Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Arena Hukum

ARENA
Website

Published by Universitas Brawijaya

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol. 6 No. 1 (2013)" : 8 Documents clear

AKUNTABILITAS MORAL HAKIM DALAM MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA AGAR PUTUSANNYA BERKUALITAS Sri Sutatiek
Arena Hukum Vol. 6 No. 1 (2013)
Publisher : Arena Hukum

Abstrak Independence of judges to examine, prosecute and deciding on cases must be balanced with the moral accountability that the court decisions are produced always have a certain quality. To create a quality decision, the decision containing justice for the majority of the community and can be executed, the need for moral accountability of each judge. MA can conduct training and supervision of judges internally. KY do externally supervision of judges. While judge themselves by believing that carry out the job as a judge is part of the devotion and worship. Key words: accountability moral, judge, qualified decisions Abstrak Kemerdekaan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara harus diimbangi dengan akuntabilitas moral agar putusan pengadilan yang dihasilkan selalu berkualitas. Untuk menciptakan putusan yang berkualitas, yaitu putusan yang mengandung keadilan bagi sebagian besar masyarakat dan dapat dieksekusi, perlu adanya akuntabilitas moral setiap hakim. Pihak MA dapat melakukan pembinaan dan pengawasan hakim secara internal. Pihak KY melakukan pengawasan eksternal hakim. Sedangkan hakim sendiri salah satunya dengan meyakini bahwa melaksanakan pekerjaan sebagai hakim adalah bagian dari pengabdian dan ibadah. Kata kunci: akuntabilitas moral, hakim, putusan berkualitas.

KETIADAAN FUNGSI ASAS LEGALITASDALAM HUKUM PIDANA UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN KORBAN Deni SB Yuherawan
Arena Hukum Vol. 6 No. 1 (2013)
Publisher : Arena Hukum

Abstract In practical terms, Principle of Legality perform the function of protection and functionality limitations. The main problems principle of legality is of the absence of protection for victims. The absence of these functions is a logical consequence of the idea of the basic principle of legality in the form of guaranteed protection of the rights of citizens, by limiting the king's power and authority of judges through the instrument of criminal law. Reasons and the main purpose of this idea is to prevent citizens from criminal justice implementation arbitrary. In the life of the law, the legality principle which should give equal protection, was not able to provide protection against the public interest. In ethical life, the legality principle as a principle of law that is supposed to be in the public interest, it turns out more priority to the interests of offenders. Â Key words:Â principle of legality, protection function, interests of victims Abstrak Secara praktis, Asas Legalitas melakukan fungsi perlindungan dan fungsi pembatasan. Problema utama Asas Legalitas adalah ketiadaan perlindungan terhadap kepentingan korban. Ketiadaan fungsi tersebut merupakan konsekuensi logis dari gagasan dasar Asas Legalitas berupa jaminan perlindungan hak-hak warga negara, dengan cara membatasi kekuasaan raja serta kewenangan hakim melalui instrumen undang-undang pidana. Alasan dan tujuan utama gagasan ini untuk menghindarkan warga negara dari pelaksanaan peradilan pidana yang sewenang-wenang. Dalam kehidupan hukum, Asas Legalitas yang seharusnya memberikan perlindungan yang seimbang, ternyata tidak mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan masya rakat. Dalam kehidupan etis, Asas Legalitas sebagai suatu asas hukum yang seharusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, ternyata lebih mengutamakan kepentingan pelaku. Kata kunci: Asas Legalitas, fungsi perlindungan, kepentingan korban

PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN TINDAKAN PENYADAPAN (WIRETAPPING) DI INDONESIA DAN FILIP Milda Istiqomah
Arena Hukum Vol. 6 No. 1 (2013)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThis study aims to analyze the comparative perspective on wiretapping in investigation process based on Law Number 15 Year 2003 on Combating Criminal Acts of Terrorism Indonesia and Republict Act 9372 on the Human Security Act (HSA) of the Philippines. This study uses normative juridical method including legislative approach (statute aproach) and comparative approach. Based on the discussion, it concludes that there are some similarities and differences regarding the wiretapping based on two laws, however article Article 31 paragraph (1 (, (2), and (3) of law Number 15 Year 2003 are assumed to potentially violate human rights for the terrorist suspects.Key words: comparative law, wiretapping, terrorismAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindakan penyadapan (wiretapping) terkait kewenangan penyidik dalam proses penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Indonesia dan menurut Republict Act 9372 Human Security Act (HSA) Filipina. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute aproach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Berdasarkan hasil pembahasan tentang perbandingan antara tindakan penyadapan sebagai kewenangan penyidik dalam kedua undang-undang, bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mengenai pengaturan tindakan penyadapan tersebut dimana Pasal 31 ayat (1(, (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 lebih berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) bagi tersangka tindak pidana terorisme.Kata kunci: perbandingan hukum, penyadapan, terorisme

UNSUR SUBSOSIALITAS KRIMINALISASI PERBUATAN PADA PASAL 55 DAN 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK Nurini Aprilianda; Faizin Sulistio; Setiawan Noerdajasakti
Arena Hukum Vol. 6 No. 1 (2013)
Publisher : Arena Hukum

Abstract This research was conducted to explore the basic idea behind the use of criminal provision in Article 55 and 56 of Act Number 5 of 2011 on Public Accountants. This search was conducted to locate and find the justification used for means of criminal law in the regulation of public accounting actions that are considered dangerous and harmful to society. This study tried to construct a theory of the use â€subsocialiteitâ€ who was instrumental in the idea of the use of criminal law as a means of crime prevention in Act Number 5 of 2011. The results can be concluded is the basic idea of the use of criminal law in Article 55 and 56 of Act Number 5 of 2011 is based on some legislators ratio, namely: (1) Philosophically a safeguard against the profession as well as protection, (2) Provide legal certainty the public accountants and law enforcement, (3) Transparency and professionalism in making the financial statement audit, (4) Provide a deterrent effect, (5) Moral panic. The construction of the idea was based on the concept of â€subsocialiteitâ€ and fears of harmful acts against the interests of the public accountant is realized by providing a model of criminalization that is expected to provide a balance in penal policy formulation, using a modeling and the legal principle approach (criminal). Key words: criminalization, subsocialityÂ AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk menelusuri ide dasar yang melatarbelakangi penggunaan ketentuan pidana dalam Pasal 55 dan 56 Â Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Penelusuran ini dilakukan untuk mencari dan menemukan dasar pembenaran yang digunakan untuk menggunakan sarana hukum pidana dalam pengaturan perbuatan akuntan publik yang dianggap berbahaya dan merugikan masyarakat. Penelitian ini mencoba mengkonstruksi penggunaan â€œteori subsosialitasâ€ yang sangat berperan dalam ide pengunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. HasilÂ yang dapat disimpulkan adalah ide dasar penggunaan hukum pidana dalam Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 didasarkan pada beberapa rasio legis, yaitu: (1)Secara filosofis merupakan upaya perlindungan terhadap masyarakat sekaligus perlindungan profesi; (2)Memberikan kepastian hukum kepada akuntan publik dan penegak hukum; (3)Transparansi dan profesionalitas dalam pembuatan audit laporan keuangan; (4)Memberikan efek jera; (5)Kepanikan moral. Kontruksi terhadap ide yang disandarkan kepada konsep subsosialitas dan kekhawatiran akan berbahaya perbuatan akuntan publik terhadap kepentingan masyarakat diwujudkan dengan memberikan model kriminalisasi yang diharapkan memberikan keseimbangan dalam formulasi kebijakan penal, yaitu dengan menggunakan model pendekatan keseimbangan dan asas hukum (pidana).Kata kunci: kriminalisasi, subsosialitas

PROBLEMATIKA PENEGAKKAN HUKUM PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Yahman Yahman
Arena Hukum Vol. 6 No. 1 (2013)
Publisher : Arena Hukum

AbstractEnforcement of law against illegal mining, mineral and coal in particular experience obstacles in terms of storage confiscation of evidence. An actor burdened cost of storage of evidence or known as "demorrag" by law enforcement agencies. This condition is not consistent with the concept of Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure and Government Regulation No. 27 Year 1983 on Guidelines for Criminal Code, particularly with respect to the storage of confiscated evidence that has not been adequately available. This study found that the application of Law No. 4 of 2009 on illegal mining has violated human rights. Key words: confiscation, â€œdemorragâ€, coal.Â AbstrakPenegakkan hukum terhadap illegal mining, khususnya mineral dan batubara mengalami hambatan dalam hal penyimpanan penyitaan barang bukti. Seorang pelaku terbebani biaya penyimpanan barang bukti atau dikenal dengan istilah â€demorragâ€ oleh institusi penegak hukum. Kondisi ini tidak sesuai dengan konsep Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, khususnya terkait dengan tempat penyimpanan barang bukti sitaan (RUPBASAN) yang belum tersedia secara memadai. Penelitian ini menemukan bahwa dalam penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).Kata kunci: penyitaan, demorrag, batubara

PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL OLEH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Rizki Tri Anugrah Bhakti
Arena Hukum Vol. 6 No. 1 (2013)
Publisher : Arena Hukum

Abstract This journal writingbased onthe ability ofSMEstoabsorb laborinIndonesia which is quitelarge, as many as97.3% of thetotallabor. The role of SMEs in the reality have difficulties with some factors, one of the factor is capital issues. This is where Syariah financial institution with the profit sharing principal to be expected become ideal solution. Observing phenomenon as above it is necessary to have assessment on few point area, first: implementation of financing on Syariah financial institution in the Malang City related with the profit sharing principal perceived become ideal solutions for SMEs. Second; related with the factors that become the barrier on implementation of Syariah financial institution in Malang City with the point of profit sharing principal and the Third; related with the right solution to overcome the barrier factors on the implementation at Shariah financial institution in Malang City concerning exact profit sharing principal.Key words: empowerment, micro small and medium enterprises (SMEs), profit sharing, syariah financial institutionÂ AbstrakPenulisan jurnal ini dilatarbelakangi kemampuan UMKM dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia cukup besar, yaitu sebanyak 97,3% dari total angkatan kerja yang bekerja. Peran UMKM tersebut dalam kenyataannya terkendala oleh beberapa hal, diantaranya adalah permasalahan modal. Disinilah lembaga keuangan syariah dengan pembiayaan berprinsip bagi hasil diharapkan menjadi solusi yang ideal. Mengamati fenomena yang demikian maka perlu dikaji mengenai beberapa hal,pertamapelaksanaan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah di Kota Malang berkenaan dengan prinsip bagi hasil yang dirasa sangat ideal bagi UMKM. Kedua adalah berkenaan dengan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah di Kota Malang berkenaan dengan prinsip bagi hasil, dan ketiga adalah berkaitan dengan solusi mengatasi faktor-faktor penghambat penghambat pelaksanaan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah di Kota Malang berkenaan dengan prinsip bagi hasil yang dirasa sangat ideal tersebut.Kata kunci: pemberdayaan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), bagi hasil, lembaga keuangan syariah

BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA TINDAK PIDANA DIBIDANG PERTAMBANGAN PADA TAHAP PENUNTUTAN Himawan Setianto
Arena Hukum Vol. 6 No. 1 (2013)
Publisher : Arena Hukum

Abstract The purpose of the Legal Aid policy is a guarantee for the fulfillment of the rights of the poor to gain access to justice, both within and outside the judicial process; realizing the constitutional rights of citizens in accordance with the principle of equality before the law : ensuring sound implementation of legal aid implemented evenly across the region the Republic of Indonesia, and realize justice effective, efficient , and accountable . This paper aims to empirically analyze which led to the implementation of legal aid to the accused of criminal offenses in the field of mining on the stage of prosecution in the jurisdiction Katingan not run in accordance with the provisions of law (Criminal Procedure Code) as well as the legal implications for the defendant's criminal acts criminal offenses in the field of mining not accompanied by legal counsel at this stage of the prosecution. This paper uses socio-juridical approach (empirical research). The results of this study indicate that in jurisdictions Katingan was 100 % of respondents claimed not accompanied by legal counsel. In the absence of assistance by a lawyer or legal aid lawyers who assist the defendant in the prosecution stage, the effect on the defendant is that the defendant 's rights in obtaining legal aid does not exist or is not available, so it would be detrimental to the rights of the accused . Key words:legalaid, defendant, criminal offense, prosecutionÂ AbstrakTujuan penyusunan kebijakan Bantuan Hukum merupakan jaminan terpenuhinya hak bagi fakir miskin untuk mendapatkan akses keadilan, baik di dalam maupun di luar proses peradilan; mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum: menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris yang menyebabkan pelaksanaan bantuan hukum bagi terdakwa tindak pidana dibidang pertambangan pada tahap penuntutan di wilayah hukum Kabupaten Katingan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (KUHAP) serta implikasi hukum bagi terdakwa tindak pidana dibidang tindak pidana pertambangan yang tidak didampingi penasihat hukum pada tahap penuntutan. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (penelitian empiris). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di wilayah hukum Kabupaten Katingan ternyata 100% responden mengaku tidak didampingi penasehat hukum.Dengan tidak adanya pendampingan bantuan hukum oleh pengacara atau advokat yang mendampingi terdakwa dalam tahap penuntutan, pengaruhnya bagi terdakwa adalah bahwa hak-hak terdakwa dalam memperoleh bantuan hukum tidak ada atau tidak didapatkan, sehingga akan merugikan hak-hak terdakwa.Kata kunci:bantuan hukum, terdakwa, tindak pidana, penuntutan

PENEMUAN HUKUM OLEH KPPU DALAM PRAKTIK HUKUM PERKARA PERSAINGAN USAHA Murni Msy
Arena Hukum Vol. 6 No. 1 (2013)
Publisher : Arena Hukum

AbstractRechtsvinding is the process of law-making by judges or other law enforcement officials in order to apply the common law rules on concrete legal events. KPPU is a quasi-judicial, asÂ competition law enforcement has the authority receiving the report, prosecution, examination and deciding the case in the field of business competition. As the judiciary, the KPPUÂ authorized rechtsvinding based on interpretation of the law by using per se illegal approach or rule of reason.Key words: Rechsvinding, Business Competition, KPPUÂ AbstrakPenemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. KPPU adalah lembaga quasi peradilan penegak hukum persaingan usaha yang mempunyai kewenangan penerimaan laporan, penuntutan, pemeriksaan dan memutus perkara dibidang persaingan usaha.Sebagai lembaga peradilan, maka KPPU dapat melakukan penemuan hukum berdasarkan interpretasi dengan menggunakan pendekatan per se illegal atau rule of reason.Kata kunci: penemuan hukum, persaingan usaha, KPPU

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2013 2013

Filter By Issues

All Issue Vol. 18 No. 3 (2025) Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 3 (2024) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 3 (2023) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 3 (2022) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2021) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 3 (2020) Vol 13, No 3 (2020) Vol 13, No 2 (2020) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol 13, No 1 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol 12, No 3 (2019) Vol. 12 No. 3 (2019) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol 12, No 2 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol 12, No 1 (2019) Vol. 11 No. 3 (2018) Vol 11, No 3 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol. 10 No. 3 (2017) Vol 10, No 3 (2017) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol 10, No 1 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol 9, No 3 (2016) Vol. 9 No. 3 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol. 8 No. 3 (2015) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol. 7 No. 3 (2014) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol 7, No 2 (2013) Vol. 6 No. 3 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 3 (2012) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 5 No. 1 (2012) Vol. 4 No. 8 (2011) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA