cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fikri Zul Fahmi
Contact Email
jrcp@itb.ac.id
Phone
+6222-86010050
Journal Mail Official
jrcp@itb.ac.id
Editorial Address
The Institute for Research and Community Services (LPPM), Center for Research and Community Services (CRCS) Building, 6th Floor, Institut Teknologi Bandung, Jalan Ganesha 10 Bandung 40132, Indonesia,
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Journal of Regional and City Planning
Published by Institut Teknologi Bandung
ISSN : 25026429     EISSN : 25026429     DOI : https://doi.org/10.5614/jpwk
Core Subject : Humanities, Social, Engineering,
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Environmental Science Social Sciences Transportation
Journal of Regional and City Planning or JRCP is an open access journal mainly focusing on urban and regional studies and planning in transitional, developing and emerging economies. JRCP covers topics related to the analysis, sciences, development, intervention, and design of communities, cities, and regions including their physical, spatial, technological, economic, social and political environments. The journal is committed to create a multidisciplinary forum in the field by seeking original paper submissions from planners, architects, geographers, economists, sociologists, humanists, political scientists, environmentalists, engineers and other who are interested in the history, transformation and future of cities and regions in transitional, developing and emerging economies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Geografi, Perencanaan dan Pengembangan
Articles 1,015 Documents
 39   40   41   42   43 
Fenomena Mega-Urban dan Tantangan Pengelolaannya: Kasus Jabodetabek dan Metropolitan Bandung Dharmapatni, Ida Ayu Indira
Journal of Regional and City Planning Vol 4, No 9a (1993): Edisi Khusus Februari
Publisher : The ITB Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1079.502 KB)

Abstract

.
Instruments for Development Controls in Gerbangkertosusila Pamungkas, Adjie; Rini, Erma Fitria; Cahyo, Prio Nur
Journal of Regional and City Planning Vol 27, No 3 (2016)
Publisher : The ITB Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.857 KB) | DOI: 10.5614/jrcp.2016.27.3.5

Abstract

Gerbangkertosusila (GKS) is one of the national strategic areas (KSN) consisting of 7 municipal and 1 provincial governments. The main objective of KSN is to accelerate and coordinate the development process on the macro level including arterial and toll road systems, development around the Suramadu Bridge Area, and regional seaport development. However, the development acceleration and coordination among the municipalities is still inadequate. Therefore, a partnership among parties is needed to promote and control development within GKS. Consequently, agreed instruments of development control are some of the key steps for successful partnerships.To agree on development control instruments, stakeholders are required to assess 60 proposed instruments within the four groups of development control (zoning, planning permits, sanction and development incentives and disincentives). Based on the questionnaire outputs, stakeholders consider the roles of municipal authority far greater than the provincial level and the body of GKS. The body of GKS is suggested to serve only in coordination the three main development activities (planning, implementation and controlling). The output of the questionnaire was then re-assessed and agreed by stakeholders in a focus group discussion (FGD). In the FGD, stakeholders agreed that the municipal and provincial governments have similar roles in implementation and monev (monitoring and evaluating) of developments. The body of GKS is directed to coordinate, monitor and evaluate key development projects in GKS. The FGD also resulted in agreed instruments, which are; 2 instruments in zoning, 4 instruments in permits, 10 instruments in sanction, 17 instruments in development incentives and 5 instruments in development disincentives. The role of coordination and monev of the GKS body is also highlighted via development schemes in every agreed instrument.Keywords. Instruments, development control, GKS, coordination. Gerbangkertosusila (GKS) adalah salah satu kawasan strategis nasional (KSN) yang terdiri dari 7 kota/ kabupaten dan 1 propinsi. Tujuan utama KSN adalah untuk mempercepat dan mengkoordinasikan proses pembangunan pada tingkat makro termasuk sistem jalan arteri dan tol, pembangunan di sekitar Kawasan Jembatan Suramadu, dan pembangunan pelabuhan wilayah. Namun, percepatan dan koordinasi pembangunan diantara pemerintah daerah masih belum memadai. Oleh sebab itu, kerja sama diperlukan untuk mempromosikan dan mengendalikan pembangunan di GKS. Sebagai konsekuensinya, instrumen pengendalian pembangunan yang disetujui merupakan langkah kunci untuk keberhasilan kerja sama tersebut.Berdasarkan hasil analisis kuesioner, pemangku kepentingan menganggap bahwa peran pemerintah kota/ kabupaten jauh lebih penting daripada provinsi dan lembaga wilayah. Dalam FGD, para pemangku kepentingan sepakat bahwa lembaga wilayah diarahkan untuk mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi proyek-proyek pembangunan kunci GKS. FGD juga menyetujui perlunya sejumlah instrumen berupa zoning, perijinan, sanksi, insentif dan disinsentif.Kata Kunci: instrumen, pengendalian pembangunan, GKS, koordinasi.
Kondisi Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penerbitan Ijin Gangguan untuk Factory Outlet di Kota Bandung Sumarahati, Gianti; Tahir, Akino Midhany
Journal of Regional and City Planning Vol 15, No 1 (2004)
Publisher : Center for Research and Community Services ITB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (933.504 KB)

Abstract

The issuance of Hinder Ordonantie (HO — Nuisance Act) for non-conforming location of Factory Outlet apparently has generated negative externalities to the public. As a result, Nuisance Act has not been an effective too to control the commercial activities from generating undesirable negative externalities to the public. It is expected that the implementation of accountability and transparency principles from good governance, in the mechanism of issuance will increase its effectiveness. Based on an assessment of accountability and transparency of HO‘s issuance mechanism it is found that the entrepreneur ‘s knowledge about HO is limited to only administrative procedure without understanding the technical, retribution, and regulation aspects of HO. The ownership of HO has little meaning but just a formality, showing the legal status of FO activities
Aplikasi Sistem Informasi Geografis: Land Use Accounting System Akbar, Roos
Journal of Regional and City Planning Vol 4, No 9 (1993)
Publisher : The ITB Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.491 KB)

Abstract

Perkembangan sistem informasi geografis saat ini telah menunjukkan suatu fenomena yang menarik. Tidak hanya dalam pengembangan perangkat lunak maupun perangkat keras, namun yang lebih penting lagi adalah dalam aplikasi sistem informasi geografis tersebut untuk kepentingan perencanaan tata ruang.Rangkaian tulisan tentang Sistem Informasi Geografis yang disajikan berseri dalam Jurnal PWK, telah menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tersebut menuntut suatu persiapan perangkat peraturan dan administratif yang berbeda.Kesulitan—kesulitan dalam menyiapkan basis data yang dimulai dari penyiapan peta dasar, keseragaman sistem proyeksi, klasifikasi yang dipergunakan dalam hal peta penggunaan tanah dan sebagainya, menyebabkan pemanfaatan sistem informasi geografis sebagai suatu tool harus dilihat dan dipertimbangkan dalam suatu spektrum yang luas.Peran pemerintah, swasta maupun perguruan tinggi mutlak diperlukan untuk sampai pada suatu kerangka tata informasi geografis yang baik dan benar.Tulisan berikut ini merupakan sebuah kerangka pemikiran dalam penyusunan Land Use Accounting System dalam pekerjaan Urban Fringe Area Planning Studies sebagai salah satu komponen Jakarta Urban Development Project III (JUDP III)
Preferensi Pemilihan Moda dalam Pergerakan Penglaju Koridor Bogor-Jakarta Terkait dengan Pemilihan Tempat Tinggal (Studi Kasus: Moda Bus AC Dan Moda KRL Ekspress) Adhi, Rizky Pratama
Journal of Regional and City Planning Vol 23, No 1 (2012)
Publisher : The ITB Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.849 KB)

Abstract

Interaksi pergerakan antara Kota Bogor-Jakarta dipengaruhi oleh pemilihan tempat tinggal di Kota Bogor yang melakukan aktivitas di Jakarta. Kelengkapan karakteristik lingkungan fisik sosial dan ketersediaan fasilitas pelayanan lingkungan tempat tinggal para penglaju/komuter di Kota Bogor menandakan lingkungan tempat tinggal cukup layak. Hal ini mengakibatkan penambahan beban dan permasalahan transportasi, sehingga, alasan pemilihan tempat tinggal dan karakteristik lainnya ke kawasan pinggiran (Kota Bogor) akan mempengaruhi preferensi pemilihan moda masyarakat Kota Bogor ke Jakarta. Moda transportasi umum yang diamati pada studi ini adalah bus AC dan KRL ekspress dengan asumsi bahwa karakteristik dari kedua moda tersebut berkompetisi. Setelah dilakukan uji signifikansi dan analisis sensitivitas, maka atribut yang paling sensitif dari perbandingan antara moda bus AC dan KRL ekspress adalah biaya total perjalanan, waktu tempuh total, kemudahan memperoleh tiket, dan kenyamanan tempat duduk. Selain itu, terdapat pula hubungan pemilihan moda dengan karakteristik lain, yaitu karakteristik sosial ekonomi (pendapatan kotor dan kepemilikan kendaraan pribadi), karakteristik pergerakan (frekuensi penggunaan moda, kendaraan/moda yang digunakan menujut tempat keberangkatan, lokasi tempat kerja, dan kendaraan/moda yang digunakan menuju tempat kerja dari tempat kedatangan), dan karakteristik tempat tinggal (harga lahan dan lama tinggal).Kata Kunci: pemilihan tempat tinggal, pergerakan, dan pemilihan moda Interaction between the movement of the Bogor - Jakarta influenced by the selection of places to stay in Bogor who perform activities in Jakarta. Completeness of the physical characteristics of the social environment and the availability of service facilities neighborhoods thecommuters / commuter in the city of Bogor indicates a fairly decentneighborhood . This resulted in the addition of load and transport problems.Thus , the reason for the selection of residence and other characteristics to the suburbs ( Bogor ) will affect the modal choice preferences of society Bogor toJakarta . Public transport modes observed in this study are express buses AC and KRL assuming that the characteristics of the two modes compete. After the test of significance and sensitivityanalysis , the most sensitive attributes of a comparison between AC mode and KRL express bus is the total cost oftravel , total traveltime , ease of gettingtickets , and seatingcomfort . Inaddition , there are also relationships with other characteristics selectionmode , namely socio-economic characteristics ( income and gross private vehicleownership ) , the movement characteristics ( frequency of usagemodes ,vehicles / modes are usedmenujut place ofdeparture ,the location of the workplace, and vehicle / modes used to the work of the place of arrival ) , and dwelling characteristics ( land price and length of stay ) .Keywords: election of residence , movement , and modal choice 
Prinsip Perancangan Sebagai Dasar Penanganan Konflik Padda Koridor Jalan Komersial (Kasus Studi: Koridor Jalan Komersial Kota Bandung) Natalivan, Petrus
Journal of Regional and City Planning Vol 14, No 3 (2003)
Publisher : Center for Research and Community Services ITB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1067.58 KB)

Abstract

The use of commercial corridors as public space raises varying conflicts, coming from physical, functional and behavioral problems. The conflicts should be treated to eliminate/reduce social unrest, and looses to stakeholders and commercial activities. This research is aimed at formulating design principles for orderly and fairly commercial corridors as public space. The formulation of these principles is carried out through demand side which relates to right and interest of stakeholders and supply side which relates to structural and functional characteristic of commercial corridors.Keywords: public space, commercial corridor, design principles, conflicts management, conflicts resolution
Kebijaksanaan KPP Kusbiantoro, B S
Journal of Regional and City Planning Vol 3, No 4 (1992)
Publisher : The ITB Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.559 KB)

Abstract

Persoalan transportasi paling pelik yang terjadi di kota-kota besar, seperrt Jakarta dan Bandung, adalah kemacetan lalu lintas pada ruas-ruas jalan menuju/ sekitar kawasan pusat-pusat kegiatan perkotaan. Kemacetan lalu lintas bahkan tampak semakin menyebar, sejalan dengan pertumbuhan kota yang hampir tak terkendali, ditandai dengan penetrasi kegiatan komersial pada kawasan non komersial (permukiman).Salah satu upaya dalam pemecahan masalah kemacetan lalu lintas yang kini telah diujicobakan di Jakarta, adalah pemberlakuan pembatasan penumpang untuk ruas jalan tertentu, yakni aJalan MH. Thamrin-Sudirman_Gatot Subroto. Upaya tersebut ternyata masih perlu dioptimalkan melalui beberapa perbaikan, seperti terurai pada bahasan berikut ini.
Jakarta Sebagai "Service City" dan Pengaruhnya Terhadap Perencanaan Tata Ruang: Pendekatan Sosial Ekonomi Hidayat, .
Journal of Regional and City Planning Vol 7, No 21 (1996)
Publisher : Center for Research and Community Services ITB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (851.357 KB)

Abstract

The Governor of Jakarta has declared that Jakarta will be build and developed to become a “service city”. This program is in accordance with the plan of the GOI to develop Indonesia to become a “New Industrializing Country” by the year 2020. There are 5 (five) pillars to support Jakarta as service city: the center of public service, the center of trade and goods distribution, the center of finance, the center of tourism, and the center of society development. One important aspect that should be taken into consideration is spatial planning. There should be a review whether the existing RUTR and RBWK are still in accordance with the program. There also should be a review for factors relating to the building permit (IMB) since the existing IMB has not supported the program of service city.
Kesenjangan antara Permintaan dan Penyediaan Fasilitas Olahraga di Kota Bandung Rarasati, Budi Diwycitta
Journal of Regional and City Planning Vol 21, No 2 (2010)
Publisher : The ITB Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (731.802 KB)

Abstract

Salah satu bentuk pelayanan sebuah kota terhadap warganya adalah rekreasi. Olahraga merupakan salah satu bentuk kegiatan rekreasi utama yang dibutuhkan oleh manusia. Namun dalam perencanaannya fasilitas olahraga sebagai bagian dari fasilitas rekreasi kota seharusnya memperhatikan dua pendekatan, yaitu dari sisi penyediaan (supply) dan permintaan (demand) agar penyediaan fasilitas olahraga tersebut lebih efektif. Artikel ini bertujuan untuk melihat kesinambungan antara permintaan dan penyediaan fasilitas olahraga yang ada di Kota Bandung demi mencapai keefektifan dari penyediaan fasilitas-fasilitas olahraga di Kota Bandung. Kajian dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif untuk melihat pola berolahraga yang ada pada penduduk Kota Bandung dan penyediaan fasilitas olahraga. Kedua hal tersebut digunakan untuk menemukan kesenjangan antara penyediaan dan permintaan fasilitas olahraga di Kota Bandung. Hasil studi menunjukan bahwa fasilitas olahraga di Kota Bandung yang memiliki persebaran baik adalah bulu tangkis, voli, sepak bola, basket, dan tenis. Sementara itu fasilitas yang persebarannya kurang baik adalah fasilitas olahraga renang yang lokasinya terlalu terkonsentrasi.Kata kunci: fasilitas, olahraga, kesenjangan, penyediaan, Bandung One form of service to the citizens of a town is a recreation. Sports is one of the main recreational activities that humans needed, but in the planning of sports facilities as part of the city recreation facilities should consider two approaches, from the supply and demand side, so the provision of sports facilities is more effective . Therefore the aim of this article is necessary to see the continuity between the demand and supply of sports facilities in the city of Bandung in order to achieve the effectiveness of the provision of sports facilities in the city of Bandung. This study also done using descriptive analysis. The method of analysis was conducted to see the exercise patterns that exist in Bandung city residents and the provision of sports facilities. Both results are used to find the gap between supply and demand for sports facilities in the city of Bandung. The results of this study indicate that the sports facilities in Bandung that has good spreading is badminton, volleyball, soccer, basketball, and tennis facilities while the bad one is pools spreading whose location is too concentrated.Keywords: facilities, sports, gap, providing, Bandung
Kebijakan Kunci Manajemen Transportasi Kota Dalam Masa dan Pasca Reformasi Lubis, Harun al-Rasyid S; Isnaeni, Muhamad
Journal of Regional and City Planning Vol 10, No 1 (1999)
Publisher : Center for Research and Community Services ITB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (768.007 KB)

Abstract

When we were still enjoying economic growth, it was already not that easy to plan an investment policy in transport and to manage the urban transport system, because at that time we already had a big problem, i.e. lack of government budget for handling the large scale demand and complex national transportation problem. Private sector participation started to be widely offered at that time, and up to now the atmosphere is still being improved. Suddenly, we face an economic flu or ‘crisis’ that will remain so far the next couple of years. This paper tries to answer questions that will naturaly appear, such as what is going to be the basic policy for urban transport management? What would be the objective and how should the planning approach now be adapted? And also, what ar the main issues that have to be put in front and what would the strategy be? For sure, in the meantime the practice of development planning, which has been based on growth theory paradigm, will no longer be applicable. With this reality, the main activity of urban transport management should be in optimal management of the existing infrastructure and facilities. If there is to be a new investment for urban transport system development in the era of ‘crisis’, it will be highly competing with other important sectors, such as agriculture, health and small business sectors. Such investment, if any, should be examined comprehensively about its cost-effectiveness from the social welfare view point. Within the urban transport system, institutional reform either in structure or procedure is a must. Lists of reforms that have been raised even before the crisis are still most likely relevant. Therefore they have to be continued with further action. This paper also tries to list the necessary improvements in urban transport management system that have to be considered during and after the reform period.

Page 41 of 102 | Total Record : 1015

 39   40   41   42   43 

Filter by Year

1990 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 36 No. 2 (2025) Vol. 36 No. 1 (2025) Vol. 35 No. 2 (2024) Vol. 35 No. 1 (2024) Vol. 34 No. 3 (2023) Vol. 34 No. 2 (2023) Vol. 34 No. 1 (2023) Vol. 33 No. 3 (2022) Vol. 33 No. 2 (2022) Vol. 33 No. 1 (2022) Vol. 32 No. 3 (2021) Vol. 32 No. 2 (2021) Vol. 32 No. 1 (2021) Vol. 31 No. 3 (2020) Vol. 31 No. 2 (2020) Vol 31, No 1 (2020) Vol. 31 No. 1 (2020) Vol 30, No 3 (2019) Vol. 30 No. 3 (2019) Vol. 30 No. 2 (2019) Vol 30, No 2 (2019) Vol 30, No 1 (2019) Vol. 30 No. 1 (2019) Vol. 29 No. 3 (2018) Vol 29, No 3 (2018) Vol. 29 No. 2 (2018) Vol 29, No 2 (2018) Vol. 29 No. 1 (2018) Vol 29, No 1 (2018) Vol 28, No 3 (2017) Vol. 28 No. 3 (2017) Vol. 28 No. 2 (2017) Vol 28, No 2 (2017) Vol. 28 No. 1 (2017) Vol 28, No 1 (2017) Vol 28, No 1 (2017) Vol 27, No 3 (2016) Vol. 27 No. 3 (2016) Vol 27, No 2 (2016) Vol. 27 No. 2 (2016) Vol. 27 No. 1 (2016) Vol 27, No 1 (2016) Vol. 26 No. 3 (2015) Vol 26, No 3 (2015) Vol. 26 No. 2 (2015) Vol 26, No 2 (2015) Vol. 26 No. 1 (2015) Vol 26, No 1 (2015) Vol 25, No 3 (2014) Vol. 25 No. 3 (2014) Vol 25, No 2 (2014) Vol. 25 No. 2 (2014) Vol 25, No 1 (2014) Vol. 25 No. 1 (2014) Vol. 24 No. 3 (2013) Vol 24, No 3 (2013) Vol 24, No 2 (2013) Vol 24, No 2 (2013) Vol. 24 No. 2 (2013) Vol. 24 No. 1 (2013) Vol 24, No 1 (2013) Vol 23, No 3 (2012) Vol. 23 No. 3 (2012) Vol 23, No 3 (2012) Vol 23, No 2 (2012) Vol. 23 No. 2 (2012) Vol. 23 No. 1 (2012) Vol 23, No 1 (2012) Vol. 22 No. 3 (2011) Vol 22, No 3 (2011) Vol. 22 No. 2 (2011) Vol 22, No 2 (2011) Vol 22, No 2 (2011) Vol. 22 No. 1 (2011) Vol 22, No 1 (2011) Vol. 21 No. 3 (2010) Vol 21, No 3 (2010) Vol 21, No 2 (2010) Vol. 21 No. 2 (2010) Vol. 21 No. 1 (2010) Vol 21, No 1 (2010) Vol 20, No 3 (2009) Vol 20, No 3 (2009) Vol. 20 No. 3 (2009) Vol 20, No 2 (2009) Vol. 20 No. 2 (2009) Vol. 20 No. 1 (2009) Vol 20, No 1 (2009) Vol. 19 No. 3 (2008) Vol 19, No 3 (2008) Vol. 19 No. 2 (2008) Vol 19, No 2 (2008) Vol 19, No 1 (2008) Vol. 19 No. 1 (2008) Vol. 18 No. 3 (2007) Vol 18, No 3 (2007) Vol. 18 No. 2 (2007) Vol 18, No 2 (2007) Vol 18, No 1 (2007) Vol. 18 No. 1 (2007) Vol. 17 No. 3 (2006) Vol 17, No 3 (2006) Vol. 17 No. 2 (2006) Vol 17, No 2 (2006) Vol 17, No 1 (2006) Vol. 17 No. 1 (2006) Vol 16, No 3 (2005) Vol. 16 No. 3 (2005) Vol. 16 No. 2 (2005) Vol 16, No 2 (2005) Vol 16, No 1 (2005) Vol. 16 No. 1 (2005) Vol 15, No 3 (2004) Vol. 15 No. 3 (2004) Vol. 15 No. 2 (2004) Vol 15, No 2 (2004) Vol. 15 No. 1 (2004) Vol 15, No 1 (2004) Vol. 14 No. 3 (2003) Vol 14, No 3 (2003) Vol 14, No 2 (2003) Vol. 14 No. 2 (2003) Vol. 12 No. 4 (2001) Vol 12, No 4 (2001) Vol 12, No 3 (2001) Vol. 12 No. 3 (2001) Vol. 12 No. 1 (2001) Vol 12, No 1 (2001) Vol. 11 No. 3 (2000) Vol 11, No 3 (2000) Vol. 11 No. 2 (2000) Vol 11, No 2 (2000) Vol. 10 No. 3 (1999) Vol 10, No 3 (1999) Vol 10, No 1 (1999) Vol. 10 No. 1 (1999) Vol. 9 No. 2 (1998) Vol 9, No 2 (1998) Vol. 8 No. 3 (1997) Vol 8, No 3 (1997) Vol 8, No 1 (1997) Vol. 8 No. 1 (1997) Vol. 7 No. 22 (1996) Vol 7, No 22 (1996) Vol 7, No 21 (1996) Vol. 7 No. 21 (1996) Vol 7, No 20 (1996) Vol. 7 No. 20 (1996) Vol. 6 No. 19 (1995) Vol 6, No 19 (1995) Vol 6, No 18 (1995) Vol. 6 No. 18 (1995) Vol. 6 No. 17 (1995) Vol 6, No 17 (1995) Vol 5, No 16 (1994) Vol. 5 No. 16a (1994): Edisi Khusus Vol. 5 No. 16 (1994) Vol 5, No 16 (1994) Vol 5, No 16a (1994): Edisi Khusus Vol 5, No 11 (1994) Vol. 5 No. 11 (1994) Vol. 4 No. 9 (1993) Vol 4, No 9b (1993): Edisi Khusus Juli Vol 4, No 9a (1993): Edisi Khusus Februari Vol. 4 No. 9b (1993): Edisi Khusus Juli Vol 4, No 9c (1993): Edisi Khusus Oktober Vol. 4 No. 9c (1993): Edisi Khusus Oktober Vol. 4 No. 9a (1993): Edisi Khusus Februari Vol 4, No 9 (1993) Vol 4, No 8 (1993) Vol. 4 No. 8 (1993) Vol 4, No 8 (1993) Vol 4, No 7 (1993) Vol. 4 No. 7 (1993) Vol. 3 No. 4a (1992): Edisi Khusus Juli Vol 3, No 4a (1992): Edisi Khusus Juli Vol 3, No 4 (1992) Vol. 3 No. 4 (1992) Vol 3, No 3 (1992) Vol. 3 No. 3 (1992) Vol. 2 No. 1 (1991) Vol 2, No 1 (1991) Vol 2, No 1 (1991) Vol 1, No 1 (1990): Perkenalan Vol. 1 No. 1 (1990): Perkenalan More Issue