cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fikri Zul Fahmi
Contact Email
jrcp@itb.ac.id
Phone
+6222-86010050
Journal Mail Official
jrcp@itb.ac.id
Editorial Address
The Institute for Research and Community Services (LPPM), Center for Research and Community Services (CRCS) Building, 6th Floor, Institut Teknologi Bandung, Jalan Ganesha 10 Bandung 40132, Indonesia,
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Journal of Regional and City Planning
Published by Institut Teknologi Bandung
ISSN : 25026429     EISSN : 25026429     DOI : https://doi.org/10.5614/jpwk
Core Subject : Humanities, Social, Engineering,
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Environmental Science Social Sciences Transportation
Journal of Regional and City Planning or JRCP is an open access journal mainly focusing on urban and regional studies and planning in transitional, developing and emerging economies. JRCP covers topics related to the analysis, sciences, development, intervention, and design of communities, cities, and regions including their physical, spatial, technological, economic, social and political environments. The journal is committed to create a multidisciplinary forum in the field by seeking original paper submissions from planners, architects, geographers, economists, sociologists, humanists, political scientists, environmentalists, engineers and other who are interested in the history, transformation and future of cities and regions in transitional, developing and emerging economies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Geografi, Perencanaan dan Pengembangan
Articles 1,011 Documents
 93   94   95   96   97 
Redevelopment of a Dense Area: A Participatory Planning Approach for Regeneration in Old Dhaka, Bangladesh Ahmad Ilderim Tokey; Shefa Arabia Shioma; Md. Muniruzzaman Munir; Dipita Hossain; Mohammad Shakil Akther; Ishrat Islam
Journal of Regional and City Planning Vol. 31 No. 3 (2020)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2020.31.3.1

Abstract

Urban redevelopment is a critical process that needs to apporach issues from different angles with the intention to arrive at one single point: sustainability. Dhaka, the capital of Bangladesh, with a density of 28,000 people/km2, is currently having a tough time to give its people access to urban facilities. Old Dhaka, the 400-year-old part of the city, has very distinctive characteristics: historical buildings, wholesale trade, a dense urban pattern, narrow roads, low standard of urban utilities. This study attempted to describe persisting problems and expectations of the local people in this area, to be considered during redevelopment. This study followed the method of Participatory Rural Appraisal (PRA). First, the existing development pattern and business zones were determined based on a historical timeline, a transact walk, a social and resource map, and a mobility map. The pair-wise ranking method was used in several focus group discussions to prioritize the problems. After prioritizing, a cause-effect diagram was created for the top problems. Then, after a rigorous SWOT analysis, several strategies were formulated from the point of view of historical conservation, development pattern, and the existing chemical industry. The importance of this study is that it is a real-time study and that it has some general implications for similar future cases, such as prioritizing the most persistent problems, thinking with empathy while dealing with old, traditional areas and to ensure local safety, livability and business performance simultaneously in the case of commercial areas. The results of this study are useful for local policy makers as they provide a valuable blend of technical analysis and local people's feedback.Abstrak. Pembangunan kembali perkotaan adalah proses kritis yang perlu menangani masalah yang datang dari sudut yang berbeda dengan maksud untuk bertemu pada satu titik, keberlanjutan. Dhaka, ibu kota Bangladesh dengan kepadatan 28.000 orang/persegi. km, mengalami kesulitan untuk memberikan akses ke fasilitas perkotaan kepada warganya. Bagian Dhaka yang berusia 400 tahun, Old Dhaka memiliki karakteristiknya sendiri; bangunan bersejarah, perdagangan grosir, pola perkotaan yang padat, jalan sempit, standar utilitas perkotaan yang rendah. Studi ini mencoba untuk menggambarkan masalah yang ada dan harapan masyarakat lokal di daerah ini yang dapat dipertimbangkan selama pembangunan kembali. Ini mengikuti metode teknik Participatory Rural Appraisal (PRA). Pada awalnya pola pengembangan dan zona bisnis yang ada ditentukan oleh transact walk dan peta sosial dan sumber daya, garis waktu historis, dan peta mobilitas. Untuk memprioritaskan masalah, metode pemeringkatan berpasangan digunakan oleh beberapa Diskusi Kelompok Terarah (FGD). Setelah memprioritaskan, diagram sebab-akibat dibuat untuk masalah utama. Kemudian setelah analisis SWOT yang teliti, beberapa strategi diusulkan dari sudut pandang konservasi historis, pola pembangunan, industri kimia yang ada. Studi ini sangat penting karena ini adalah studi waktu nyata. Selain itu, ini menarik beberapa implikasi umum untuk kasus masa depan yang serupa seperti memprioritaskan masalah yang paling bertahan, berpikir dengan empati saat menangani kota tua yang tradisional dan untuk memastikan keamanan lokal, kelayakan hunian dan kinerja bisnis secara bersamaan ketika kasus tersebut berada di area komersial. Studi ini sangat penting bagi pembuat kebijakan lokal karena studi ini merupakan perpaduan yang bagus antara analisis teknis dan masukan masyarakat lokal.Kata kunci. Perencanaan partisipatif, PRA, pembangunan kembali, Dhaka Lama.
Investigating Community Preferences in Fulfilling Domestic Water Needs to Improve Public Water Service Provision A Case Study in Kota Metro, Lampung Province, Indonesia Sugiyono Sugiyono; Bart J. Dewancker
Journal of Regional and City Planning Vol. 31 No. 1 (2020)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2020.31.1.4

Abstract

Public water service provision is a big challenge for local authorities in Indonesia. Not only does this sector currently require large investments, it also has multi-dimensional impacts on society, the economy, and the environment because of poor service performance. Kota Metro in Lampung province, Indonesia generally faces a similar problem in managing its public water sector. The latest data show that only about five percent of households utilize piped water for their domestic water usage, while others rely on individual water source exploitation. Low service coverage area and poor service performance are frequently blamed as causes of this unfavorable situation. However, few studies have discussed this issue from the perspective of the consumers in Kota Metro. This study specifically looked at the issue of the community's preferences related to their domestic water source and their motivation. We did an online survey among the residents of Kota Metro to get their opinion on this issue. First, we elaborated the respondents' spatial distribution and socioeconomic backgrounds by asking their address and income. This aimed to assess the respondents' accessibility to the existing piped water network and their financial ability to pay the water bill. Furthermore, we asked the respondents about water sources that they use daily and the reasons for using them. Correspondence analysis was used to assess the relationship between their choices and specific factors determining their decision. It is expected that the results of this study can broaden the perspective on drinking water issues by incorporating the consumer's point of view. Moreover, the result can also be used by the local authority of Kota Metro to improve its public water service.Abstrak. Penyediaan layanan air bersih menjadi tantangan besar yang harus ditangani oleh pemerintah daerah di Indonesia. Sektor ini tidak hanya membutuhkan investasi besar tetapi juga memiliki dampak multi-dimensional pada masyarakat, ekonomi, dan lingkungan yang disebabkan oleh kinerja layanan yang buruk. Kota Metro di Provinsi Lampung umumnya menghadapi masalah serupa dalam mengelola sektor air bersihnya. Data terakhir menunjukkan bahwa hanya sekitar lima persen rumah tangga yang menggunakan air pipa untuk penggunaan air domestik mereka, sementara yang lain bergantung pada eksploitasi sumber air individu. Wilayah cakupan layanan yang rendah dan kinerja layanan yang buruk sering disalahkan sebagai penyebab kemajuan yang tidak menyenangkan ini. Makalah ini secara khusus membahas masalah preferensi masyarakat untuk sumber air domestik dan motif yang melekat padanya. Kami melakukan survei online kepada penduduk Kota Metro untuk memahami pendapat mereka tentang masalah ini. Awalnya, kami menguraikan distribusi spasial responden dan latar belakang sosial ekonomi dengan menanyakan alamat dan pendapatan mereka. Ini bertujuan untuk menilai aksesibilitas responden ke jaringan air pipa yang ada dan kemampuan keuangan mereka untuk membayar tagihan air. Selain itu, kami bertanya kepada responden tentang sumber air yang mereka gunakan sehari-hari dan alasan untuk menggunakannya. Analisis Korespondensi digunakan untuk menilai hubungan antara pilihan mereka dan faktor spesifik yang menentukan keputusan mereka. Singkatnya, hasil yang diharapkan dapat memperluas perspektif masalah air dari sudut pandang pelanggan. Tidak hanya itu, tetapi hasilnya juga dapat digunakan oleh Pemerintah Derah Kota Metro untuk meningkatkan layanan air bersihnya.Kata kunci. Preferensi masyarakat, analisis korespondensi, penggunaan air rumah tangga, Kota Metro.
Seeking Prosperity Through Village Proliferation: An Evidence of the Implementation of Village Funds (Dana Desa) in Indonesia Uly Faoziyah; Wilmar Salim
Journal of Regional and City Planning Vol. 31 No. 2 (2020)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2020.31.2.1

Abstract

Abstract. Through Law No. 6 of 2014 concerning Villages, the government of Indonesia carries out a significant evolution by giving higher authority to the lowest level of regional government, namely the village level. This law also serves as a legal basis for the government of Indonesia to allocate village funds (dana desa) sourced from the Indonesian national budget (APBN) that are intended for villages to finance governance, development, community development, and village community empowerment. After almost five years of implementing this policy, the great euphoria over the high amount of village funds provided (approximately 1 billion rupiahs per village) caused a harsh polemic about the increasing rate of village proliferation in Indonesia. This proliferation at the micro-level not only increases the burden on the central government but also its shows that the welfare of many communities at the regional level is still questionable. Therefore, using spatial analysis and descriptive statistics, this study aimed to identify patterns of village proliferation in Indonesia from the perspective of the number of villages, the amount of village funding, poverty levels, and village development, and their impact on regional development. The results showed that 60.56% of regions that experienced village proliferation were able to reduce poverty levels in their area, but not all of these regions were able to reduce the percentage of underdeveloped villages and increase development at the village level. Then, related to village funding, 25.35% of regions that experienced proliferation got a significant rise in village funding, but were still unable to reduce poverty rates. Abstrak. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Indonesia melakukan evolusi yang signifikan dengan memberikan otoritas yang lebih tinggi ke tingkat terendah pemerintah daerah, yaitu di tingkat desa. Undang-undang ini juga berfungsi sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Indonesia untuk mengalokasikan dana desa (dana desa) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dimaksudkan bagi desa untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Setelah hampir lima tahun menerapkan kebijakan ini, euforia besar dari jumlah dana desa yang disediakan mencapai sekitar 1 miliar rupiah per desa, menyebabkan polemik yang keras tentang peningkatan laju pemekaran desa di Indonesia. Pemekaran di tingkat mikro ini tidak hanya meningkatkan beban pemerintah pusat tetapi juga pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah masih dipertanyakan. Oleh karena itu, dengan menggunakan analisis spasial dan statistik deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola pemekaran desa di Indonesia dari perspektif jumlah desa, jumlah dana desa, tingkat kemiskinan, dan pembangunan desa, dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. Hasilnya adalah 60,56% daerah yang mengalami pemekaran desa mampu mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah mereka, tetapi tidak semua daerah ini mampu mengurangi persentase desa tertinggal dan mampu meningkatkan pembangunan di tingkat desa. Kemudian, terkait dengan dana desa, 25,35% daerah yang mengalami proliferasi mendapatkan kenaikan yang signifikan dalam dana desa, tetapi mereka masih melumpuhkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.Kata kunci. Kemakmuran, dana desa, pemekaran.
On Rural Typologies with Neural Network Method: Case Study on Xining Region Zhang Weifeng; Zhang Li
Journal of Regional and City Planning Vol. 31 No. 1 (2020)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2020.31.1.2

Abstract

There are great differences between the rural areas of China, and rural areas themselves have complex development characteristics. With the implementation of the strategy of rural revitalization, 'one-fits-all' rural policy standards have had difficulty to meet the needs of different types of rural development. Rural policies adapted to local conditions cannot be separated from the identification of rural types. How to scientifically distinguish between rural areas and a widely ranged rural typology is of great significance. This paper attempts to introduce the artificial neural network method to identify rural types and to explore the impact of the neural network model trained with different sample data on the results of rural type recognition. Taking the Xining region as an example, rural types were identified and the applicability of the model was tested. Finally, the recognition results of the neural network model were examined and further improvement of the proposed method is discussed.Abstrak. Ada perbedaan besar di daerah perdesaan di negara China, dan daerah pedesaan itu sendiri memiliki karakteristik pembangunan yang kompleks. Dengan penerapan strategi revitalisasi pedesaan, standar kebijakan pedesaan "satu-untuk-semua" sulit memenuhi kebutuhan berbagai jenis pembangunan pedesaan. Kebijakan-kebijakan perdesaan yang disesuaikan dengan kondisi lokal tidak dapat dipisahkan dari identifikasi tipe perdesaan. Cara membedakan secara ilmiah daerah perdesaan dan berbagai tipologi perdesaan menjadi sangat penting. Makalah ini memperkenalkan metode jaringan saraf tiruan untuk mengidentifikasi tipe perdesaan, dan mengeksplorasi dampak model jaringan saraf yang telah dilatih untuk mengenaili tipe perdesaan dengan data sampel yang berbeda. Dengan mengambil wilayah Xining sebagai contoh, tipe perdesaan diidentifikasi, dan penerapan model diuji. Akhirnya, hasil pengenalan oleh model jaringan saraf dievaluasi , dan peningkatan lebih lanjut dari metode ini dibahas.Kata kunci. Daerah Pedesaan, tipologi, jaringan saraf.
Live-Work Housing Concept for Rusunawa in Indonesia: Is it Possible? Vina Triyuliana; Susinety Prakoso
Journal of Regional and City Planning Vol. 31 No. 2 (2020)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2020.31.2.2

Abstract

Living and working in the same unit is part of the everyday life of low-income people who live in slum areas to overcome their economic situation. However, when they are evicted from slums and relocated to Rusunawa (vertical public rental housing), their live-work life is no longer possible. Empirically, living in Rusunawa puts many residents in financial difficulties. This article is aimed to investigate the feasibility of a live-work housing concept for Rusunawa. Based on observations at Rusunawa Pesakih in West Jakarta, this article revealed that only 48% of a total of 64 commercial spaces provided by Rusunawa were occupied for home industry businesses. In-depth interviews with 40 residents showed that 70% of them had a diversity of potential skills related to home industries. However, their skills were unchanneled and unaccommodated. This article also found that 35% of them did take-home work-related activities in the corridors of Rusunawa. The findings indicated that there is a potential for live-work life in Rusunawa and an opportunity to bring back the live-work life into Rusunawa. This article proposes design recommendations for live-work housing concepts for Rusunawa by increasing the percentage of workplace units from 10% to 25% and by categorizing the Rusunawa units into four types according to the characteristics of the home industry: the regular type (36 m2), the live-with type (40 m2), the live-near type (40-54 m2), and the live-nearby type (60-70 m2). This article may provide inspiration for policymakers and architectural designers for future planning and design of Rusunawa that empower residents economically.Abstrak. Tinggal dan bekerja di unit yang sama adalah bagian dari kehidupan sehari-hari orang-orang berpenghasilan rendah yang tinggal di daerah kumuh untuk mengatasi situasi ekonomi mereka. Namun, ketika mereka diusir dari permukiman kumuh dan dipindahkan ke Rusunawa, lapangan kerja mereka hilang. Secara empiris, tinggal di Rusunawa menyebabkan kesulitan keuangan warga. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan konsep perumahan live-work untuk Rusunawa. Berdasarkan pengamatan di Rusunawa Pesakih di Jakarta Barat, artikel ini menemukan bahwa hanya 48% dari total 64 ruang komersial yang disediakan oleh Rusunawa ditempati untuk bisnis industri rumahan. Wawancara mendalam dengan 40 penduduk menunjukkan bahwa 70% dari mereka memiliki keterampilan keragaman potensial yang terkait dengan industri rumah tangga. Namun, keterampilan mereka tidak tersalurkan dan tidak diakomodasi. Artikel ini juga menemukan bahwa 35% dari mereka melakukan kegiatan yang terkait dengan pekerjaan di rumah di koridor Rusunawa. Temuan ini mengungkapkan bahwa ada potensi kehidupan live-work di Rusunawa dan kesempatan untuk membawa kembali kehidupan live-workke Rusunawa. Artikel ini mengusulkan rekomendasi desain konsep perumahan live-workuntuk Rusunawa dengan meningkatkan persentase unit tempat kerja dari 10% menjadi 25% dan dengan mengelompokkan unit Rusunawa menjadi empat jenis sesuai dengan karakteristik industri rumah. Mereka adalah tipe reguler (36 m2), tipe live-with (40 m2), tipe live-near (40-54 m2) dan tipe live-nearby (60-70 m2). Artikel ini dapat memberikan inspirasi bagi pembuat kebijakan dan perancang perumahan untuk perencanaan dan desain Rusunawa di masa depan yang dapat memberdayakan penghuninya secara ekonomis.Kata kunci. Desain perumahan publik, Rusunawa, perumahan berpenghasilan rendah, konsep live-work.
Better Understanding Self-Organizing Cities: A Typology of Order and Rules in Informal Settlements Ninik Suhartini; Paul Jones
Journal of Regional and City Planning Vol. 31 No. 3 (2020)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2020.31.3.2

Abstract

Notions of order and rules play a key role in organizing the arrangement of built and unbuilt spaces. Order is achieved at various scales, such as the global, the metropolitan, the district and the neighborhood scale, by using formal and informal rules, regulations, plans and policies. Rules are the conduit by which the spatial order of urban areas is implemented and achieved. Combined with order, they are key tenets of modern planning, influencing the layout, patterns, and processes that shape urban areas. Set within the context of a wider understanding of order, rules, adaptation and how the city self-organizes and transforms, this paper examines a typology of order and rules determining the spatial order in informal settlements. The paper views the city as a dynamic system of formal rules, regulations, plans, codes and emergent informal rules, protocols and conventions that modulate and facilitate adaptation, incrementalism and step-by-step housing change in informal settlements. Using a case study of kampung Lebak Sililwangi in Bandung, Indonesia, the research deconstructed the local spatial order that exists and identifies two main rule types, namely defined and understood rules. These rules represent a set of socially acceptable activities, tasks and principles that residents use, modify and adapt to produce and refresh existing built and unbuilt spaces to meet varying needs. Rules may change from understood to defined rules and vice versa, and in this setting, systems of self-organization and arrangement of order continue to evolve and adapt. The paper is aimed at providing a deeper understanding of the nature of order and types of rules, including their relationship to the public interest and the production of negative externalities. Abstrak. Pengertian tatanan dan aturan memainkan peran kunci dalam mengatur penataan ruang terbangun dan tak terbangun. Tatanan dicapai di berbagai skala seperti global, metropolitan, distrik dan lingkungan dengan menggunakan aturan, regulasi, rencana dan kebijakan formal dan informal. Aturan adalah alat dan saluran untuk mencapai dan membangun suatu tatanan ruang wilayah perkotaan. Kombinasi antara tatanan dan aturan adalah prinsip utama dari perencanaan modern yang mempengaruhi tata letak, pola, dan proses yang membentuk daerah perkotaan. Dalam konteks pemahaman tatanan yang lebih luas terkait dengan aturan, adaptasi dan bagaimana kota mengatur dan mentransformasikan diri, makalah ini membahas tipologi tatanan dan aturan yang menentukan tatanan spasial di permukiman informal. Makalah ini memandang kota sebagai sistem dinamis dari aturan formal, regulasi, rencana, kode dan aturan informal yang muncul, protokol dan konvensi yang memodulasi dan memfasilitasi adaptasi, inkrementalisme dan perubahan perumahan bertahap di permukiman informal. Dengan menggunakan studi kasus kampung Lebak Sililwangi di Bandung, Indonesia, penelitian ini mendekonstruksi tatanan ruang lokal yang ada dan mengidentifikasi dua jenis aturan utama, yaitu aturan yang didefinisikan dan dipahami. Aturan-aturan ini mewakili serangkaian aktivitas, tugas, dan prinsip yang dapat diterima secara sosial yang digunakan, dimodifikasi, dan diadaptasi oleh penghuni untuk menghasilkan dan menghidupkan ruang yang sudah dibangun dan yang belum dibangun untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Aturan dapat berubah dari aturan yang dipahami menjadi aturan yang didefinisikan dan sebaliknya. Dalam konteks ini, sistem pengaturan mandiri dan pengaturan tatanan terus berkembang dan beradaptasi. Makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sifat tatanan dan jenis aturan termasuk hubungannya dengan kepentingan publik dan produksi eksternalitas negatif.Kata kunci. pengaturan mandiri, tatanan, aturan, bentuk, struktur, permukiman informal.
Contributors Journal of Regional and City Planning
Journal of Regional and City Planning Vol. 30 No. 3 (2019)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Development of Airport-Related Zones (The Construction of The Airport City) as An Element of The Interdependent Development of Airports, Agglomerations and Regions – Gdańsk Airport Case Study Małgorzata Wach-Kloskowska
Journal of Regional and City Planning Vol. 31 No. 2 (2020)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2020.31.2.6

Abstract

This paper presents the most important issues and premises for the targeted development of airport-related areas, with particular emphasis on the planned implementation of a so-called airport city in the immediate vicinity of an airport. The investigation sought to answer questions about how airports perform city- and region-forming functions, to systematize the existing concepts of the implementation of airport cities based on the relevant literature, and to present the principles of proper design of airport-related zones. Key premises for the development of airport cities and benefits for their users are also discussed. Detailed considerations about Gdańsk Airport provide an example of the application of a qualitative method in an individual case, confirmed by observation and in-depth interviews. The adopted structure of the study and the research methodology were based mainly on literature studies and a critical review of the literature as well as on face-to-face interviews, on-site observation and analysis of feedback between the airport and the spatial development of the airport zone. The conclusion indicates development directions for airport zones depending on the location, characteristics and potential development of the airport itself and the region it is located in.The case study of Gdańsk Airport and the development of its airport-related zone show a clear trend in the application of the airport city model implemented at other airports in the world, taking into account good practices and the principles of the proper design of existing airport cities/aerotropolises.Abstrak. Makalah ini menyajikan isu-isu dan lokasi yang paling penting untuk pengembangan yang ditargetkan di sekitar bandara dengan penekanan khusus pada implementasi dari apa yang direncanakan sebagai kota bandara. Studi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana bandara berfungsi sebagai pembentuk perkembangan kota dan wilayah, sistematisasi konsep implementasi kota bandara berdasarkan literatur yang relevan, dan menyajikan prinsip-prinsip desain yang tepat pada zona-zona yang terkait bandara. Makalah ini juga membahas tempat-tempat utama untuk pengembangan kota bandara dan manfaat bagi penggunanya. Pertimbangan terperinci tentang Bandara Gdańsk sebagai kasus adalah contoh penerapan metode kualitatif, yang dikonfirmasi melalui observasi dan wawancara mendalam. Struktur penelitian yang diadopsi dan metodologi penelitian didasarkan terutama pada studi literatur dan tinjauan kritisnya, wawancara tatap muka, observasi lokasi dan analisis umpan balik antara bandara dan pengembangan spasial zona bandara. Kesimpulan menunjukkan arah pengembangan untuk zona bandara tergantung pada lokasi, karakteristik dan potensi pengembangan bandara itu sendiri dan di wilayah mana bandara tersebut berada. Studi kasus Bandara Gdańsk dan pengembangan zona terkait bandara menunjukkan tren yang jelas dalam penerapan model kota bandara yang diterapkan di bandara-bandara lain di dunia, dengan mempertimbangkan praktik-praktik yang baik dan prinsip-prinsip desain yang tepat saat ini dari kota bandara/aerotropolis..Kata kunci: kota bandara, pengembangan spasial, infrastruktur transportasi, area terkait bandara, pengembangan regional.
A Conceptual Framework for Understanding Sense of Place Dimensions in the Heritage Context Christin Dameria; Roos Akbar; Petrus Natalivan Indradjati; Dewi Sawitri Tjokropandojo
Journal of Regional and City Planning Vol. 31 No. 2 (2020)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2020.31.2.3

Abstract

A thorough knowledge of the sense of place concept is required to understand the relationship between a heritage place and the people doing activities in that place. A good understanding of the human dimension presence is one of the keys to achieving sustainable heritage conservation. Although the concept of sense of place has become part of spatial studies to explain place-people bonding, there is no universal agreement among scholars how to interpret this concept. As a basis for understanding sense of place in a heritage context, this paper proposes a concept of sense of place that was developed from an approach that sees heritage place-people bonding as an attitude. This approach reliably results in a sense of place construction that is comprehensive, unambiguous, and has the potential for further development in later research on conservation behavior. As an attitude concept, sense of place has three dimensions, namely place identity (cognitive component), place attachment (affective component), and place dependence (conative component). Each dimension could be explained by different but interrelated principles. These principles were chosen because they were considered capable of identifying the bonds between people and heritage places that have both tangible and intangible aspects and are influenced by the dimension of time. The relationships between heritage place, sense of place dimensions, and the principles that explain each dimension are arranged in a conceptual framework. This framework can be used as a guideline for heritage researchers to understand the sense of place concept, which seems too abstract and subjective, so that it can be operationalized in research and be applied for the benefit of heritage conservation.Abstrak. Pengetahuan mendalam mengenai konsep sense of place dibutuhkan untuk memahami interaksi yang terjadi antara kawasan pusaka dan individu yang berkegiatan di dalamnya. Pemahaman mengenai kehadiran dimensi manusia adalah salah satu kunci untuk mencapai keberlanjutan pelestarian. Meskipun konsep sense of place telah menjadi bagian dari kajian spasial untuk menjelaskan ikatan tempat-manusia, tetapi belum ada kesepakatan universal tentang bagaimana menyelidiki konsep ini. Sebagai landasan pemahaman dalam konteks pusaka, tulisan ini mengusulkan sebuah konsep sense of place yang disusun berdasarkan pendekatan yang memandang ikatan tempat pusaka-manusia sebagai sebuah konsep sikap. Pendekatan ini andal menghasilkan konstruksi sense of place yang komprehensif, tidak ambigu, dan berpotensi untuk kelak dikembangkan dalam penelitian mengenai perilaku melestarikan. Sebagai sebuah konsep sikap, sense of place memiliki 3 (tiga) dimensi yang terdiri dari place identity (komponen kognitif), place attachment (komponen afektif), dan place dependence (komponen konatif). Masing-masing dimensi dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang berbeda, tetapi saling terkait. Prinsip-prinsip tersebut terpilih karena dianggap mampu mengindentifikasi ikatan yang terjadi antara individu dengan lingkungan pusaka yang berwujud dan tak berwujud, serta dipengaruhi oleh dimensi waktu. Hubungan yang terbentuk antara kawasan pusaka, ketiga dimensi sense of place, dan prinsip-prinsip yang menjelaskan setiap dimensi, disusun dalam sebuah kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini dapat menjadi panduan bagi para peneliti pusaka untuk memahami konsep sense of place yang terkesan abstrak dan subjektif sehingga kelak dapat dioperasionalkan dalam penelitian dan diaplikasikan untuk kepentingan pelestarian kawasan pusaka.Kata kunci. Place attachment, place dependence, place identity, pusaka, sense of place.
Towards City Resilience: The Influence of Socio-cultural and Economic Features of Housing on Population Growth in Public Residential Estates Enobong Equere; Eziyi Ibem; Oluwole Alagbe
Journal of Regional and City Planning Vol. 31 No. 2 (2020)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2020.31.2.4

Abstract

Although there is increasing knowledge about the role housing plays in promoting resilience in cities, studies on the socio-cultural and economic features of housing that enhance the capacity of public housing schemes to absorb the impacts of rapid population growth in cities of developing countries are limited. This article, therefore, explored the features of selected public residential estates in Abuja, Nigeria with the aim of revealing the socio-cultural and economic features of housing responsible for attracting and sustaining increasing numbers of residents in public housing environments. A questionnaire survey was conducted among 345 residents in seven selected public housing schemes in the study area. In total, 13 variables were investigated and the data were analyzed using categorical regression analysis at 95% confidence level (i.e. p ≤ 0.05). With R2 = 0.716, the regression model revealed that the availability of economic activities, mixture of ethnic groups and quality of services made the most significant contributions to explaining the increasing number of residents in the public housing estates sampled. The findings are vital to inform housing designers and developers about the need to give adequate consideration to these features of housing in order to improve the capacity of such schemes to absorb the impacts of rapid population growth and thus contribute to enhancing city resilience in the face of growing negative impacts of rapid urbanization in developing countries. Abstrak. Meskipun ada peningkatan pengetahuan tentang peran perumahan dalam mempromosikan ketangguhan kota-kota, studi tentang dimensi sosial-budaya dan ekonomi perumahan yang meningkatkan kapasitas skema perumahan rakyat untuk menyerap dampak dari pertumbuhan penduduk yang cepat di kota-kota di negara-negara berkembang masih terbatas. Oleh sebab itu, artikel ini mengeksplorasi fitur perumahan rakyat terpilih di Abuja, Nigeria dengan tujuan untuk mengungkapkan fitur sosial-budaya dan ekonomi perumahan yang bertugas untuk menarik dan mempertahankan peningkatan jumlah penduduk di lingkungan perumahan rakyat. Studi ini didasarkan pada survei kuesioner terhadap 345 penduduk di tujuh skema perumahan rakyat terpilih di wilayah studi. Secara keseluruhan, 13 variabel diselidiki dan data dianalisis menggunakan analisis Regresi Kategorikal pada tingkat kepercayaan 95% (P ≤ 0,05). Dengan R2 = 0,716, model regresi mengungkapkan bahwa ketersediaan kegiatan ekonomi, campuran kelompok etnis dan kualitas layanan memberikan kontribusi paling signifikan dalam menjelaskan peningkatan jumlah penduduk di perumahan-perumahan yang dijadikan sampel. Temuan ini sangat penting dalam memberi informasi kepada perancang dan pengembang perumahan tentang perlunya memberikan pertimbangan yang memadai terhadap fitur-fitur perumahan ini untuk meningkatkan kapasitas skema tersebut dalam menyerap dampak pertumbuhan penduduk yang pesat, dan, dengan demikian, berkontribusi untuk meningkatkan ketangguhan kota dalam menghadapi dampak negatif yang berkembang dari urbanisasi yang cepat di negara-negara berkembang.Kata kunci. Perumahan, pertumbuhan penduduk, perumahan rakyat, urbanisasi, kota tangguh.

Page 95 of 102 | Total Record : 1011

 93   94   95   96   97 

Filter by Year

1990 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 36 No. 1 (2025) Vol. 35 No. 2 (2024) Vol. 35 No. 1 (2024) Vol. 34 No. 3 (2023) Vol. 34 No. 2 (2023) Vol. 34 No. 1 (2023) Vol. 33 No. 3 (2022) Vol. 33 No. 2 (2022) Vol. 33 No. 1 (2022) Vol. 32 No. 3 (2021) Vol. 32 No. 2 (2021) Vol. 32 No. 1 (2021) Vol. 31 No. 3 (2020) Vol. 31 No. 2 (2020) Vol. 31 No. 1 (2020) Vol 31, No 1 (2020) Vol. 30 No. 3 (2019) Vol 30, No 3 (2019) Vol. 30 No. 2 (2019) Vol 30, No 2 (2019) Vol 30, No 1 (2019) Vol. 30 No. 1 (2019) Vol 29, No 3 (2018) Vol. 29 No. 3 (2018) Vol 29, No 2 (2018) Vol. 29 No. 2 (2018) Vol 29, No 1 (2018) Vol. 29 No. 1 (2018) Vol 28, No 3 (2017) Vol. 28 No. 3 (2017) Vol 28, No 2 (2017) Vol. 28 No. 2 (2017) Vol 28, No 1 (2017) Vol. 28 No. 1 (2017) Vol 28, No 1 (2017) Vol. 27 No. 3 (2016) Vol 27, No 3 (2016) Vol. 27 No. 2 (2016) Vol 27, No 2 (2016) Vol. 27 No. 1 (2016) Vol 27, No 1 (2016) Vol. 26 No. 3 (2015) Vol 26, No 3 (2015) Vol 26, No 2 (2015) Vol. 26 No. 2 (2015) Vol 26, No 1 (2015) Vol. 26 No. 1 (2015) Vol 25, No 3 (2014) Vol. 25 No. 3 (2014) Vol 25, No 2 (2014) Vol. 25 No. 2 (2014) Vol. 25 No. 1 (2014) Vol 25, No 1 (2014) Vol. 24 No. 3 (2013) Vol 24, No 3 (2013) Vol 24, No 2 (2013) Vol 24, No 2 (2013) Vol. 24 No. 2 (2013) Vol. 24 No. 1 (2013) Vol 24, No 1 (2013) Vol 23, No 3 (2012) Vol. 23 No. 3 (2012) Vol 23, No 3 (2012) Vol 23, No 2 (2012) Vol. 23 No. 2 (2012) Vol 23, No 1 (2012) Vol. 23 No. 1 (2012) Vol. 22 No. 3 (2011) Vol 22, No 3 (2011) Vol. 22 No. 2 (2011) Vol 22, No 2 (2011) Vol 22, No 2 (2011) Vol. 22 No. 1 (2011) Vol 22, No 1 (2011) Vol. 21 No. 3 (2010) Vol 21, No 3 (2010) Vol. 21 No. 2 (2010) Vol 21, No 2 (2010) Vol 21, No 1 (2010) Vol. 21 No. 1 (2010) Vol 20, No 3 (2009) Vol 20, No 3 (2009) Vol. 20 No. 3 (2009) Vol 20, No 2 (2009) Vol. 20 No. 2 (2009) Vol. 20 No. 1 (2009) Vol 20, No 1 (2009) Vol 19, No 3 (2008) Vol. 19 No. 3 (2008) Vol. 19 No. 2 (2008) Vol 19, No 2 (2008) Vol. 19 No. 1 (2008) Vol 19, No 1 (2008) Vol 18, No 3 (2007) Vol. 18 No. 3 (2007) Vol. 18 No. 2 (2007) Vol 18, No 2 (2007) Vol 18, No 1 (2007) Vol. 18 No. 1 (2007) Vol 17, No 3 (2006) Vol. 17 No. 3 (2006) Vol 17, No 2 (2006) Vol. 17 No. 2 (2006) Vol. 17 No. 1 (2006) Vol 17, No 1 (2006) Vol. 16 No. 3 (2005) Vol 16, No 3 (2005) Vol 16, No 2 (2005) Vol. 16 No. 2 (2005) Vol. 16 No. 1 (2005) Vol 16, No 1 (2005) Vol. 15 No. 3 (2004) Vol 15, No 3 (2004) Vol. 15 No. 2 (2004) Vol 15, No 2 (2004) Vol. 15 No. 1 (2004) Vol 15, No 1 (2004) Vol. 14 No. 3 (2003) Vol 14, No 3 (2003) Vol 14, No 2 (2003) Vol. 14 No. 2 (2003) Vol 12, No 4 (2001) Vol. 12 No. 4 (2001) Vol 12, No 3 (2001) Vol. 12 No. 3 (2001) Vol. 12 No. 1 (2001) Vol 12, No 1 (2001) Vol. 11 No. 3 (2000) Vol 11, No 3 (2000) Vol 11, No 2 (2000) Vol. 11 No. 2 (2000) Vol 10, No 3 (1999) Vol. 10 No. 3 (1999) Vol. 10 No. 1 (1999) Vol 10, No 1 (1999) Vol. 9 No. 2 (1998) Vol 9, No 2 (1998) Vol 8, No 3 (1997) Vol. 8 No. 3 (1997) Vol. 8 No. 1 (1997) Vol 8, No 1 (1997) Vol 7, No 22 (1996) Vol. 7 No. 22 (1996) Vol. 7 No. 21 (1996) Vol 7, No 21 (1996) Vol. 7 No. 20 (1996) Vol 7, No 20 (1996) Vol 6, No 19 (1995) Vol. 6 No. 19 (1995) Vol 6, No 18 (1995) Vol. 6 No. 18 (1995) Vol. 6 No. 17 (1995) Vol 6, No 17 (1995) Vol 5, No 16 (1994) Vol 5, No 16a (1994): Edisi Khusus Vol 5, No 16 (1994) Vol. 5 No. 16a (1994): Edisi Khusus Vol. 5 No. 16 (1994) Vol 5, No 11 (1994) Vol. 5 No. 11 (1994) Vol 4, No 9c (1993): Edisi Khusus Oktober Vol. 4 No. 9c (1993): Edisi Khusus Oktober Vol. 4 No. 9a (1993): Edisi Khusus Februari Vol 4, No 9 (1993) Vol. 4 No. 9 (1993) Vol 4, No 9b (1993): Edisi Khusus Juli Vol 4, No 9a (1993): Edisi Khusus Februari Vol. 4 No. 9b (1993): Edisi Khusus Juli Vol. 4 No. 8 (1993) Vol 4, No 8 (1993) Vol 4, No 8 (1993) Vol 4, No 7 (1993) Vol. 4 No. 7 (1993) Vol. 3 No. 4a (1992): Edisi Khusus Juli Vol 3, No 4a (1992): Edisi Khusus Juli Vol 3, No 4 (1992) Vol. 3 No. 4 (1992) Vol 3, No 3 (1992) Vol. 3 No. 3 (1992) Vol 2, No 1 (1991) Vol 2, No 1 (1991) Vol. 2 No. 1 (1991) Vol. 1 No. 1 (1990): Perkenalan Vol 1, No 1 (1990): Perkenalan More Issue