Garuda - Garba Rujukan Digital

Masyarakat Pesantren dan Resolusi Konflik Ahmad Hasan Afandi
POLITIK Vol 12, No 1 (2016): Politik
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.152 KB)

AbstrakMenurut mayoritas kelompok santri, sejatinya, pesantren selalu mengedepankan budaya ta’dzim kepada wibawa seorang ustadz dan kyai, lebih-lebih adanya bingkai normatif yang mengikat, seperti ajaran kitab Ta’lim al-Muta’alim, yang tidak memungkinkan terjadinya konflik di dalamnya. Akan tetapi, yang terjadi, dinamika sosial pesantren yang masih menerapkan sistem manajemen pengelolaan sumber-sumber potensi berdasarkan figur seorang kyai (sebagai suatu panutan sekaligus pengambil kebijakan), sejatinya sangat rentan bagi tumbuhkembangnya sebuah konflik. Seperti yang banyak terjadi di pesantren-pesantren tradisional dan semi-modern, konflik terjadi, utamanya ketika sang kyai yang berposisi sebagai pendiri sekaligus pemilik pesantren meninggal dunia,atau ketika kyai pesantren, pendiri atau yang melanjutkan, para ustadz, pengasuh, atau juga para keluarga ikut melibatkan diri pada urusan di luar pesantren, misalnya kenegaraan, politik dan lain lain. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan teori penyelesaian sengketa, maka, tampak dengan jelas betapa penyelesaian resolusi konflik di pesantren seringkali ditempuh dengan cara-cara yang unik, di antaranya lewat perkawinan antar pesantren, istighotsah, haul dan akhirussanah. Dengan tahapan resolusi konflik melalui jalan silaturrahmi sebagai proses pencegahan konflik, bahtsul matsa’il sebagai proses penekanan dan peyekatan konflik, Tabayun sebagai proses pengaturan dan pengelolaan konflik serta islah sebagai proses akhir penyelesaian konflik.Kata Kunci : Resolusi, Konflik, Masyarakat, PesantrenAbstractAccording to the majority religious groups, in truth, always give priority boarding to the authority ta’dzim culture and a religious teacher Kyai, the more their binding normative frame, such as the doctrine of al-Muta’alim Ta’lim book, which does not allow the conflict in it. However, that happens, the social dynamics of schools that still apply the system of management of the potential sources based on a figure of clerics (as a role model at the same time policy makers), is actually very vulnerable to tumbuhkembangnya a conflict. As is the case in traditional Islamic boarding schools and semi-modern, conflicts occur, especially when the clerics who plays as the founder and owner of boarding dies, or when the pesantren, the founder or the resume, the teachers, caregivers, or also the family become involved in affairs outside of schools, for example, state, politics and others. By using descriptive analysis method with dispute resolution theory, then, is clearly visible how the settlement of conflict resolution in schools are often taken with unique ways, including through intermarriage boarding, istighotsah, haul and akhirussanah. By stage of conflict resolution through the streets silaturrahmi as a process of conflict prevention, bahtsul matsa’il as the emphasis and peyekatan conflict, Tabayun as the process of setting and managing conflict and reconciliation as the final process of conflict resolution.Keywords: Resolution, Conflict, Community, Pesantren

Pemodelan dalam Forum Musrenbang Desa di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran Noverman Duadji; Novita Tresiana
POLITIK Vol 12, No 2 (2016): POLITIK, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (856.698 KB)

Sistem sentralisasi dan hegemoni kursif pemerintahan di Indonesia memiliki akar sejarah panjang, mulai era kolonial, hingga masa reformasi (otonomi daerah). Praktik penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan layanan publik terdistorsi ke dalam maladministration yang hanya menguntungkan penguasa, kroni dan kelompok-kelompok tertentu sebagaimana yang dialami oleh Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran. Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, maka, digunakan metode kualitatif --- yang menunjukan bahwa hampir pada semua pekon/desa di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran, lembaga adat lampung masih eksis, kendati dengan fungsi yang berbeda. Selanjutnya, dengan adanya UU No. 6/2014 tentang Desa, maka, kondisi ini diyakini dapat dijadikan landasan governance sounds Musrenbang Desa untuk menghasilkan RPJM Desa dan RKP Desa yang berkualitas --- sehingga, (1) Diperlukan governance sounds berbasis lembaga adat Lampung dalam penyelenggaraan Musrenbang Desa; (2) Input Musrenbang Desa harus berangkat dari persoalan (masalah) dan kebutuhan masyarakat desa dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman kondisi desa; (3) Konsep governance sounds lebih memaknai lembaga adat Lampung sebagai lembaga yang akomodatif terhadap pluralisme dan kemajemukan forum deliberatif desa; (4) Perlunya perubahan struktur dan orientasi untuk mensinergikan lembaga adat Lampung dan forum Musrenbang Desa; (5) Forum Lembaga Adat Lampung harus menjadi forum tertinggi Musrenbang Desa yang dilandasi oleh perda. Centralized systems and cursive hegemony of government in Indonesia has long historical roots, from the colonial era, until the time of reformation (decentralization). Practice implementation of governance and public service distorted into maladministration that only benefit the ruling, cronies and certain groups as experienced by South Lampung Regency and Regency Pesawaran. In accordance with the problem and research objectives, then, used qualitative methods --- which showed that almost all pekon / villages in South Lampung regency and Pesawaran, Lampung customary institutions still exist, although with different functions. Furthermore, with the Law No. 6/2014 of the village, then, the condition is believed to be the basis of governance to produce sounds Musrenbang Rural Development Plan and the village of Desa quality RKP --- so, (1) Required sounds governance based traditional institutions in organizing Musrenbang Lampung village; (2) Input Musrenbang village had to depart from the issue (problem) and the needs of rural communities with regard to the potential and diversity of rural conditions; (3) The concept of governance interpret sounds more traditional institutions Lampung as an institution accommodating towards pluralism and diversity of the village deliberative forum; (4) The need for changes in the structure and orientation to synergize traditional institutions and forums Musrenbang Lampung village; (5) Forum of Indigenous Lampung should be the highest forum Musrenbang village guided by regulations.

Pola Hubungan Negara dan Civil Society Emizal Amri; Eka Vidya Putra; Reno Fernandes
POLITIK Vol 12, No 2 (2016): POLITIK, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.397 KB)

Tulisan ini dikembangkan dari hasil penelitian dengan tema sentral strategi penguatan civil society pada aras lokal Sumatra Barat dengan menitikberatkan pada proses adaptasi dan respon civil society terhadap kebijakan/regulasi yang diintrodusir pemerintah sebagai penyelenggara negara. Gerakan civil society yang menakjubkan juga pernah menyentakkan mata masyarakat Sumatra Barat, terutama, melalui sepak terjang tiga gerakan berikut: Forum Peduli Sumatra Barat (FPSB) yang berhasil menghantarkan 42 dari 43 anggota DPRD Sumatra Barat ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan ‘korupsi berjamaah’ yang dilakukan anggota dewan yang terhormat itu. Penelitian ini dibangun di atas paradigma post-positivisme dan pendekatan kulitatif. Temuan penelitian menunjukkan, kebijakan/regulasi yang bermuara pada terbukanya ruang publik dalam penerapan demokrasi, telah mendorong perubahan dalam metode dan strategi perjuangan civil society di daerah Sumatra Barat. This paper was developed from research with the central theme strategy strengthening civil society at the local level of West Sumatra with emphasis on the process of adaptation and response of civil society on the policies / regulations introduced as the organizer of the state government. Civil society movements were amazing also been jerked the eyes of the people of West Sumatra, in particular, through the exploits of three following movements: Concern Forum West Sumatra (FPSB), which managed to deliver 42 of the 43 legislators of West Sumatra to court to account ‘corruption congregation’ conducted board members are honored. This study built on the paradigm of post-positivism and qualitative approach to research findings indicate, policy / regulation which led to the opening of public space in the application of democracy, has prompted changes in the methods and strategies of struggle of civil society in the area of West Sumatra.

Relasi Kekuasaan Presiden dan DPR dalam Sistem Presidensial Bapak Efriza
POLITIK Vol 12, No 2 (2016): POLITIK, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (534.774 KB)

Tulisan ini membahas relasi Presiden-DPR selama satu dekade kepemimpinan Presiden SBY yang acap terjebak dalam ketegangan antarlembaga disebabkan oleh desain dari koalisi, lemahnya karakter institusional partai di DPR, dan persepsi diri DPR jika berhadapan dengan presiden tanpa perlu menyebabkan terjadinya konflik atau sampai terjadinya krisis pemerintahan. Kenyataan ini terjadi karena kepemimpinan Presiden SBY yang akomodatif, karakter institusional partai yang masih lemah, dan konstruksi konstitusi serta peraturan perundang-undangan seperti persetujuan bersama dan mekanisme rapat konsultasi presiden dan Pimpinan DPR yang dapat dijadikan solusi untuk mencairkan situasi ketegangan antarlembaga tersebut. Boleh dikata, faktor-faktor tersebut yang menjelaskan realitas dari keberhasilan kepemimpinan SBY dalam satu dekade. Untuk itu, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang bersifat instrumental. Selanjutnya, untuk memahami konsep sistem presidensial dan implikasinya, maka, penulis menggunakan perspektif teori yang melatarinya, yakni teori pembatasan kekuasaan, sistem presidensial, dan kombinasi sistem presidensial dan multipartai. This article discusses the powers of the President-Parliament relations in a decade leadership of the president SBY, who often get caught up in the tension between institutions caused by the design of the coalition, weak character of the institutional parties in the Parliament, and self-perception of the Parliament dealing with President but did not lead to conflict or until occurrence of a government crisis this occurs because the leadership of President SBY accommodative, institutional character of the party is still weak, and construction of the constitution and legislation such as collective agreements and mechanisms of consultation meetings the President and Chairman of the Parliament to be the solution to diffuse the situation of inter-institutional tensions. These factors that explain the reality of the SBY leadership succes in a decade. Underlying theory perspective is the theoritical limitation of power, the presidential system, and combination and multi-party presidential system; to comprehend the concept of a presidential system and its implications.

Fenomena Kemiskinan Nelayan: Perspektif Teori Strukturasi Ferry J. Juliantono; Aris Munandar
POLITIK Vol 12, No 2 (2016): POLITIK, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (627.448 KB)

Tulisan ini merupakan hasil studi lapangan yang menggambarkan realitas kemiskinan nelayan di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang-Banten. Dengan menggunakan teori Strukturasi Giddens, kemiskinan nelayan dijelaskan sebagai produk dari dinamika relasi agen dan struktur yang melembagakan praktik sosial dalam kehidupan masyarakat nelayan. Lewat metode studi kasus, maka, tampak dengan jelas betapa proses strukturasi yang berlangsung bukannya membebaskan kaum nelayan dari perangkap kemiskinan, sebaliknya justru melanggengkan kemiskinan yang ada. Dengan kata lain, struktur juga bisa bersifat constraint (unenabling), sehingga perubahan struktural yang terjadi bukan memberdayakan melainkan bersifat mereproduksi dan melanggengkan kemiskinan kaum nelayan. This paper is the result of field studies that illustrate the reality of poverty in the fishing village of Teluk, District of Labuan, Pandeglang, Banten. By using the theory of Structuration Giddens, poverty fisherman explained as a product of the dynamics of relations agents and structures that institutionalize social practices in the life of the fishing community. Through the case study method, then, appears clearly how the structuration process that takes place instead of freeing the fishermen of the poverty trap, instead perpetuate the poverty that exists. In other words, the structure can also be constraints (unenabling), so that the structural changes taking place not empowering but rather reproduce and restless-gengkan poverty of the fishermen.

Praktik Politik Nepotisme dalam Pemilihan Walikota Rachman Sidharta Arisandi
POLITIK Vol 12, No 2 (2016): POLITIK, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.029 KB)

Penelitian ini memusatkan perhatian pada berbagai bentuk nepotisme politik dalam pemilihan walikota. Penelitian teori grounded diadopsi sebagai pendekatan yang sesuai dengan tujuan penelitian, yakni untuk menghasilkan model teoritis pada nepotisme politik dan perlawanan masyarakat. Perilaku aktor politik utama telah membentuk jaringan politik nepotisme daerah, dengan ciri praktik-praktik koersif dan hegemonik, konspirasi dan oligarki. Perilaku demikian mengakibatkan disafeksi politik temporer, yang ditandai dengan rasa ketidakberdayaan, ketidaktertarikan, ketidakpercayaan, ketidakpedulian, keterasingan, dan sinisme terhadap aktor-aktor politik, partai politik, lembaga-lembaga politik serta proses politik lokal. Ada tiga ranah tujuan yang hendak dicapai oleh nepos dan nepotis, yaitu: meningkatkan popularitas Nepos, mendapatkan legalitas Nepos, dan meningkatkan elektabilitas Nepos. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa praktik nepotisme politik, baik untuk meningkatkan popularitas, mendapatkan legalitas dan meningkatkan elektabilitas, mengakibatkan berbagai bentuk perlawanan masyarakat, mulai dari stigmatisasi negatif, berbagai bentuk perlawanan simbolik, transaksionalisasi dukungan dan suara, dan akhirnya perlawanan elektoral yang tercermin dalam ketidakmauan memberikan suara bagi aktor. This study focuses on the various forms of political nepotism in mayoral election. Grounded-theory research adopted as the approach in accordance with the objective of the study, that is to generate a theoretical model on the political nepotism and people’s electoral resistance. The main political actors’ behavior have formed local political networks of nepotism, which is characterized by the practices of coercive and hegemonic power, conspiracy and oligarchy. Such behaviors resulted in a temporary political disaffection, which is characterized by the sense of helplessness, lack of interest in, distrust, ignorance, alienation and cynicism towards political actors, political parties, political institutions as well as the local political process. There are three domains of interest of political nepotism that the nepos and nepotis wanted to achieve, namely: increasing nepos’ popularity, getting nepos’ legality, and improving nepos’ electability. The study also concludes that the practice of local political nepotism, both to increase the popularity, to get legality, as well as to improve electability, lead to some forms of community resistance, ranging from negative stigmatization, various symbolic resistances, transactionalization of support and votes and finally electoral resistance reflected in the unwillingness to vote for the actors.

Komparatif Studi Pembangunan Negara Song Jae Won; TB Massa Djafar
POLITIK Vol 12, No 2 (2016): POLITIK, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (470.81 KB)

Park Chung Hee dan Soeharto berasal dari kalangan keluarga petani sederhana yang hidup pada masa pascakolonial. Di masa pemerintahannya, kedua presiden tersebut mendasarkan kekuasaannya pada otoritas personal mereka yang tinggi. Meski terdapat kemiripan di antara keduanya, akan tetapi, hasil ekonomi-politik yang dihasilkan oleh pemerintahan mereka sangat berbeda. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode kualitatif dan pendekatan market friendly yang mendasarkan pada teori ekonomi neoklasik. Di sini tampak dengan jelas betapa Park, berhasil mengubah bentuk negara, dari negara miskin dan terbelakang menjadi negara yang “membangun” (development) --- dalam hal ini, negara yang ada adalah negara yang relatif lebih kuat terhadap masyarakat sipilnya. Negara didukung oleh kelompok militer. Sementara itu, kaum burjuasi berada pada posisi yang lemah, karena ketergantungannya pada negara. Akan tetapi, walau keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial pemerintah Orde Baru sangat mengesankan, di saat yang sama ketidakpuasan masyarakat juga makin meningkat. Meski dibungkam oleh pemerintah, namun, ketidakpuasan itu terus meningkat akibat penindasan politik yang keras dan pelanggaran berat hak asasi manusia, maraknya korupsi, penggelapan dana-dana pemerintah, dan praktik-praktik kolusi yang saling menguntungkan antara pemegang kekuasaan politik dan para kroni bisnisnya yang kebanyakan pengusaha besar keturunan etnis Tionghoa, akhirnya, menghalangi terciptanya persaingan bisnis yang sehat di dalam negeri. Park Chung Hee and Soeharto came from the family of simple farmers who live in the post-colonial period. In his reign, the two presidents basing their power on their personal authority is high. Although there are similarities between the two, however, the political-economic results generated by their government are very different. In this case, the author uses qualitative methods and market friendly approach that is based on neoclassical economic theory. Here appear clearly how Park, managed to change the shape of the country, from poor and backward country into a state of “building” (development) --- in this case, states that there are countries that are relatively stronger against its civil society. Countries supported by the military. Meanwhile, the bourgeoisie is in a weak position, because of its dependence on the state. However, despite the success of economic and social development of the New Order government was very impressive, at the same time also increasing public dissatisfaction. Although silenced by the government, however, discontent continued to increase as a result of political repression were hard and gross violations of human rights, rampant corruption, embezzlement of public funds, and practices of collusion of mutual benefit between political powers and cronies his business mostly large employers ethnic Chinese descent, ultimately, hinder the creation of a healthy business competition in the country.

Strategi Menihilkan Korupsi di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Ibu Srinita
POLITIK Vol 12, No 2 (2016): POLITIK, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (499.928 KB)

Akar korupsi tertanam jauh di sepanjang fase pemerintahan Indonesia yang sampai sekarang malahan semakin merajalela. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan alternatif strategi menihilkan korupsi di sektor pendidikan dan kesehatan. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan melalui pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, secara umum, pemberantasan korupsi di seluruh sektor sepanjang fase pemerintahan Indonesia tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Sementara, secara khusus, lembaga pendidikan dan kesehatan merupakan korban sekaligus pelaku tindak korupsi. Hasil penelitian merekomendasikan, diperlukan strategi menihilkan korupsi di sektor pendidikan dan kesehatan melalui strategi preventif dengan revolusi moral secara bersama-sama civil society sebagai kekuatan moral. Roots deeply embedded corruption in all phases of the Indonesian government which until now even more rampant. This study aims to find alternative strategies nullify corruption in the education and health sectors. Method of research is the study of literature through qualitative descriptive approach. The results showed, in general, to eradicate corruption in all sectors throughout the phases of the Indonesian government did not show significant results. Meanwhile, in particular, health and educational institutions are victims and perpetrators of corruption. The results of the study recommend it, annihilate corruption strategy is needed in education and health through preventive strategies with a moral revolution together civil society as a moral force.

Politik Identitas dan Pencitraan Kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih Idris Hemay; Aris Munandar
POLITIK Vol 12, No 1 (2016): Politik
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1285.684 KB)

AbstrakPerilaku pemilih menjelang Pilkada Bengkulu 2015 sangat dipengaruhi oleh identitas dan pencitraan calon gubernur yang akan dipilih. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang permasalahan tersebut, maka, metode yang digunakan akan mengkombinasikan dua aspek utama, yaitu pendekatan ilmu politik behavior (perilaku pemilih), politik identitas kesukuan, citra kandidat dan pilkada dalam perspektif sosiologi politik dengan pendekatan kuantitatif sesuai survei opini publik. Dengan demikian, akan didapat pembuktian bahwa faktor identitas suku atau sentimen kesukuan, bersama-sama dengan faktor citra figur, dapat berkontribusi secara positif dalam membentuk perilaku pemilih pada Pilkada Bengkulu 2015. Kata Kunci: Politik identitas, pencitraan, perilaku pemilih, Pilkada Bengkulu 2015AbstractBengkulu-election voter behavior in 2015 was strongly influenced by the identity and imaging candidate for governor will be selected. Therefore, to get a comprehensive picture of the problem, then, the method used will combine two main aspects, namely the approach of political science behavior (voting behavior), politics of ethnic identity, the image of the candidate and the elections in the perspective of political sociology with a quantitative approach appropriate public opinion surveys. Thus, it will be obtained proof that identity factor tribe or ethnicity, together with the image factor figures, can contribute positively in shaping the behavior of voters in the elections Bengkulu, 2015.Keywords: identity politics, imaging, voting behavior, Bengkulu Election 2015

Etika Publik Pejabat Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih M. Nasir Djamil; TB Massa Djafar
POLITIK Vol 12, No 1 (2016): Politik
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (506.238 KB)

AbstrakEtika publik pejabat negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih memiliki kedudukan dan peranan yang penting sebagai pedoman berperilaku yang baik dalam menjalankan tugasnya. Terjadinya korupsi politik tidak hanya disebabkan oleh besarnya kewenangan yang dimiliki, namun juga karena dilanggarnya etika pejabat negara. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta pendekatan literatur tentang pelanggaran hukum yang berawal dari pelanggaran etika pejabat negara --- melalui studi kasus Korupsi Politik Hambalang yang sedang ditangani KPK, betapa pelanggaran etika pejabat negara terjadi mulai dari eksekutif dan legislatif. Pelanggaran etika pejabat negara tersebut terjadi karena adanya pergulatan kepentingan dalam rangka pencarian sumber dana untuk pemenangan kandidat calon ketua umum partai politik. Dalam melakukan tindak pidana korupsi, selain melibatkan eksekutif dan legislatif, juga melibatkan pihak swasta. Celah hukum penyusunan APBN dimanfaatkan untuk menaikkan nilai proyek Hambalang sehingga diperoleh anggaran dan keuntungan yang besar, dan dana yang dikorupsi juga semakin besar. Studi kasus tersebut menunjukkan adanya pelanggaran etika pejabat negara berupa perilaku tidak jujur, memanipulasi data dan tidak transparan agar proyek Hambalang dapat disetujui. Pelanggaran etika tersebut diiringi pelanggaran hukum yang berimplikasi pada penurunan kepercayaan publik terhadap upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, khususnya bagi para pejabat yang berasal dari partai politik..Kata Kunci: Etika Publik Pejabat Negara, Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih, Korupsi Politik, Kasus Hambalang.AbstractThe public ethics of state official in clean governance has an important position and role as a guide to good behavior in carrying out their duties. Political corruption is not only caused by the size of the authority possessed, but also because it violated the ethics of state officials. By using qualitative research methods to approach the literature that examines the question of how writers are fenomologis , which means how to collect data in the form of spoken words, and writing, speech, gestures, thoughts and behaviors that need to be and can be observed, it is concluded that a violation of law begins with ethics violations by state officials. Through case studies Hambalang Political Corruption are being handled by the KPK, ethical violations occurred at the level of officials of the state executive and legislative. Ethical violations of state officials is due to the struggle of interests in order to find sources of funding for the winning candidate of a political party chairman. In addition to involving the executive and the legislature, also involving the private sector in the political corruption. Budget preparation of legal loopholes exploited to increase the value Hambalang project in order to obtain large budgets and greater profits, so the fund of corruption is also getting bigger. The case studies show a violation of a state ethics official dishonest behavior, manipulate data and non-transparent so that the project can be approved Hambalang. The ethics violation accompanied by violation of law, which implies a decline in public confidence in the efforts to create a clean governance, especially the official from the political parties.Keywords: The Public Ethics of State Office, Clean Governance , Political Corruption , Case Hambalang.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta selatan, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA