cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fikri Zul Fahmi
Contact Email
jrcp@itb.ac.id
Phone
+6222-86010050
Journal Mail Official
jrcp@itb.ac.id
Editorial Address
The Institute for Research and Community Services (LPPM), Center for Research and Community Services (CRCS) Building, 6th Floor, Institut Teknologi Bandung, Jalan Ganesha 10 Bandung 40132, Indonesia,
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Journal of Regional and City Planning
Published by Institut Teknologi Bandung
ISSN : 25026429     EISSN : 25026429     DOI : https://doi.org/10.5614/jpwk
Core Subject : Humanities, Social, Engineering,
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Environmental Science Social Sciences Transportation
Journal of Regional and City Planning or JRCP is an open access journal mainly focusing on urban and regional studies and planning in transitional, developing and emerging economies. JRCP covers topics related to the analysis, sciences, development, intervention, and design of communities, cities, and regions including their physical, spatial, technological, economic, social and political environments. The journal is committed to create a multidisciplinary forum in the field by seeking original paper submissions from planners, architects, geographers, economists, sociologists, humanists, political scientists, environmentalists, engineers and other who are interested in the history, transformation and future of cities and regions in transitional, developing and emerging economies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Geografi, Perencanaan dan Pengembangan
Articles 1,011 Documents
 80   81   82   83   84 
Dampak Ekonomi Pengembangan Pariwisata Indonesia Khrisna Nur Pribadi
Journal of Regional and City Planning Vol. 4 No. 7 (1993)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

.
Masalah Transportasi Perkotaan B S Kusbiantoro
Journal of Regional and City Planning Vol. 4 No. 8 (1993)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

.
Strategi Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Sebagai Usaha Mengatasi Masalh Kemacetan di Daerah Perkotaan Ofyar Z. Tamin
Journal of Regional and City Planning Vol. 4 No. 8 (1993)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Angkutan umum sering dituduh menjadi penyebab kemacetan hampir di semua kota besar di Indonesia. Hal ini disebabkan perencanaan yang tidak "menyeluruh", mencakup semua aspek yang terlibat di dalamnya, seperti pola tata guna lahan, pola jaringan jalan, pola penyebaran penduduk dan pola kebutuhan pergerakan, sistem operasi dan tingkat pelayanan.Perencanaan sistem operasi pergerakan angkutan umum yang tidak "menyeluruh" tersebut akan menambah beban permasalahan kemacetan yang telah ada, seperti trayek yang tidak optimal, waktu tempuh .yang lama dan lain-lain. Hal ini akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat efektivitas, efisiensi serta pelayanan angkutan umum yang ada dan semakin menambah tingkat kemacetan. Tingkat pertumbuhan kendaraan yang cukup tinggi, sementara lebar jalan nyaris tak berubah, membuat kota kesulitan dalam mengakomodir pertumbuhan tersebut. Di sisi lain, pertambahan voiume kendaraan angkutan umum yang meningkat pesat juga turut berperan menambah beban permasalahan lalu lintas. Penanganan terhadap moda angkutan umum merupakan bagian terpenting dari upaya mengatasi permasalahan lalu-lintas.Tulisan ini akan menguraikan beberapa permasalahan utama yang ditimbulkan angkutan umum, ditinjau dari sisi "demand" dan 'supply' serta beberapa usaha perbaikan sistem transportasi angkutan umum yang perlu dilakukan dalam usaha memecahkan masalah kemacetan di perkotaan.
Taksi Kota Raya Suwardjoko Warpani
Journal of Regional and City Planning Vol. 4 No. 8 (1993)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sudah amat banyak persoalan lalu lintas di kota besar dibahas dan dikeluhkan. Jalanan macet, lintasan berkeliling, kecelakaan lalu-lintas meningkat, pencemaran lingkungan tinggi, dan lain-lain, sudah menjadi santapan masyarakat perkotaan. Di sektor angkutan umum penumpang (AUP), persoalan pelayanan pada jam sibuk dan jam sepi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan besarnya armada AUP.Pesatnya pertambahan jumlah penduduk kota telah pula berpengaruh terhadap perluasan kawasan terbangun kota sehingga jarak perjalanan dari rumah ke tempat kerja telah bertambah jauh. Akibatnya, kebutuhan angkutan pun bertambah sejalan dengan meningkatnya kebutuhan penduduk akan angkutan, yang dapat dipenuhinya dengan menggunakan AUP dan/atau kendaraan pribadi.Perkembangan teknologi dan intensitas pertumbuhan fisik kota telah mendorong meningkatnya kebutuhan akan prasasarana dan saranan perhubungan antar guna"”lahan. Persoalan-persoalan yang timbul kemudian adalah besarnya lalu lalang manusia dan kendaraan antarguna-lahan yang mewarnai kota-kota besar dimana pun, dan menimbulkan persoalan lalu lintas yang tidak ringan.Kebutuhan akan tingkat mobilitas yang tinggi telah mendorong tingkat pemilikan kendaraan dan penggunaan kendaraan pribadi secara tidak efisien karena AUP tidak dapat menampung seluruh keinginan masyarakat. Karekteristik AUP yang melayani lintas tetap agar biaya per penumpang-km rendah merupakan kendala utama dalam upaya memenuhi semua keinginan masyarakat. Penumpang dilayani dari terminal ke terminal atau dari perhentian ke perhentian. Kelompok masyarakat yang mempunyai akses tingggi kepemilikan kendaraan, memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk memenuhi segala kebutuhan mobilitasn ya dan perjalanan dari pintu ke pintu.Kebijaksanaan kota besar seperti Singapura menerapkan kawasan pembatasan penumpang (KPP) yang kemudian ditiru oleh Jakarta belum merupakan obat manjur bagi penyakit perangkutan dan perlalu"”lintasan kota. Tidak mudah mengupayakan orang lebih banyak menggunakan kendaraan AUP daripada kendaraan pribadi. Taksi merupakan salah satu alternatif, namun menentukan berapa banyak sebuah kota membutuhkan armada taksi bukan pula sesuatu yang gampang. Yang jelas, taksi mempunyai pangsa pasar tersendiri, dan pada kenyataannya merupakan ladang usaha yang cukup berarti dalam perekonomian sebuah kota.
Urban Transport in Asia: An Agenda For The 1990s Peter Midgley
Journal of Regional and City Planning Vol. 4 No. 8 (1993)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asia is estimated to have had a total population of 2.9 billion inhabitants in 1990 or half the world's population. The vast majority are concentrated in the 16 countries classified as low"”income economies with GNP per capita below $545 in 1988. This group of countries aiso contains the majority of the region's (and the world's) urban population and the majority of cities with populations in excess of one million.In terms of economic growth, Asia is undoubtedly the most dynamic region in the world today. Notwithstanding the disparities in the economic performance of individual economies, the growth in GNP of the region as a whole has averaged nearly seven percent per annum during the 19805. This compares with world economic growth of around three percent per annum and less than two percent for developing countries. Thus the record for the Asia region is impressive when compared with the world as a whole, and particularly when compared with developing countries in other regions.The impressive performance of Asia in terms of economic development and the growth in population is causing the region to grapple with extremely rapid rates of urbanization. Already, more than hallr of the World's urban population increases occur in Asia and the majority of this growth is occurring in the region's low income countries. It is estimated that by the turn of this century, the urban population in Asia will increase by 420 million from 1.2 to 1.6 billion. The resultant increase in the proportion of urban residents within the total population would be from 39 percent in 1990 to 46 percent by the year 2000.By the year 2000, there is expected to be 13 megacities (cities with populations in excess of 10 million) in Asia with a combined population of 179 million. Within a decade, more than half the world's 21 megacities and just over two thirds of the 18 megacities in the developing world would be located in Asia. And the majority of these would be in low income countries.The extent to which Asian cities meet the challenges of urbanization and contribute to macroeconomic performance will, to a large extent, depend on how efficiently they can transport the goods, services, information and people upon which their economic activities depend.
Angkutan Massal Harus Jadi Primadona Moch. S. Hendrowijono
Journal of Regional and City Planning Vol. 4 No. 8 (1993)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

.
Land Uses and Transportation Policies in The Development Of Jakarta Mochammad Sidarta
Journal of Regional and City Planning Vol. 4 No. 8 (1993)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of Jakarta since 1965, were guided by a structured plan that are "Jakarta Master Plan 1965"”1985" and "Jakarta 2005". Implementation of projects by either central goverment or local goverment in Indonesia, use a uniform system.We have 18 sectors of development project, including agriculture regional development, industry, comunications, which comprises also sectors such as land comunications and tourism.Transportation up to now are goverment functions. Provision of transportation infrastructure become either Central or Local Goverment tasks. Since the real development of an area or a city are carried out and finance by the limited budget of goverment are spend on provision of infrastructures as so that create a favourable climate for the people to develop and build their activities. Land use development is subject to provision of infrastructures. On the other hand, activities created by land use development, needed more infrastructures, and all are an unending process.In Jakarta such kind of process were surely happened but interaction between land use development policies and development of transportation, in many cases, are influenced heavily by political will of the goverment, consistency of policies such as planning policies and others non intangable factors. A policy on land use development of ribbon development for example (which were much preffered by the investors) are quite different with a centralized centre of activities. These policies reflect on the provision and development of transportation infrastructures. lncosistancy in such land use development policies will give a different impact on the capacity of the provided infrastructures. And that happened time to time with so many reasons. But more importants are that both policies should be integrated and in actualimplementation should be given with neccesary tools for implementation.Without the necessary tools, such as planning regulation, land use determination, taxation, regulation on land etc., that a different impact on the whole development can be expected.
Konsep Sharing Data Dalam Sistem Informasi Geografis Roos Akbar
Journal of Regional and City Planning Vol. 4 No. 8 (1993)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagian terpenting dan tersulit dalam membangun suatu sistem informasi geografis adalah menyiapkan basis data. Dana awal yang dibutuhkan biasanya mencapai 5-11 kali biaya yang harus dikeluarkan saat membeli perangkat lunak dan perangkat keras sistem informasi geografis (Stan Aronof, 1989; lihat juga Roos Akbar, 1993).Data yang dibutuhkan untuk membangun basis data dalam suatu sistem informasi geografis biasanya tidak bersumber hanya pada suatu institusi pembuat data. Data yang dibutuhkan biasanya tersebar pada berbagai institusi, baik berupa data yang masih mentah maupun data yang sudah diolah dalam bentuk informasi.Penyebaran data pada berbagai institusi terkadang menimbulkan permasalahan tersendiri, antara lain berupa:- sulitnya memperoleh data yang dibutuhkan (proses perijinan),- konsistensi data yang tidak terjaga antara satu institusi dengan institusi lainnya,- ketidaksesuaian definisi setiap data yang digunakan antara institusi penyediaatau pembuat data dengan pengguna data,- dan sebagainya.Adanya 'trade-off' dalam pengumpulan data "dimana data yang dikumpulkan dengan ketelitian tinggi dan dapat sesuai dengan kebutuhan hampir semua pengguna data akan menjadi sangat mahal (bahkan dalam beberapa hal adalah tidak mungkin) dibandingkan dengan data yang dikumpulkan dengan biaya yang relatif murah, tetapi hanya dapat digunakan pada tingkat umum saja meng akibatkan kebutuhan data untuk perencanaan harus dapat dijabarkan secara rinci. Bukan hanya untuk kepentingan perencanaan saja, tetapi sudah lebih jauh lagi menyangkut pengembangan perkotaan atau wilayah.
Pra-Kondisi Pelaksanaan UULLAJ B S Kusbiantoro
Journal of Regional and City Planning Vol. 4 No. 8 (1993)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

UULLAJ (UU nomor 14/1992 tentang "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan") ditunda pelaksanaannya hingga 17 September 1993 berdasarkan PERPU nomor 1/1992. Tingginya denda yang dikenakan terhadap pelanggar yang dikeluhkanmasyarakat, yang antara lain mendorong penundaannya. Ini dapat dimengerti, mengingat 9 dari 15 pasal ketentuan pidana dalam UULLAJ ditujukan pada pengemudi atau pemilik dan penumpang kendaraan bermotor.Ketentuan pidana tersebut dijabarkan dalam Bab 13 yang terdiri atas 15 pasal pidana, 1 pasal untuk pelanggaran berulang, dan 1 pasal umum. Ketentuan ini dapat dibedakan atas pidana untuk:pengemudi, pemilik, serta penumpang kendaraan bermotor (9 pasal),pengemudi kendaraan tidak bermotor (1 pasal),pengusaha kendaraan umum (3 pasal),pembuat atau perakit dan importir kendaraan bermotor (1 pasal),penggunaan jalan di luar fungsinya (1 pasal),pelanggaran berulang (1 pasal),lain-lain (1 pasal).Secara keseluruhan, pengemudi kendaraan bermotor merupakan sasaran utama dari UULLAJ tersebut.Gambaran menyeluruh tentang ketentuan pidana dalam UULLAJ dapat disarikan berdasar pihak yang terkena, jenis pelanggaran serta ancaman hukumannya; yakni ketentuan terkait dengan: a) kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, b) pengemudi kendaraan bermotor, 6) penumpang kendaraan bermotor, d) pengemudi kendaraan tidak bermotor, e) pengusaha angkutan umum, f) pengusaha kendaraan bermotor, g) penggunaan jalan di luar fungsi utamanya, serta ketentuan mengenai pelanggaran berulang dan ketentuan lain-lain.
The Need of Tourism Impact Study in Indonesia Alex Melbourne
Journal of Regional and City Planning Vol. 5 No. 16a (1994): Edisi Khusus
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

.

Page 82 of 102 | Total Record : 1011

 80   81   82   83   84 

Filter by Year

1990 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 36 No. 1 (2025) Vol. 35 No. 2 (2024) Vol. 35 No. 1 (2024) Vol. 34 No. 3 (2023) Vol. 34 No. 2 (2023) Vol. 34 No. 1 (2023) Vol. 33 No. 3 (2022) Vol. 33 No. 2 (2022) Vol. 33 No. 1 (2022) Vol. 32 No. 3 (2021) Vol. 32 No. 2 (2021) Vol. 32 No. 1 (2021) Vol. 31 No. 3 (2020) Vol. 31 No. 2 (2020) Vol. 31 No. 1 (2020) Vol 31, No 1 (2020) Vol 30, No 3 (2019) Vol. 30 No. 3 (2019) Vol. 30 No. 2 (2019) Vol 30, No 2 (2019) Vol 30, No 1 (2019) Vol. 30 No. 1 (2019) Vol. 29 No. 3 (2018) Vol 29, No 3 (2018) Vol 29, No 2 (2018) Vol. 29 No. 2 (2018) Vol. 29 No. 1 (2018) Vol 29, No 1 (2018) Vol 28, No 3 (2017) Vol. 28 No. 3 (2017) Vol 28, No 2 (2017) Vol. 28 No. 2 (2017) Vol 28, No 1 (2017) Vol 28, No 1 (2017) Vol. 28 No. 1 (2017) Vol 27, No 3 (2016) Vol. 27 No. 3 (2016) Vol 27, No 2 (2016) Vol. 27 No. 2 (2016) Vol. 27 No. 1 (2016) Vol 27, No 1 (2016) Vol. 26 No. 3 (2015) Vol 26, No 3 (2015) Vol 26, No 2 (2015) Vol. 26 No. 2 (2015) Vol. 26 No. 1 (2015) Vol 26, No 1 (2015) Vol 25, No 3 (2014) Vol. 25 No. 3 (2014) Vol 25, No 2 (2014) Vol. 25 No. 2 (2014) Vol. 25 No. 1 (2014) Vol 25, No 1 (2014) Vol. 24 No. 3 (2013) Vol 24, No 3 (2013) Vol 24, No 2 (2013) Vol 24, No 2 (2013) Vol. 24 No. 2 (2013) Vol. 24 No. 1 (2013) Vol 24, No 1 (2013) Vol 23, No 3 (2012) Vol. 23 No. 3 (2012) Vol 23, No 3 (2012) Vol 23, No 2 (2012) Vol. 23 No. 2 (2012) Vol 23, No 1 (2012) Vol. 23 No. 1 (2012) Vol. 22 No. 3 (2011) Vol 22, No 3 (2011) Vol. 22 No. 2 (2011) Vol 22, No 2 (2011) Vol 22, No 2 (2011) Vol. 22 No. 1 (2011) Vol 22, No 1 (2011) Vol. 21 No. 3 (2010) Vol 21, No 3 (2010) Vol. 21 No. 2 (2010) Vol 21, No 2 (2010) Vol 21, No 1 (2010) Vol. 21 No. 1 (2010) Vol. 20 No. 3 (2009) Vol 20, No 3 (2009) Vol 20, No 3 (2009) Vol 20, No 2 (2009) Vol. 20 No. 2 (2009) Vol 20, No 1 (2009) Vol. 20 No. 1 (2009) Vol 19, No 3 (2008) Vol. 19 No. 3 (2008) Vol. 19 No. 2 (2008) Vol 19, No 2 (2008) Vol. 19 No. 1 (2008) Vol 19, No 1 (2008) Vol 18, No 3 (2007) Vol. 18 No. 3 (2007) Vol. 18 No. 2 (2007) Vol 18, No 2 (2007) Vol 18, No 1 (2007) Vol. 18 No. 1 (2007) Vol 17, No 3 (2006) Vol. 17 No. 3 (2006) Vol 17, No 2 (2006) Vol. 17 No. 2 (2006) Vol. 17 No. 1 (2006) Vol 17, No 1 (2006) Vol. 16 No. 3 (2005) Vol 16, No 3 (2005) Vol 16, No 2 (2005) Vol. 16 No. 2 (2005) Vol. 16 No. 1 (2005) Vol 16, No 1 (2005) Vol 15, No 3 (2004) Vol. 15 No. 3 (2004) Vol 15, No 2 (2004) Vol. 15 No. 2 (2004) Vol. 15 No. 1 (2004) Vol 15, No 1 (2004) Vol. 14 No. 3 (2003) Vol 14, No 3 (2003) Vol. 14 No. 2 (2003) Vol 14, No 2 (2003) Vol 12, No 4 (2001) Vol. 12 No. 4 (2001) Vol 12, No 3 (2001) Vol. 12 No. 3 (2001) Vol 12, No 1 (2001) Vol. 12 No. 1 (2001) Vol 11, No 3 (2000) Vol. 11 No. 3 (2000) Vol 11, No 2 (2000) Vol. 11 No. 2 (2000) Vol 10, No 3 (1999) Vol. 10 No. 3 (1999) Vol 10, No 1 (1999) Vol. 10 No. 1 (1999) Vol. 9 No. 2 (1998) Vol 9, No 2 (1998) Vol 8, No 3 (1997) Vol. 8 No. 3 (1997) Vol. 8 No. 1 (1997) Vol 8, No 1 (1997) Vol 7, No 22 (1996) Vol. 7 No. 22 (1996) Vol. 7 No. 21 (1996) Vol 7, No 21 (1996) Vol. 7 No. 20 (1996) Vol 7, No 20 (1996) Vol 6, No 19 (1995) Vol. 6 No. 19 (1995) Vol. 6 No. 18 (1995) Vol 6, No 18 (1995) Vol. 6 No. 17 (1995) Vol 6, No 17 (1995) Vol 5, No 16 (1994) Vol 5, No 16a (1994): Edisi Khusus Vol 5, No 16 (1994) Vol. 5 No. 16a (1994): Edisi Khusus Vol. 5 No. 16 (1994) Vol 5, No 11 (1994) Vol. 5 No. 11 (1994) Vol. 4 No. 9b (1993): Edisi Khusus Juli Vol 4, No 9c (1993): Edisi Khusus Oktober Vol. 4 No. 9c (1993): Edisi Khusus Oktober Vol. 4 No. 9a (1993): Edisi Khusus Februari Vol 4, No 9 (1993) Vol. 4 No. 9 (1993) Vol 4, No 9b (1993): Edisi Khusus Juli Vol 4, No 9a (1993): Edisi Khusus Februari Vol. 4 No. 8 (1993) Vol 4, No 8 (1993) Vol 4, No 8 (1993) Vol 4, No 7 (1993) Vol. 4 No. 7 (1993) Vol. 3 No. 4a (1992): Edisi Khusus Juli Vol 3, No 4a (1992): Edisi Khusus Juli Vol 3, No 4 (1992) Vol. 3 No. 4 (1992) Vol 3, No 3 (1992) Vol. 3 No. 3 (1992) Vol 2, No 1 (1991) Vol 2, No 1 (1991) Vol. 2 No. 1 (1991) Vol. 1 No. 1 (1990): Perkenalan Vol 1, No 1 (1990): Perkenalan More Issue