Garuda - Garba Rujukan Digital

KAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PKM) DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI KOTA SEMARANG TAHUN 2020 Didik Try Putra; Muhammad Nuh
SPEKTRUM Vol 18, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

The Community Activity Restriction Policy (PKM) in Semarang City is a policy issued by the Semarang City government in accelerating the handling of the Covid-19 pandemic in Semarang City. The city of Semarang as the capital of Central Java Province is the area with the highest number of positive cases of Covid-19. The implementer of the Community Activity Restriction (PKM) policy is the Semarang City Covid-19 Task Force. The restrictions on community activities include 4 restrictions, namely the termination of the implementation of activities in schools and/or educational institutions, restrictions on activities in the workplace, restrictions on religious activities, and restrictions in public places. This study aims to describe the implementation process of the Community Activity Restriction Policy (PKM) carried out by the Semarang City Government and to describe the supporting and inhibiting factors of policy implementation. This research is a descriptive qualitative research. The data was collected by observation, document study, interview and online. Data analysis techniques include data reduction, compilation of data and conclusions. Test the validity of the data using triangulation of sources and techniques. The results of this study are the implementation of the Community Activity Restriction (PKM) policy in the city of Semarang showing the implementation of PKM through Perwal, PKM is communicated from the Health Service and the Covid-19 Task Force, facility resources have supported such as hospitals, isolation places, medical, health protocol facilities , psychologists and food assistance, the disposition of the Semarang City government through the Covid-19 Task Force and the Semarang City Health Service have shown their commitment to implementing the Community Activity Restriction (PKM) policy is good but the changes achieved have not been maximized, the bureaucratic structure and SOPs are clear stated in the Decree of the Mayor of Semarang Number 180/278 Year. Supporting factors: communication, support, resources, and bureaucratic structure. Inhibiting factors: the disposition of the government that is committed but the people who tend to violate the rules of Restricting Community Activities (PKM). Keywords: Implementation, Policy, Restriction of Community Activities (PKM), Semarang City. Abstrak Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Kota Semarang merupakan kebijakan yang di keluarkan pemerintah Kota Semarang dalam percepatan penangan pandemi Covid-19 di Kota Semarang. Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah paling tinggi penemuan kasus terpapar positif Covid-19.Pelaksana dalam kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) adalah Gugus Tugas Covid-19 Kota Semarang. Adapun Pembatasan Kegiatan Masyarakat meliputi 4 pembatasan yaitu penghentian pelaksanaan kegiatan di sekolahan dan/atau institusi pendidikan, pambatasan kegiatan di tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan di tempat umum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dan untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat mplementasi kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif.Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, studi dokumen, wawancara dan online. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyusunan data dan kesimpulan .Uji validitas data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil Penelitian ini yaitu implementasi kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Kota Semarang menunjukkan Implementasi PKM melalui Perwal, PKM dikomunikasikan dari Dinas Keshatan dan Gugus Tugas Covid-19,sumber daya fasilitas sudah mendukung seprti Rumah sakit, tempat isolasi , Medis, fasilitas protokol kesehatan, psikolog dan bantuan sembako, Disposisi pemerintah Kota Semarang melalui Gugus Tugas Covid-19 dan Dinas Kesehatan Kota Semarang telah memperlihatkan komitmen yang dimiliki dalam menjalankan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) sudah baik namun perubahan yang dicapai belum maksimal, struktur birokrasi dan SOP yang jelas tercantum dalam Keputusan Walikota Semarang Nomor 180/278 Tahun. Faktor yang mendukung: komunikasi, dukungan, sumber daya, dan struktur birokrasi. Faktor yang menghambat: disposisi pemerintah yang komitmen namun masyarakat yang cendrung melanggar aturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), Kota Semarang.

KEMENANGAN BIDEN DAN MASA DEPAN POLITIK RASISME AMERIKA SERIKAT Dairatul Ma’arif; Muhadjir Muhadjir; Hino Samuel Jose
SPEKTRUM Vol 19, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

The United States is a country with a high level of racial discrimination. Racism has taken root and has become a very serious issue for the US nation. Even in the Trump era, the problem of racism is at its worst level in the modern history of the US nation. The issue of racism itself has been a major factor in Biden's victory in the US presidential election. And Biden's victory is inseparable from the multi-ethnic support that rejects Trump's political practices and racist rhetoric. Biden is considered capable of achieving racial equality despite the legacy of extreme inequality and high racial upheaval by the previous administration. By using qualitative methods, this study aims to elaborate on the extent of Biden's victory and the future of racism politics in the US. And the finding in this study is that Biden has contributed significantly to realizing racial equality in the US. Through his racial equality policies, Biden has succeeded in reducing the level of systemic racism in the US. The racial equality policies that are embodied in the form of an executive order include; Fair Housing Policy, Incarceration Reform, Reaffirm the Federal Government’s Commitment to Tribal Sovereignty and Consultation, and Memorandum Condemning and Combating Racism, Xenophobia, and Intolerance Against Asian Americans and Pacific Islanders in the United State. Keywords: Racism, Biden, Racial Equality, Executive Order, TrumpAbstrakAmerika Serikat adalah negara dengan tingkat diskriminasi rasial yang tinggi. Rasisme telah mengakar dan menjadi isu yang sangat serius bagi bangsa AS. Bahkan di era Trump, masalah rasisme berada pada level terburuk dalam sejarah modern bangsa AS. Isu rasisme sendiri menjadi faktor utama kemenangan Biden dalam pemilihan presiden AS. Dan kemenangan Biden tidak terlepas dari dukungan multi etnis yang menolak praktik politik Trump dan retorika rasis. Biden dianggap mampu mencapai kesetaraan rasial meskipun warisan ketidaksetaraan ekstrem dan pergolakan rasial yang tinggi oleh pemerintahan sebelumnya. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi sejauh mana kemenangan Biden dan masa depan politik rasisme di AS. Dan temuan dalam penelitian ini adalah bahwa Biden telah berkontribusi secara signifikan untuk mewujudkan kesetaraan ras di AS. Melalui kebijakan kesetaraan rasnya, Biden berhasil menurunkan tingkat rasisme sistemik di AS. Kebijakan kesetaraan ras yang diwujudkan dalam bentuk perintah eksekutif meliputi; Kebijakan Perumahan yang Adil, Reformasi Pemenjaraan, Menegaskan Kembali Komitmen Pemerintah Federal untuk Kedaulatan dan Konsultasi Suku, dan Memorandum Mengutuk dan Memerangi Rasisme, Xenofobia, dan Intoleransi Terhadap Orang Asia-Amerika dan Penduduk Kepulauan Pasifik di Amerika Serikat.Kata kunci: Rasisme, Biden, Kesetaraan Rasial, Perintah Eksekutif, Trump

PERAN OHCHR DALAM MENANGANI KASUS ETNIK ROHINGYA Adi Joko Purwanto
SPEKTRUM Vol 19, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

This article will explain the role of one of the United Nations organizations, namely: The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, commonly known as the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) or the United Nations Human Rights Office in the case of Rohingya ethnicity in Myanmar. UN involvement in international events is absolute. As stated in the UN Charter, one of the UN's goals is to maintain international world peace and security and peacekeeping has become an instrument for the UN in achieving this goal. In this article, the author attempts to provide an overview of the role of OHCHR in Myanmar by monitoring and identifying human rights conditions in Myanmar, as well as discussing various actions taken by OHCHR to resolve the issue of inter-ethnic conflict in Myanmar. .Keywords: OHCHR, Rohingya, Ethnic Conflict, Human Right, MyanmarAbstrakArtikel ini akan menjelaskan peran salah satu organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu: The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights atau biasa dikenal dengan Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) atau Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kasus etnis Rohingya di Myanmar. Keterlibatan PBB dalam acara internasional adalah mutlak. Sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB, salah satu tujuan PBB adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia internasional dan pemeliharaan perdamaian telah menjadi instrumen bagi PBB dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam artikel ini, penulis mencoba memberikan gambaran tentang peran OHCHR di Myanmar dengan memantau dan mengidentifikasi kondisi HAM di Myanmar, serta membahas berbagai tindakan yang dilakukan OHCHR untuk menyelesaikan masalah konflik antar etnis di Myanmar. Kata kunci: OHCHR, Rohingya, Konflik Etnis, Hak Asasi Manusia, Myanmar

â€˜VACCINE DIPLOMACYâ€™ AND â€˜VACCINE NATIONALISMâ€™ IN THE POSTCOVID-9 ERA: AN APPRAISAL FROM THE BANGLADESHI PERSPECTIVE Datta, Sujit Kumar
SPEKTRUM Vol 19, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (30.653 KB)

The impact of global political actors on vaccine diplomacy and vaccine nationalism will be discussed in depth in this research study. First, vaccine pulls in developed countries long before vaccines were discovered and manufactured. Second, vaccine diplomacy and nationalism have emerged as a new tool for safeguarding inter-state relations; it is a weapon for extending imperialism in contemporary international politics. As a result, many governments have competed to announce vaccine gifts or advance supplies to other countries to sway public opinion while failing to meet their needs. For example, the Seram Institute of India failed to produce the promised vaccine due to the severe corona infection and complete failure of the death-oxygen-health system in India. As a result, 1.3 million people out of 3.5 million who received the first dose could receive the second dose. Bangladesh's government has stepped up diplomatic efforts outside India to gather and manufacture vaccines with Russia and China. Furthermore, Bangladesh's government is stepping up diplomatic attempts to obtain vaccines from the USA, Japan, and the UK. Finally, this study will examine how vaccine diplomacy and vaccine nationalism work in Bangladesh regarding vaccine collection. Keywords: Diplomacy, Nationalism, Negotiation, Globalization, Pandemic, Covid-19AbstrakArtikel ini membahas tentang Dampak aktor politik global terhadap diplomasi vaksin dan nasionalisme vaksin. Pertama, penarikan vaksin di negara maju jauh sebelum vaksin ditemukan dan diproduksi. Kedua, diplomasi vaksin dan nasionalisme telah muncul sebagai alat baru untuk menjaga hubungan antar negara; itu adalah senjata untuk memperluas imperialisme dalam politik internasional kontemporer. Akibatnya, banyak pemerintah bersaing untuk mengumumkan hadiah vaksin atau memajukan pasokan ke negara lain untuk mempengaruhi opini publik sementara gagal memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya, Institut Seram India gagal memproduksi vaksin yang dijanjikan karena infeksi korona yang parah dan kegagalan total sistem kesehatan oksigen kematian di India. Akibatnya, 1,3 juta orang dari 3,5 juta yang menerima dosis pertama dapat menerima dosis kedua. Pemerintah Bangladesh telah meningkatkan upaya diplomatik di luar India untuk mengumpulkan dan memproduksi vaksin dengan Rusia dan China. Selain itu, pemerintah Bangladesh meningkatkan upaya diplomatik untuk mendapatkan vaksin dari Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris. Terakhir, penelitian ini akan mengkaji bagaimana diplomasi vaksin dan nasionalisme vaksin bekerja di Bangladesh terkait pengumpulan vaksin.Kata kunci: Diplomasi, Nasionalisme, Negosiasi, Globalisasi, Pandemi, Covid-19

COVID-19 DAN KRISIS ENERGI : STUDI KASUS KEBIJAKAN OPEC TERHADAP PENGURANGAN PRODUKSI MINYAK DI MASA PANDEMI COVID-19 Ali Martin
SPEKTRUM Vol 19, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

This study examines energy problems and the world oil crisis caused by the Covid-19 pandemic virus, especially in 2020. The Covid-19 pandemic has spread throughout the world which has disrupted the industrial sector. In particular, the mobility of the world's oil export-import process has been disrupted, and the largest oil exporter OPEC has decided to reduce production for an emergency. With the situation that occurred at that time, reducing production processes was an option during the Covid-19 pandemic, especially for oil producers from OPEC countries in 2020. This study uses descriptive analysis taken from supporting data related to the impact of the Covid-19 pandemic on world oil production in 2020. The results of the study found several causes of the decline and cuts in world oil production by OPEC countries, namely the abundance of goods, the conflict between OPEC member countries, the occurrence of rivalry from non-OPEC organizations, as well as the lockdown or mobility policy, and the decline in the number of industrial production activities. by countries with high Covid-19 cases. There are also internal factors and external factors that were strongly driven by the decline and finally the OPEC oil production cut. Keywords : COVID-19, Reduction of Oil Production, OPECAbstrakArtikel ini mengkaji permasalahan energi dan krisis minyak dunia yang diakibatkan oleh virus pandemi Covid-19, khususnya pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 yang telah menyebar ke seluruh dunia telah mengganggu sektor industri. Secara khusus, mobilitas proses ekspor-impor minyak dunia telah terganggu, dan pengekspor minyak terbesar OPEC telah memutuskan untuk mengurangi produksi untuk keadaan darurat. Dengan situasi yang terjadi saat itu, pengurangan proses produksi menjadi pilihan di masa pandemi Covid-19, terutama bagi produsen minyak dari negara-negara OPEC pada 2020. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang diambil dari data pendukung terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap produksi minyak dunia tahun 2020. Hasil penelitian menemukan beberapa penyebab penurunan dan pengurangan produksi minyak dunia oleh negara-negara OPEC yaitu melimpahnya barang, konflik antar negara anggota OPEC, terjadinya rivalitas dari organisasi non-OPEC, serta kebijakan lockdown atau mobilitas, dan penurunan jumlah kegiatan produksi industri. oleh negaranegara dengan kasus Covid-19 yang tinggi. Ada juga faktor internal dan faktor eksternal yang sangat didorong oleh penurunan dan akhirnya pengurangan produksi minyak OPEC.Kata kunci: COVID-19, Penurunan Produksi Minyak, OPEC

CHINA AND THE LONG CYCLE THEORY: Correction of Modelski’s Long Cycle Theory Through the Experience of China's Rise Sugiarto Pramono; Liu Changming
SPEKTRUM Vol 19, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Modelski's Long Cycle Theory influences the way scholars understand the process of world political history, including the continuation of the dynamics of world politics in the future. Modelski and his scholars suggest that the facts of the 500-year history of global politics reflect the Long Cycle pattern in which a new great power emerges every 100 years after a global war. This theory is corrected by the historical facts of China's rise in the last 40 years which proves the truth of the Long Cycle Theory on the one hand but at the same time also corrects the theory. New facts tell us that the rise of China as a new great power was not accompanied by a global war as Modelski and his supporting scholars explain. The results of this study tell us that the Long Cycle of global politics needs to be corrected.Keywords: Rise of China, great power, global war, long cycle theory.AbstrakTeori Siklus Panjang Modelski berpengaruh pada cara para sarjana memahami proses sejarah politik dunia, termasuk keberlangsungan dinamika politik dunia selanjutnya. Modelski dan para cendekiawan pendukungnya menginduksikan bahwa fakta sejarah 500 tahun politik global mencerminkan pola Siklus Panjang di mana sebuah kekuatan besar baru muncul setiap 100 tahun setelah sebuah perang global. Teori ini dikoreksi oleh fakta sejarah kebangkitan China dalam 40 tahun terakhir yang membuktikan kebenaran Teori Siklus Panjang di satu sisi tetapi pada saat yang sama juga mengoreksi teori tersebut. Fakta baru memberitahu kita bahwa kebangkitan Cina sebagai kekuatan besar baru tidak disertai dengan perang global sebagaimana penjelasan Modelski dan para sarjaba pendukungnya. Hasil penelitian ini memberi tahu kita bahwa Siklus Panjang politik global perlu dikoreksi.Kata kunci: Kebangkitan Tiongkok, kekuatan besar, perang global, teori siklus panjang.

PENGEMBANGAN KERJASAMA ASEAN MELALUI ASEAN SMART CITIES NETWORK (ASCN) Ismawati Ismawati; Anna Yulia Hartati
SPEKTRUM Vol 19, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

This article aims to find out why ASEAN has developed the ASEAN Smart City Network (ASCN). ASEAN Smart Cities Network (ASCN). Smart City is the development and management of cities by utilizing information technology (IT) to connect, monitor and control various resources in the city more effectively and efficiently to maximize services to its citizens and support sustainable development. Smart cities are expected to help solve urban constraints and provide benefits for the government and society, namely improving the quality of life such as efficiency and effectiveness of regional resource allocation, reducing gaps in society, reducing congestion for road users, transparency and public participation, public transportation, non-cash transactions, waste management, reducing pollution and exhaust gas emissions, energy, security, data and information. The findings in this study are the response to economic globalization which has the aim of improving the lives of ASEAN people and promoting new business opportunities and innovation in the development of smart cities. Keywords: ASEAN Smart City Network, Sustainable Development, Smart CityAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui mengapa ASEAN mengembangkan ASEAN Smart City Network (ASCN). Jaringan Kota Cerdas ASEAN (ASCN). Smart City adalah pengembangan dan pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI) untuk menghubungkan, memantau, dan mengontrol berbagai sumber daya di kota secara lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan layanan kepada warganya dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Kota pintar diharapkan dapat membantu mengatasi kendala perkotaan dan memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat yaitu meningkatkan kualitas hidup seperti efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya daerah, mengurangi kesenjangan dalam masyarakat, mengurangi kemacetan bagi pengguna jalan, transparansi dan partisipasi masyarakat, transportasi umum, transaksi non tunai, pengelolaan sampah, pengurangan polusi dan emisi gas buang, energi, keamanan, data dan informasi. Temuan dalam penelitian ini adalah respon terhadap globalisasi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ASEAN dan mempromosikan peluang bisnis baru dan inovasi dalam pengembangan kota pintar. Kata kunci: Jaringan Kota Cerdas ASEAN, Pembangunan Berkelanjutan, Kota Cerdas

‘VACCINE DIPLOMACY’ AND ‘VACCINE NATIONALISM’ IN THE POSTCOVID-19 ERA: AN APPRAISAL FROM THE BANGLADESHI PERSPECTIVE Sujit Kumar Datta
SPEKTRUM Vol 19, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

The impact of global political actors on vaccine diplomacy and vaccine nationalism will be discussed in depth in this research study. First, vaccine pulls in developed countries long before vaccines were discovered and manufactured. Second, vaccine diplomacy and nationalism have emerged as a new tool for safeguarding inter-state relations; it is a weapon for extending imperialism in contemporary international politics. As a result, many governments have competed to announce vaccine gifts or advance supplies to other countries to sway public opinion while failing to meet their needs. For example, the Seram Institute of India failed to produce the promised vaccine due to the severe corona infection and complete failure of the death-oxygen-health system in India. As a result, 1.3 million people out of 3.5 million who received the first dose could receive the second dose. Bangladesh's government has stepped up diplomatic efforts outside India to gather and manufacture vaccines with Russia and China. Furthermore, Bangladesh's government is stepping up diplomatic attempts to obtain vaccines from the USA, Japan, and the UK. Finally, this study will examine how vaccine diplomacy and vaccine nationalism work in Bangladesh regarding vaccine collection.Keywords: Diplomacy, Nationalism, Negotiation, Globalization, Pandemic, Covid-19AbstrakArtikel ini membahas tentang Dampak aktor politik global terhadap diplomasi vaksin dan nasionalisme vaksin. Pertama, penarikan vaksin di negara maju jauh sebelum vaksin ditemukan dan diproduksi. Kedua, diplomasi vaksin dan nasionalisme telah muncul sebagai alat baru untuk menjaga hubungan antar negara; itu adalah senjata untuk memperluas imperialisme dalam politik internasional kontemporer. Akibatnya, banyak pemerintah bersaing untuk mengumumkan hadiah vaksin atau memajukan pasokan ke negara lain untuk mempengaruhi opini publik sementara gagal memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya, Institut Seram India gagal memproduksi vaksin yang dijanjikan karena infeksi korona yang parah dan kegagalan total sistem kesehatan oksigen kematian di India. Akibatnya, 1,3 juta orang dari 3,5 juta yang menerima dosis pertama dapat menerima dosis kedua. Pemerintah Bangladesh telah meningkatkan upaya diplomatik di luar India untuk mengumpulkan dan memproduksi vaksin dengan Rusia dan China. Selain itu, pemerintah Bangladesh meningkatkan upaya diplomatik untuk mendapatkan vaksin dari Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris. Terakhir, penelitian ini akan mengkaji bagaimana diplomasi vaksin dan nasionalisme vaksin bekerja di Bangladesh terkait pengumpulan vaksin.Kata kunci: Diplomasi, Nasionalisme, Negosiasi, Globalisasi, Pandemi, Covid-19

Rekrutmen PDIP dalam Pilkada 2020: Antara Strategi Pemenangan dan Pelembagaan Partai Politik Joko J Prihatmoko
SPEKTRUM Vol 19, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/spektrum.v19i2.6655

This paper describes the winning strategy and institutionalization of political parties in the recruitment of PDIP candidates in 21 districts/cities in the 2020 simultaneous regional head and deputy regional head elections in Central Java Province. The research uses a literature study method with a qualitative approach. The results showed that the recruitment of PDIP candidates in the simultaneous regional head elections was capitalized as part of a winning strategy rather than party institutionalization. Using Adman Nursal's concept, found 7 recruitment patterns, which are based on four strategies: a) reinforcement, b) rationalization, c) inducement, and d) confrontation.From the point of view of party institutionalization based on the concept of Vicky Randall and Lars Svasand, it can be seen that the magnitude of the push as a floating party is indicated by the degree of (1) systemness, (2) value identity, (3) autonomy in decision making, and (4) knowledge or public image (reification) of a political party.The pattern of PDIP regional election recruitment that is closed but seems open confirms the development of the character of a “floating party”, namely a political party that is less responsible and less responsive to its constituents. Luckily, in a floating mass atmosphere that is not politically literate, PDIP candidates won the majority of the 2020 simultaneous regional elections in Central Java.Keywords: Political Recruitment, Winning Strategy, Political Institutionalization, Floating PartyAbstrakPenelitian ini ingin menjelaskan strategi pemenangan dan pelembagaan partai politik dalam rekrutmen calon PDIP di 21 kabupaten/kota pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan rekrutmen calon PDIP pada pilkada serentak dikapitaliasi sebagai bagian strategi pemenangan dibanding pelembagaan partai. Menggunakan konsep Adman Nursal, ditemukan 7 pola rekrutmen, yang didasarkan pada empat strategi: a) penguatan (reinforcement strategy), b) rasionalisasi (rationalization strategy), c) bujukan (inducement srategy), dan d) konfrontasi (confrontation strategy). Dari sudut pelembagaan partai berdasarkan konsep Vicky Randall dan Lars Svasand terlihat besarnya dorongan sebagai partai mengambang (floating party) yang diindikasikan dari derajat (1) kesisteman (systemness), (2) identitas nilai (value infusion), (3) otonomi dalam pembuatan keputusan (decisional autonomy), dan (4) pengetahuan atau citra publik (reification) terhadap suatu partai politik. Pola rekrutmen pilkada PDIP yang tertutup tapi terkesan terbuka mengkonfirmasikan terbangunnya watak “partai mengambang” (floating party), yakni partai politik yang kurang bertanggungjawab dan kurang tanggap terhadap konstituen. Beruntung, dalam atmosfer massa mengambang (floting mass) yang tidak melek politik, calon-calon PDIP memenangi mayoritas pilkada serentak tahun 2020 di Jawa Tengah.Kata Kunci : Rekrutmen Politik, Strategi Pemenangan, Pelembagaan Politik, Partai Mengambang

PERAN JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA) PASCA BENCANA ALAM 2018 DI SULAWESI TENGAH Sulfitri Husain
SPEKTRUM Vol 19, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/spektrum.v19i2.6660

The locus in this study is the disaster-affected area in middle Sulawesi. Palu, Sigi, and Donggala were some of the areas that were badly damaged as a result of the earthquake, tsunami and liquefaction that occurred in September 2018. In addition to the loss of life, the disaster caused several public facilities to be seriously damaged (broken electricity and telecommunications networks). School buildings, hotels, hospitals, offices, malls and several roads were badly damaged. Various national and international aids, both government and non-government, have contributed. The Japan International Cooperation Agency (JICA) is one of the international agencies involved from emergency response to recovery with a build back better concept in the Palu, Sigi, and Donggala (PASIGALA) areas. This study uses a descriptive qualitative method which will analyze the extent to which JICA's role as one of Japan's International Cooperation agencies is involved in providing post-disaster assistance. The Japan International Cooperation Agency (JICA) is one of the international agencies involved from emergency response to recovery with a build back better concept in the Palu, Sigi, and Donggala (PASIGALA) areas. In this study, in addition to primary data, secondary data in the form of books, documents, news, and journals are also complementary to the analysis. Descriptive qualitative method is used in analyzing the extent to which JICA's role as one of Japan's International Cooperation agencies is involved in providing post-disaster assistance. The results of this study explain that JICA is one of the donor agencies that has a role and several programs in reorganizing middle Sulawesi after the disaster.Keywords: Disaster Relief, International Agenc, JICA Abstrak.Lokus dalam penelitian ini adalah wilayah yang terdampak bencana di Sulawesi Tengah. Palu, Sigi, dan Donggala merupakan beberapa daerah yang rusak parah akibat dari gempa, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi pada September 2018 lalu. Selain korban jiwa, bencana tersebut menyebabkan beberapa fasilitas umum rusak parah (putusnya jaringan listrik dan telekomunikasi). Gedung sekolah, perhotelan, rumah sakit, perkantoran, mall dan beberapa jalan mengalami rusak parah. Berbagai bantuan nasional, internasional baik yang pemerintah dan non pemerintah berpartisipasi memberikan sumbangsihnya. Japan International Cooperation Agency (JICA) merupakan salah satu dari lembaga internasional yang terlibat mulai tanggap darurat hingga recovery dengan konsep build back better di wilayah Palu, Sigi, dan Donggala (PASIGALA). Dalam penelitian ini, selain data primer, data sekunder berupa buku, dokumen, berita, dan jurnal juga sebagai pelengkap analisis. Metode kualitatif deskriptif yang digunakan dalam menganalisis sejauh mana peran JICA sebagai salah satu badan Kerja Sama Internasional Jepang untuk terlibat dalam pemberian bantuan pasca bencana. Hasil penelitian ini menjelaskan JICA merupakan sebagai salah satu lembaga pendonor yang memiliki peran dan beberapa program dalam menata kembali Sulawesi Tengah pasca bencana. Kata kunci: Bantuan Kebencanaan, Lembaga Internasional, JICA

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sugiarto Pramono

Contact Email
spektrumfisip@unwahas.ac.id

Phone
+628122884193

Journal Mail Official
spektrumfisip@unwahas.ac.id

Editorial Address
JL. Menoreh Tengah X / 22, Sampangan, Gajahmungkur, Sampangan, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, Indonesia

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sugiarto Pramono

Contact Email spektrumfisip@unwahas.ac.id

Phone +628122884193

Journal Mail Official spektrumfisip@unwahas.ac.id

Editorial Address JL. Menoreh Tengah X / 22, Sampangan, Gajahmungkur, Sampangan, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, Indonesia

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sugiarto Pramono

Contact Email
spektrumfisip@unwahas.ac.id

Phone
+628122884193

Journal Mail Official
spektrumfisip@unwahas.ac.id

Editorial Address
JL. Menoreh Tengah X / 22, Sampangan, Gajahmungkur, Sampangan, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, Indonesia

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA