cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fikri Zul Fahmi
Contact Email
jrcp@itb.ac.id
Phone
+6222-86010050
Journal Mail Official
jrcp@itb.ac.id
Editorial Address
The Institute for Research and Community Services (LPPM), Center for Research and Community Services (CRCS) Building, 6th Floor, Institut Teknologi Bandung, Jalan Ganesha 10 Bandung 40132, Indonesia,
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Journal of Regional and City Planning
Published by Institut Teknologi Bandung
ISSN : 25026429     EISSN : 25026429     DOI : https://doi.org/10.5614/jpwk
Core Subject : Humanities, Social, Engineering,
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Environmental Science Social Sciences Transportation
Journal of Regional and City Planning or JRCP is an open access journal mainly focusing on urban and regional studies and planning in transitional, developing and emerging economies. JRCP covers topics related to the analysis, sciences, development, intervention, and design of communities, cities, and regions including their physical, spatial, technological, economic, social and political environments. The journal is committed to create a multidisciplinary forum in the field by seeking original paper submissions from planners, architects, geographers, economists, sociologists, humanists, political scientists, environmentalists, engineers and other who are interested in the history, transformation and future of cities and regions in transitional, developing and emerging economies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Geografi, Perencanaan dan Pengembangan
Articles 1,011 Documents
 91   92   93   94   95 
Planning and Implementing Smart Shrinkage of Rural China: The Case of Chengdu’s Rural Settlement Consolidation with SGME Model Lie You; Chen Chen
Journal of Regional and City Planning Vol. 30 No. 1 (2019)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2019.30.1.5

Abstract

Accompanying China’s fast urbanization, a paradox arises as rural China is decreasing in population but rural settlements are still expanding in the form of rural housing renovation and increased construction land, especially in migrant-sending areas. The urban-rural dual system in China is blamed as the main cause of this abnormal phenomenon, but as the dual system is fundamental to China’s socio-economic development and China’s central government adopts institutional reform in a step-by-step fashion, local governments have to work around this dual system. Many municipalities are planning and implementing smart shrinkage of rural settlements and Chengdu is among the best practices in the Chinese context. This research describes the latest SGME (small-scale settlement, group arrangement, micro pastoral scenery and ecological construction) model, which was initiated in 2013 to implement planned consolidation of rural settlements that fits the local development culture. In order to better allocate public service facilities and improve the efficiency of resource supply, six modes of spatial agglomeration are planned to consolidate villages scattered all over Chengdu. The SGME model achieved sound results, but with some problems still awaiting solution, including unsustainable funding and obscure rural characteristics. The findings of this study shed light on the planning of similar areas in other developing economies, especially those with a distinct urban-rural dual system. Abstrak. Seiring urbanisasi yang cepat di Tiongkok, sebuah paradoks muncul ketika populasi perdesaan di Cina berkurang, tetapi permukiman di perdesaan masih berkembang dalam bentuk perumahan perdesaan yang telah direnovasi dan bertambahnya lahan konstruksi, terutama di daerah pengirim migran. Sistem ganda perkotaan-perdesaan di Cina disalahkan sebagai penyebab utama fenomena abnormal ini, tetapi karena sistem ganda ini mendasar bagi perkembangan sosial-ekonomi Tiongkok dan pemerintah Pusat Tiongkok mengadopsi reformasi kelembagaan dengan cara selangkah demi selangkah, pemerintah daerah harus mengatasi dua sistem ini. Banyak kota berencana dan menerapkan penyusutan cerdas dari permukiman perdesaan, dan Chengdu adalah salah satu praktik terbaik dalam konteks Cina. Penelitian ini menggambarkan model SGME terbaru (permukiman skala kecil, pengaturan kelompok, pemandangan pastoral mikro dan konstruksi ekologis) yang dimulai pada tahun 2013 untuk mengimplementasikan konsolidasi yang direncanakan dari permukiman perdesaan yang sesuai dengan ideologi pembangunan lokal. Untuk mengalokasikan fasilitas layanan publik dengan lebih baik dan meningkatkan efisiensi pasokan sumber daya, enam mode aglomerasi spasial direncanakan untuk mengkonsolidasikan desa-desa yang tersebar di seluruh Chengdu. Model SGME telah mencapai hasil yang baik namun dengan beberapa masalah menunggu solusi, termasuk dana yang tidak berkelanjutan dan karakteristik perdesaan yang tidak jelas. Temuan-temuan ini akan menjelaskan perencanaan bidang-bidang serupa di negara-negara berkembang lainnya, terutama yang memiliki sistem ganda perkotaan-perdesaan yang berbeda. Kata Kunci. Penyusutan cerdas, konsolidasi pemukiman pedesaan, model SGME, Chengdu, Cina.
Reconstituted Village: Relocating Traditional Houses and Transforming Traditional Malay Villages Yung Ren Tan
Journal of Regional and City Planning Vol. 30 No. 3 (2019)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2019.30.3.6

Abstract

In the current social and economic conditions, the preservation and conservation of historic buildings has become a challenge. The city of Kuala Terengganu dates as far back as the 17th century, however, the city currently has very few historical buildings. What is worse is that within the short period of the last 20 years, the town has lost almost half of its 200-year old Straits-Chinese shophouses. Architecturally significant traditional Malay houses are being torn down on a large scale to free up land on the fringes of the city. The loss of old villages that have always been a significant part of the town at this scale have raised awareness to start protecting some of the architecturally and historically important Malay houses and, in a wider context, some of the traditional villages. However, the increasing land value of the land where these villages sit on poses a great challenge. This paper discusses the idea of having a reconstituted village as a refuge to save traditional Malay houses from being demolished. Unlike brick and masonry based historical buildings, traditional Malay houses are sophisticated prefabricated houses and can be dismantled and reconstructed in a new location. This supports the idea of forming a reconstituted village with a collection of architecturally significant Malay houses. The idea of relocating these houses and putting them back in their original context could create a harmonious ambience. This process will eventually lead to an urbanized village that is a destination by itself. From an architecture enthusiast's perspective, such a village would be a last resort to protect these precious old houses from being demolished and at the same time contribute to the tourism sector. Recreating a collective village with real traditional Malay houses is a feasible option for the future of these villages and an approach of reinventing heritage tourism in the city.Abstrak. Dalam kondisi sosial dan ekonomi saat ini, preservasi dan konservasi bangunan bersejarah telah menjadi tantangan. Kota Kuala Terengganu berasal dari abad ke-17, namun kota ini saat ini memiliki sangat sedikit bangunan bersejarah. Yang lebih buruk adalah bahwa dalam kurun waktu singkat selama 20 tahun terakhir, kota ini telah kehilangan hampir setengah dari ruko Peranakan yang berusia 200 tahun. Rumah-rumah tradisional Melayu yang signifikan secara arsitektur dihancurkan secara besar-besaran untuk membebaskan tanah di pinggiran kota. Hilangnya desa-desa tua yang selalu menjadi bagian penting kota pada skala ini telah meningkatkan kesadaran untuk mulai melindungi beberapa rumah Melayu yang penting secara arsitektur dan historis, dan dalam konteks yang lebih luas, beberapa desa tradisional. Namun, meningkatnya nilai dari tanah di mana desa-desa ini berada merupakan tantangan besar. Makalah ini membahas gagasan pembangunan kembali desa sebagai tempat perlindungan untuk menyelamatkan rumah-rumah tradisional Melayu agar tidak dihancurkan. Tidak seperti bangunan bersejarah berbasis batu bata dan batu, rumah tradisional Melayu adalah rumah prefabrikasi yang canggih dan dapat dibongkar dan direkonstruksi di lokasi baru. Ini mendukung gagasan pembentukan desa yang dibangun kembali dengan koleksi rumah-rumah Melayu yang secara arsitektur penting. Gagasan merelokasi rumah-rumah ini dan mengembalikannya ke dalam konteks aslinya dapat menciptakan suasana yang harmonis. Proses ini pada akhirnya akan mengarah ke desa perkotaan yang merupakan tujuan dengan sendirinya. Dari sudut pandang pemerhati arsitektur, desa seperti itu akan menjadi pilihan terakhir untuk melindungi rumah-rumah tua yang berharga ini dari kehancuran dan pada saat yang sama berkontribusi pada sektor pariwisata. Menciptakan desa kolektif dengan rumah-rumah tradisional Melayu yang nyata adalah pilihan yang layak untuk masa depan desa-desa ini dan sebuah pendekatan untuk menciptakan kembali pariwisata warisan di kota.Kata kunci. Preservasi, desa, rumah tradisional, desa perkotaan.
Transformation of the Architecture of the City as an Impact of the Presence of University Campuses in Depok I Nyoman Teguh Prasidha; Widjaja Martokusumo; Basauli Umar Lubis
Journal of Regional and City Planning Vol. 30 No. 1 (2019)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2019.30.1.6

Abstract

The presence of a university in a city not only affects the activities of its citizens but also its physical environment. The establishment of a number of university campuses at the end of the 1980s in Depok caused a significant transformation of the architecture of the city. This paper focuses on the process and pattern of the transformation of the architecture of Depok city that have occurred in the areas surrounding the university campus, and the effect on its physical environment. The method of urban typo-morphology study was used to investigate the transformation process and pattern of transformation in the study location and the factors influencing them and their effect on the quality of the physical environment. This research revealed that the existence of university campuses had multiple effects on the physical environment of their surrounding areas. Uncontrollable changes in the elements of the architecture of the city have caused various unsafe conditions and a decline in the quality of its physical environment. The result of this research can be applied to deal with changes in the physical environment around the university campuses, and also for comparison to other cities with similar cases. Abstrak. Keberadaan universitas di suatu kota tidak hanya mempengaruhi kegiatan warganya, tetapi juga lingkungan fisiknya. Kehadiran beberapa kampus universitas pada akhir 1980-an di Depok, secara signifikan menyebabkan transformasi arsitektur kota. Makalah ini berfokus pada proses dan pola transformasi arsitektur kota Depok yang terjadi di kawasan sekitar kampus universitas dan pengaruhnya terhadap lingkungan fisiknya. Metode studi typo-morfologi perkotaan digunakan untuk menjawab masalah proses transformasi dan pola di lokasi penelitian dan masalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses transformasi arsitektur kota di daerah tersebut dan pengaruhnya terhadap kualitas lingkungan fisik daerah tersebut. Penelitian ini mengungkap bahwa keberadaan kampus universitas memiliki efek ganda pada lingkungan fisik daerah sekitarnya. Perubahan unsur arsitektur kota yang tidak terkendali telah menyebabkan berbagai kondisi tidak aman dan menurunnya kualitas lingkungan fisiknya. Hasil penelitian dapat diterapkan untuk menghadapi perubahan lingkungan fisik di sekitar kampus universitas dan juga sebagai perbandingan dengan kota-kota lain dengan kasus serupa.Kata Kunci. Transformasi, arsitektur kota, kampus universitas, Depok.
The Shaping of Form and Structure in Informal Settlements: A Case Study of Order and Rules in Lebak Siliwangi, Bandung, Indonesia Paul Jones
Journal of Regional and City Planning Vol. 30 No. 1 (2019)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2019.30.1.4

Abstract

This paper explores the relations between order and informality by focusing on the rules by which the physical form and structure evolve and is shaped in informal settlements. Central to improved planning and management of informal settlements and the city generally is a deeper understanding of what constitutes order and the underlying rules by which the physical ordering of densely populated informal settlements takes place. This is important as the existing spatial and related patterns in informal settlements are portrayed as chaotic, dysfunctional, and unplanned, with many residents seen as a source of social problems to be 'fixed' by physical solutions. Such negative stenotypes strongly influence the nature of 'top-down' policies underpinning upgrading programs. Using a case study of kampung Lebak Siliwangi in northern Bandung, Indonesia, this paper contextualizes notions of local and 'bottom up' order by identifying the rules by which the physical order and resulting spatial patterns unfold. The notion of order as seen in Lebak Siliwangi is locally self-made, not top-down, with the layout and arrangement of the complex urban fabric defined by clear patterns of sequencing and a systematic aggregation of adaptations. In this setting, the paper identifies the contextual rules, principles and activities that shape the form and structure of settlement in Lebak Siliwangi with a focus on settlement structure, public/private interface form types, and the nature of progressive change to housing.Abstrak. Makalah ini mengeksplorasi hubungan antara keteraturan dan informalitas dengan fokus pada aturan-aturan dimana bentuk fisik dan struktur berkembang dan dibentuk dalam permukiman informal. Hal yang penting dalam perencanaan dan pengelolaan permukiman informal dan kota pada umumnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang merupakan keteraturan dan aturan yang mendasari dimana keteraturan fisik dari permukiman informal yang padat terjadi. Ini penting karena pola spasial dan terkait yang ada di permukiman informal digambarkan sebagai kacau, disfungsional, dan tidak terencana, dengan banyak penduduk dipandang sebagai sumber masalah sosial yang harus 'diperbaiki' dengan solusi fisik. Stenotip negatif semacam itu sangat memengaruhi sifat kebijakan 'top-down' yang mendukung program peningkatan. Dengan menggunakan studi kasus pada kampung Lebak Siliwangi di Bandung bagian utara, Indonesia, makalah ini mengontekstualisasi gagasan tatanan lokal dan 'bottom up' dengan mengidentifikasi aturan-aturan yang dengannya tatanan fisik dan pola spasial yang dihasilkan berkembang. Gagasan keteraturan seperti yang terlihat di Lebak Siliwangi adalah buatan lokal, bukan top-down, dengan tata letak dan pengaturan struktur perkotaan yang rumit yang ditentukan oleh pola pengurutan yang jelas dan agregasi adaptasi yang sistematis. Dalam situasi ini, makalah ini mengidentifikasi aturan kontekstual, prinsip dan kegiatan yang membentuk bentuk dan struktur pemukiman di Lebak Siliwangi dengan fokus pada struktur pemukiman, jenis bentuk antarmuka publik/pribadi, dan sifat perubahan progresif ke perumahan.Kata Kunci.  keteraturan, aturan, evolusi, bentuk, struktur, informalitas, permukiman informal.
Urban Renewal and Growth Opportunity Barriers of Microenterprises: Between Working Space Scarceness and Incongruity in Shashemene City, Ethiopia Tarekegn Girma Fanta; Tebarek Lika Megento
Journal of Regional and City Planning Vol. 29 No. 3 (2018)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jrcp.2018.29.3.5

Abstract

In Ethiopia lack of working space/business premises is one of the external growth opportunity barriers for microenterprises resulting in inefficient absorption of the large labor pool currently entering into this sector of the economy. It also results in sever competition among businesses for city space, leading to street vending and informal business. The overall purpose of this study was to examine the challenges faced by microenterprises pertinent to shortage of working space. A total of 564 samples (304 and 260 enterprise in old but transformed buildings and newly built buildings in the city, respectively) were selected using simple random sampling. For this particular study an embedded mixed research design (EMRD, one methodology within another one) was applied. The data were collected using a survey questionnaire, GIS and interviewes. The obtained quantitative data were analyzed using SPSS version 20 and qualitative techniques, description and narration. The findings presented in this paper show the prevalence of working space scarceness and incongruity in Shashemene city. Thus, it can be suggested that the city need to revisit urban land leasehold proclamation performance, urban renewal initiative progress, and old business premises' transfer procedures, and also integrate local trade unions/chambers of commerce synergy and firms' growing working space demand.Keywords. Urban, renewal, microbusiness, working space.Abstract. Di Etiopia, kurangnya ruang kerja/tempat usaha menjadi salah satu hambatan peluang pertumbuhan eksternal bagi usaha-usaha mikro yang mengakibatkan penyerapan yang tidak efisien akan tenaga kerja yang besar yang saat ini masuk ke sektor ekonomi. Hal ini juga mengakibatkan persaingan yang ketat di antara bisnis akan ruang kota yang mengarah ke penjual jalanan dan bisnis informal. Tujuan keseluruhan dari penelitian ini adalah untuk melihat tantangan yang dihadapi oleh usaha-usaha mikro yang berkaitan dengan kurangnya ruang kerja. Ukuran sampel sejumlah 564 (304 dan 260 transaksi di gedung-gedung tua tetapi diubah dan bangunan yang baru dibangun di kota masing-masing) dipilih menggunakan teknik acak sederhana. Khusus untuk studi ini, diterapkan Embedded Mixed Research Design (EMRD, satu metodologi yang terletak di dalam yang metode riset yang lain. Data dikumpulkan menggunakan survei kuesioner, GIS dan wawancara. Data kuantitatif yang diperoleh dianalisis menggunakan SPSS versi 20 dan teknik analisis data kualitatif, deskripsi dan narasi. Temuan yang disajikan dalam artikel ini, menunjukkan bahwa ruang kerja di Shashemene memiliki prevalensi langka dan tidak sesuai. Dengan demikian, dapat disarankan kota tersebut meninjau kembali kinerja proklamasi sewa lahan perkotaan, kemajuan inisiatif pembaharuan perkotaan prosedur transfer tempat usaha lama dan juga mengintegrasikan sinergi antara serikat pekerja/ruang perdagangan lokal dan permintaan akan ruang kerja yang meningkat.Kata Kunci. Urban, pembaruan, bisnis mikro, ruang kerja.
The Labor Motivation of Rural Women in Newly Developed Urban Satellites: The Case of Izmir, Turkey Melis Kural
Journal of Regional and City Planning Vol. 30 No. 1 (2019)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2019.30.1.3

Abstract

While urban developers plan to mobilize residents by reinforcing middle-class values, including settling them into urban satellites and offering career development courses, residents feel pleased with the housing opportunities but do not express interest in career advancement courses. From fieldwork observations and in-depth interviews with 35 female residents in a low-income urban satellite neighborhood (Zubeyde Hanim) in Izmir, Turkey, and by focusing on residents' reactions to career development courses, in this study the residents' experiences, connections, and desires in the urban renewal process were interpreted. It is argued that the aims of the urban renewal projects were not aligned with the residents' needs. It was found that urban relocation is a communal process. If the official communication between authorities and the resettled population are designed in such a way that the daily life struggles and needs of the targeted population are taken into account, then the urban renewal programs can be designed and implemented more effectively. Abstrak. Sementara pengembang perkotaan berencana untuk memobilisasi penduduk dengan memperkuat nilai-nilai kelas menengah termasuk memukimkan mereka di kota-kota satelit dan menawarkan kursus pengembangan karir Warga merasa senang dengan peluang perumahan tersebut, tetapi tidak mengekspresikan minat dalam program pengembangan karir. Dari pengamatan lapangan dan wawancara mendalam dengan 35 penduduk perempuan di lingkungan kota satelit berpenghasilan rendah (Zubeyde Hanim) di Izmir, Turki, dan dengan berfokus pada reaksi penduduk terhadap kursus pengembangan karir, dilakukan penafsiran pengalaman, koneksi, dan keinginan dalam proses pembaruan perkotaan. Ditemukan tujuan proyek pembaruan perkotaan tidak selaras dengan kebutuhan warga. Relokasi kota adalah proses komunal. Namun, jika komunikasi resmi antara pihak berwenang dan penduduk yang dimukimkan ulang dirancang sedemikian rupa sehingga perjuangan kehidupan sehari-hari dan kebutuhan populasi yang ditargetkan diperhitungkan maka program pembaruan perkotaan dapat dirancang dan dilaksanakan dengan lebih efektif.Kata Kunci. pembaruan perkotaan, perumahan umum, wanita dan mobilitas sosial, Turki.
Inclusiveness in Urban Theory and Urban-Centred International Development Policy Tim Bunnell
Journal of Regional and City Planning Vol. 30 No. 2 (2019)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2019.30.2.1

Abstract

Issues of inclusiveness are prominent today in both urban theory and in international urban development policy. Within the academy over the past decade, an influential strand of scholarship has sought to decentre urban theory from a relatively small and canonical set of cities, mostly in Western Europe and North America. This postcolonial urban studies work has argued that there is a need for 'new geographies of theory' that are more inclusive of the experiences of cities in other world regions (Roy, 2009). In increasingly urban-centred international development policy, meanwhile, inclusion is now rhetorically central to conceptions of better futures and appropriate ways of realizing them. The words 'inclusive', 'inclusion' and 'inclusivity' appear dozens of times across the 24 pages of the New Urban Agenda (NUA) document. In this paper, I consider what is understood by inclusiveness in both postcolonial urban studies and in the NUA, before examining the latter in the light of recent scholarly critique.Abstrak. Masalah inklusivitas saat ini menonjol dalam teori perkotaan dan kebijakan pembangunan perkotaan internasional. Dalam diskusi akademis selama dekade terakhir, sejumlah penelitian penting telah berusaha untuk mendesentralisasikan teori perkotaan dari serangkaian kota yang relatif kecil dan kanonik yang kebanyakan bersumber dari Eropa Barat dan Amerika Utara. Studi perkotaan postkolonial ini berpendapat bahwa ada kebutuhan akan 'geografi baru teori' yang lebih inklusif terhadap pengalaman kota-kota di wilayah dunia lain (Roy, 2009). Dalam kebijakan pembangunan internasional yang semakin terpusat di perkotaan, sementara itu, inklusi sekarang secara retoris dianggap penting dalam konsepsi tentang masa depan yang lebih baik dan cara-cara yang tepat untuk merealisasikannya. Kata-kata 'inklusif', 'inklusi' dan 'inklusivitas' muncul puluhan kali di sepanjang 24 halaman dokumen Agenda Baru Perkotaan (NUA). Dalam makalah ini, saya menelaah apa sesungguhnya yang dimaksud sebagai inklusivitas dalam studi perkotaan pascakolonial dan NUA, sebelum membahas NUA dalam konteks kritik ilmiah baru-baru ini.Kata Kunci. Agenda Baru Perkotaan, Habitat III, inklusi, pengucilan sosial, teori urban pascakolonial.
Infrastructure Development and Food Security in Indonesia: The Impact of the Trans-Java Toll Road on Rice Paddy Farmers’ Desire to Sell Farmland Yogi Makbul; Uly Faoziyah; Sudrajati Ratnaningtyas; Benedictus Kombaitan
Journal of Regional and City Planning Vol. 30 No. 2 (2019)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2019.30.2.4

Abstract

This paper addresses the implications of infrastructure development for regional food security. The development of the Trans-Java toll road threatens food security in Indonesia, especially in the northern part of Java, the largest producer of rice paddy in the country. This development can raise land prices near the toll road, particularly near the toll gates, which tends to encourage farmers to sell their farmland. Thus, farmland will likely be converted to non-agricultural uses. The farmers’ decisions have a major influence on food security, related not only to a decline in productive agricultural land area but also related to the ability of the region to supply rice to other parts of the country. This research analyzed the characteristics of rice paddy farmers who desire to sell their farmland. Using the Mann-Whitney U test statistical technique this research focused on Gantar District, the highest paddy producing district in Indramayu Regency, which is passed by the Trans-Java toll road. The respondents were farmers who were members of farmers’ groups in the area; the sample was selected using random cluster sampling. The results show that farmers who desire to sell their farmland are those who can get a high price for their farmland, have low income, and are less active in farmers’ groups. From these results, we suggest that the government should more actively implement programs to make farmers’ groups more attractive in order to ensure that the members will be more active, thereby facilitating the promotion of the importance of food security in Indonesia. Abstrak. Makalah ini membahas implikasi pembangunan infrastruktur untuk ketahanan pangan regional. Perkembangan jalan tol Trans-Jawa mengancam ketahanan pangan di Indonesia, terutama lahan sawah di Jawa utara yang merupakan penghasil padi terbesar di Indonesia. Ini dapat menaikkan harga tanah di dekat jalan, terutama di dekat gerbang tol dan cenderung mendorong petani untuk menjual tanah pertanian mereka, sehingga kemungkinan akan mengubah lahan pertanian menjadi kegiatan non-pertanian. Keputusan petani ini memiliki pengaruh besar pada ketahanan pangan, terkait tidak hanya dengan penurunan lahan pertanian produktif, tetapi juga pada kemampuan daerah untuk memasok beras ke daerah lain. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis karakteristik petani padi yang ingin menjual tanah pertanian mereka. Dengan menggunakan teknik statistik uji Mann-Whitney U, penelitian ini berfokus pada Kabupaten Gantar, kabupaten penghasil padi tertinggi di Kabupaten Indramayu yang dilewati oleh jalan tol Trans-Jawa. Responden adalah petani yang merupakan anggota kelompok petani di daerah tersebut, dan sampel dipilih menggunakan cluster random sampling. Hasilnya menunjukkan bahwa petani yang ingin menjual tanah pertanian mereka adalah mereka yang dapat mendapatkan harga tinggi untuk tanah pertanian mereka, berpenghasilan rendah, dan kurang aktif dalam kelompok tani. Dari hasil ini, kami menyarankan bahwa pemerintah harus lebih aktif mengimplementasikan program untuk membuat aktivitas kelompok petani lebih menarik untuk memastikan bahwa anggota akan lebih aktif, sehingga memfasilitasi promosi pentingnya ketahanan pangan di Indonesia. Kata kunci. Jalan tol Trans-Jawa, konversi lahan pertanian, ketahanan pangan, Indonesia, sawah.
Regional Development or Regional Policies? A Review of 60 Years of Regional Planning and Development in Pre and Post Islamic Revolution Iran Musa Pajoohan
Journal of Regional and City Planning Vol. 30 No. 2 (2019)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2019.30.2.2

Abstract

Since the emergence of planning thought 90 years ago, planning and development in Iran has always been a subject of active debate. Despite this long history, the centralized planning system has never been able to promote development that is consistent with the advantages and disadvantages of the regions, hence the evident imbalance in regional development of the country. This article aims to investigate the obstacles to regional development in Iran before and after the 1979 revolution, using a descriptive-analytic methodology. The results show that the main obstacle in regional development in the country lies in its centralized management and planning system, having led to serious barriers such as a sectoral approach in regional planning and management system, lack of a legal status for regional development, dependence on oil revenues, and lack of data and information resources. Abstrak. Sejak kemunculan pemikiran perencanaan 90 tahun yang lalu, perencanaan dan pembangunan di Iran selalu menjadi subjek perdebatan yang aktif. Terlepas dari sejarah yang panjang ini, sistem perencanaan yang sentralistik tidak pernah mampu mempromosikan pembangunan yang konsisten dengan kekuatan dan kelemahan wilayah tersebut, dan juga pengembangan wilayah yang timpang di negara tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki hambatan dalam pengembangan wilayah di Iran sebelum dan sesudah revolusi 1979, menggunakan metodologi deskriptif-analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pengembangan wilayah di negara ini terletak pada sistem manajemen dan perencanaan yang terpusat, yang  menyebabkan hambatan serius seperti pendekatan sektoral dalam perencanaan wilayah dan sistem manajemen, kurangnya dasar hukum untuk pengembangan wilayah, ketergantungan pada pendapatan minyak, dan kurangnya sumber daya data dan informasi.Kata Kunci. Perencanaan dan pengembangan wilayah, hambatan dan rintangan, sistem perencanaan nasional, Iran.
Are Wealthy Regions Also Entrepreneurial? The Case of Indonesia Wini Widiastuti
Journal of Regional and City Planning Vol. 31 No. 1 (2020)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2020.31.1.5

Abstract

The relationship between economic development and entrepreneurship is complex and dynamic, especially at the regional level. Entrepreneurship can emerge in both wealthy and poorer regions, triggered either by necessity or opportunity. This article performed a spatial analysis of Indonesian data to identify the regional patterns of entrepreneurial activity and to test whether wealthy regions are more entrepreneurial than poorer regions, considering both supply and demand factors. Spatial regression analysis using GeoDa was performed to examine the extent to which regional conditions affect different types of enterprises (formal and informal). The results show that wealthy regions are more entrepreneurial with regard to informal businesses but not formal businesses. The supply side analysis confirmed that being unemployment stimulates individuals to become entrepreneurs (necessity-based entrepreneurship). Meanwhile, the demand side analysis confirmed that the size of market demand positively influences entrepreneurship (opportunity-based entrepreneurship).Abstrak. Hubungan antara pengembangan ekonomi dan kewirausahaan adalah kompleks dan dinamis terutama pada tingkat regional. Kewirausahaan dapat muncul baik di daerah kaya maupun miskin karena dipicu oleh faktor kebutuhan atau peluang. Artikel ini melakukan analisis spasial pada data Indonesia untuk mengidentifikasi pola regional kegiatan kewirausahaan dan untuk menguji apakah daerah kaya lebih berjiwa wirausaha daripada yang lebih miskin dengan mempertimbangkan faktor penawaran dan permintaan. Analisis regresi spasial menggunakan Geoda dilakukan untuk memeriksa sejauh mana kondisi regional mempengaruhi berbagai jenis bisnis, perusahaan formal dan informal. Hasilnya menunjukkan bahwa daerah kaya lebih berwirausaha dalam hal perusahaan informal tetapi tidak untuk perusahaan formal. Analisis sisi penawaran menegaskan bahwa menganggur merangsang individu untuk menjadi wirausaha yang merupakan kewirausahaan berbasis kebutuhan. Sementara itu, analisis sisi permintaan menegaskan bahwa ukuran permintaan pasar secara positif mempengaruhi kewirausahaan yaitu kewirausahaan berbasis peluang.Kata kunci. Kewirausahaan, tingkat permulaan, pembangunan ekonomi wilayah, negara-negara berkembang. 

Page 93 of 102 | Total Record : 1011

 91   92   93   94   95 

Filter by Year

1990 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 36 No. 1 (2025) Vol. 35 No. 2 (2024) Vol. 35 No. 1 (2024) Vol. 34 No. 3 (2023) Vol. 34 No. 2 (2023) Vol. 34 No. 1 (2023) Vol. 33 No. 3 (2022) Vol. 33 No. 2 (2022) Vol. 33 No. 1 (2022) Vol. 32 No. 3 (2021) Vol. 32 No. 2 (2021) Vol. 32 No. 1 (2021) Vol. 31 No. 3 (2020) Vol. 31 No. 2 (2020) Vol. 31 No. 1 (2020) Vol 31, No 1 (2020) Vol 30, No 3 (2019) Vol. 30 No. 3 (2019) Vol. 30 No. 2 (2019) Vol 30, No 2 (2019) Vol 30, No 1 (2019) Vol. 30 No. 1 (2019) Vol. 29 No. 3 (2018) Vol 29, No 3 (2018) Vol 29, No 2 (2018) Vol. 29 No. 2 (2018) Vol. 29 No. 1 (2018) Vol 29, No 1 (2018) Vol 28, No 3 (2017) Vol. 28 No. 3 (2017) Vol 28, No 2 (2017) Vol. 28 No. 2 (2017) Vol 28, No 1 (2017) Vol. 28 No. 1 (2017) Vol 28, No 1 (2017) Vol 27, No 3 (2016) Vol. 27 No. 3 (2016) Vol 27, No 2 (2016) Vol. 27 No. 2 (2016) Vol. 27 No. 1 (2016) Vol 27, No 1 (2016) Vol 26, No 3 (2015) Vol. 26 No. 3 (2015) Vol. 26 No. 2 (2015) Vol 26, No 2 (2015) Vol. 26 No. 1 (2015) Vol 26, No 1 (2015) Vol 25, No 3 (2014) Vol. 25 No. 3 (2014) Vol. 25 No. 2 (2014) Vol 25, No 2 (2014) Vol 25, No 1 (2014) Vol. 25 No. 1 (2014) Vol 24, No 3 (2013) Vol. 24 No. 3 (2013) Vol 24, No 2 (2013) Vol. 24 No. 2 (2013) Vol 24, No 2 (2013) Vol. 24 No. 1 (2013) Vol 24, No 1 (2013) Vol 23, No 3 (2012) Vol. 23 No. 3 (2012) Vol 23, No 3 (2012) Vol. 23 No. 2 (2012) Vol 23, No 2 (2012) Vol 23, No 1 (2012) Vol. 23 No. 1 (2012) Vol. 22 No. 3 (2011) Vol 22, No 3 (2011) Vol 22, No 2 (2011) Vol 22, No 2 (2011) Vol. 22 No. 2 (2011) Vol 22, No 1 (2011) Vol. 22 No. 1 (2011) Vol. 21 No. 3 (2010) Vol 21, No 3 (2010) Vol 21, No 2 (2010) Vol. 21 No. 2 (2010) Vol. 21 No. 1 (2010) Vol 21, No 1 (2010) Vol 20, No 3 (2009) Vol. 20 No. 3 (2009) Vol 20, No 3 (2009) Vol 20, No 2 (2009) Vol. 20 No. 2 (2009) Vol. 20 No. 1 (2009) Vol 20, No 1 (2009) Vol. 19 No. 3 (2008) Vol 19, No 3 (2008) Vol 19, No 2 (2008) Vol. 19 No. 2 (2008) Vol 19, No 1 (2008) Vol. 19 No. 1 (2008) Vol. 18 No. 3 (2007) Vol 18, No 3 (2007) Vol. 18 No. 2 (2007) Vol 18, No 2 (2007) Vol 18, No 1 (2007) Vol. 18 No. 1 (2007) Vol 17, No 3 (2006) Vol. 17 No. 3 (2006) Vol. 17 No. 2 (2006) Vol 17, No 2 (2006) Vol 17, No 1 (2006) Vol. 17 No. 1 (2006) Vol. 16 No. 3 (2005) Vol 16, No 3 (2005) Vol. 16 No. 2 (2005) Vol 16, No 2 (2005) Vol 16, No 1 (2005) Vol. 16 No. 1 (2005) Vol 15, No 3 (2004) Vol. 15 No. 3 (2004) Vol. 15 No. 2 (2004) Vol 15, No 2 (2004) Vol. 15 No. 1 (2004) Vol 15, No 1 (2004) Vol 14, No 3 (2003) Vol. 14 No. 3 (2003) Vol 14, No 2 (2003) Vol. 14 No. 2 (2003) Vol. 12 No. 4 (2001) Vol 12, No 4 (2001) Vol 12, No 3 (2001) Vol. 12 No. 3 (2001) Vol. 12 No. 1 (2001) Vol 12, No 1 (2001) Vol. 11 No. 3 (2000) Vol 11, No 3 (2000) Vol. 11 No. 2 (2000) Vol 11, No 2 (2000) Vol. 10 No. 3 (1999) Vol 10, No 3 (1999) Vol 10, No 1 (1999) Vol. 10 No. 1 (1999) Vol. 9 No. 2 (1998) Vol 9, No 2 (1998) Vol. 8 No. 3 (1997) Vol 8, No 3 (1997) Vol 8, No 1 (1997) Vol. 8 No. 1 (1997) Vol. 7 No. 22 (1996) Vol 7, No 22 (1996) Vol. 7 No. 21 (1996) Vol 7, No 21 (1996) Vol 7, No 20 (1996) Vol. 7 No. 20 (1996) Vol 6, No 19 (1995) Vol. 6 No. 19 (1995) Vol 6, No 18 (1995) Vol. 6 No. 18 (1995) Vol. 6 No. 17 (1995) Vol 6, No 17 (1995) Vol. 5 No. 16a (1994): Edisi Khusus Vol. 5 No. 16 (1994) Vol 5, No 16 (1994) Vol 5, No 16a (1994): Edisi Khusus Vol 5, No 16 (1994) Vol 5, No 11 (1994) Vol. 5 No. 11 (1994) Vol 4, No 9b (1993): Edisi Khusus Juli Vol 4, No 9a (1993): Edisi Khusus Februari Vol. 4 No. 9b (1993): Edisi Khusus Juli Vol 4, No 9c (1993): Edisi Khusus Oktober Vol. 4 No. 9c (1993): Edisi Khusus Oktober Vol. 4 No. 9a (1993): Edisi Khusus Februari Vol 4, No 9 (1993) Vol. 4 No. 9 (1993) Vol. 4 No. 8 (1993) Vol 4, No 8 (1993) Vol 4, No 8 (1993) Vol 4, No 7 (1993) Vol. 4 No. 7 (1993) Vol. 3 No. 4a (1992): Edisi Khusus Juli Vol 3, No 4a (1992): Edisi Khusus Juli Vol 3, No 4 (1992) Vol. 3 No. 4 (1992) Vol. 3 No. 3 (1992) Vol 3, No 3 (1992) Vol. 2 No. 1 (1991) Vol 2, No 1 (1991) Vol 2, No 1 (1991) Vol. 1 No. 1 (1990): Perkenalan Vol 1, No 1 (1990): Perkenalan More Issue