cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
POLITIK
Published by Universitas Nasional Jakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 42 Documents
 1   2   3   4   5 
Kebijakan Pembangunan Teknologi Roket dalam Perpektif Kepentingan Pertahanan Wilayah NKRI 2000-2012 Husni Nasution
POLITIK Vol 10, No 2 (2014): POLITIK
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKebijakan pembangunan teknologi roket di Indonesia belum memberikan hasil yang optimal, jauh tertinggal dari negara-negara lain. Dengan metode kualitatif dan Pendekatan konsep sinkronisasi dan konsistensi, kesepakatan nasional, dan keterpaduan dan keserasian dalam kebijakan pembangunan teknologi roket untuk kepentingan pertahanan wilayah NKRI. Selain itu, tiga pilar pembangunan yaitu lembaga penelitian dan pengembangan, industri, dan perguruan tinggi masih belum berjalan secara terpadu dalam mendukung pembangunan teknologi roket nasional, dan belum adanya kebijakan rencana jangka panjang yang bias dijadikan panduan setiap pelaku kegiatan pembangunan teknologi roket di Indonesia dalam menjaga pertahanan dan keamanan wilayah NKRI. Kata Kunci: Kebijakan, Teknologi Roket, Pertahanan  AbstractThe wisdom of rocket technology development in Indonesia hasn’t given such optimal result, far left behind from other countries. Hence, we use qualitative methods and Consistency and synchronization concept approaches, also with national agreement and integration and congeniality in making regulation of rocket technology development in NKRI. Besides, three pillars of development which are development research institute, industry, and center of learning are not in the same point of view in supporting national rocket technology development, yet there is no long term program as a guidance for every person doing the rocket technology development activity in Indonesia in terms of keeping defense and safety in NKRI.  Keywords: Wisdom, Rocket Technology, Defense
Implementasi CSR dalam Bidang Pendidikan antara Pemerintah dengan PT. Pertamina Jatti Indriati
POLITIK Vol 10, No 2 (2014): POLITIK
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakCorporate social responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab sosial sebuah peruasahaan swasta (privat) terhadap masyarakat dan lingkungan yang disadari oleh pelibatan masyarakat dalam mengoptimalkan tujuan dari CSR tersebut. Oleh karena itu, dengan metode deskriptif kualitatif, maka dapatlah kita lihat seperti apa implementasi dan pola kerja sama pemerintah daerah  dan swasta Adam mengoptimalkan program tersebut dengan mengambil studi kasus pada PT. PGE area Kamojang di bidang pendidikan, sehingga perencanaan yg dilakukan oleh pemerintah dan program CSR PT PGE bisa sejalan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.  Kata Kunci: CSR, kerja sama, administrasi publik AbstractCorporate social responsibility (CSR) is social  responsibility of a private company towards the society and the environment aware of the involvement of its society in maximizing the aim of CSR. Hence, by using qualitative methods, so that we can see what are the implementation and regional government working pattern with private (Adam) maximizing its own program by taking some study case in PT. PGE Kaojang area in education section. This is the reason why the strategy which is done by the government can run smoothly by knowing the needs and wants by the society. Keywords: CSR, cooperation, public administration
Tanah sebagai Aset: Sebuah Tinjauan TeologiFilsafat Tantan Hermansah
POLITIK Vol 10, No 2 (2014): POLITIK
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakRelasi manusia dengan tanah, sebagaimana relasi manusia dengan manusia, merupakan sejarah tertua. Cara pandang Teologi dan Filsafat memberikan pemahaman bahwa relasi manusia dengan tanah ternyata tidak semata-mata ekonomi. Sebab tanah juga berkontribusi secara spiritual, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Dengan metode penelaahan fenonemenologis-transendental, disimpulkan bahwa dimensi Teologi dan Filsafat dalam hubungan manusia dengan tanah tidak kalah kuat dengan relasi yang berperspektif ekonomi dan sosial.  Kata Kunci: Tanah, Aset, Teologi, Filsafat,  AbstractThe relationship between human and the land, as the relationship of men with men, is the oldest history. Theology and Philosophy perspective provides an understanding that the relationship between human and the land was not solely economic matters. It is because the soil also contributes in spiritual, science, and culture. By using phenomenology-transcendental methods, it concludes that the dimensions of Theology and Philosophy in the relationship between humand and the land is as strong as the economic relations and social perspective. Keywords: soil, wealth, theology, Philosophy
Pelaksanaan Good Public Governance pada Lembaga Negara Didit Setiabudi
POLITIK Vol 10, No 2 (2014): POLITIK
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSemenjak tahun 2004, Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk melaksanakan pemerintahan yang baik pada area publik. Konsep tersebut telah dikembangkan dan diberi nama good publik governance (GPG) dengan 5 prinsip: demokrasi, keterbukaan, pertanggungjawaban, hukum budaya, keadilan, dan kesetaraan, untuk diaplikasikan pada lembaga negara dengan tujuan untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang baik dan sehat di area publik. Sekalipun demikian, setelah berhasil melewati tahun 2010, kondisi dari lembaga negara tidaklah menjadi lebih baik dan lebih sehat seperti yang diharapkan sebelumnya.  Kata Kunci: Pemerintahan yang baik, Pemerintahan AbstractSince 2004, the Indonesian government decided to implement good governance in the public area. The concept has been developed and named as good public governance (GPG) with five principles: democracy, transparency, accountability, culture of law, fairness and equality, to apply to state institutions in order to create conditions for governance in the good and healthy public area. Yet, after running through 2010, the condition of state institutions is not moving better and healthier as once expected.  Keyword : Good (Public) Governance, Governance
Perubahan Perdagangan Bebas ke Integrasi Taufiq Abdul Rahim
POLITIK Vol 11, No 2 (2015): Politik
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.926 KB)

Abstract

Abstrakperdagangan bebas ke arah integrasi ASEAN dalam kerangka AFTA yang berlaku secara bebas dengan menggunakan Common Effective Preferential Tariff - CEPT. Berdasarkan pelaksanaan kebijakan liberalisasi ekonomi. Hal tersebut merupakan kepentingan politik dan lain-lain, maka permasalahan ini menyatakan bahwa rezim investasi yeng terbuka dan bebas adalah kunci dalam meningkatan daya saing ASEAN. Melalui metode studi kasus dan teori comparative advantage, sejatinya perdagangan di kawasan ASEAN juga dapat meningkat karena pergerakan aliran barang-barang menjadi tidak terkendala berdasarkan produksi yang bersaing. Hal ini terutama dalam usaha untuk menarik investasi asing yang semakin memperkuat persaingan komparatif di antara negara ASEAN. Demikian juga perdagangan di antara negara anggota ASEAN memberikan ruang untuk berintegrasi dengan cara meningkatkan aktivitas jaringan industri di anatar negara ASEAN. Aktivitas perdagangan bebas ASEAN-AFTA ini mempertegas perdagangan bebas ASEAN ke arah kondisi sebuah kejayaan rezim internasional sekawasan.Kata Kunci: Perdagangan Bebas, Integrasi ASEANAbstractfree trade towards ASEAN integration within the framework of AFTA are valid independently using the Common Effective Preferential Tariff - CEPT. Based on the implementation of the policy of economic liberalization. It is political interests and others, then this issue stated that the GCC investment regimes open and free is key in improving the competitiveness of ASEAN. Through the case study method and theory of comparative advantage, actually trade in the ASEAN region can also be increased because of the movement of the flow of goods to be not constrained by competitive production. It is mainly in an effort to attract foreign investments further strengthen comparative competition among ASEAN countries. Similarly, trade between ASEAN member countries provide space for integration by increasing the activity of industrial network in advance of the ASEAN countries. Activity ASEAN-AFTA reinforce ASEAN free trade towards the condition of an international regime heyday region.Free Trade, ASEAN Integration
Peran Aparatur Negara dalam Penanganan Kegiatan Perikanan yang Tidak Sah di Perairan Raja Ampat Bakri Rudiansyah
POLITIK Vol 11, No 2 (2015): Politik
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (503.959 KB)

Abstract

AbstrakDi samping potensi laut Raja Ampat yang menarik minat banyak nelayan untuk melekukan praktek illegal fishing, maraknya praktek kejahatan ini juga dipicu oleh lemahnya aspek penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan metode kualitatif, maka dapat disimpulkan bahwa para aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat, TNI AL, dan Satuan Kepolisian Perairan Kabupaten Raja Ampat untuk melakukan pemberantasan illegal fishing terkesan berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi. Selain itu, dalam proses pemberantasan praktek illegal fishing di perairan Kabupaten Raja Ampat masih memiliki dua kelemahan utama. (1) kelemahan dalam hal sistem pengawasan pemberantasan illegal fishing; (2) lemahnya penindakan dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran.Kata Kunci: Illegal Fishing. Raja Ampat, Penegakan HukumAbstractIn addition to potential sea Raja Ampat which attract many fishermen to indent the practice of illegal fishing, the widespread practice of this crime was also fueled by weak law enforcement aspect by the government. With qualitative methods, it can be concluded that the law enforcement officers who may be authorized by law, the Department of Marine and Fisheries of Raja Ampat, Navy, and Unit Police waters of Raja Ampat to combat illegal fishing impressed walk on their own without no coordination. Moreover, in the process of eradicating the practice of illegal fishing in the waters of Raja Ampat still has two major drawbacks. (1) deficiencies in the supervision system to eradicate illegal fishing; (2) weak prosecution and law enforcement against any violations.Keywords: Illegal Fishing. Raja Ampat, Law Enforcement
Negara vs Masyarakat: Konflik Tanah di Kabupaten Nagekeo, NTT Fransiskus X Gian Tue Mali
POLITIK Vol 11, No 2 (2015): Politik
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.533 KB)

Abstract

AbstractTulisan ini menjelaskan konflik lahan yang terjadi di Kabupaten Nagekeo antara negara VS masyarakat. Kita tahu bahwa negara diwakili oleh pemerintah, jika di daerah kadang-kadang disebut sebagai pemerintah daerah dalam proses pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum sering menghadapi masalah kompensasi dalam bentuk masalah pembebasan lahan dan kepemilikan lahan. Isu-isu seperti ini menyebabkan pemerintah dan orang sering berhadapan dalam konflik yang terkadang menyebabkan kekerasan dan anarki. Meskipun resolusi yang diadopsi kadang-kadang telah selesai tetapi konflik tidak akan berhenti di situ dalam beberapa konflik lahan di Indonesia. Akhirnya, penulis menyimpulkan bahwa konflik tanah antara negara VS masyarakat Nagekeo adalah kepemilikan lahan kesalahan pengaturan dan penyimpangan dari Undang-Undang dan Peraturan presiden Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, selain itu ada kepentingan pribadi dan kelompok yang memicu konflik di Nagekeo.kata kunci: Negara VS Masyarakat, Konflik Tanah, Kabupaten NagekeoAbstractThis paper describes the land conflicts that occurred in the district of Nagekeo between the state VS society. We know that the state represented by the government, if in the area sometimes referred to as local governments in the process of infrastructure development for the public interest often face the issue of compensation in the form of land acquisition and land tenure issues. Issues such as this led to the government and people often face to face in a conflict that sometimes led to violence and anarchy. Although the resolution adopted sometimes has completed but the conflict will not stop there in some land conflicts in Indonesia. Finally, the authors conclude that the land conflict between the State VS Nagekeo Society is land ownership arrangement error and deviation of the Act and Regulations presidential About Land Acquisition for Public Interest, besides there are personal and group interests that triggered the conflict in Nagekeo.keywords: VS State Society, Conflict Land, District Nagekeo
Politik Identitas di Maluku Utara Kamaruddin Salim
POLITIK Vol 11, No 2 (2015): Politik
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.218 KB)

Abstract

AbstrakPolitik identitas menjadi fokus utama dalam konteks PILKADA langsung, sehingga dalam praktiknya melibatkan peran aktor informal dan struktur partai serta birokrasi. Proses politik identitas melahirkan semangat etnisitas kian menguat dalam Pemilihan Gubernur Malaku Utara 2013. Pertama, politik identitas etnis memberi ruang besar akan bangkitnya semangat para aktor untuk menguatkan dan membangkitkan posisi elit dan para penguasa lokal di Maluku Utara. Kedua, peran aktor dan struktur menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik yang ada di aderah. Ketiga, politik identitas etnis yang berkembang di Maluku Utara, yang dilandasi semangat pragmatisme etnisitas sesungguhnya mendorng etnis menjadi kekuatan politik yang lembut dengan lahirnya budaya politik yang harmonis demi terciptanya iklim berdemokrasi yang baik di Provinsi Maluku UtaraKata Kunci: Politik Identitas, Maluku Utara, PILKADAAbstractIdentity politics became the main focus in the context of direct ELECTION, so that in practice involves the role of informal actors and the structure of the party and the bureaucracy. The political process gave birth to the spirit of ethnic identity growing stronger in Malaku Utara gubernatorial election of 2013. First, ethnic identity politics provide a large space will rise spirit of the actors to strengthen and raise the position of the elite and the local authorities in Maluku Utara. Secondly, the role of actor and structure is a challenge for political parties in aderah. Third, the politics of ethnic identity that developed in Maluku Utara, which is based on the true spirit of pragmatism mendorng ethnic ethnicity into a political force that is gentle to the birth of a harmonious political culture for the creation of a good climate of democracy in the province of Maluku Utara.Keywords: Identity politics, North Maluku, ELECTION
Kesediaan Pentadbir Awam Malaysia Menangani Globalisasi dan Era E-Government Jalaluddin Abdul Malek; Mohammad Noer
POLITIK Vol 11, No 2 (2015): Politik
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1154.96 KB)

Abstract

AbstrakKeaktifan Malaysia membangunkan kawasan Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super Corridor – MSC) telah membuka lembaran baru kepada pembangunan bandar. Akur atau tidak Malaysia tidak terkecuali terheret sama dalam arus globalisasi.  Malaysia perlu setanding dengan negara-negara maju supaya tidak ketinggalan dalam pembangunan ekonomi dan teknologi. Justeru itu, untuk mencapai daya saing berkemampuan tinggi di peringkat global, seiring dengan pembangunan Bandaraya Bestari Putrajaya dan Cyberjaya, sistem kerajaan elektronik telah dilaksanakan.  Matlamat utama perlaksanaan sistem kerajaan elektronik ialah untuk melahirkan sistem pentadbiran kerajaan yang cekap, berkesan supaya dapat berdaya saing di peringkat global. Namun begitu, perkara utama yang perlu dibangunkan bukan sahaja sistem tersebut, malah mencakupi pembangunan sumber manusia pentadbir awam (e-governance) itu sendiri.  Justeru itu, persoalan pokoknya sejauhmana kesediaan pentadbir awam menangani kehadiran sistem kerajaan elektronik? Adakah mereka mampu dalam aspek pembangunan sumber manusia seperti perubahan sikap dan keilmuan (Humanware)?  Sehubungan dengan persoalan-perseoalan yang dikemukan kertas kerja ini akan membincang tiga perkara utama. Pertama ialah perbincangan mengenai teoritis antara proses globalisasi, masyarakat global bermaklumat dan konsep bandaraya bestari.  Kedua, perbincangan mengenai sistem kerajaan elektronik dan konsep `good governance’ serta faktor-faktor pembangunan manusia.  Ketiga, perbincangan mengenai keupayaan semasa pentadbir awam dalam menangani sistem kerajaan elektronik.    Kata kunci: Perjanjian tentang Pertanian, Organisasi Perdagangan Dunia, kebijakan pangan Bulog.AbstractMalaysia liveliness wake Corridor region Raya Multimedia (Multimedia Super Corridor - MSC) has opened a new chapter to the development of the city. Get along or not Malaysia is no exception terheret together in globalization. Malaysia needs to be comparable to the developed countries so as not to lag behind in economic and technological development. Indeed, in order to achieve competitiveness in the global ranking high rate capability, along with the development of Putrajaya and Cyberjaya Bestari Bandaraya, electronics empire system has been implemented. The main Matlamat kingdom perlaksanaan electronic system is to deliver a system that cekap Pentadbiran kingdom, so that the impression can be competitive in the global rankings. However, the main cases that need to be woken up instead of our other systems, even cover human resource development lay administrators (e-governance) itself. Indeed, the issue essentially lay the extent of the willingness of administrators to handle the presence of systems electronics empire? Are there they are capable of in the aspect of human resource development such as a change in attitude and scientific (Humanware)? In connection with the issue-perseoalan dikemukan this paper will Membincang three major cases. The first is a theoretical discussion about the process of globalization, global society and the concept bandaraya bermaklumat bestari. Secondly, the discussion of the kingdom of electronic systems and the concept of ‘good governance’ and the factors of human development. Third, during the discussion of keupayaan lay administrators in handling the system electronics empire.Keywords: Agreement on Agriculture (AoA), World Trade Organization (WTO), Bulog Food policy.
Kebijakan Ekonomi Kota Wasai, Raja Ampat 2013 Herman Samsanoy
POLITIK Vol 11, No 2 (2015): Politik
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (506.839 KB)

Abstract

AbstrakKebijakan ekonomi Kota Wasai, Kabupaten Raja Ampat amatlah menarik untuk dikaji secara mendalam. Faktor masyarakat, budaya dan birokrasi di sana tentu memengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah. Oleh karena itu dengan metode kualitatif dan teori ekonomi politik ingin menganilisisnya dengan mendalam. Berdasarkan kajian tersebut terlihatlah jika investasi di Kota Waisai masih banyak mengalami kendala. Mulai dari SDM, kondisi social budaya masyarakatnya, hingga peran pemerintah sebagai media penghubung antara masyarakat dan pihak swasta masih kurang maksimal menjadi kendala yang harus diatasi bersama.Kata kunci: Kota Wasai, Kebijakan Ekonomi, Investasi, Ekonomi PolitikAbstractEconomic policy of the City Waisai, Raja Ampat is very interesting to study in depth. Factors society, culture and bureaucracy there is certainly affect the government’s economic policy. Therefore, the qualitative method and theory of political economy want menganilisisnya with depth. Based on these studies terlihatlah if the investment in the City Waisai still many obstacles. Ranging from human resources, social and cultural conditions of the community, to the government’s role as a media liaison between the public and private sectors is still less than the maximum an obstacle that must be overcome together.Keywords: Kota Wasai, Economic Policy, Investment, The Political Economy.

Page 2 of 5 | Total Record : 42

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2014 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 1 (2017): Jurnal Politik Vol 12, No 2 (2016): POLITIK, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan Vol 12, No 1 (2016): Politik Vol 11, No 2 (2015): Politik Vol 11, No 1 (2015): Politik, Januari-Juni Vol 10, No 2 (2014): POLITIK