cover
Contact Name
Sugiarto Pramono
Contact Email
spektrumfisip@unwahas.ac.id
Phone
+628122884193
Journal Mail Official
spektrumfisip@unwahas.ac.id
Editorial Address
JL. Menoreh Tengah X / 22, Sampangan, Gajahmungkur, Sampangan, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
SPEKTRUM Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional
ISSN : 18296580     EISSN : 28095642     DOI : 10.31942/spektrum.v19i1
Core Subject : Social,
Spectrum aims to publish scientific articles that focus on the development of thought, theory, and research covering issues of international relations and politics at large.
Articles 102 Documents
SEKURITISASI TERHADAP IMIGRAN NEGARA MAYORITAS MUSLIM DI AMERIKA SERIKAT ERA PRESIDEN DONALD TRUMP Adi Joko Purwanto
SPEKTRUM Vol 18, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.298 KB) | DOI: 10.31942/spektrum.v18i1.4100

Abstract

This article will explain Donald Trump's securitization process regarding the issue of immigrants which has been the main agenda of his campaign since he ran for US president. Trump as a securitizing actor, America as an object of security issues and Trump used the idea of ​​security issues through the speech act. The Speech act regarding the issue of immigrants began at the beginning of his campaign until he elected as president of America. The Speech act was reiterated after Trump's hundred-day work at the White House and was implemented as a new migration policy, namely the banning of immigrants from 7 Muslim-majority countries where terrorism was inherent in Muslim society, especially after the 9/11 tragedy. The use of data in this paper uses internet-based methods. Keywords: Securitization, Securitizing Actor, object of security issues, Speech act, muslim immigrants
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN WABAH COVID 19 Martinus Aditya Pardiyanto
SPEKTRUM Vol 17, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.803 KB) | DOI: 10.31942/spektrum.v17i2.4359

Abstract

Saat ini di seluruh dunia sedang terjadi sebuah pandemi yang mempunyai dampak cukup besar di semua sektor kehidupan manusia. World Health Organization (WHO) telah menetapkan Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 sebagai sebuah ancaman pandemi. Kasus ini muncul bermula terjadi di Wuhan, Tiongkok dan mulai menyebar ke hampir seluruh dunia. Sejak di awal tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia. Kasus pertama Covid-19 di Indonesia dinyatakan oleh Kementrian Kesehatan pada tanggal 1 Maret 2020 dengan dua warga Depok positif terjangkit Virus Corona. Penyebaran Covid-19 pun semakin meluas ke seantero Indonesia. Presiden Indonesia, Joko Widodo, dalam sebuah kesempatan menyampaikan bahwa sudah waktunya orang bekerja dari rumah dan sekolah diliburkan. Dengan adanya wabah virus corona di negeri ini menimbulkan kekhawatiran disemua kalangan khususnya di masyarakat, Pemerintah Republik Indonesia tidak hanya tinggal diam melihat lonjakan kasus virus corona di tanah air tercinta ini, pemerintah pun langsung mengambil Langkah strategis untuk memutus rantai virus corona ini, dengan menetapkan beberapa kebijakan-kebijakan untuk mengatasi Covid-19. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang memanfaatkan buku, jurnal, berita online serta website lembaga-lembaga otoritatif. Temuan penting dari tulisan ini adalah, Pertama, Bagaimana kebijakan yang diberikan Pemerintah pada masa pandemi untuk memutuskan rantai penularan Covid-19?. Kedua, Bagaimana upaya saja yang dilakukan Pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19?. Dampaknya, Dengan adanya wabah covid ini peran dari berbagai elemen sangat dibutuhkan, hal ini tentunya demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan social distancing dan lockdown dan kebijakan yang lainnya yang menjurus untuk memutuskan rantai pemutus virus corona ini adalah sebuah kebijakan dalam keadaan darurat dan dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya meminimalisir penyebaran wabah virus tersebut. Walaupun tentunya menimbulkan dampak negatif yang beresiko pada tatanan perekonomian negara. Dalam pelaksanaan lockdown ini perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat tanpa membatasi agama, kalangan, dan profesi. Kata Kunci : Indonesia, Covid-9, Kebijakan Pemerintah.
OLIGOPOLI DI NEGARA DEMOKRASI: PRAKTEK DAN KEPENTINGAN EKONOMI POLITIK MEDIA MASSA DI AUSTRALIA Anna Yulia Hartati; Yusmita Wahyuni
SPEKTRUM Vol 18, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (927.096 KB) | DOI: 10.31942/spektrum.v18i1.4101

Abstract

This article discusses the practice of Australian mass media oligopoly. The mass media in Australia is only controlled by a handful of wealthy businessmen, so it can be said that in the context of mass media ownership there is a very oligopolistic system. Media in Australia has developed in addition to economic factors, as well as political factors which make it difficult for interest groups and pressure groups in Australia to undermine their strength. the wall of the mass media oligopoly in Australia. This oligopoly is growing due to existing political factors, such as the granting of permits to make television stations to certain companies. Moreover, as longtime players, the media kings in Australia have established an establishment that is very difficult to disrupt, both in an economic context and in a political context. Monopoly is the main enemy of democracy. Even though the democratic life of the Australian people has been cultured, if the free choice is limited, then democracy is not a true form of democracy. A democracy whose continuity and products are directed by the holders of capital and power. Keywords: oligopoly practice, Australian mass media, king of media
KEBIJAKAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SAAT PANDEMI COVID 19 Ganda Januarta; Bima Wal Ardhi Siwi Dikdo
SPEKTRUM Vol 17, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.474 KB) | DOI: 10.31942/spektrum.v17i2.4360

Abstract

Saat ini diseluruh dunia termasuk di Indonesia telah terjadi Pandemi Covid-19 dan ini merupakan masalah serius bagi negara dan harus segara diberikan solusi. Para ahli kesehatan, sosial serta pendidikan juga turut serta dalam memberikan solusi terbaik untuk masyarakat, baik dari sisi penanggulangan virus ataupun rekayasa sosial serta model pembelajaran yang berlangsung saat terjadi pandemi. Karena terjadi pandemi dan diharuskan mematuhi protokol Kesehatan yang telah ditetapkan maka sebagai bentuk solusi agar pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tetap berlangsung adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media untuk mengembangkan model pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan secara inovatif baik yang dilakukan secara daring ataupun tidak agar proses pembelajaran dapat terus berlangsung. Kata kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, Teknologi Informasi, Inovatif
MEDIA MASSA, NEGARA DAN DEMOKRASI: KEKUATAN POLITIK MEDIA MASSA DALAM MENDORONG PROSES DEMOKRATISASI DI INDONESIA PASCA ORDE BARU Zudi Setiawan
SPEKTRUM Vol 18, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (739.94 KB) | DOI: 10.31942/spektrum.v18i1.4102

Abstract

Politics is closely related to the mass media, because one of the aims of the mass media is to form general opinions on various matters, especially politics. Mass media with a persuasive function that is capable of public opinion and is able to influence opinions on developing political issues. Within the country, the centralization of the political role of the mass media has stated. The state has often emphasized the importance of the press in the nation-building process. The strength of the mass media lies in the ability of the mass media to present political events that can influence public perceptions and political actors regarding political developments. Keywords: politics, mass media, country, democracy
KRISIS EKONOMI GLOBAL ERA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS: MENURUNNYA NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA SERIKAT PERIODE FEBRUARI-MARET 2020 Ela Nuraeni; Ismiyatun Ismiyatun
SPEKTRUM Vol 18, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (643.645 KB) | DOI: 10.31942/spektrum.v18i2.4798

Abstract

In 2020 the world is threatened with a global economic crisis as a result of the COVID-19 Pandemic. The global economic crisis is being felt by all countries in the world because of the increasing spread of the COVID-19 virus. The COVID-19 pandemic has a huge impact on the Indonesian economy. One of the impacts is the reduction of the rupiah exchange rate against the United States dollar for the February-March 2020 period. This study aims to determine the factor of the decline in the rupiah exchange rate against the United States dollar for the February-March 2020 period. The oni research method is a qualitative descriptive method. In 2020 the world is threatened with a global economic crisis as a result of the COVID-19 Pandemic. The global economic crisis is being felt by all countries in the world because of the increasing spread of the COVID-19 virus. The results of the research on the decline in the rupiah exchange rate against the United States dollar for the February-March 2020 period included external factors of changes in the World and Internal Economic System including the inflation rate, income level, interest rates, the amount of money in circulation, balance of payments. Keyword: COVID-19, Rupiah Exchange Rate, United States Dollar Abstrak Tahun 2020 dunia terancam krisis ekonomi global akibat dari Pandemi COVID-19. Krisis ekonomi global di rasakan oleh seluruh negara di dunia karena semakin merebaknya virus COVID-19. Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Salah satunya dampaknya yaitu menuruunya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Periode Februari-Maret 2020 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat periode Februari-Maret 2020. Metode penelitian ini adalah metode dikriptif kualitatif. Tahun 2020 dunia terancam krisis ekonomi global akibat dari Pandemi COVID-19. Krisis ekonomi global di rasakan oleh seluruh negara di dunia karena semakin merebaknya virus COVID-19. Hasil dari penelitian menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat periode Februari-Maret 2020 adanya faktor Eksternal Perubahan Sistem Perekonomian Dunia dan Internal meliputi laju inflasi,tingkat pendapatan, suku bunga, jumlah uang yang beredar, neraca pembayaran. Kata Kunci: COVID-19, Nilai Tukar Rupiah, Dolar Amerika serikat.
PERAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DALAM PROSES PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA Zudi Setiawan
SPEKTRUM Vol 18, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (667.599 KB) | DOI: 10.31942/spektrum.v18i2.4800

Abstract

The Investigating Committee for Preparatory Work for Indonesian Independence (Indonesian: Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) is a special committee tasked with investigating, studying and preparing other important matters related to governance issues in order to establish an independent Indonesian state, including formulating the national principles. There are two Nahdlatul Ulama (NU) figures who are members of BPUPKI, namely KH A. Wahid Hasyim and KH Masykur. NU, through its leaders, has contributed greatly to the formulation of Pancasila which is used as the national principles of Indonesian. Keywords: role, figures, Nahdlatul Ulama, Pancasila Abstraksi BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerekaan Indonesia) suatu badan khusus yang bertugas untuk menyelidiki, mempelajari dan memepersiapakan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan masalah tata pemerintahan guna mendirikan suatu negara Indonesia merdeka, termasuk merumuskan dasar negara. Ada dua orang tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang menjadi anggota BPUPKI, yaitu KH A. Wahid Hasyim dan KH Masykur. NU melalui para tokohnya, telah memberi sumbangan yang besar terhadap perumusan Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Kata Kunci: peran, tokoh, Nahdlatul Ulama, Pancasila
FENOMENA PASANGAN CALON TUNGGAL PADA PILKADA SERENTAK DI JAWA TENGAH Agus Riyanto
SPEKTRUM Vol 18, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.826 KB) | DOI: 10.31942/spektrum.v18i2.4795

Abstract

This paper aims to explain the phenomenon of single candidate pairs in simultaneous regional elections in Central Java. This phenomenon has appeared in the second stage of the 2017 Central Java simultaneous elections in one district and increased to six districts/cities in the 2020 simultaneous elections. This increase is at least influenced by political regulations in Law No. 10 of 2016 especially regarding the requirements for nomination by political parties or coalitions of political parties, support requirements for individual candidates and mandatory resignations for members of the legislature, TNI/POLRI, Civil Servants, village heads, BUMN officials. as well as BUMD. Keywords: simultaneous local elections, single candidate pair. Abstrak Tulisan ini bertujuan menjelaskan fenomena pasangan calon tunggal pada pilkada serentak di Jawa Tengah. Fenomena tersebut sudah muncul pada pilkada serentak Jawa Tengah tahap kedua tahun 2017 di satu kabupaten dan meningkat menjadi enam kabupaten/kota pada pilkada serentak tahun 2020. Peningkatan tersebut setidaknya dipengaruhi oleh regulasi politik dalam UU No 10 tahun 2016 khususnya mengenai syarat pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai politik, syarat dukungan bagi calon perseorangan dan keharusan pengunduran bagi anggota legislatif, TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa, pejabat BUMN maupun BUMD. Kata Kunci : pilkada serentak, pasangan calon tunggal
TATA KRAMA DALAM KOMUNIKASI POLITIK Agus Fathuddin Yusuf
SPEKTRUM Vol 18, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.674 KB) | DOI: 10.31942/spektrum.v18i2.4865

Abstract

Political communication is not easy to implement in the sense of achieving an optimal level of effectiveness. It takes skill, sincerity, and empathy to become a proficient political communicator. Political communicators must have high credibility because credibility is the most important element in gaining public trust. Credibility here concerns the trustworthiness, expertise, and attractiveness of a communicator. Other supporting factors are openness, calmness, and sociability, and charisma. This paper aims to make the public better understand their role in political life, especially in expressing opinions. Expressing opinions and criticizing the authorities is part of the democratic process. But the message conveyed must be by the norms and rules that apply in our country, Indonesia. Keywords: political communication, communication ethics, the role of communication. Abstraksi Komunikasi politik tidak mudah dilaksanakan dalam arti untuk mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Butuh kecakapan, ketulusan, dan empati untuk menjadi komunikator politik yang cakap. Komunikator politik harus memunyai kreadibilitas yang tinggi, karena kreadibilitas merupakan unsur terpenting guna memeroleh kepercayaan masyarakat. Kreadibilitas disini menyangkut keterpercayaan, keahlian dan daya tarik dari seorang komunikator. Faktor pendukung lainnya adalah keterbukaan, ketenangan, dan kemampuan bersosialisasi serta karisma. Tujuan dalam penulisan ini adalah supaya masyarakat lebih memahami peran sertanya dalam kehidupan berpolitik terutama dalam menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat dan kritikan terhadap penguasa merupakan bagian dari proses demokrasi. Tetapi pesan yang disampaikan harus sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di negara kita Indonesia. Kata kunci : komunikasi politik, etika berkomunikasi, peran komunikasi.
DANA DESA DAN PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS DESA NGARAP-ARAP KECAMATAN NGARINGAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 Harun Ni’am; Moh Asnal Matholib
SPEKTRUM Vol 18, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.466 KB) | DOI: 10.31942/spektrum.v18i2.4796

Abstract

Dana Desa memberikan kedudukan yang sangat strategis bagi desa. Dengan adanya Dana Desa yang jumlahnya sangat besar, pemerintah desa dituntut untuk mengelolah keuangan desa dengan bijak.. Ketika mulai terjadi pandemi Covid-19 Maret 2020 yang efeknya sampai ke kehidupan desa, maka pimpinan desa juga dihadapkan pada kebijakan yang dilematis, termasuk dalam alokasi Dana Desa. Di satu sisi, alokasi Dana Desa sudah dianggarkan untuk berbagai program yang telah direncanakan sebelumnya, namun di sisi lain juga desa perlu memikirkan penanggulangan pandemi Covid-19. Dilema ini juga dialami Desa Ngarap-Arap, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan Tahun 2020. Kata Kunci: Dana Desa, Pembangunan Desa, Pandemi Covid-19 Abstract The Dana Desa (Village Fund) provides a very strategic position for the village. With the existence of a very large amount of Village Funds, the village government is required to manage village finances wisely. When the Covid-19 March 2020 pandemic began, which had an effect on village life, village leaders were also faced with a dilemma of policies, including in the allocation of Village Fund. On the one hand, the Village Fund allocation has been budgeted for various pre-planned programs, but on the other hand, the village also needs to think about overcoming the Covid-19 pandemic. This dilemma is also experienced by Ngarap-Arap Village, Ngaringan District, Grobogan Regency in 2020. Keywords: Village Funds, Village Development, Covid-19 Pandemic

Page 6 of 11 | Total Record : 102