cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL LPPM BIDANG EKOSOSBUDKUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy, Education,
Economics, Econometrics & Finance Education
Arjuna Subject : -
Articles 378 Documents
 1   2   3   4   5 
KAJIAN HISTORIS PEMUKIMAN DI SEKITAR PANTAI MANADO Mawikere, F.R.; Wowor, Meity
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui proses yang terbentuk dan perkembangan kehidupan wilayah pesisir pantai kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis, pada akhirnya hasil penelitian ini menunjukkan beberapa proses pembangunan yaitu sebagai berikut: (1) Sebelum keberadaan kolonialisme pada akhir abad ke-21, awalnya wilayah Manado hanya desa kecil bernama Wenang, yang tidak berkembang. (2) Awalnya, kota Manado dibentuk oleh keberadaan kolonialisme Spanyol dan Belanda, bahwa pada abad ke-21 dapat membangun benteng di mulut sungai Tondano. (3) Lokasi Benteng (Amsterdam) yang sudah maju, akhirnya mengundang para imigran dari dalam dan luar Minahasa; para imigran dari China dan Arab umumnya suka pekerjaan yang santai dan berdagang, dari Minahasa umumnya bertani dan mereka yang berasal dari daerah dan pulau berorientasi ke laut sebagai nelayan. (4) Mereka yang memilih tinggal di pesisir pantai, yang pada umumnya berorientasi ke laut: mencari ikan, membuat garam, menggunakan jasa transportasi laut atau hidup dengan sumber daya laut. (5) Seiring dengan perkembangan benteng Amsterdam menjadi pusat pemerintahan, perdagangan dan pelayanan publik, sehingga tinggal di pesisir pantai menjadi berkembang ke Utara dan Selatan, pada saat yang sama infrastruktur kota dibangun ke arah yang sama (Utara-Selatan). (6) Sekarang, kebijakan pemerintah kota yang masih menjaga pembangunan sektor pemerintah, jasa, dan perdagangan misalnya, secara bertahap telah mempengaruhi orientasi hidup masyarakat pesisir pantai dari laut ke darat, dari masyarakat nelayan kepada masyarakat kota yang konsumtif.Kata kunci: pesisir pantai, pemukiman, kota Manado, populasi
ANALISIS METODE PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN PADA KOPERASI “LISTRIK” PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SULUTTENGGO MENURUT PSAK NO. 27 Mawikere, Lidia
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendapatan dan beban merupakan komponen yang sangat berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan, khususnya dalam perhitungan laba rugi. Dalam koperasi laba atau rugi koperasi dapat dilihat dari perhitungan hasil usaha. Hasil dari pendapatan dikurangi beban merupakan laba atau rugi bersih. Ukuran laba yang dihasilkan menggambarkan kinerja dari suatu koperasi. Karena begitu berpengaruhnya pendapatan dan beban dalam suatu penyajian laporan keuangan, khususnya dalam laporan laba rugi, maka pengakuan dari terjadinya pendapatan dan beban pun haruslah sangat diperhatikan keakuratannya. Hal ini menentukan kebenaran dari penyajian laporan keuangan khususnya dalam laporan laba rugi dan yang akan berdampak dalam seluruh penyajian laporan keuangan suatu perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengakuan pendapatan dan beban koperasi sesuai dengan PSAK No. 27. Penelitian ini mengambil objek Koperasi “Listrik” PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo yang merupakan koperasi pegawai. Penelitian ini merupakan metode penelitian analisis deskriptif, yang menguraikan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan mencari solusi jika ditemukan suatu permasalahan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi dari koperasi itu sendiri. Hasil penelitian ini adalah Koperasi “Listrik” PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo menerapkan metode accrual basis dalam pengakuan pendapatan dan beban, di mana transaksi dicatat dan dilaporkan pada saat kejadian dan bukan pada saat kas dibayarkan (diterima).Kata kunci: metode accrual basis
IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT DI INDONESIA PAPARANG, FATMA
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam hukum jaminan dikenal dua jenis jaminan yaitu jaminan secara umum dan jaminan secara khusus, sedangkan jaminan secara khusus masih dapat dibedakan lagi menjadi jaminan kebendaan dan jaminan orang penanggungan utang. Jaminan secara umum dan penanggungan utang tidak sepenuhnya memberikan kepastian mengenai pelunasan utang, dikarenakan kreditur tidak mempunyai hak mendahulu sehingga kedudukan kreditur tetap sebagai kreditur konkuren terhadap kreditur-kreditur lainnya. Jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum yaitu pertama, jaminan dalam bentuk gadai yang diatur dalam Pasal 1150-1160 KUH Perdata. Gadai, sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam KUH Perdata, merupakan jaminan dalam bentuk kebendaan bergerak yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara penyerahan kebendaan bergerak (yang digadaikan) tersebut kedalam kekuasaan kreditur. Kedua, adalah hipotek yang diatur dalam Pasal 1162-1178 KUH Perdata. Dalam hipotek yang menjadi jaminan adalah barang tidak bergerak yang dibuat dengan akta hipotek. Ketiga adalah hak tanggungan sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 yang mengatur mengenai penjaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat dan diperuntukkan untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah yang atasnya terdapat hak-hak atas tanah yang dapat dijaminkan dengan hak tanggungan. Keempat adalah jaminan fidusia, yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Sebelum dikeluarkan UU No. 42 Tahun 1999, eksistensi fidusia sebagai pranata jaminan diakui berdasarkan yuridisprudensi.Sesuai hasil penelitian dan kajian normatif dari penulis, ternyata sistem penjaminan fidusia masih mengalami kendala seperti: (a) Permasalahan di Sekitar Dasar Kepercayaan : Penyerahan jaminan yang didasarkan pada kepercayaan tersebut disebut sebagai fiduciare eigendom overdracht, (b) Adanya kesengajaan sebagai perbuatan melawan hukum oleh satu pihak : baik pemberi dan penerima jaminan terutama itikad buruk dari penerima jaminan untuk tidak mendaftarkan, maka bagaimana kepastian hukum dalam penyelesaian perkara belum tegas diatur, (c) Terkait dengan Jaminan Perorangan : Penerima Fidusia tidak langsung memiliki objek yang menjadi jaminan fidusia yang diserahkan oleh Pemberi Fidusia, sehingga jaminan fidusia merupakan suatu teori jaminan. Bagaimana kalau satu pihak beritikad buruk, tentu harus ditegas batasan-batasan pengaturan tentang itikad buruk ada adanya kepastian hukum.Kata kunci: jaminan, kredit, fidusia
UNGKAPAN DAN PERIBAHASA BAHASA MONGONDOW Rambitan, Siska; Mandolang, Nova
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di era globalisasi sekarang ini ancaman kepunahan bahasa daerah sebagai aset budaya daerah semakin dirasakan. Beberapa alasan penyebabnya adalah orang tua tidak berkomunikasi dengan anaknya dalam bahasa daerah, anak-anak merasa ketinggalan jaman berbicara dengan bahasa daerah, pengaruh urbanisasi, dll.Mengantisipasi kepunahan bahasa daerah perlu dilakukan penelitian dan pendokumentasian. Penelitian ini mengkaji struktur, fungsi, dan nilai - nilai budaya yang terkandung dalam ungkapan dan peribahasa Bahasa Mongondow.Dalam penelitian yang telah dilakukan ini digunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang berupaya untuk memahami makna terhadap suatu benda, masyarakat, situasi atau peristiwa yang diberikan kepadanya secara nyata dan untuk analisis data digunakan analisis deskripsi kualitatif dengan menggunakan ethnographic content analysis (analisis isi etnografis). Dari data yang dikumpulkan, langkah pertama mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mendeskripsikan struktur ungkapan dan peribahasa Bahasa Mongondow. Langkah kedua mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mendeskripsikan fungsi ungkapan dan peribahasa Bahasa Mongondow. Langkah ketiga mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mendeskripsikan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam ungkapan dan peribahasa Bahasa Mongondow.Sebagai sebuah kajian budaya, diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan struktur, fungsi, dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam ungkapan dan peribahasa Bahasa Mongondow.Kata kunci: bahasa, budaya, struktur, fungsi, nilai
PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PERKOTAAN (SUATU KAJIAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA) Waha, Caecilia; Sondakh, Jemmy
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab negara terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan yang berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), dan untuk mengetahui implementasi pengaturan hukum tentang tanggung jawab negara terhadap pembangunan perumahan bagi masyarakat miskin, serta untuk mengetahui implikasi kebijakan negara terhadap pembangunan perumahan dan permukiman masyarakat miskin. Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif normatif yang ditunjang dengan penelitian hukum sosiologis sebagai pelengkap guna menggambarkan norma hukum dalam pengaturan pembangunan perumahan dan permukiman dikaitkan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia masyarakat miskin.Tanggung jawab negara di bidang pembangunan perumahan dan permukiman yang sesuai dengan konteks HAM harus terlihat dalam aspek-aspek ketersediaan, keterjangkauan dan keberlanjutan. Ketiga aspek tersebut merupakan prinsip terpenuhinya hak-hak masyarakat miskin dalam perspektif HAM. Selanjutnya, implementasi pengaturan hukum terhadap tanggung jawab negara telah diatur mulai dari Konstitusi hingga ke berbagai peraturan di bidang perumahan dan permukiman; tetapi pada tataran implementasi masih sulit terutama terkait dengan konsistensi pengaturan pemerintah untuk pemenuhan hak masyarakat miskin dalam memiliki perumahan yang layak. Pengaruh daripada implementasi karena sinkronisasi pengaturan bukan terfokus pada pemenuhan hak tetapi pada pengadaan proyek pembangunan perumahan dan permukiman untuk kepentingan bisnis semata. Implikasi kebijakan negara dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat miskin masih berbenturan dengan kendala-kendala seperti kebijakan yang berorientasi pasar, ketersediaan lahan dan belum berorientasi pada pemerataan khususnya hak masyarakat miskin untuk memperoleh rumah yang layak huni baik perumahan RS, RSS maupun RSH. Perlu dilakukan sinkronisasi pengaturan kebijakan perumahan dan permukiman dengan pemenuhan hak Ekosob melalui konvensi-konvensi HAM Ekosob yang sudah diratifikasi oleh pemerintah.Kata kunci: pemenuhan, hak masyarakat miskin
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KINERJA APARAT SIPIL NEGARA DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PROVINSI SULAWESI UTARA Kalangi, Roosje
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang terkait denganpengembangan sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara. Faktor-faktor tersebut meliputi perekrutan, pelatihan, pengembangan karir, manfaat, promosi, mutasi, pelatihan khusus struktural, dan teknis. Penilaian diberikan ke arah tercapainya suatu pemerintahan yang baik di Kabupaten Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara. 157 responden (PNS) ditentukan dengan teknik purposive random sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan: analisis deskriptif dan regresi berganda. Data primer dan sekunder dikumpulkan dan diuji. Penelitian ini  menyimpulkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah harus bertindak lebih cepat untuk lebih meningkatkan kualitas profesionalisme dalam rangka penciptaan keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan prima sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong program pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan, jelas, dan konsisten.Kata Kunci : Pengembangan Sumber Daya Manusia, Prestasi Pegawai, Good Governance
POTENSI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS BUNGA ANGGREK DI KOTA BATU JAWA TIMUR Andri, Kuntoro Boga; Tumbuan, Willem J.F. Alfa
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Agribisnis bunga anggrek tumbuh pesat beberapa tahun terakhir di sentra produksi tanaman hias Jawa Timur, yang salah satunya adalah di Kota Batu. Kawasan ini berada pada daerah pegunungan dengan ketinggian di atas 800 m dpl. Penelitian bertujuan mendapatkan informasi dan analisis mendalam mengenai aspek sosial ekonomi dan potensi agribisnis anggrek di Kota Batu, yang merupakan wilayah sentra pengembangan. Penelitian dilakukan Agustus 2011 sampai Januari 2012 dengan menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD), survey lapang, kuesioner dan pengumpulan data sekunder dari para petani, pelaku usaha, serta steakholder lainnya di lokasi studi. Hasil penelitian menggambarkan potensi ekonomi yang besar dari agribisnis bunga anggrek ini. Potensi besar tersebut, perlu diikuti perbaikan dalam sistem budidaya, manajemen kelembagaan, pemasaran dan pengelolaan bisnis secara umum. Sejauh ini pemasaran bunga anggrek dari hasil produksi masih mengandalkan pasar lokal. Secara teknis, lokasi sentra Kota Batu cocok untuk pengembangan budidaya anggrek karena agroekologi yang sesuai. Dari aspek ekonomi dan sosial, pengembangan agribisnis bunga ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah, karena banyak membuka kesempatan kerja dan berusaha. Penelitian ini menunjukkan secara finansial usaha tani anggrek memberikan keuntungkan, di mana dalam satu musim tanam memberikan profitabilitas (ROI) 70% dari dana yang diinvestasikan. Nilai tambah sepanjang rantai pemasaran juga memperlihatkan keuntungan yang layak dan adil bagi para pelaku usaha (petani dan pedagang), sehingga usaha komoditas ini mempunyai prospek yang baik untuk terus diusahakan.Kata Kunci: bunga anggrek, agribisnis tanaman hias, analisis rantai nilai, Kota Batu
ANALISIS EKSISTENSI PERANGKAP PENDIDIKAN DI INDONESIA Walewangko, Een Novritha
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah sumberdaya manusia (SDM) menjadi isu penting dalam pembangunan, di satu sisi menjadi aset pembangunan, d isisi lain menjadi beban pembangunan. Paper ini menganalisis human capital khususnya yang berhubungan dengan pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu faktor kunci peningkatan SDM yang berkualitas. Keputusan rumah tangga untuk melakukan investasi di bidang pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi human capital di Indonesia. Masalah rendahnya tingkat pendidikan secara signifikan mempengaruhi tingkat pendapatannya baik langsung dan tidak langsung. Fenomena income middle trap di antaranya disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM. Dengan kata lain, rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi eksistensi income middle trap di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk membuktikan eksistensi adanya education traps, yaitu suatu kondisi di mana melingkar kekuatan-kekuatan buruk yang saling beraksi dan bereaksi sedemikian rupa sehingga menempatkan rumah tangga yang rendah kualitas sumber dayanya selang bertahun-tahun. Alternatif pengukuran ada tidaknya trap menggunakan pendekatan aset dinamis. Pendidikan sebagai salah satu aset non-fisik menjadi isu  yang diangkat sebagai penyebab adanya income middle trap di tingkat rumah tangga. Kualitas pendidikan dicerminkan oleh lamanya sekolah anggota rumah tangga yang berumur di atas 15 tahun ke atas. Eksistensi adanya trap/perangkap didasarkan pada konsep atau ide multiple equilibria dan local increasing. Pembuktian eksistensi education traps menggunakan analisis ekonometrika aset dinamis dengan metode parametrik dan estimasi parameter local polynomial cubic. Hasil penelitian membuktikan terdapat multiple equilibria dan local increasing pada the dynamic path of education accumulation. Hal ini menunjukkan indikasi adanya perangkap pendidikan di Indonesia. Terdapat threshold edukasi artinya ada minimum lama sekolah yang harus dimiliki oleh anggota rumahtangga agar bisa keluar dari education trap.Keywords : Education Traps, Multiple Equilibria, Local Increasing
HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI BERPRESTASI DENGAN PERSEPSI BELAJAR SETELAH LULUS PADA PRAJA IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA Wowor, Alex J.
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji informasi adanya hubungan kepribadian dalam hal motivasi berprestasi dan persepsi belajar praja IPDN dan mengevaluasi keberhasilan sistem Tritunggal terpusat, yaitu  pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan dalam mengembangkan kepribadian praja. Populasi dalam penelitian ini ialah praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Utara. Sampel penelitian ialah 30 orang Madya Praja tingkat II semester 3 dan 30 orang praja tingkat III semester 5. Sampel ditentukan secara acak. Melalui angket berprestasi dan prestasi kerja maka diketahui bahwa tidak ada korelasi antara berprestasi dan persepsi belajar.Berprestasi dalam diri seorang praja telah terbentuk dengan adanya sistem pendidikan Tritunggal Terpusat. Untuk itu dalam meraih prestasi kerja merupakan usaha dalam diri praja sendiri agar bisa mencapai hasil maksimal kelak ketika mereka berada di lapangan kerja nanti dan tentunya berbekal dari apa yang telah mereka peroleh selama berada dalam lembaga pendidikan IPDN.Kata Kunci : Motivasi, Prestasi, Persepsi Belajar 
SINERGISITAS (EKSEKUTIF,LEGISLATIF, JUDIKATIF SERTA MASYARAKAT) DALAM MENGENTAS PERMISIF DEVIASI DI KOTA MANADO Mokalu, Benedicta J.
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat kota Manado pluralis dalam suku bangsa, agama dan keyakinan dikenal sebagai kota “religius”(kehadiran banyak rumah ibadah dari semua golongan agama yang diakui di Indonesia). Harmonisasi hidup rukun dan damai (tidak pernah terjadi konflik akar rumput), sekalipun Manado diapit oleh daerah berpotensi konflik, yakni di sebelah Utara dengan Mindanao Pilipina, Selatan dengan Poso dan Timur dengan Maluku Utara. Semua warga kota Manado dengan penuh keyakinan sudah siap bergerak maju mengikuti irama arus modernisasi dan pasar bebas. Namun, buah dari politik globalisasi yang ditandai dengan kekerasan, konflik secara bertahap berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat kota Manado. Akhir-akhir ini kota Manado menjadi tidak aman, sikap permisif fandalistik (membiarkan tindakan kekerasan dengan penghancuran) sering terjadi dalam bentuk tawuran antar kampung (tarkam). Dalam berpolitik dan berkeyakinan ditemukan rupa-rupa upaya menguasai orang atau kelompok lain (manipulasi kekuasaan) secara berlebihan, sekalipun harus merusak/menghancurkan tatanan sosial yang berlaku (deviasi). Tulisan ini mengacu pada penelitian Benedicta J.Mokalu 2013 tentang Studi Penanganan Pengentasan Kemiskinan dan Prostitusi di Kota Manado Sulawesi Utara. Oleh karena itu,dibutuhkan keberanian mengoptimalisasi peranan semua stakeholders (Eksekutif, Legislatif, Judikatif serta Masyarakat) dalam membangun kota Manado yang berbudaya, beretika, tertib, harmonis, sejahtera, cerdas serta beradab (reformasi) guna menangkal permisif deviasi fandalistis.Kata Kunci: Sinergisitas stakehorlders perekat harmonisasi sosial

Page 2 of 38 | Total Record : 378

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Vol. 8 No. 4 (2024): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi Sosial Budaya dan Hukum) Vol. 8 No. 3 (2024): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Vol. 7 No. 4 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 7 No. 3 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 5, No 2 (2022): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 5, No 1 (2021): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue