cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL ILMIAH SOCIETY
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23374004     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 1, No 3 (2018)" : 9 Documents clear
Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Absolut di Kecamatan Kawangkoan Barat Pioh, Eklesia; Kalangi, Johny; Waleleng, Grace
JURNAL ILMIAH SOCIETY Vol 1, No 3 (2018)
Publisher : JURNAL ILMIAH SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan absolut di Kecamatan Kawangkoan Barat. Juga menganalisis dan mendekripsikan apa yang menghambat upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Kawangkoan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dalam bentuk bahasa dan kata-kata. Hasil penelitian menunjukan Kartu Indonesia Sehat dapat membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis tanpa dipungut biaya, pemberian modal usaha berupaya Kredit Usaha Rakyat sangat membantu dalam menambah modal usaha dan meningkatkan pendapatan, pemeberian bantuan pendidikan berupa beasiswa sangat bermanfaat karena membantu masyarakat miskin dalam mengurangi beban pengeluaran keluarga dan memperoleh pendidikan yang layak, raskin tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat miskin karena jumlah yang mereka dapatkan hanya sedikit dan kualitas beras yang didapat kurang baik. Kesimpulan bahwa implementasi penanggulangan kemiskinan yang berhasil adalah pemberian Kartu Indonesia Sehat, pemberian bantuan beasiswa, dan pemberian bantuan modal usaha berupa Kredit Usaha Rakyat. Saran implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan absolut di Kecamatan Kawangkoan Barat sebaiknya diganti dengan program lain yang lebih bermanfaat agar masyarakat miskin hidup mandiri dan keluar dari kemiskinan dan menggapai hidup sejahtera.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penanggulangan Kemiskinan,Bantuan
Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Pada Pengadilan Agama Manado Djunaidi, Silvana; Mingkid, Elvie; Kawung, Evelin
JURNAL ILMIAH SOCIETY Vol 1, No 3 (2018)
Publisher : JURNAL ILMIAH SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Manado Religious Court is a court of first instance within thejudiciary of the Supreme Court ensuring the level of service quality provided tothe public through the implementation of an international standard quality systemthat is ISO 9001: 2015. but in fact the implementation process of this policy hasnot been applied maximally based on the results of Internal audit and externalaudit. This study aims to analyze the causes of policy of ISO 9001: 2015 inManado Religious Court is still constrained on its implementation.Keywords :Implementation, Internal Audit, ISO 9001:2015
Implementasi Program Beras Sejahtera “Rastra” Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa Rawis, Prisylia; Tampi, Johny; Kalangi, Johnny
JURNAL ILMIAH SOCIETY Vol 1, No 3 (2018)
Publisher : JURNAL ILMIAH SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendahtelah dilaksanakan Pemerintah Indonesia sejak tahun 1998, program ini awalnyadisebut dengan Operasi Pasar Khusus (OPK) yang dilaksanakan sebagai programdarurat untuk merespon krisis ekonomi pada saat itu. Program perlindungan sosialtujuannya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatanrendah dalam pemenuhan hak dasar berupa kebutuhan pagan pokok dan dikenaldengan sebutan Rastra.Program Rastra merupakan program nasional dengan tujuan membantumasyarakat berpendapatan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok yaitukebutuhan pangan untuk kehudpan sehari-hari. Namun setiap daerah dalamimplementasi program rastra ini tidak luput dari penyimpangan-penyimpanganbegitu juga di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Permasalahanpokok dalam penelitian ini adalah apakah Implementasi Program Rastra diKecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa sudah dilakukan sesuaidengan prosedur yang tertuang dalam Pedoman Umum Subsidi Beras Sejahtera“Rastra” Tahun 2017. Penelitian ini berupaya menjelaskan Implementasi ProgramBeras Sejahtera di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Melaluipenelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif sehingga memperoleh datamelalui observasi dan wawancara mendalam kepada sejumlah informan. Untukmemandu penelitian digunakan teori implementasi Charles Jones yaitu bahwaimplementasi program didasarkan pada organisasi, intepretasi, dan aplikasi.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi program sejahtera “Rastra”di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa dilihat dari aspekpengorganisasian, intepretasi dan aplikasi belum efektif dalam mendorongpelaksanaan beras sejahtera. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkankemampuan implementor dalam menata organisasi, dan mengintepretasikantujuan kebijakan mendorong efektifitas penyaluran beras sejahtera.Kata kunci: Implementasi Program, Beras Sejahtera, Kawangkoan Barat.
Analisis Konflik Antar Pendukung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Wilayah Bolaang Mongondow Tahun 2017 Supriatna, Yana; Liando, Ferry Daud; Pati, Agustinus Bonifacius
JURNAL ILMIAH SOCIETY Vol 1, No 3 (2018)
Publisher : JURNAL ILMIAH SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Conflict is one of the essence of human life and development which has various characteristic. Human beings have different sex, social and economic strata, and law, nation, tribe, religion, belief, political flow, and culture and purpose of life. Along with the rapid technological developments of the above differences of conflict can no longer be avoided and will always occur, the conflict of interest that gave rise to new patterns of social life in the midst of individual communities and groups, this resulted in an disharmony, the event will allow the individual to use responsive or reaction patterns that are unconventional or deviate from the general patterns. The research informant is chosen by purposive sampling. as a source of data or informants who meet the criteria, used as sources of data / informant research, which includes several informants in this study that amounted to 12 people, namely 2 people village government (village head, pantarlih), 2 people from Police Region Bolaaang mongondow (Kabag Ops Polres, Kasi ops Brimob), 2 youth leaders / community, 1 person from elements Commissioner KPU Bolaaang mongondow and 1 person from panwaslu and 4 people from society representing each village in Bolaang Mongondow region. This research data is obtained through in-depth interview with informant, and supported by direct observation and documentation data. The observation is done by going directly to the place where the informant is located, with the intention that the researcher can better understand the answers given by the informant. The data collected in this observation concerns the issue of conflict in the election of regional heads in mongondow ball area in 2017. In-depth interview is intended to obtain information for research interests by way of dialogue between researchers who posed as interviewers with informants or who served as an informer. Documentation data collected relates to conflict analysis among supporters in the election of regional heads in the mongondow ball area in 2017 whether those are government regulations, managerial membership, work program and infrastructure support and other data deemed relevant in supporting data analysis. Thus the data management and data analysis related to the research can know and analyze the conflicts that occur in the election of regional heads in the ballang mangondow.Untuk region of research will be focused in the area of ballang mangondow related to the conflict in the election of regional head.Keywords : Conflict in the Election, Region Head
Implementasi Kebijakan Tunjangan Daerah Khusus Guru di Kecamatan Kepulauan Marore Malangkase, Devi; Kalangi, Johny; Tulusan, Femmy
JURNAL ILMIAH SOCIETY Vol 1, No 3 (2018)
Publisher : JURNAL ILMIAH SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab implementasi kebijakan tunjangan daerah khusus di Kecamatan Kepulauan Marore belum berjalan dengan baik dan apa saja solusi yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengatasi masalah yang terjadi. Kecamatan Kepulauan Marore merupakan Kawasan perbatasan Negara Indonesia dengan Negara Philipina.Ini menjadikan guru-guru yang ada di Kecamatan Kepulauan Marore berhak untuk menerima Tunjangan Daerah Khusus. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan menetapkan fokus penelitian yaitu pada komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan dengan cara wawancara kepada delapan informan, observasi, dan menggunakan dokumen terkait. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) komunikasi antara implementor kebijakan dan sasaran dari kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik.(2) Sumberdaya berupa sumberdaya manusia, sarana prasarana, fasilitas pendukung, dan dana masih sangat kurang, baik kualitas maupun kuantitas. (3) Disposisi berjalan dengan baik anatara pimpinan dan staf pelaksana kebijakan yang dilihat dari berhasilnya mekanisme kerja baru yang dibuat pimpinan dalam rangka proses verifikasi data. (4) Struktur birokrasi dalam penetapan penerima tunjangan daerah khusus harus melalui banyak tahapan dan sudah tidak memakai SK Bupati yang mengakibatkan kesalahan data dalam wilayah Kecamatan Kepulauan Marore. Kesimpulan penelitian ini yaitu implementasi Kebijakan Tunjangan Daerah Khusus di Kecamatan Kepulauan Marore belum maksimal dalam upaya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan bagi guru yang bertugas pada satuan pendidikan yang berlokasi di Kecamatan pada daerah khusus. Saran yang dikemukakan dari hasil penelitian ini adalah (1) dilakukannya sosialisasi terkait tunjangan daerah khusus.(2) Memanfaatkan sosial media dan aplikasi pesan sebagai alat penyampaian informasi. (3) Melakukan perbaikan mekanisme kerja yang bisa diterapkan untuk setiap wilayah. Dan (4) mengkonfirmasi secara langsung kepada Badan Statistik dan Kementerian terkait,perihal posisi Kampung Kawio yang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kepulauan Marore.Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Tunjangan Daerah Khusus
Perilaku Komisioner KPU Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Tual Wally, Soegen; Rumapea, Patar; Sumakul, Tommy
JURNAL ILMIAH SOCIETY Vol 1, No 3 (2018)
Publisher : JURNAL ILMIAH SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Penyelenggara Pemilu DPR, DPD dan DPRD tidak lepas dari berbagai permasalahan hukum baik yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran kode etik Penyelenggra Pemilu, sengketa Pemilu, tindak pidana Pemilu, maupun perselisihan suara hasil Pemilu. Permasalahan hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu sering tidak terselesaikan secara baik karena kesalahpahamaan, perbedaan penafsiran, ketidak jelasan pengaturan, ketidak puasan, ketersinggungan, kecurigaan, tindakan yang tidak patut, curang atau tidak jujur, kesewenang-wenangan atau ketidakadilan maupun terjadinya keadaan-keadaan yang tidak terduga. Sehingga penegakan hukum Pemilu DPR, DPD dan DPRD selain tergantung peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya, sangat ditentukan oleh faktor kesiapan lembaga dan profesionalisme aparat penegak hukum serta masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Anggota Komisioner KPU Kota Tual ditemukan sejumlah kecurangan, terjadi pergeseran suara partai politik . data perolehan suara hasil pleno KPU Kota Tual juga tidak sama dengan dokumen yang dimiliki sejumlah saksi partai politik dan Bawaslu Maluku. Penyelenggara pemilu harus bersikap netral dalam hal tidak memihak kepada salah satu kelompok kepentingan. Sementara kemandirian akan terlihat oleh kemampuan dalam menghadapi kemungkinan campur tangan pihak lain maupun bentuk intervensi terutama pada saat akan melakukan dan melaksanakan serta mengambil keputusan dalam penyelenggara pemilu.Kata kunci : Perilaku Komisioner KPU dalam Pemilihan Umum Legislatif
Rekrutmen Pegawai Honor di Kabupaten Minahasa Utara Pianaria, Hendro Meifran; Kimbal, Marthen; Pioh, Novie Revlie
JURNAL ILMIAH SOCIETY Vol 1, No 3 (2018)
Publisher : JURNAL ILMIAH SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rekrutmen pegawai honor merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan adanya rekrutmen pegawai honor maka akan membantu instansi tertentu untuk mencari pegawai yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam pelaksanaan proses rekrutmen harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan aturan atau berdasarkan kebutuhan, akan tetapi seringkali dalam pelaksanaan proses rekrutmen pegawai honor tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga proses rekrutmen tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses rekrutmen pegawai honor di Kabupaten Minahasa Utara.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan cara pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Adapun pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling (sampel bertujuan). Informan yang ada berjumlah 5 orang, 2 orang sekertaris dinas atau badan, 1 orang pegawai honor yang diterima, 1 orang pegawai yang putus kontrak dan 1 calon pegawai honor yang tidak diterima pada waktu rekrutmen dilaksnakan. Data dianalisis secara kualitatif kemudian diambil kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rekrutmen pegawai honor di Kabupaten Minahasa Utara belum berjalan dengan sangat baik walaupun sudah ada beberapa proses rekrutmen yang telah dilaksanakan dengan sangat baik. Dalam proses rekrutmen pegawai honor di Kabupaten Minahasa Utara masih memiliki kekurangan, salah satunya yaitu belum adanya kepastian tentang aturan atau dasar hukum yang mengatur tentang rekrutmen pegawai honor dan juga masih ada intervensi-intervensi dari pihak-pihak tertentu pada saat proses rekrutmen dilaksanakan sehingga dalam proses rekrutmen pegawai honor benar-benar harus lebih diperhatikan dengan baik, agar apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan rekrutmen pegawai honor yaitu mencari calon pegawai yang sesuai dengan kebutuhan boleh tercapai untuk membantu jalannya proses pemerintahan yang ada.Kata Kunci: Rekrutmen , Pegawai Honor
Perilaku Menyimpang Baku Piara di Kota Manado Kalangi, Yani Semuel Zeth; Karebungu, Ferdinan Karebungu; Tasik, Femmy
JURNAL ILMIAH SOCIETY Vol 1, No 3 (2018)
Publisher : JURNAL ILMIAH SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was conducted to reveal about the causes of the community doing misbehavior of the pets, when they know that such deviant behavior is a violation of norms, rules and values. It will also examine the causes of living community members who can not carry out marriage. The purpose of this research is to describe, analyze and interpret the cause of the community members of Tongkaina Sub-District of Bunaken Sub-district of Manado City who live in pets can not carry out legitimate marriage and to describe, analyze and interpret the cause of community members of Tongkaina Urban Village Bunaken Manado City behave deviantly. Research method used in this research is research method in qualitative approach with data collecting technique that is participant observation technique, deep in interview and documentation. This research focuses on the community members who live standard in Tongkaina Village Bunaken Subdistrict Manado City which is divided into three, namely: Members of the community who live pajamas have been married, members of the community who live standard never married as well as public figures and religious leaders. The cause of living community members can not perform legitimate marriages: The reasons for the administration of the marriage requirements have not met the legal requirements of marriage, namely the lack of marriage material support in the form of important papers such as the Divorce Act. The cause of deviant behavior in the Village Tongkaina Sub District Bunaken Manado City is: because of the dysfunction in the family of family inability to carry out their duties / functions or failing functions such as husband not working, husbands love to beat / not protect wife. In addition there is a third party, namely the existence of the intervention of others. Like a parent, a pair of pets.Keywords : Participation, marriage, councelling
Implementasi Kebijakan Afirmasi Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tutu, Chitra Adelfien; Kimbal, Marthen; Rembang, Max
JURNAL ILMIAH SOCIETY Vol 1, No 3 (2018)
Publisher : JURNAL ILMIAH SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30% keterwakilan perempuan bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dijabatan-jabatan publik. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta pemilihan umum memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam pengajuan calon, yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012. Namun kebijakan ini tidak mutlak meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow. Berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2014 keterwakilan perempuan hanya mencapai 20%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa belum terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada aspek implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat terlebih kaum perempuan tidak memilih calon perempuan karena tidak mengetahui dan menyadari tentang pentingnya keterwakilan perempuan. Partai politik sebagai organisasi pelaksana belum optimal dalm melakjukat rekrutmen dan kaderisasi pada calon perempuan. partai politik kurang melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada kaum peremuan tentang keterwakilan perempuan.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Afirmasi, Keterwakilan Perempuan

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): Januari-Maret 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Jurusan Sosiologi Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 1 (2021) Vol 1, No 3 (2018) Vol 20, No 1 (2016): Volume XX Januari Februari 2016 Vol 20, No 1 (2016): Volume XX Januari Februari 2016 Vol 3, No 20 (2016) Vol 3, No 20 (2016) Vol 22, No 1 (2016) Vol 2, No 20 (2016) Vol 2, No 20 (2016) Vol 1, No 24 (2016) Vol 1, No 24 (2016) Vol 1, No 21 (2016) Vol 1, No 21 (2016) Vol 1, No 14 (2015): Volume 1 Nomor 14 Vol 1, No 14 (2015): Volume 1 Nomor 14 Vol 1, No 17 (2015) Vol 1, No 17 (2015) Vol 1, No 15 (2015) Vol 1, No 15 (2015) Vol 1, No 13 (2015) Vol 1, No 13 (2015) Vol 12, No 1 (2014): jis Vol 11, No 1 (2014) More Issue