ini perlu ditinjau dan evaluasi lagi sesuai dengan praktik masyarakat serta keadaan social ekonomi saat ini. Seperti yang terdapat dalam hukum perundangan keluarga Islam Malaysia tahun 1984 yang menyatakan bahwa ma’rūf dan kifāyah menjadi syarat utama pemberian nafkah istri dan anak. Bagaimanapun penjelasan kriteria tersebut masih terlalu umum dan kurang jelas. Hal ini juga menyisakan beberapa persoalan akibat keputusan pengadilan yang mendasarkan pada kedua kriteria tersebut. Dengan menggunakan pendekatan analisis isi dan wawancara mendalam, kajian ini menguatkan penilaian kedua kriteria tersebut. 
ICMI and Its Roles in the Development of the Middle Class Muslim Communities in Indonesia in the New Order Era Riki Rahman; Faisal S Hazis
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol. 56 No. 2 (2018)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2018.562.341-366

Abstract

ICMI is inseparable with the rise of the middle class Muslim communities in Indonesia. This is because the roles and contributions of ICMI are very significant in the development of middle class Muslim communities. Although the establishment of ICMI has its pros and cons, it is undeniable that ICMI’s contributions towards development of the Muslim communities are huge. This article aims to identify the roles and contributions of ICMI in the development of middle class Muslim communities in Indonesia in the New Order era. The roles of ICMI are based on education and economic aspects, the consolidation of the Islamic movement in Indonesia aspects, and the political agenda aspects. Based on our findings, we conclude that ICMI is deemed to be the pioneer of middle class Muslim communities’ revival in Indonesia especially in the New Order era.[ICMI tidak dapat dipisahkan dengan kebangkitan masyarakat Muslim kelas menengah di Indonesia. Hal ini disebabkan peran dan kontribusi ICMI sangat signifikan dalam perkembangan masyarakat Muslim kelas menengah. Meskipun pendirian ICMI diliputi pro dan kontra, namun tidak dapat sangkal bahwa kontribusi ICMI terhadap pembangunan masyarakat Muslim kelas menengah sangat besar. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan kontribusi ICMI terhadap perkembangan masyarakat Muslim kelas menengah di Indonesia pada zaman Orde Baru. Peran ICMI ini ditinjau dari aspek pendidikan dan ekonomi, aspek konsolidasi gerakan Islam Indonesia, dan aspek agenda politik. Berdasarkan hasil penemuan, kami menyimpulkan bahwa ICMI dapat dianggap sebagai pelopor kebangkitan masyarakat Muslim kelas menengah di Indonesia terutama pada zaman Orde Baru.]

Filter by Year

1975 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 64 No. 1 (2026) Vol 64, No 1 (2026) Vol. 63 No. 2 (2025) Vol 63, No 2 (2025) Vol 63, No 1 (2025) Vol. 63 No. 1 (2025) Vol. 62 No. 2 (2024) Vol 62, No 2 (2024) Vol 62, No 1 (2024) Vol. 62 No. 1 (2024) Vol. 61 No. 2 (2023) Vol 61, No 2 (2023) Vol. 61 No. 1 (2023) Vol 61, No 1 (2023) Vol 60, No 2 (2022) Vol. 60 No. 2 (2022) Vol. 60 No. 1 (2022) Vol 60, No 1 (2022) Vol 59, No 2 (2021) Vol. 59 No. 2 (2021) Vol 59, No 1 (2021) Vol. 59 No. 1 (2021) Vol. 58 No. 2 (2020) Vol 58, No 2 (2020) Vol 58, No 1 (2020) Vol. 58 No. 1 (2020) Vol. 57 No. 2 (2019) Vol 57, No 2 (2019) Vol 57, No 1 (2019) Vol. 57 No. 1 (2019) Vol 56, No 2 (2018) Vol. 56 No. 2 (2018) Vol 56, No 1 (2018) Vol 56, No 1 (2018) Vol 55, No 2 (2017) Vol 55, No 2 (2017) Vol 55, No 1 (2017) Vol 55, No 1 (2017) Vol 54, No 2 (2016) Vol 54, No 2 (2016) Vol 54, No 1 (2016) Vol 54, No 1 (2016) Vol 53, No 2 (2015) Vol 53, No 2 (2015) Vol 53, No 1 (2015) Vol 53, No 1 (2015) Vol 52, No 2 (2014) Vol 52, No 2 (2014) Vol 52, No 1 (2014) Vol 52, No 1 (2014) Vol 51, No 2 (2013) Vol 51, No 2 (2013) Vol 51, No 1 (2013) Vol 51, No 1 (2013) Vol 50, No 2 (2012) Vol 50, No 2 (2012) Vol 50, No 1 (2012) Vol 50, No 1 (2012) Vol 49, No 2 (2011) Vol 49, No 2 (2011) Vol 49, No 1 (2011) Vol 49, No 1 (2011) Vol 48, No 2 (2010) Vol 48, No 2 (2010) Vol 48, No 1 (2010) Vol 48, No 1 (2010) Vol 47, No 2 (2009) Vol 47, No 2 (2009) Vol 47, No 1 (2009) Vol 47, No 1 (2009) Vol 46, No 2 (2008) Vol 46, No 2 (2008) Vol 46, No 1 (2008) Vol 46, No 1 (2008) Vol 45, No 2 (2007) Vol 45, No 2 (2007) Vol 45, No 1 (2007) Vol 45, No 1 (2007) Vol 44, No 2 (2006) Vol 44, No 2 (2006) Vol 44, No 1 (2006) Vol 44, No 1 (2006) Vol 43, No 2 (2005) Vol 43, No 2 (2005) Vol 43, No 1 (2005) Vol 43, No 1 (2005) Vol 42, No 2 (2004) Vol 42, No 2 (2004) Vol 42, No 1 (2004) Vol 42, No 1 (2004) Vol 41, No 2 (2003) Vol 41, No 1 (2003) Vol 41, No 1 (2003) Vol 40, No 2 (2002) Vol 40, No 1 (2002) Vol 39, No 2 (2001) Vol 39, No 1 (2001) Vol 38, No 2 (2000) Vol 38, No 1 (2000) No 64 (1999) No 63 (1999) No 62 (1998) No 61 (1998) No 60 (1997) No 59 (1996) No 58 (1995) No 57 (1994) No 56 (1994) No 55 (1994) No 54 (1994) No 53 (1993) No 52 (1993) No 51 (1993) No 50 (1992) No 49 (1992) No 48 (1992) No 47 (1991) No 46 (1991) No 45 (1991) No 44 (1991) No 43 (1990) No 42 (1990) No 41 (1990) No 40 (1990) No 39 (1989) No 38 (1989) No 37 (1989) No 36 (1988) No 35 (1987) No 34 (1986) No 33 (1985) No 32 (1984) No 31 (1984) No 30 (1983) No 29 (1983) No 28 (1982) No 27 (1982) No 26 (1981) No 25 (1981) No 24 (1980) No 23 (1980) No 22 (1980) No 21 (1979) No 20 (1978) No 19 (1978) No 18 (1978) No 17 (1977) No 16 (1977) No 14 (1976) No 12 (1976) No 11 (1975) No 10 (1975) No 9 (1975) No 8 (1975) More Issue