cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fikri Zul Fahmi
Contact Email
jrcp@itb.ac.id
Phone
+6222-86010050
Journal Mail Official
jrcp@itb.ac.id
Editorial Address
The Institute for Research and Community Services (LPPM), Center for Research and Community Services (CRCS) Building, 6th Floor, Institut Teknologi Bandung, Jalan Ganesha 10 Bandung 40132, Indonesia,
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Journal of Regional and City Planning
Published by Institut Teknologi Bandung
ISSN : 25026429     EISSN : 25026429     DOI : https://doi.org/10.5614/jpwk
Core Subject : Humanities, Social, Engineering,
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Environmental Science Social Sciences Transportation
Journal of Regional and City Planning or JRCP is an open access journal mainly focusing on urban and regional studies and planning in transitional, developing and emerging economies. JRCP covers topics related to the analysis, sciences, development, intervention, and design of communities, cities, and regions including their physical, spatial, technological, economic, social and political environments. The journal is committed to create a multidisciplinary forum in the field by seeking original paper submissions from planners, architects, geographers, economists, sociologists, humanists, political scientists, environmentalists, engineers and other who are interested in the history, transformation and future of cities and regions in transitional, developing and emerging economies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Geografi, Perencanaan dan Pengembangan
Articles 1,011 Documents
 82   83   84   85   86 
Fenomena Mega-Urban dan Tantangan Pengelolaannya: Kasus Jabodetabek dan Metropolitan Bandung Ida Ayu Indira Dharmapatni
Journal of Regional and City Planning Vol. 4 No. 9a (1993): Edisi Khusus Februari
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

.
GIS : Sebuah Kebutuhan Mendesak Roos Akbar
Journal of Regional and City Planning Vol. 4 No. 9a (1993): Edisi Khusus Februari
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

.
Mendefinisikan Kebutuhan GIS Untuk Perencanaan Wilayah dan Kota A.A. Gde Agung
Journal of Regional and City Planning Vol. 4 No. 9a (1993): Edisi Khusus Februari
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

.
Integrated Urban Management Training: What is it? Why does Indonesia needs it? Jay K. Rosengard; William R. Kugler
Journal of Regional and City Planning Vol. 4 No. 9a (1993): Edisi Khusus Februari
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

.
Sistem Desentralisasi di Republik Federasi Jerman Thomas O. Krimmel
Journal of Regional and City Planning Vol. 4 No. 9a (1993): Edisi Khusus Februari
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini hendak menggambarkan secara ringkas mengenai topik-topik yang relevan untuk memahami sistem federasi di Jerman serta pendekatan desentralisasi yang dilaksanakan di RFJ. Hal ini dibahas dengan fokus yang dapat dilihat dari pengalaman Jerma terhadap kemungkinan untuk kebijaksanaan desentralisasi di Asia Tenggara.
Masalah Perumahan dan Permukiman Djoko Sujarto
Journal of Regional and City Planning Vol. 4 No. 9b (1993): Edisi Khusus Juli
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

.
Arah Kebijaksanaan dan Strategi Perumahan Rakyat PJPT II Komarudin Komarudin
Journal of Regional and City Planning Vol. 4 No. 9b (1993): Edisi Khusus Juli
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, perlu diperhatikan kebijaksanaan umum pembangunan perumahan dan permukiman, masalah pertanahan, pembiayaan, kelembagaan, dan unsur-unsur penunjang pembangunan perumahan dan permukiman lainnya.Kebijaksanaan umum pembangunan perumahan dan permukiman, kebijaksanaan pertanahan, pembiayaan, kelembagaan, serta riset perumahan dan permukiman pada PJPT ll perlu mengacu pada perkembangan dan pengalaman yang terjadi selama PJPT l. Peraturan perundangan di bidang perumahan dan permukiman yang telah ada pada PJPT ! sejauh mungkin perlu dijadikan acuan dalam merumuskan kebijaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman pada Pelita VI dan PJPT ll.Tulisan ini mengamati kebijaksanaan dan strategi nasional perumahan pada Pelita V dan membahas kesimpulan Lokakarya Nasional Perumahan dan Permukiman 1992, selanjutnya diharapkan dapat dijadikan masukan dalam perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman pada Pelita VI dan PJPT ll.
Pembangunan Permukiman Menuju Keseimbangan Desa-Kota Bondan Hermanislamet
Journal of Regional and City Planning Vol. 4 No. 9b (1993): Edisi Khusus Juli
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara normatif, pembangunan pemmahan biasa diartikan sebagai pembangunan rumah dalam jumlah besar, pada suatu lokasi dan pada kurun waktu tertentu yang terbatas.Jumlah besar dan waktu terbatas memberikan indikasi "persoalan perumahan" yang mendesak, seperti sangat kurangnya persediaan rumah (housing stock), atau sangat rendahnya mutu perumahan serta lingkungannya di suatu kawasan tertentu. Sedangkan faktor lokasi, terutama hanya dikaitkan dengan ketersediaan lahan saja. Singkatnya, pembangunan perumahan dilakukan untuk menjawab kebutuhan rumah atau rumah layak dalam jumlah besar, tanpa dibebani oleh misi lain, termasuk masalah lokasi.Namun pada masa-masa terakhir, jarang sekali kasus pembangunan perumahan dilihat berdiri sendiri, umumnya dikaitkan dengan masalah lain, atau bahkan digunakan untuk memecahkan masalah lain, atau bahkan juga diberi beban ekstra dengan menanggung misi lain.Program transmigrasi atau pembangunan kota satelit, adalah contoh-contoh yang aktual untuk hal tersebut.
Peranan LSM dan LK Dalam Sektor Habitat di Negara Berkembang Rovert van der Hoff; Florian Steinberg
Journal of Regional and City Planning Vol. 4 No. 9b (1993): Edisi Khusus Juli
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam dasarwarsa terakhir ini, banyak kota besar di negara-negara berkembang menghadapi masalah kekurangan yang serius di bidang penyediaan perumaha dan prasarana oleh pemerintah. Sebagai reaksi terhadap masalah ini, lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga-lembaga kemasyarakatan (LK) telah muncul sebagai mitra aktif untuk mengembangkan inisiatif masyarakat setempat dalam pengadaan perumahan dan prasarananya. Beberapa tahun terakhir ini telah banyak di kenal proyek"”proyek partisipasi masyarakat dan gotong-royong yang inovatif.Di banyak negara berkembang, masyarakat miskin bertanggung jawab atas perencanaan dan pembangunan perumahan dan lingkungan mereka sendiri. Ini tidak hanya terjadi di pedesaan, tetapi juga di kota-kota besar yang sedang tumbuh dengan pesat. Dalam hal ini peran LSM adalah sebagai pendorong usaha swadaya masyarakat dalam pengadaan perumahan dan prasarana. LSM juga dapat berperan mendukung kegiatan masingnmasing rumah tangga atau kegiatan masing-masing rumah tangga atau kegiatan lembaga-lembaga kemasyarakatan (LK), dan dapat berperan sebagai pemrakarsa, pendukung atau fasilitator, atau sebagai pengelola proyek atau program.Peran mereka sebagai penengah sering menghasilkan koalisi antara badan-badan pemerintah, kelompok masyarakat dan sektor swasta/usaha. Tetapi tidak semua pemerintah mengakui hak-hak warganegaranya untuk mempersatukan diri dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan agar dapat mengatur sendiri atau dengan bantuan LSM-- hal-hal penting seperti pengkaplingan lahan bangunan, pengadaan prasarana tepat guna dan pembangunan perumahan mereka sendiri, sehingga tidak hanya menunggu uluran tangan pemerintah saja.
Housing Delivery System di Kawasan Kali Code Yogyakarta Bobi B. Setiawan
Journal of Regional and City Planning Vol. 4 No. 9b (1993): Edisi Khusus Juli
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Selama ini, para perencana dan arsitek cenderung melihat fenomena lingkungan buatan (built environment) lebih sebagai "produkjadi", yang dihasilkan dari satu tahap pembangunan yang sederhana. Berbagai kebijakan dan program pembangunan perumahan juga cenderung menganut apa yang disebut oleh Lim sebagai one-step regularization, yang melihat housing delivery system atau sistem penyediaan perumahan hanya dalam satu tahap (Lim Gill-Chin, 1987). Kebijakan ini didorong oleh obsesi untuk mensuplai kebutuhan perumahan "hanya" melalui satu mekanisme pembangunan "formal" yang terkontrol organized) baik persyaratan teknis maupun prosedure pembangunannya (Doebelle, 1987). Penjabaran dari obsesi ini bahkan terkadang terlalu jauh dengan berbagai program penggusuran ataupun pemindahan pemukiman-pemukiman "informal" atau seringkali dikonotasikan sebagai "pemukiman kumuh". Kebijakan ini, jelas mengabaikan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam sistem penyediaan perumahan di indonesia, yang sangat dinamis dan kompleks.Studi oleh Struyk dan kawan-kawan menjelaskan bahwa sekitar 80% dari penyediaan perumahan di Indonesia disediakan oleh mekanisme "informal" (Struyk, 1991). Kebijakan yang lebih menekankan pada mekanisme formal dari proses produksi dan konsumsi perumahan tentunya kurang tepat. Yang menjadi masalah adalah bahwa mekanisme yang kompleks dari sektor informal itu sendiri tidak banyak kita ketahui, studi-studi empirik mengenai delivery system perumahan di sektor informal ini sangat sedikit sekali dilakukan. Pemahaman yang baik mengenai hal ini akan memberikan masukan yang berharga bagi upaya pemecahan persoalan pemukiman (Dowall dan Leaf, 1991).Tulisan ini menggambarkan model hipotetis dari sistem penyediaan perumahan di kawasan Code, Yogyakarta, serta implikasinya terhadap kebijakan pengembangan perumahan kota. Dikembangkan dari pengamatan penulis di kawasan ini sejak tahun 1984, tulisan ini juga didasarkan pada dua studi kasus yang penulis lakukan di kampung Gemblakan tahun 1987 dan Blimbingsari tahun 1988 (keduanya di kawasan Code). Tiga aspek utama dalam sistem penyediaan perumahan akan dibahas yakni: (1) pola pemilikan dan penguasaan tanah; (2) variasi rumah yang disediakan; dan (3) status hunian.

Page 84 of 102 | Total Record : 1011

 82   83   84   85   86 

Filter by Year

1990 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 36 No. 1 (2025) Vol. 35 No. 2 (2024) Vol. 35 No. 1 (2024) Vol. 34 No. 3 (2023) Vol. 34 No. 2 (2023) Vol. 34 No. 1 (2023) Vol. 33 No. 3 (2022) Vol. 33 No. 2 (2022) Vol. 33 No. 1 (2022) Vol. 32 No. 3 (2021) Vol. 32 No. 2 (2021) Vol. 32 No. 1 (2021) Vol. 31 No. 3 (2020) Vol. 31 No. 2 (2020) Vol. 31 No. 1 (2020) Vol 31, No 1 (2020) Vol 30, No 3 (2019) Vol. 30 No. 3 (2019) Vol. 30 No. 2 (2019) Vol 30, No 2 (2019) Vol 30, No 1 (2019) Vol. 30 No. 1 (2019) Vol. 29 No. 3 (2018) Vol 29, No 3 (2018) Vol 29, No 2 (2018) Vol. 29 No. 2 (2018) Vol. 29 No. 1 (2018) Vol 29, No 1 (2018) Vol 28, No 3 (2017) Vol. 28 No. 3 (2017) Vol 28, No 2 (2017) Vol. 28 No. 2 (2017) Vol 28, No 1 (2017) Vol. 28 No. 1 (2017) Vol 28, No 1 (2017) Vol 27, No 3 (2016) Vol. 27 No. 3 (2016) Vol 27, No 2 (2016) Vol. 27 No. 2 (2016) Vol. 27 No. 1 (2016) Vol 27, No 1 (2016) Vol 26, No 3 (2015) Vol. 26 No. 3 (2015) Vol. 26 No. 2 (2015) Vol 26, No 2 (2015) Vol. 26 No. 1 (2015) Vol 26, No 1 (2015) Vol 25, No 3 (2014) Vol. 25 No. 3 (2014) Vol. 25 No. 2 (2014) Vol 25, No 2 (2014) Vol 25, No 1 (2014) Vol. 25 No. 1 (2014) Vol 24, No 3 (2013) Vol. 24 No. 3 (2013) Vol 24, No 2 (2013) Vol. 24 No. 2 (2013) Vol 24, No 2 (2013) Vol. 24 No. 1 (2013) Vol 24, No 1 (2013) Vol 23, No 3 (2012) Vol. 23 No. 3 (2012) Vol 23, No 3 (2012) Vol. 23 No. 2 (2012) Vol 23, No 2 (2012) Vol 23, No 1 (2012) Vol. 23 No. 1 (2012) Vol. 22 No. 3 (2011) Vol 22, No 3 (2011) Vol 22, No 2 (2011) Vol 22, No 2 (2011) Vol. 22 No. 2 (2011) Vol 22, No 1 (2011) Vol. 22 No. 1 (2011) Vol. 21 No. 3 (2010) Vol 21, No 3 (2010) Vol 21, No 2 (2010) Vol. 21 No. 2 (2010) Vol. 21 No. 1 (2010) Vol 21, No 1 (2010) Vol 20, No 3 (2009) Vol. 20 No. 3 (2009) Vol 20, No 3 (2009) Vol 20, No 2 (2009) Vol. 20 No. 2 (2009) Vol. 20 No. 1 (2009) Vol 20, No 1 (2009) Vol. 19 No. 3 (2008) Vol 19, No 3 (2008) Vol 19, No 2 (2008) Vol. 19 No. 2 (2008) Vol 19, No 1 (2008) Vol. 19 No. 1 (2008) Vol. 18 No. 3 (2007) Vol 18, No 3 (2007) Vol 18, No 2 (2007) Vol. 18 No. 2 (2007) Vol 18, No 1 (2007) Vol. 18 No. 1 (2007) Vol 17, No 3 (2006) Vol. 17 No. 3 (2006) Vol. 17 No. 2 (2006) Vol 17, No 2 (2006) Vol 17, No 1 (2006) Vol. 17 No. 1 (2006) Vol. 16 No. 3 (2005) Vol 16, No 3 (2005) Vol. 16 No. 2 (2005) Vol 16, No 2 (2005) Vol 16, No 1 (2005) Vol. 16 No. 1 (2005) Vol 15, No 3 (2004) Vol. 15 No. 3 (2004) Vol. 15 No. 2 (2004) Vol 15, No 2 (2004) Vol. 15 No. 1 (2004) Vol 15, No 1 (2004) Vol 14, No 3 (2003) Vol. 14 No. 3 (2003) Vol 14, No 2 (2003) Vol. 14 No. 2 (2003) Vol. 12 No. 4 (2001) Vol 12, No 4 (2001) Vol 12, No 3 (2001) Vol. 12 No. 3 (2001) Vol. 12 No. 1 (2001) Vol 12, No 1 (2001) Vol. 11 No. 3 (2000) Vol 11, No 3 (2000) Vol. 11 No. 2 (2000) Vol 11, No 2 (2000) Vol. 10 No. 3 (1999) Vol 10, No 3 (1999) Vol 10, No 1 (1999) Vol. 10 No. 1 (1999) Vol. 9 No. 2 (1998) Vol 9, No 2 (1998) Vol. 8 No. 3 (1997) Vol 8, No 3 (1997) Vol 8, No 1 (1997) Vol. 8 No. 1 (1997) Vol. 7 No. 22 (1996) Vol 7, No 22 (1996) Vol. 7 No. 21 (1996) Vol 7, No 21 (1996) Vol 7, No 20 (1996) Vol. 7 No. 20 (1996) Vol 6, No 19 (1995) Vol. 6 No. 19 (1995) Vol 6, No 18 (1995) Vol. 6 No. 18 (1995) Vol. 6 No. 17 (1995) Vol 6, No 17 (1995) Vol. 5 No. 16a (1994): Edisi Khusus Vol. 5 No. 16 (1994) Vol 5, No 16 (1994) Vol 5, No 16a (1994): Edisi Khusus Vol 5, No 16 (1994) Vol 5, No 11 (1994) Vol. 5 No. 11 (1994) Vol 4, No 9b (1993): Edisi Khusus Juli Vol 4, No 9a (1993): Edisi Khusus Februari Vol. 4 No. 9b (1993): Edisi Khusus Juli Vol 4, No 9c (1993): Edisi Khusus Oktober Vol. 4 No. 9c (1993): Edisi Khusus Oktober Vol. 4 No. 9a (1993): Edisi Khusus Februari Vol 4, No 9 (1993) Vol. 4 No. 9 (1993) Vol. 4 No. 8 (1993) Vol 4, No 8 (1993) Vol 4, No 8 (1993) Vol 4, No 7 (1993) Vol. 4 No. 7 (1993) Vol. 3 No. 4a (1992): Edisi Khusus Juli Vol 3, No 4a (1992): Edisi Khusus Juli Vol 3, No 4 (1992) Vol. 3 No. 4 (1992) Vol. 3 No. 3 (1992) Vol 3, No 3 (1992) Vol. 2 No. 1 (1991) Vol 2, No 1 (1991) Vol 2, No 1 (1991) Vol. 1 No. 1 (1990): Perkenalan Vol 1, No 1 (1990): Perkenalan More Issue