Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)
JISIP Journal of Social and Political Science is published three times a year (April, August and December). Article published in JISIP is an article based on the results of research (priority), and articles on scientific reviews of contemporary phenomena in the field of Social and Political Science, Communication and Public Administration. In receiving articles that will be reviewed by internal, external editors and reviewers. Each article entered in the JISIP journal will be sent to the editors section through the Initial Review process. After that, the articles will be sent to peer reviewers to get the Double-Blind Peer Review Process. JISIP will be published papers chosen under the a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Articles
18 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 1 (2015)"
:
18 Documents
clear
<![CDATA[FUNGSI KEPEMIMPINAN UNTUK MENGURANGI SIKAP AROGANSI PEGAWAI ]]>
<![CDATA[P F Lano]]>
<![CDATA[ JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tribhuwana Tunggadewi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.245 KB)
|
DOI: 10.33366/jisip.v4i1.89
<![CDATA[Sikap dan fungsi pimpinan sangat penting dalam mewujudkan kinerja yang mudah dimengerti oleh pegawainya serta berjalan sesuai yang dinginkan pimpinan. Fungsi kepemimpinan dalam suatu organisasi sangat berdampak pada kinerja pegawai sehingga pegawai salah menafsirkan dapat menyebabkan pegawai menjadi arogan dalam bekerja, oleh karena itu hal ini peneliti tertarik untuk meneliti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penentuan responden menggunakan purposive sampling, adapun sumber data dalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian meliputi peneliti, pedoman wawancara dan catatan lapangan. Metode analisa data sesuai teori Miles & Huberman meliputi reduksi data, display data, dan penegasan kesimpulan. Hasil penelitian kepemimpinan bersikap tegas dalam mengurangi sikap arogansi pegawai berdasarkan fungsi kepemimpinan yang terdiri dari fungsi instruktif, konsultatif, partisipasi, delegasi, dan pengendalian menunjukkan sudah sesuai dengan baik serta sikap ketegasan pimpinan dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan tugas pokok dan fungsi pegawai dengan metode sosialisasi setiap satu bulan. Adapun faktor pendukung, seperti: motivasi kerja, pendidikan serta pengalaman kerja dari setiap pegawai, faktor penghambat sendiri terdiri dari fasilitas atau sarana dan prasarana penunjang kenyamanan di tempat pemberi layanan. Adapun dampak dari itu semua berdampak pada sikap, kedisiplinan kerja dan fungsi pegawai berjalan dengan baik. Kata Kunci: Fungsi Kepemimpinan, Sikap Arogansi, Pegawai Pemerintah.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF KEPEMIMPINAN LURAH TERHADAP KINERJA PEGAWAI ]]>
<![CDATA[Stepanus Budi]]>
<![CDATA[ JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tribhuwana Tunggadewi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (232.917 KB)
|
DOI: 10.33366/jisip.v4i1.80
<![CDATA[Seseorang pimpinan mempunyai sudut pandang tersendiri untuk menjalankan aktivitas sehari hari oleh sebab itu pentingnya meningkatkan kinerja pegawai yaitu mampu mewujudkan keberhasilan organisasi, adapun yang terjadi saat ini seperti, ketimpangan antara kepemimpinan dan kinerja pegawai. sehingga perspektif kepemimpinan diharapkan menjadi solusi, atas kinerja pegawai. Penelitian yang dilakukan dengan jenis, kualitatif teknik sampling menggunakan Snow ball. Sumber data primer dan data sekunder. teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dan dokumentasi, metode analisa data menggunakan model Miles and Huberman. Hasil penelitian ini adalah kepemimpinan memiliki perspektif yang kuat terhadap kinerja pegawai, hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor pendukung, antara lain: harus menjalani hubungan yang harmonis antara pimpinan dan bawahan, kedisiplinan pegawai dalam berkerja dan kejelasan tugas pokok dan pungsi. Namun masih dijumpai penghambatnya, antara lain: meliputi uang transport untuk melaksanakan tugas, dan terkendala pada halangan keluarga, Berdampak pada motivasi kerja pegawai dan peningkatan kinerja pegawai. Kata Kunci: Kepemimpinan, Kinerja Pegawai]]>
<![CDATA[MANAJEMEN ANGGARAN PEMERINTAH BERBASIS KINERJA DI DINAS KESEHATAN DISTRIK DILI-TIMOR LESTE ]]>
<![CDATA[Horacio Fernandes Ribeiro]]>;
<![CDATA[Sumartono .]]>;
<![CDATA[Ratih Nurpratiwi]]>
<![CDATA[ JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tribhuwana Tunggadewi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (399.089 KB)
|
DOI: 10.33366/jisip.v4i1.94
<![CDATA[Manajemen anggaran pemerintah merupakan suatu kegiatan birokrasi pemerintah yang terdiri dari perencanaan, penggunaan/penyerapan dan pelaporan anggaran, dimana anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah Pusat (Timor leste) ke Servico Distrital de Saude Dili berbasis pada kinerja program yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pengelolaan dan penyerapan Pagu anggaran Pemerintah “Good and Service” dan mendeskripsikan, Menganalisis faktor penghambat dan faktor pendorong dalam mengelola dan menyerap anggaran pemerintah yang dialokasikan berbasis kinerja, di Servico Distrital de Saude (SDS) Dili, Timor Leste. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskritif dengan mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh, Obyek penelitian di Servico Distrital de Saude Dili (Dinas Kesehatan Distrik Dili-Timor Leste), hasil penelitian menunjukkan bahwa pagu anggaran Good and Service yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ke Servico Distrital de Saude Dili tahun anggaran 2013 sebesar $ 307,000.00, proses penyerapan anggaran tersebut melalui Penyerapan secara Sentralisasi yang dilakukan oleh Dirasaun Nasional Financas Ministerio da Saude dan penyerapan secara Desentralisasi dimana anggaran di transfer lansung ke SDS Dili selaku pemilik anggaran. Dari laporan yang disampaikan oleh tiap-tiap unit pelayanan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat terserap mencapai 100 persen, sementara anggaran yang penyerapannya secara sentralisasi tidak dapat terserap habis, sehingga pada akhir tahun anggaran 2013 terjadi Carryover anggaran sebesar $ 49,000.000 atau sekitar 15,9 persen dan harus dikembalikan ke Kas Negara. Kata Kunci: Manajemen, anggaran Pemerintah, kinerja program.]]>
<![CDATA[MANAJEMEN STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DENGAN PENDEKATAN BLUE OCEAN STRATEGY ]]>
<![CDATA[Vianda Kushardianti Muzha]]>
<![CDATA[ JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tribhuwana Tunggadewi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.999 KB)
|
DOI: 10.33366/jisip.v4i1.85
<![CDATA[Persaingan industri pariwisata di Indonesia saat ini sangatlah ketat, setiap daerah berlomba untuk menonjolkan keunikannya tersendiri. Dengan adanya persaingan yang sangat ketat tersebut, Kota Batu berusaha keluar dari persaingan (red ocean) dengan menciptkan inovasi baru melalui konsep Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy adalah istilah dalam ilmu manajemen strategi yang merujuk pada siasat untuk menciptakan pasar baru yang belum dipenuhi persaingan yang ketat. Blue Ocean Strategy pada dasarnya adalah suatu siasat untuk menaklukan pesaing melalui tawaran fitur produk yang inovatif, yang selama ini justru luput dari perhatian para pesaing. Penelitian ini menggunakan metedologi kualitatif yang menggunakan hasil pengamatan, wawancara dan penelahaan dokumen. Sedangkan jenis penelitian dikategorikan penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif ini untuk memudahkan penggalian secara mendalam mengenai manajemen strategi dalam pengembangan pariwisata dengan pendekatan Blue Ocean Strategy pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembangan pariwisata dengan pendekatan Blue Ocean Strategy belum diterapkan secara formal dan resmi, namun unsur-unsur yang ada dalam pendekatan Blue Ocean Strategy telah diadopsi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam mengembangkan kepariwisataan dengan menggunakan inovasi nilai. Kata kunci: Manajemen Strategi, Blue Ocean Strategy, Pariwisata]]>
<![CDATA[REWARD POWER KEPEMIMPINAN SITUASIONAL DAN EXTRA ROLE BEHAVIOR TERHADAP KINERJA PEGAWAI ]]>
<![CDATA[M Bahrul Ulum]]>
<![CDATA[ JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tribhuwana Tunggadewi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (169.376 KB)
|
DOI: 10.33366/jisip.v4i1.90
<![CDATA[Reward atau penghargaan pemimpin dan Extra Role Behavior yang didalamnya terdapat perilaku kewargaan organisasional di lingkungan kerja merupakan salah satu penunjang dalam meningkatkan kinerja pegawai. Untuk itu pentingnya pemimpin dalam disituasi dan kondisi apapun untuk memberikan penghargaan kepada bawahannya dan berusaha membentuk suasana dan budaya perilaku kewargaan dalam organisasi untuk menunjang peningkatan kinerja yang lebih baik. Jenis penelitian ini dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, dengan langkah-langkah pengumpulan data dengan observasi, check list atau pertanyaan tertutup, data diambil dengan penelitian populasi yaitu seluruh pegawai, analisis data dengan uji validitas, reliabilitas, regresi linear berganda, korelasi, uji t, uji f dan koefisien determinasi. Reward Power Kepemimpinan Situasional mempunyai tingkat kecenderungan sebesar 59% baik, Extra Role Behavior mempunyai tingkat kecenderungan sebesar 73% baik, Kinerja Pegawai mempunyai tingkat kecenderungan sebesar 77% baik, Reward Power Kepemimpinan Situasional mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pegawai sebesar 39,7%, Extra Role Behavior mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pegawai sebesar 24,7%, Reward Power Kepemimpinan Situasional dan Extra Role Behavior berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai sebesar 70,8%. Kata kunci: Reward Power, Extra Role Behavior]]>
<![CDATA[REFORMASI BIROKRASI BIDANG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA DI KEMETRIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA ]]>
<![CDATA[Sandy Ardiyansyah Putra]]>
<![CDATA[ JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tribhuwana Tunggadewi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (276.031 KB)
|
DOI: 10.33366/jisip.v4i1.81
<![CDATA[Organisasi dan tata laksana merupakan alat untuk mencapai visi dan misi organisasi, pada tahun 2010 Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 telah menetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025, salah satu agenda area perubahan yang dilakukan adalah dibidang Organisasi dan tatalaksana. Studi ini menemukan sampai dengan awal tahun 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan belum mencapai target dari area perubahan yang dicanangkan. Khususnya pada area perubahan organisasi dan tata laksana. pada tahun 2014 didapatkan nilai 2,82 dari maksimal 6,00 untuk program penataan dan penguatan organisasi dan nilai 3,63 dari maksimal 5,00 untuk program penataan tata laksana. Penelitian ini mengunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan reformasi birokrasi bidang organisasi dan tata laksana di Kementerian Kelautan dan Perikanan menghadapi beberapa masalah, diantaranya tugas pokok dan fungsi mengalami tumpang tindih baik internal maupun eksternal organisasi, dan terdapat perbedaan kepentingan antar aktor implementasi dan sumber daya anggaran yang tidak mencukupi selama pelaksanaan program. maka diperlukan beberapa langkah untuk percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain: 1). penyusunan design struktur dengan mengacu pada kajian akademis dan praktis salah satunya dengan mengunakan instrumen Analisa Beban Kerja 2). Menerapkan prinsip Good Governance pada penataan tata laksana dan 3) Melakukan Quick Wins terhadap SOP yang bersifat pelayanan publik Kata kunci: Reformasi Birokrasi, Organisasi, Tatalaksana]]>
<![CDATA[NILAI BUDAYA DAYAK PADA DESAIN PRODUK FLEKSIBEL MERCHANDISE ]]>
<![CDATA[Silvian Jati Putra]]>;
<![CDATA[Akhirul Aminulloh]]>;
<![CDATA[Sulih Indra Dewi]]>
<![CDATA[ JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tribhuwana Tunggadewi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (611.295 KB)
|
DOI: 10.33366/jisip.v4i1.95
<![CDATA[Budaya merupakan hasil dari sebuah peradaban yang turun temurun dan menjadi identitas suatu golongan, pada era modern, budaya juga dapat menjadi sebuah produk melalui bentuk kesenian. Desain dari produk “Fleksibel” Merchandise merupakan bentuk kesenian visual dalam wujud produk kaos yang memiliki tema kebudayaan Dayak dan unsur musik death metal pada desainnya. Penelitian ini menggunakan analisis semiotika Roland Barthes untuk mengungkap makna denotatif dan konotatif yang berkaitan dengan mitos dari tanda – tanda dalam bentuk visual pada desain. Didalam desain produknya, “Fleksibel” merchandise menggunakan unsur - unsur death metal seperti kematian, kesadisan. dan unsur kepercayaan melalui beberapa tradisi, dan mitologi pada masyarakat Dayak. Penelitian ini mengungkap bagaimana “Fleksibel” merchandise mempresentasikan budaya Dayak didalam desainya. Serta bagaimana desain tersebut dapat merepresentasikan komunitas death metal di Kalimantan Barat. Kata kunci : Budaya Dayak, Desain, Semiotika, Fleksibel Merchandise]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOTA BAUBAU ]]>
<![CDATA[La Ode Agus Said]]>;
<![CDATA[Mardiyono .]]>;
<![CDATA[Irwan Noor]]>
<![CDATA[ JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tribhuwana Tunggadewi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (144.475 KB)
|
DOI: 10.33366/jisip.v4i1.86
<![CDATA[Dalam kebijakan pengelolaan persampahan Kota Baubau terjabarkan dalam sebuah program yang dijalankan oleh Dinas Kebersihan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Kota Baubau ialah suatu program untuk meningkatkan kebersihan kota dari sampah, baik pada lokasi pemukiman, lokasi perkantoran maupun ruang publik. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan mendiskripsikan, dan menganalisis implementasi program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan menggunakan model implementasi Edward III. Temuan Penelitian menunjukan bahwa, pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dalam hal komunikasi yang dijalankan internal Dinas Kebersihan bagi pelaksanaan program belum berjalan optimal. Ketersediaan sumber daya memberikan pengaruh besar terhadap tercapainya ataupun tidaknya suatu kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Baubau. Komitmen dari para pelaksana program terlihat memiliki rasa keleluasaan yang besar untuk mewujudkan dan mensukseskan program. Serta pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan belum memiliki kejelasan standart yakni dengan penentuan standar opersional prosedur dalam mejalankan program. Kata Kunci : Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Persampahan]]>
<![CDATA[FUNGSI KEPEMIMPINAN LURAH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ]]>
<![CDATA[Paternus Robert Sabirin]]>
<![CDATA[ JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tribhuwana Tunggadewi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (37.602 KB)
|
DOI: 10.33366/jisip.v4i1.91
<![CDATA[Seorang pimpinan merupakan faktor penyebab adanya perkembangan dalam kelurahan. Wali Kota Malang menyampaikan bahwa pada tahun terakhir ini memang banyak usulan dari masyarakat agar kawasan timur dan pinggiran Kota Malang harus menjadi perhatian pemkot, sebab tanpa adanya infrastruktur yang memadai wilayah tersebut akan sulit untuk berkembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi dan hambatan-hambatan kepemimpinan lurah dalam menunjang pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Tulusrejo Kota Malang. Dalam penelitian ini menggunakan teori Adair yaitu, perencanaan, pemrakarsaan, pengendalian, pendukung, penginformasian dan pengevaluasian sebagai pisau analisis. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif, jenis data yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrument penelitian yaitu peneliti sendiri, panduan wawancara, dan catatan lapangan, Sampel penelitian mengunakan purposive sampling, dan informan yaitu Lurah Tulusrejo dan kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan . Teknik keabsahan data yaitu triangulasi. Analisis data dengan penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa fungsi kepemimpinan lurah dalam menunjang pembangunan infrastruktur yaitu sangat berfungsi, dimana pembangunan infrastruktur di kelurahan Tulusrejo Kota Malang dinyatakan sudah memadai sesuai kebutuhan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat pembangunan infrastruktur di kelurahan Tulusrejo Kota Malang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga infrastruktur yang sudah ada. Kata kunci: Kepemimpinan, Pembangunan, Infrastruktur]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA DESA MELALUI BKAD ]]>
<![CDATA[Sri Handayani]]>;
<![CDATA[Agus Suryono]]>;
<![CDATA[M. Saleh Soeaidy]]>
<![CDATA[ JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tribhuwana Tunggadewi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.819 KB)
|
DOI: 10.33366/jisip.v4i1.82
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Kerjasama Desa melalui BKAD. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) adalah bentuk program yang memusatkan wilayah kerjanya untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah perdesaan. Pemberdayaan dilaksanakan dengan mengorganisir masyarakat. Tujuannya adalah agar ada ruang pembelajaran untuk masyarakat sekaligus adanya jaminan akan keberlanjutan serta pelestarian yang telah dihasilkan program yaitu yang berupa bangunan fisik sarana prasarana, Simpan Pinjam Khusus Kelompok Perempuan (SPP), dan kelembagaan. Pada implementasi PNPM MPd, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) adalah lembaga yang memayungi Badan Pengawas UPK (BP UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Selanjutnya BKAD diperkuat dengan dukungan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri 38 Tahun 2008 Tentang Kerjasama Desa yang mengamanahkan agar desa membentuk Badan Kerjasama Desa (BKD). Sehingga dua jenis kerjasama yang dapat dilakukan oleh desa adalah kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ke tiga. Kata Kunci: kerjasama desa, pemberdayaan, BKAD, pembangunan desa]]>
