Garuda - Garba Rujukan Digital

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Ekowisata Nurpeni Muryanto
POLITIK Vol 11, No 2 (2015): Politik
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.394 KB)

AbstrakDalam usaha untuk mengembangkan kawasan ekowisata di Sei Mempura, maka, dibutuhkan patrisipasi yang tinggi dari masyarakat, sehingga program pemerintah daerah tersebut dapat berjalan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, melihat partisipasi masyarakat tersebut, penulis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan melalui penyebaran kuisioner dan kemudian mengkajinya secara kuantitatif dalam bentuk persentase. Memang, partisipasi masyarakat pengembangan kawasan ekowisata di Sei Mempura masih kurang baik, sehingga semua pihak terkait harus saling mendukung dan memberikan pengertian agar program pengembangan ekowisata tersebut berjalan sesuai harapan.Keywords: Ekowisata, Partisipasi Masyarakat, AbstractIn an effort to develop ecotourism in Sei Mempura, then, takes a high patrisipasi of society, so that the local government program can run as expected. Therefore, saw the participation of the community, the author using qualitative descriptive method and through the distribution of questionnaires to study it quantitatively in terms of percentage. Indeed, public participation in the development of ecotourism area Sei Mempura still not good, so that all parties concerned should be mutually supportive and provide an understanding of the ecotourism development programs run as expected.Keywords: Ecotourism, Community Participation.

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT dan DAERAH DALAM OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA BARAT Rochendi S; Kausar Ali Saleh
POLITIK Vol 13, No 1 (2017): Jurnal Politik
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1894.532 KB)

Pada dasarnya, kebijakan Otsus Papua adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Kewenangan yang lebih luas tersebut berarti pula mencakup kewenangan untuk mengatur pemanfaatan kekayaan alam di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua, memberdayakan potensi perekonomian, sosial, dan budaya yang dimiliki, termasuk di dalamnya memberikan peranan yang signifikan bagi orang asli Papua untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat di Provinsi Papua. Oleh karena itu, penulis mengulas hubungan kewenangan pusat dan daerah dalam NKRI dengan daerah, khususnya Papua Barat dalam Undang-undang Otonomi Khusus dengan metode kualitatif dan melalui pemahanan konsep desentralisasi. Hasilnya secara tegas menunjukkan, betapa, implementasi otonomi khusus di Papua Barat, ternyata berbeda dengan yang tergambarkan pada otonomi sebagaimana yang tersurat dalam undang-undang tersebut. Faktanya, di lapangan, selama ini, pendampingan, pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat belum terlihat.Kata Kunci: Desentralisasi, Otonomi Khusus, Papua Barat

RATIONAL CHOICE DALAM KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PT. FREEPORT INDONESIA Tri Ratna Rinayuhani
POLITIK Vol 13, No 1 (2017): Jurnal Politik
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1252.881 KB)

Sejak pertama kali ditemukannya kandungan gunung biji besi di Papua, maka, pemerintah Indonesia dengan Freeport McMorran bekerjasama untuk mengeksplorasi gunung biji besi tersebut. Sebagai negara dengan kelemahan ekonomi dan teknologi, sudah barang tentu, melibatkan Freeport McMoran dalam kerjasama eksplorasi dianggap sebagai pilihan yang paling rasional. Namun, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teori rational choice, tampak dengan jelas, karena kalkulasi yang kurang tepat dalam setiap kontrak karya yang ada serta karena adanya kepentingan pihak-pihak lain yang ingin diuntungkan dari kerjasama ini, maka, dalam setiap periode kekuasaan yang ada, pemerintah belum mampu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnyaKata kunci : Rational choice, kerjasama

FENOMENA BLUSUKAN DALAM MODEL KEPEMIMPINAN POLITIK JOKO WIDODO A Zulkarnain; Syamsuddin Harris
POLITIK Vol 13, No 1 (2017): Jurnal Politik
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1304.806 KB)

Joko Widodo becomes a political phenomenon in his own way. Taken from three process of Pilkada, two times in Solo(period 2005 and 2010), or one time in DKI (2012), also Pilpres in 2014, has succeeded to make him the winner. Blusukan of Jokowi has created pro and contra in community. Some people think that Jokowi looked for an image, while some others agree with him. Those who agree with him think if blusukan is succeeded to make him closer and more aspirative to the community. By using qualitative method, hence, there are five models connected with the political leadership of Jokowi; the leadership of servants, horizontal, populists, democracy, charismatics and democratic. Moreover, both servants and horizontal leadership are the best among others.Keywords: Joko Widodo, blusukan, leadership.Joko Widodo menjadi fenomena politik tersendiri. Dari tiga proses pilkada yang telah di lewati baik di Solo sebanyak dua kali (2005 dan 2010), maupun di DKI satu kali (2012), serta Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, telah berhasil menjadikannya sebagai pemenang. Model kepemimpinan politik Joko Widodo yang suka blusukan telah menciptakan pro-kontra di tengah masyarakat. Ada beberapa pihak yang menganggapnya hanya merupakan strategi pencitraan, sebagian yang lain setuju karena melihat blusukan merupakan cara Joko Widodo untuk bisa lebih dekat dan aspiratifkepada masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teori kepemimpinan, maka, ada lima model yang terkait dengan kepemimpinan politik Joko Widodo, yakni kepemimpinan pelayan, kepemimpin horisontal, kepemimpinan populis kepemimpinan demokratis, kepemimpinan karismatik, dan kepemimpinan demokratis --- adapun, model kepemimpinan pelayan (servant leadership) dan kepemimpinan horisontal (horisontal leadership) adalah yang paling menonjol dari kelimanya.

PENYELAMATAN HAK PILIH WARGA PERBATASAN JELANG PILKADA Alexsander Yandra
POLITIK Vol 13, No 1 (2017): Jurnal Politik
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1186.49 KB)

phase II of Direct and simultaneous elections in Riau province will be experiencing a complex problem. The borderline in some regions and sub-districts it seems become one of it. This problem found occur in in sub-districts 15, 16 and 18 in Simpang Tiga Village, these sub-district now placed under Kampar regency based on ministry decree No. 18 in 201, were it originally listed under the Pekanbaru administration. Yet, this implies to the citizen administrative and vote in the local election. Therefore, KPUD of Riau should do some action to save the votes of the citizen in these less-clear area so they can participated in the local election. This study using Descriptive qualitativein line with theory of political interest in the local election. The analysis of the study employ ethics and emic then elaborated to investigates the problems. The findings showed that the KPUD of Riau has done some action to solve of the citizen administration problems related to the local election however, it seems not showing a significant result. The findings also showed, these three sub-districts’ in Simpang Tiga showing several responses regarding to the local election, these responses seem strongly related with the political interest among them.Keywords: Votes, interests and local elections.Pilkada langsung dan serentak Tahap II di Provinsi Riau pasti akan sarat dengan masalah. Salah satu di antaranya adalah masalah tapal batas daerah. Rukun Warga atau RW 15,16 dan 18 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, yang paska Permendagri No 18 Tahun 2015 menjadi wilayah Kampar --- padahal, sebelumnya masuk wilayah Pekanbaru. Sudah barang tentu, kenyataan ini berimplikasi terhadap administrasi kependudukan dan hak pilih warga. Oleh sebab itu, KPUD Riau segera melakukan upaya penyelamatan hak pilih warga di daerah yang bersengketa tersebut agar dapat tetap berpartisipasi dalam pilkada. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, serta konsep teori kepentingan politik dalam pilkada dan Pemilihan Kepada Daerah serta analisis data melalui interpretasi etik dan emik kemudian dielaborasi dalam kajian tata laksana kepemerintahan sesuai dengan pembahasan yang diteliti, maka, hasil penelitian ini menunjukkan, walau upaya yang dilakukan oleh KPUD Riau dalam penyelamatan hak pilih warga di daerah perbatasan Pekanbaru dan Kampar berjalan belum efektif, namun, sudah menunjukan perbaikan terhadap keberlanjutan hak pilih warga. Selanjutnya, respon warga masyarakat di tiga RW di Kelurahan Simpang Tiga, terkait status daftar pemilih tetap (DPT) pada pilkada serentak tahap II di Provinsi Riau, masih sangat beragam dan terbelah berdasarkan kepentingan politik masing-masing.

IMPLEMENTASI PROGRAM DESA PESISIR TANGGUH DI DESA TANJUNG PASIR KECAMATAN TELUK NAGA Leo Agustino; Abdul Haris Djiwandono
POLITIK Vol 13, No 1 (2017): Jurnal Politik
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1085.961 KB)

Program Desa Pesisir Tangguh (PDPT) is a part of empowerment of marine and fisheries independent community national program. There are some problem on tough coastal village program in TanjungPasir village starting from Tangerang district fisheries and maritime officers’ lack of preparedness, less representative in terms of planning, national program of community empowerment is not maximal, Tangerang district of marine and fisheries agency’s weak control, less active of village government, and the weakness of program socialization. The purpose of thisresearch is to find out how tough coastal village program implementation in TanjungPasir village. The theory which used is public policy implementation according to George C. Edward III. In this theory, there are 4 variables which affect public policy implementation’s performance, those are communication, resources, disposition, and bureaucracy’s structure. The method that used in this research is qualitative descriptive method. The result of this research is that tough coastal village implementation program in TanjungPasir village has not gone well and effectivebecause of some factors, such as less massive communication, so part of society do not know the program, less of facilities and infrastructure so not all of society feel the impact of the program, disposition deficient so there is commercialization program indication, up to the absence of Standard Operating Procedures (SOPs) on coastal group society.Keywords: Policy Implementation, Tangguh Coastal Village Program, Coastal Area, & Coastal Communities.Program Desa Pesisir Tangguh (PDPT) merupakan bagian dari program nasional kelautan dan para nelayan. Ditemukan beberapa masalah di Desa Pesisir Tangguh di desa Tanjung Pasir, Tangerang, kawasan nelayan dan petugas maritim yang kekurangan persiapan, kurangnya representasi dalam perencanaan, program nasional untuk menguasai masyarakat yang tidak maksimal, daerah kelautan Tangerang juga nelayannya yang lemah akan pengawasan, kurang aktifnya pemerintah daerah, serta lemahnya sosialisasi program. Tujuan atas riset ini ialah untuk mencari tahu bagaimana implementasi program desa pesisir tangguh di Tanjung Pasir. Teori yang digunakan ialah kebijakan implementasi umum menurut George C. Edward III. Dalam teorinya, terdapat empat variabel yang berdampak pada performa kebijakan implementasi umum: komunikasi, sumber-sumber, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam riset ini ialah metode deskrpitif kualitatif. Hasil atas riset ini menunjukan bahwa program implementasi desa pesisir tangguh di Tanjung Pasir tidak berjalan dengan baik dan efektif yang mana disebabkan oleh beberapa faktor; kurang lancarnya komunikasi, maka sebagian masyarakat tidak paham akan program yang diberikan, kurangnya fasilitas dan infrastruktur, maka tidak semua masyarakat merasakan hasil dari program tersebut, kurangnya disposisi yang mengakibatkan adanya indikasi program komersialisasi, sampai dengan tidak adanya prosedur operasi standar (SOP) dalam kelompok masyarakat pesisir. Kata kunci:

NAWACITA SEBAGAI STRATEGI KHUSUS JOKOWI PERIODE OKTOBER 2014-20 OKTOBER 2015 Mochdar Soleman; Mohammad Noer
POLITIK Vol 13, No 1 (2017): Jurnal Politik
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1182.975 KB)

idea of Bung Karno about Trisakti is enlarged by Jokowi as the superior strategy; sovereign in 12 programs of political field, self-reliant in 16 programs of economics and personality in 3 programs of culture, by taking into account the contemporary context, hence, it is prioritized 9 (nine) main programs or Nawacita --- as the instruments of operational strategies to become a bigger Indonesia. The content ideas of Nawacita is the economics equity for infrastructure developments as for development dialectics. It is equal to political developments since Old Era, New Era, and Reformation Era. By using qualitative method, political development strategies approaches, and the theory of National interest, hence, it is clearly seen that the political sovereignty created political equity in solving the labors issue and businessman --- to assure the protection of labors and business for the businessman to give their capital investments in domestic due to create liberal economics system and the ideological paradox. Consequently, the economic independence is needed: infrastructure developments as the connector of each island in some areas as the process of central development equity both physical and mental development. As for cultural personality: to bring back the basic philosophy of Pancasila as the guide of the nation’s development path and character.Keywords: Political developments, Trisakti, & NawacitaGagasan Trisakti Bung Karno, diperluas Jokowi sebagai strategi khusus, yakni berdaulat dalam bidang politik 12 program, berdikari dalam ekonomi 16 program dan berkepribadian dalam budaya 3 program, dengan mempertimbangkan konteks kekinian, maka, diprioritaskan 9 (sembilan) program utama atau Nawacita --- sebagai instrumen langkah-langkah taktis operasional jalan perubahan menuju Indonesia yang lebih besar. Isi gagasan Nawacita adalah pemerataan ekonomi untuk pembangunan infrastruktur sebagai dialektika pembangunan. Hal tersebut selaras dengan pembangunan politik semenjak Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Lewat metode kualitatif dan pendekatan strategi pembangunan politik, serta teori tentang kepentingan nasional, maka, tampak dengan jelas betapa kedaulatan politik melahirkan politik keseimbangan dalam mengatasi masalah buruh dan pengusaha --- untuk memberikan kepastian perlindungan buruh dan kepastian usaha bagi pengusaha menanamkan investasi modalnya di dalam negeri sehingga menimbulkan sistem ekonomi lebih liberal dan terjadi paradoks ideologisasi. Untuk itu, maka, diperlukan kemandirian Ekonomi: pembangunan infrastruktur sebagai penghubung antar pulau-pulau di daerah sebagai proses pemerataan pembangunan pusat dan daerah yang Indonesiasentris baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental, sedang pada Kepribadian Budaya: Mengembalikan filosofi dasar atau falsafah dasar kita Pancasila sebagai penuntun jalan pembangunan bangsa dan pembangunan karakter.

PERUBAHAN POLITIK OLEH FAKTOR AGAMA Budi Pramono
POLITIK Vol 13, No 1 (2017): Jurnal Politik
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1120.042 KB)

The Islamic revolution in Iran in 1979 was a unique process of political changes in all over the world. The autocratic state led by the Pahlavi dynasty was transformed into a state that made religious values as the basis of state administration. Thus, this writing will discuss about the chronology of Islamic revolution started since Reza Pahlavi era up to the establishment of an Islamic state. By using descriptive analysis, to deepen the political changes, the writer will use the component of political system in political changes context by Huntington, furthermore, the criteria of political developments by Almond and Powell --- The political system component in Iran did not support the continued maintenance of the Pahlavi dynasty regime. It can be clearly seen there was no such a thing like political developments but the collapse of the regime.Keywords: The revolution in Iran, political changes, religionRevolusi Islam di Iran pada 1979, merupakan sebuah proses perubahan politik yang unik di dunia. Negara otokratik yang dipimpin oleh dinasti Pahlavi mengalami perubahan menjadi negara yang menjadikan nilai agama sebagai dasar penyelenggaraan negara. Tulisan ini akan membahas revolusi Islam secara kronologis dimulai dari sejak berkuasanya Reza Pahlavi sampai dengan pembentukan negara Islam. Dengan menggunakan deskriptif analisis, sementara, untuk mendalami perubahan politik akan digunakan komponen sistem politik dalam konteks perubahan politik seperti yang diajukan Huntington, serta, kriteria perkembangan politik yang diajukan oleh Almond dan Powell --- lewat itu akan tampak dengan jelas, ternyata, komponen dalam sistem politik di Iran tidak tidak mendukung tetap terjaganya keberlangsungan rezim dinasti Pahlavi. Hal tersebut tampak dengan jelas, tidak terjadinya perkembangan politik menuju sistem yang lebih baik, telah mendorong kepada kejatuhan rezim.

Politik Kehutanan dalam Penegakkan Hukum Lingkungan dan Pengendalian Pengurangan Risiko Bencana Wahyu Prawesthi
POLITIK Vol 12, No 1 (2016): Politik
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (492.406 KB)

AbstrakPenyelamatan bumi yang semakin panas akibat berkurangnya pohon penyerap karbondioksida dan gas rumah kaca yang banyak ditebang, sejatinya, adalah karena ulah manusia dengan dalih untuk peningkatan ekonomi dan perluasan lapangan pekerjaan bahkan perumahan liar. Padahal, upaya pengalihan fungsi hutan yang tidak sesuai dengan konsep lestari lingkungan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perubahan fungsi lahan hutan dengan merusak lingkungan hidup menjadi lahan perkebunan maupun lahan pertanian merupakan salah satu penyebab munculnya deforestasi yang menjadi isu sentral dunia, karena Indonesia menjadi salah satu negara penyebar pencemaran lingkungan melalui asap kebakaran hutan. Sebagaimana diketahui, setiap perubahan maupun pengalihan fungsi hutan, seperti penebangan pohon secara liar, merusak permukaan tanah dan membakar kayu atau hutan tersebut untuk percepatan perluasan lahan, sungguh tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, termasuk pembakaran kayu hutan secara liar yang menyebabkan kebakaran juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan, maka, tampak dengan jelas betapa perubahan-perubahan terhadap fungsi lahan yang merusak lingkungan secara deforestasi dapat segera dihentikan dengan upaya penegakkan hukum secara maksimal melalui peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Politik Kehutanan, Penegakan, Hukum LingkunganAbstractSave the earth is getting warmer due to reduced trees absorbing carbon dioxide and greenhouse gases, where the trees are used to absorb carbon dioxide and parse geothermal has been cleared for the benefit and human greed itself in order to survive. And people really do not realize the importance of the forest, so that forests are used as well as a pretext for economic improvement and expansion of employment opportunities as well as good business for plantations, agriculture, illegal housing even without considering the concept of sustainable forest environment both flora and fauna. Also do not care if there is a disaster that will befall the human-caused forest diversion efforts are not in accordance with the concept of environmentally sustainable and not based on Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management of theEnvironment. Changes in forest land with environmental damage to plantations and farmland is one cause of deforestation. Indonesian deforestation is also a central issue in the world, because Indonesia has one of the spreader environmental pollution through forest fire smoke. Therefore, any change or conversion of forest to land that is not used for the benefit of the forest itself is deforestation. Change or transfer of forest functions such as illegal logging, damage the soil surface, and burning wood or forest land for expansion acceleration, indeed it is not in accordance with Law No. 41 Year 1999 on Forestry, including the burning of forest wood wild causing a fire is also not in accordance with Law No. 24 of 2007 on Disaster Management, due to the presence of forest fires is one of the scope of the disaster response in both the regional and national levels.Of changes to land use are environmentally destructive deforestation was time to be stopped by law enforcement efforts to the maximum through legislation, which will be able to suppress the reduction of disaster risk and deforestation are not desired by our country.Keywords: Political Forestry, Enforcement, Environmental Law

Etiket Komunikasi Politik Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama Philipus Ngorang
POLITIK Vol 12, No 1 (2016): Politik
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (561.277 KB)

AbstrakKerancuan penggunaan kata etika dalam kehidupan sehari-hari menyulitkan orang membedakan kata etika dan etiket. Etika berkaitan dengan sistem nilai, kode etik dan refleksi kritis, sementara, etiket berkaitan dengan tata cara dan sopan santun dalam pergaulan sosial. Akibatnya, kerancuan makna ini juga berimbas pada pengertian etika komunikasi politik. Etika komunikasi politik berkaitan dengan sistem nilai, kode etik dan refleksi kritis terhadap komunikasi politik. Sementara, etiket komunikasi politik berkaitan dengan tata cara dan sopan santun dalam komunikasi politik. Dengan menggunakan metode epistemologi kritis dan analisis wacana kritis, etika komunikasi politik dipahami sebagai tuntunan moral yang menjadi pegangan dan pedoman moral bagi aktor komunikasi politik dan sebagai refleksi kritis digunakan untuk memahami struktur-struktur sosial, budaya, politik dan ekonomi yang memengaruhi praktik komunikasi politik. Sebagai tuntunan moral etika komunikasi politik mewajibkan aktor komunikasi politik melakukan komunikasi politik berdasarkan sistem nilai moral yang berlaku berdasarkan prinsip-prinsip deontologis, utilitarian, hak dan nilai keutamaan dalam berkomunikasi. Sebaliknya, sebagai refleksi kritis etika komunikasi politik memahami struktur dan politik yang cenderung dominatif dan manipulatif dalam komunikasi politik. Etika komunikasi politik sebagai refleksi kritis mendekonstruksi sekaligus merekonstruksi komunikasi politik yang ada sehingga menghasilkan komunikasi politik yang mencerahkan, penuh keadilan, damai dan tertib serta solidaritas antara anggota masyarakat.Kata kunci: komunikasi politik, etika,tuntunan moral dan refleksi kritisAbstractConfusion in using etika word causes difficulties in differentiating etika and etiket word. Etika is often similar to etiket, even though both of these words are different. Etika, ethics, deals with value system, code of ethics, and critical reflection, while etiket deals with well mannered, etiquette. This confusion implies to the meaning of political communication ethics. Political communication ethics deals with value system, code of ethics, and critical reflection of political communication and political communication etiquette deals with well mannered of political communication. By using critical epistemological method and critical discourse analysis, political communication ethics is understood as moral guidance for political communication actors and as critical reflection for understanding social and political structures which influence political communication practices. As a moral guidance political communication ethics obligates political communication actors doing political communication based on value systems, deontological, and utilitarian principles, rights and virtue values in communication. As critical reflection political communication ethics wants to understand dominative and manipulative social and political stucture in political communication. As critical reflection political communication ethics also wants to deconstruct and reconstruct the dominative social and political structures which producelighting, justice, and peacefull, order and solidarity in political communication among members of society.Keywords: political communication, ethics, moral guidance and critical reflection

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta selatan, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA