Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS HUKUM PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PADA PERUSAHAAN PERHOTELAN Rahmanidar Rahmanidar; Tuti Herningtyas; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Putri Dwi Yulisa; Tri Novianti
PETITA Vol 2, No 2 (2020): PETITA Vol. 2 No. 2 Desember 2020
Publisher : PETITA

Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran perjanjian kerja waktu tertentu yang terjadi pada perusahaan perhotelan, mengenai masa percobaan yang diterapkan oleh perusahaan. Perjanjian kerja adalah awal dari lahirnya kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan pekerja. Pada saat ini banyak ditemukan sebuah perusahaan yang menggunakan penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak lain untuk menekan biaya buruh demi meningkatkan keuntungan perusahaan. Penelitian ini bersifat deskriptif sedangkan data diperoleh, melalui penelitian kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukan pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan perusahaan perhotelan tentang penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sehingga tidak terlaksana sesuai dengan aturan undang-undang nomor 13 tahun 2003.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA TRANSAKSI ONLINE PERJALANAN WISATA Tri Artanto; Rizki Tri Anugrah Bhakti
PETITA Vol 3, No 1 (2021): PETITA Vol. 3 No. 1 Juni 2021
Publisher : PETITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v3i1.3403

Indonesia merupakan salah satu tujuan wisata dunia, dan perkembangan teknologi informasi yang berpengaruh salah satunya adalah terkait transaksi online dalam melakukan perencanaan dan membeli paket perjalanan wisata. Transaksi online adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh produsen atau penjual dan pembeli melalui alat elektronik secara online seperti website, email dan social media tanpa ada perjumpaan langsung antara pembeli dan penjual. Pelaku pariwisata dan konsumen dalam melakukan jual beli melalui transaksi online ada keuntungan dan kerugian baik dari pihak pelaku pariwisata maupun pihak pembeli atau konsumen. Penelitian ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan transaksi online perjalanan wisata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum transaksi online yang dilakukan oleh konsumen yang biasanya dilakukan dengan menggunakan biro perjalanan, maka biro perjalanan bertanggungjawab penuh terhadap semua konsumen, terutama terhadap jaminan keselamatan, jaminan kualitas, jaminan kenyamanan perjalanan, serta kemudahan akses pembayaran mengunakan transaksi elektronik terhadap jasa yang diberikan. Dengan potensi risiko yang luas, Biro Perjalanan Wisata harus mengedepankan aspek-aspek hukum yang akan memproteksi kelangsungan usaha. Disamping itu transaksi elektronik dengan konsumen dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan operasional wajib dilandasi oleh perjanjian-perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.

KECELAKAAN LALU LINTAS TERHADAP KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA SESEORANG Anna Adriani Siagian; Parningotan Malau; Medi Heryanto; Rizki Tri Anugrah Bhakti
PETITA Vol 3, No 2 (2021): PETITA Vol. 3 No. 2 Desember 2021
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi diakibatkan karena kealpaan, sehingga mengakibatkan mati atau hilangnya nyawa seseorang. Dalam hal ini Pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana. Metode yang digunakan dalam KUHP dan juga UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum yang mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi khususnya seperti kass yang terjadi sudah pantas untuk terdakwa. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan studi kepustakaan. Data-data yang digunakan adalah data sekunder yang terbagi atas tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Data-data yang diperoleh dianalisis cara kualitatif dan menarik sebuah kesimpulan.

Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Sebagai Penyelesaian Sengketa Akibat Kecelakaan Kerja (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 100/Pdt.G/2015/PN.BTM Rizki Tri Anugrah Bhakti; Agus Riyanto
Jurnal Selat Vol. 5 No. 2 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Bidang hukum ketenagakerjaan merupakan bidang yang memiliki potensi permasalahan yang harus dapat memberikan jaminan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan kerja agar mendapat perlindungan hukum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaturan perjanjian perdamaian sebagai bentuk penyelesaian sengketa di bidang ketenagakerjaan di Indonesia, serta bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim PN Batam terkait perjanjianperdamaian yang termuat dalam Putusan Nomor: 100/Pdt.G/2015/PN.BTM. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case ap-proach). Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdata dan Pasal 130 HIR yang intinya mengatur bahwa unsur perjanjian perdamaian adalah: pertama, adanya persetujuan kedua belah pihak, kedua, kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa, ketiga, isi perjanjiannya menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang dalam bentuk tertulis dan keempat, sengketa tersebut sedang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara (sengketa). Sedangkan terkait dengan putusan, Majelis hakim berpendapat, bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat kedua pihak telah dibuat dan sudah dilaksanakan sebagian oleh karenanya perjanjian perdamaian yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dan Para Tergugat juga mengakui adanya Perjanjian Perdamaian (Dading) kepada penggugat, adalah sah mengikat dan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pacta sunt servanda) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.

PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL OLEH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Rizki Tri Anugrah Bhakti
Arena Hukum Vol. 6 No. 1 (2013)
Publisher : Arena Hukum

Abstract This journal writingbased onthe ability ofSMEstoabsorb laborinIndonesia which is quitelarge, as many as97.3% of thetotallabor. The role of SMEs in the reality have difficulties with some factors, one of the factor is capital issues. This is where Syariah financial institution with the profit sharing principal to be expected become ideal solution. Observing phenomenon as above it is necessary to have assessment on few point area, first: implementation of financing on Syariah financial institution in the Malang City related with the profit sharing principal perceived become ideal solutions for SMEs. Second; related with the factors that become the barrier on implementation of Syariah financial institution in Malang City with the point of profit sharing principal and the Third; related with the right solution to overcome the barrier factors on the implementation at Shariah financial institution in Malang City concerning exact profit sharing principal.Key words: empowerment, micro small and medium enterprises (SMEs), profit sharing, syariah financial institutionÂ AbstrakPenulisan jurnal ini dilatarbelakangi kemampuan UMKM dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia cukup besar, yaitu sebanyak 97,3% dari total angkatan kerja yang bekerja. Peran UMKM tersebut dalam kenyataannya terkendala oleh beberapa hal, diantaranya adalah permasalahan modal. Disinilah lembaga keuangan syariah dengan pembiayaan berprinsip bagi hasil diharapkan menjadi solusi yang ideal. Mengamati fenomena yang demikian maka perlu dikaji mengenai beberapa hal,pertamapelaksanaan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah di Kota Malang berkenaan dengan prinsip bagi hasil yang dirasa sangat ideal bagi UMKM. Kedua adalah berkenaan dengan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah di Kota Malang berkenaan dengan prinsip bagi hasil, dan ketiga adalah berkaitan dengan solusi mengatasi faktor-faktor penghambat penghambat pelaksanaan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah di Kota Malang berkenaan dengan prinsip bagi hasil yang dirasa sangat ideal tersebut.Kata kunci: pemberdayaan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), bagi hasil, lembaga keuangan syariah

Rancang Sistem Kamus Hukum Untuk Aplikasi Android Nia Ekawati; Rizki Tri Anugrah Bhakti
Prosiding Vol 1 (2018): SNISTEK
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The legal environment is divided into two parts of criminal law and civil law. Based on these two parts there are some terms of foreign terms that are used, but not necessarily the legal person himself who just started learning will quickly remember it. The legal dictionary application helps legal people who are new to learning foreign terms in legal language, with the design process helping the application process in a more detailed direction. In addition, it helps practitioners in the practical legal environment use it, by looking at one application all the required data or information can be searched. The tools of this legal dictionary app are smartphones or smartphone smartphones that are more popular in the community as smartphones. Smartphones are now very close to the communication needs of all people, so the design of the application in the future does not rule out the possibility of being able to be used through Android-based smartphone phones. The formulation of the problem in this research is how to design a legal dictionary system with the help of android application. While the purpose of this study is to design a legal dictionary system with the help of an android application. Based on the results of the research design of a legal dictionary system, then with the help of an android application can help people who are less aware of the system can understand the workings of the system in detail. Starting from the initial view to how to find data on the dictionary.

Rancangan Kamus Hukum Versi 2.0 Menggunakan Voice Command Android Nia Ekawati; Rizki Tri Anugrah Bhakti
Prosiding Vol 2 (2019): SNISTEK
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Indonesia, Negara yang patuh akan penegakan hukum. Namun istilah-istilah hukum banyak yang tidak dipahami oleh masyarakat umum. Maka dari hal tersebut muncul aplikasi yang dapat membantu masyarakat umum yaitu Kamus Hukum menggunakan aplikasi android. Kamus hukum ini merupakan versi 1.0 yang akan dikembangkan ke versi 2.0. Perbedaannya versi 2.0 ini memakai perintah suara, yang berguna bagi masyarakat yang memiliki kekurangan fisik, yaitu disabilitas tuna netra. Disabilitas tuna netra, dikatakan kekurangan tidak dapat melihat. Keterbasan tersebut membuat sebagian orang yang mengalami menjadi terbatas geraknya. Membaca harus menggunakan huruf braille. Percepatan teknologi di revolusi 4.0 seharusnya dapat membantu disabilitas tuna netra, salah satu nya menggunakan smartphone dengan perintah suara untuk aplikasi android. Maka akan dibuat rancangan kamus hukum versi 2.0 menggunakan perintah suara untuk aplikasi android. Tujuan penelitian ini adalah membantu masyakat umum khususnya tuna netra dapat menggunakan aplikasi android dengan bantuan perintah suara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian adalah rancangan kamus hukum versi 2.0 menggunakan perintah suara untuk aplikasi android dapat dirancang dengan detail sehingga membantu untuk proses pembuatan sistemnya. Kesimpulan penelitian adalah rancangan kamus hukum versi 2.0 menggunakan perintah suara dapat diimplementasikan ke dalam program aplikasi android, kedepan aplikasi android kamu hukum versi 2.0 menggunakan perintah suara dapat digunakan dengan baik oleh disabilitas tuna netra.

WORKSHOP PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM RANGKA KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA DI KELURAHAN MUKA KUNING PROVINSI KEPULAUAN RIAU Linayati Lestari; Fazarina Nurfatihah; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Ita Mustika; Addlinsyah; Sari, Ratih Frayunita
Jurnal Pengabdian Ibnu Sina Vol. 4 No. 2 (2025): Juli 2025
Publisher : LPPM Universitas Ibnu Sina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36352/j-pis.v4i2.1136

ABSTRAK Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau. Kampung Aceh, Simpang Dam, Kelurahan Muka kuning dijuluki sebagai “Kampung Narkoba” oleh masyarakat Kota Batam karena seringnya terungkapnya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Meskipun telah berkali-kali digerebek oleh aparat keamanan, kampung ini tetap menjadi salah satu basis peredaran narkoba terbesar. Peran Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengolaborasi dan memobilisasi sumber daya yang dimiliki seluruh komponen di daerah, baik kalangan pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Hal itu diharapkan dapat memperkuat kemampuan daerah dalam mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi ancaman dan gangguan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Artikel pengabdian ini mendeskripsikan pelaksanaan workshop peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka mendukung Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba. Workshop ini bertujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Metode pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan bentuk presentasi (penyampaian materi), diskusi dan tanya jawab, aktivitas dinamika kelompok, simulasi dan rencana aksi. Hasilnya dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba, hubungan antara masyarakat, pemerintah, penggiat P4GN dan BNNP Kepulauan Riau harus terus-menerus ditingkatkan, baik dalam hal memberikan sosialisasi kepada masyarakat, himbauan melalui iklan layanan masyarakat, dan lainnya. Sehingga masyarakat benar-benar menyadari bahwa narkoba merupakan ancaman yang serius terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, baik untuk saat ini maupun di masa depan. Kata Kunci: Workshop, Penyalahgunaan Narkoba, Masyarakat, Kelurahan Muka Kuning, Penggiat P4GN ABSTRACT Drug abuse is a serious threat to the lives of people in Indonesia, including in Riau Islands Province. Kampung Aceh, Simpang Dam, Muka Kuning Village is nicknamed “Drug Village” by the people of Batam City because of the frequent cases of drug abuse and trafficking in the area. Despite repeated raids by security forces, this village remains one of the largest drug trafficking bases. The role of the local government is expected to be able to collaborate and mobilize resources owned by all components in the region, including the government, the business world, and the community. It is expected to strengthen the region's ability to anticipate, adapt, and mitigate the threats and disturbances of drug abuse and illicit trafficking. This service article describes the implementation of a workshop to increase community participation in order to support Drug Threat Response District /Cities. This workshop aims to increase community awareness, knowledge, and skills in preventing drug abuse. This community service method is carried out in the form of presentations (delivery of material), discussions and questions and answers, group dynamic activities, simulations and action plans. The result is that in the context of efforts to prevent and eradicate drug trafficking, the relationship between the community, government, P4GN activists and BNNP Riau Islands must be continuously improved, both in terms of providing socialization to the community. Keywords: Workshop, Drug Abuse, Community, Muka Kuning Sub-district, P4GN Activists

Analisis Hukum Perdata Terhadap Klausul Baku Dalam Kontrak Bisnis Industri Manufaktur Enan Nova Solihin; Pristika Handayani; Rizki Tri Anugrah Bhakti
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12781

This study aims to analyze the position of standard clauses in manufacturing industry business contracts from a civil law perspective, to assess their conformity with the principles of freedom of contract, fairness, and good faith, and to provide practical recommendations so that these clauses do not harm any party. The background of this research is based on the widespread use of standard clauses unilaterally determined by dominant parties in manufacturing contracts, which potentially create an imbalance in bargaining power and disadvantages for weaker parties. The urgency of this study lies in the need to ensure legal certainty while also providing fair protection in manufacturing business relations, considering that this sector is the main driver of the national economy. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical specification through library research of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that while standard clauses provide efficiency, uniformity, and legal certainty, they also pose risks of abuse of dominant positions. The novelty of this study lies in its specific focus on standard clauses in manufacturing contracts, in contrast to previous studies that mainly emphasized consumer protection or MSME partnerships. The conclusion highlights the crucial role of civil law in maintaining a balance of interests between the parties, while the recommendation emphasizes the need for restrictions and adjustments to standard clauses through sectoral regulations or guidelines, so that manufacturing contracts remain efficient, fair, and sustainable. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan klausula (klausul) baku dalam kontrak bisnis industri manufaktur dari perspektif hukum perdata, menilai kesesuaiannya dengan asas kebebasan berkontrak, keadilan, dan iktikad baik, serta memberikan rekomendasi praktis agar klausul tersebut tidak merugikan salah satu pihak. Latar belakang penelitian didasari oleh maraknya penggunaan klausula baku yang disusun sepihak oleh pihak dominan dalam kontrak manufaktur, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar dan kerugian bagi pihak yang lemah. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan menghadirkan kepastian hukum sekaligus perlindungan yang adil dalam hubungan bisnis manufaktur, mengingat sektor ini merupakan penggerak utama perekonomian nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul baku memberikan manfaat berupa efisiensi, keseragaman, dan kepastian hukum, namun juga menimbulkan risiko penyalahgunaan kedudukan dominan; kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap praktik klausul baku dalam kontrak manufaktur yang berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih banyak menyoroti aspek perlindungan konsumen atau kemitraan UMKM. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peran hukum perdata sangat penting untuk menjaga keseimbangan kepentingan para pihak, sedangkan rekomendasi yang ditawarkan adalah perlunya pembatasan dan penyesuaian klausul baku melalui regulasi atau pedoman khusus agar kontrak manufaktur tetap efisien sekaligus adil dan berkelanjutan.

Digital Assets Regulation in Inheritance Law Reviewed from a Civil Law Perspective Yudhi Patra; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Dwi Afni Maileni; Agus Riyanto
Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 17 No. 1 (2026): April 2026 (in press)
Publisher : Faculty of Law, University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v17i1.16123

Rapid advancements in science and technology, propelled by globalization, have fundamentally reshaped life, facilitating cross-border information dissemination and electronic transactions. This transformation presents significant challenges for civil law, particularly in the realm of digital asset inheritance. This article analyzes how Indonesian civil law, based on principles found in the KUHPerdat), navigates the complexities of abstract digital assets, their volatile economic value, and platform terms that limit heir access. Employing a descriptive-analytical normative juridical research method with a literature review, this study identifies existing legal gaps and issues stemming from the absence of specific regulations for digital assets as inheritance objects. While digital assets can be categorized as intangible movable property inheritable under civil law, their application in customary inheritance law requires further exploration of local wisdom. As solutions, this research recommends comprehensive legal regulatory updates for digital assets, increased public digital literacy regarding inheritance planning, and robust collaboration among the government, legal institutions, and digital service providers. These steps are crucial to protecting heirs' rights, ensuring legal certainty, and preventing the loss or misuse of digital assets in an increasingly digitized era. Keywords: Digital Assets, Inheritance Law, Civil Law.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search