cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haerana
Contact Email
Haeranasupratman@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
kolaborasi@unismuh.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
JURNAL KOLABORASI
Published by Universitas Muhammadiyah Makassar
ISSN : 2442949X     EISSN : 26203499     DOI : https://doi.org/10.26618/kjap
Core Subject : Social,
Social Sciences
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik is an-Opened Access journal and published three times a year every April, August and December. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik received articles from research findings and new scientific review articles. The aims of this journal is to publish research article in the field of the bureaucracy, the public service management, the public policy, the regional autonomy, the management public, the human resource management in public sector, and its related issues.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 2 (2021): Agustus 2021" : 8 Documents clear
Pelaksanaan Anggaran Prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi COVID-19 Pada Satker di Wilayah KPPN SURABAYA II Shasza Yemima Puteri Atmodjo; Muhammad Heru Akhmadi
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 7, No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v7i2.5600

Abstract

The purpose of this study is to observe the implementation of PEN spending and to find the factors that affected the realization of PEN spending in the working units in the KPPN Surabaya II area. This research was conducted with a qualitative approach and focused on direct interaction with the informants through interview method. The results of this study generally indicate that the implementation of the PEN spending tends to fluctuate and accumulated at the end of the year. However, the realization can be categorized as optimal because it has averagely exceeded the budget realization target by 90%. The results of the study also found 5 (five) factors that affected the realization of PEN spending, namely budget planning and revision, budget execution, SPM submission, procurement of goods/services and human resources.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengamati pelaksanaan belanja PEN dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi belanja PEN pada satker di wilayah KPPN Surabaya II. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan berfokus pada interaksi secara langsung dengan narasumber melalui metode wawancara. Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa tren pelaksanaan belanja PEN cenderung berfluktuasi dan menumpuk di akhir tahun anggaran. Walaupun demikian, realisasinya dapat dikatakan optimal sebab secara rata-rata telah melampaui target realisasi sebesar 90%. Hasil penelitian juga menemukan 5 (lima) faktor yang mempengaruhi realisasi belanja PEN, yaitu perencanaan dan revisi anggaran, pelaksanaan anggaran, pengajuan SPM, pengadaan barang/jasa dan SDM.
Digital Government Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi SAMSAT Mobile Jawa Barat (SAMBARA) Di Jawa Barat Rian Bahtiar; Rita Myrna; Elisa Susanti
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 7, No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v7i2.5675

Abstract

This study aims to identify how digital government is in paying motor vehicle taxes based on the West Java SAMSAT Mobile (SAMBARA) application at the Regional Revenue Agency of West Java Province. This study uses a descriptive qualitative approach by conducting in-depth interviews with informants in the data collection stage, observation and documentation researchers. Implementation, supply (digital services), adoption (Gil-garcia Flores-zúñiga, 2020) on motor vehicle tax payments based on the West Java SAMSAT Mobile application is currently running well but not yet effective. Some findings include the presence of the presence of the Regional Revenue Operational Service Center (PLOPD) as a management unit for revenue information system innovation. Realization based on the variable states that motor vehicle tax revenue through digital application services is quite developed and has increased. The average user perception welcomes the presence of SAMBARA with a rating in the good category. However, there are still negative responses based on the most types of complaints, namely users have problems making payments so that the level of electronic-based payments is still very low compared to the number of existing ownership and the inequality of digital services is still quite high. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana digital government dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis aplikasi SAMSAT Mobile Jawa Barat (SAMBARA) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap informan tahap pengumpulan data peneliti observasi dan dokumentasi. Implementation, supply (digital services), adoption (Gil-garcia Flores-zúñiga, 2020) pada pembayaran pajak kendaaraan bermotor berbasis aplikasi SAMSAT Mobile Jawa Barat saat ini sudah berjalan baik namun belum efektif. Beberapa penemuan diantaranya kehadiran organisasi hadirnya Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah (PLOPD) sebagai suatu unit pengelola inovasi sistem informasi pendapatan sangat diperlukan. Realisasi berdasarkan variabel menyatakan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor melaui layanan digital aplikasi cukup berkembang dan mengalami peningkatan. Persepsi pengguna rata-rata menyambut baik hadirnya SAMBARA dengan rating pada kategori baik. Namun masih terdapat tanggapan negatif berdasarkan jenis aduan terbanyak yakni pengguna memiliki kendala dalam melakukan pembayaran hingga tingkat pembayaran berbasis elektronik masih sangat rendah dari jumlah kepemilikan yang ada dan ketimpangan layanan digital masih cukup tinggi.
Peran Desain Kebijakan: Digitalisasi Penyiaran Televisi di Indonesia Budi Agussetianingsih; Azhar Kasim
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 7, No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v7i2.5603

Abstract

The research was conducted with the aim of describing the policy of digitizing television broadcasts after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The policy design tries to look at the design of the concept that was built and the practice to realize the broadcast digitization policy. The researcher uses an approach approach with the type of literature study research. Researchers conducted searches on various secondary data sources which were then processed to be described in the form of a literature study. The researcher conducted a data analysis based on the policy design theory by Birkland (2015) which discussed four elements of policy design, namely objectives, theories, instruments, and policy implementation processes. The results of the study indicate that the policy of digitizing television broadcasts should be stated holistically and its implementation involves the support of stakeholders. The policy design for television broadcast digitization has not yet been carried out with a comprehensive causal theory mapping so that the instruments and implementation processes are not yet ready to build the broadcast industry and the public to switch to digital television. To make this policy a success, this research can help the government to encourage digital technology for mapping important industrial strategies that are future-oriented and protect public needs, increase government incentive support, as well as inclusive involvement from institutions both central and local, as well as local non-government institutions in the transition process. Keywords: policy design, broadcast digitization, television. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan kebijakan digitalisasi penyiaran televisi setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja. Desain kebijakan mencoba untuk melihat perancangan konsep kebijakan yang dibangun serta praktik untuk mewujudkan tujuan kebijakan digitalisasi penyiaran. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Peneliti melakukan penelusuran terhadap berbagai sumber data sekunder yang kemudian diolah untuk di deskripsikan kedalam bentuk studi literatur. Peneliti melakukan analisis data yang didasarkan pada teori desain kebijakan oleh Birkland (2015) yang difokuskan pada empat eleman desain kebijakan, yaitu tujuan, teori kausal, instrumen, dan proses implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi penyiaran televisi seharusnya dirumuskan secara holistik dan implementasinya melibatkan dukungan dari para pemangku kepentingan. Desain kebijakan digitalisasi penyiaran televisi belum diimbangi dengan pemetaan teori kausal yang komprehensif sehingga instrumen dan proses implementasi kebijakan belum sepenuhnya dipersiapkan untuk membangun industri penyiaran dan masyarakat untuk beralih ke televisi digital. Untuk mensukseskan peralihan teknologi digital diperlukan pemetaan strategi industri yang berorientasi masa depan dan melindungi kebutuhan publik, peningkatan dukungan insentif pemerintah, serta keterlibatan secara inklusif dari institusi pemerintah baik pusat dan daerah, serta institusi non-pemerintah daerah dalam proses transisi.
The Role Of Youth Force Muhammadiyah (Amm) In Developing The Suprastructure And Youth Infrastructure In KNPI South Sulawesi Soemitro Emin Praja; Abdul Razak Munir; Lukman Irwan
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 7, No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v7i2.4300

Abstract

This study aims to see how the role of AMM is in improving the youth superstructure as well as the role of AMM in improving youth infrastructure in KNPI, South Sulawesi. This research uses descriptive qualitative research. The number of informants in this study was the technique of studying the data in this study, observation, interviews, and documentation. The results showed that the role of the Muhammadiyah youth (AMM) in the superstructure of development and youth infrastructure in the South Sulawesi KNPI responded to the reality of advocating and promoting action as a forum for struggle, then reviving communication forums through discussion activities such as social dialogue, then youth and nationality and local-based FGDs on an ongoing basis, as well as becoming a cadre laboratory as a process of youth regeneration efforts in South Sulawesi, and increasing harmonization, solidity and synergy as an effort to cement the OKP plurality in KNPI South Sulawesi. Suggestions in this study are the Chairman of KNPI Sulsel to further promote youth values in terms of infrastructure and youth superstructure. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran AMM dalam pembenahan suprastruktur kepemudaan serta bagaimana peran AMM dalam pembenahan infrastruktur kepemudaan di KNPI Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskripsi Kualitatif. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran angkatan muda muhammadiyah (AMM) dalam pembangunan suprastruktur dan infrastruktur kepemudaan di KNPI Sulawesi Selatan merespon realitas yakni melakukan advokasi dan menggalakkan aksi sebagai wadah perjuangan, kemudian menghidupkan forum-forum komunikasi melalui kegiatan diskusi seperti dialog social kemasyarakatan, kemudian kepemudaan dan kebangsaan serta FGD yang berbasis local secara berkesinambungan, serta menjadi laboratorium kader sebagai proses upaya regenerasi kepemudaan di Sulawesi selatan, dan meningkatkan harmonisasi, soliditas dan sinergitas sebagai upaya merekatkan kemajemukan OKP yang ada di KNPI Sulawesi Selatan. Saran dalam penelitian ini adalah Ketua umum KNPI Sulsel agar lebih menggalakkan lagi nilai-nilai kepemudaan dari segi infrastruktur dan suprastruktur kepemudaaan.
Analysis of Cost Benefit Services For Selling State Property (Case Study at KPKNL Sorong) Dio Graha Putra Pangestu; Taufik Raharjo
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 7, No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v7i2.5624

Abstract

KPKNL Sorong has a working area covering all districts/cities in West Papua Province with an area of 102,955.15 Km2, one of the functions of the KPKNL Sorong is to provide services for the write off of BMN through sales. In serving BMN sales, it costs money to visit the location and on the other hand, benefits can be obtained by the state in the form of PNBP. The research is intended to determine the costs and benefits that can be valued in money in BMN sales services at KPKNL Sorong and to find out whether the cost and benefit analysis can be applied in services. The research used a qualitative descriptive approach with a case study research method. Quantitative data is processed with a variable costing approach, then qualitative data is processed by referring to the Miles and Huberman model. The result concludes that two proposals have negative net benefits. When combined with documented data, 10 proposals have negative net benefits. However, overall it still generated a net positive benefit of Rp. 1,304,560,098. The cost-benefit analysis has been applied internally by KPKNL Sorong, not when receiving proposals but when processing proposals. From the regulatory side, the analysis of costs and benefits that cannot be valued in money has been applied in the regulation of the write off of BMN, for benefit costs that can be valued in money allow it to be applied in the preparation of the next regulation, but a first study is needed to determine service options.KPKNL Sorong memiliki wilayah kerja meliputi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dengan luas 102.955,15 Km2, salah satu fungsi KPKNL Sorong adalah menyelenggarakan pelayanan penghapusan BMN melalui penjualan. Dalam melayani penjualan BMN diperlukan biaya untuk mengunjungi lokasi dan disisi lain manfaat dapat diperoleh negara berupa PNBP. Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui biaya dan manfaat yang dapat dinilai dengan uang dalam pelayanan penjualan BMN di KPKNL Sorong serta mengetahui apakah analisis biaya dan manfaat dapat diterapkan dalam layanan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Data kuantitatif diolah dengan pendekatan variable costing, kemudian untuk data kualitatif diolah dengan merujuk model Miles dan Huberman. Hasilnya disimpulkan terdapat dua usulan yang memiliki manfaat net negatif. Apabila dikombinasikan dengan data hasil dokumentasi, terdapat 10 usulan yang memiliki manfaat net negatif. Namun, secara keseluruhan masih menghasilkan manfaat net positif sebesar Rp.1.304.560.098. Analisis biaya manfaat sudah diterapkan secara internal oleh KPKNL Sorong, bukan saat menerima usulan melainkan saat memproses usulan. Dari sisi regulator, analisis biaya dan manfaat yang tidak dapat dinilai dengan uang sudah diterapkan dalam regulasi penghapusan BMN, untuk biaya manfaat yang dapat dinilai dengan uang memungkinkan untuk diterapkan dalam penyusunan regulasi berikutnya namun diperlukan kajian terlebih dahulu untuk menentukan opsi-opsi layanan.
Kolaborasi Stakeholder Dalam Reforma Agraria Dengan Pola Redistribusi Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lina Triandaru; Muslih Amberi; Tomi Oktavianoor; Mohammad Fajar Hidayat
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 7, No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v7i2.5655

Abstract

Presidential Regulation Number 86 of 2018 concerning Agrarian Reform (Perpres No.86 of 2018) explains that asset management consists of land redistribution and asset legalization. Land redistribution consist of asset reform and access reform. In 2019, the Land Office of Hulu Sungai Selatan Regency, South Kalimantan achieved 100% asset reform realization and was awarded the office with the best achievement in the province. The purpose of this study is to identify and explain the implementation of land redistribution with collaboration theory, which is an effort to unite various actors both individuals and organizations to achieve common goals. This research uses a descriptive qualitative approach. Determination of informants was carried out using the purposive sampling technique. Data obtained through interviews and document study. The results showed that the implementation of land redistribution agrarian reform in Hulu Sungai Selatan Regency in 2019 was influenced by several factors: (a) political will from the ruling elite and strong commitment from the government; (b) the government / bureaucratic elite must be separate from the business elite; (c) Police and Satpol PP support; (d) participation of all stakeholders including People's / Peasant Organizations; (e) availability of complete data and information; and (f) thorough and gradual preparation. All of these can solve all implementation constraints in land redistribution in Hulu Sungai Selatan Regency. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Perpres No. 86 Tahun 2018) menjelaskan bahwa penataan aset terdiri dari redistribusi tanah dan legalisasi aset. Redistribusi tanah terdiri dari penataan asset dan penataan akses. Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019 berhasil mencapai realisasi penataan sebesar 100% dan berhasil memenangkan penghargaan sebagai kantor yang mempunyai pencapaian terbaik pada propinsi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untukmengidentifikasi dan menjelaskan pelaksanaan reforma agraria dengan teori kolaborasi sebagai upaya penyatuan berbagai pihak baik individu maupun organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan penentuan informan bersifat purposif. Data diperoleh dari proses wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya (a) kemauan politik dari elit penguasa dan komitmen yang kuat dari pemerintah; (b) elit pemerintahan/birokrasi harus terpisah dari elit bisnis; (c) dukungan Kepolisian dan Satpol PP; (d) partisipasi semua stakeholder termasuk Organisasi Rakyat/Tani; (e) ketersediaan data dan informasi yang lengkap; dan (f)persiapan yang matang dan bertahap. semua itu dapat menyelesaikan semua kendala pelaksanaan dalam redistribusi tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Open Government Data : Open Data Pada Sektor Pendidikan Dalam Mendukung Kebijakan Nadia Mukhlisa; Azhar Kasim
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 7, No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v7i2.5489

Abstract

Disruptive technology pushes digitization acceleratingly and impacts on education sector so that the learning process to be more effective and efficient. Many problems arise in the education sector that can be solved by the government’s policy based on data. The purpose of this research is to analyze the concept of open data that plays a role in the evidence-based decision-making process by utilizing e-government. The analysis uses the principle of Open Government where the government increases transparency, accountability, and participation through open data. This study shows data were collected through the literature review method and pays attention to the credibility of the data source. The results show open data development innovations in the public sector especially in the field of education: Dapodik, PD Dikti, and EMIS. Open Government Data was created to support appropriate policies, so it is very important to present open data that must be complete, valid, integrated, and transparent (relate to the quality of school or map of education quality by region).Kemajuan teknologi menciptakan digitalisasi di berbagai bidang yang kemudian mendorong konteks baru dalam model interaksi pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien. Berbagai macam permasalahan yang muncul di bidang pendidikan dapat diselesaikan dengan adanya dukungan pemerintah. Dukungan tersebut melalui kebijakan bantuan di bidang pendidikan yang diputuskan berbasis data. Tujuan penelitian adalah menganalisis tentang konsep open data yang berperan pada proses pengambilan keputusan berbasis bukti dengan memanfaatkan e-government. Analisis tersebut menggunakan prinsip Open Government dimana pemerintah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi melalui open data. Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui metode literature review dan tetap memperhatikan kredibilitas sumber data. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya inovasi pembangunan open data di bidang pendidikan: Dapodik, PD Dikti, dan EMIS. Open Government Data diciptakan untuk mendukung kebijakan agar tepat, maka sangat penting untuk menghadirkan open data yang lengkap, valid, terintegrasi, dan transparan (transparan mengacu kepada data kualitas sekolah atau peta kualitas pendidikan berdasarkan wilayah).
Inovasi Layanan Seluler Peternakan Terintegrasi (La Sapi) Kabupaten Sinjai Riskasari Riskasari
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 7, No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v7i2.5662

Abstract

Public demands for improving good and satisfying public services are one of the needs that must be met by the government. This study aims to determine the innovation of integrated livestock cellular service (LA SAPI) in Sinjai Regency. This research is a qualitative research, the research conducted is descriptive, so it requires observation, interviews and documentation as data collection techniques. Based on the findings that the integrated livestock cellular service innovation (LA SAPI) on the relative advantage attribute, it is known that the advantage of the integrated livestock cellular service innovation is to minimize brokering practices and make it easier for the public The compatibility attribute explains that the innovation of integrated livestock cellular services is in accordance with the wishes of the community in making buying and selling transactions easier. The complexity attribute explains that there is no complexity in using the integrated farm mobile service even easier. The triability attribute also explains that there is no trial phase for the community in the service. There was only a technical experiment at the Sinjai District Animal Husbandry Office. The observability attribute shows that as long as the integrated livestock cellular service is in accordance with the wishes of the Livestock Service Office of Sinjai Regency because it can realize the performance of public services and to facilitate the community in the buying and selling process and increase the income of farmers in minimizing brokering. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik yang baik dan memuaskan menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi layanan seluler peternakan terintegrasi ( LA SAPI) Kabupaten Sinjai. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, sehingga diperlukan observasi, wawancara maupun dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Berdasarkan temuan bahwa inovasi layanan seluler peternakan terintegrasi ( LA SAPI) pada atribut relative advantage diketahui bahwa keuntungan dari adanya inovasi layanan seluler peternakan terintegrasi adalah meminimalisir praktek percaloan dan lebih memudahkan masyarakat. Pada atribut compatibility menjelaskan bahwa inovasi layanan seluler peternakan terintegrasi sesuai dengan keinginan masyarakat dalam proses transaksi jual beli lebih mudah. Atribut complexity menjelaskan bahwa tidak ada kerumitan dalam penggunakan layanan seluler peternakan terintegrasi bahkan lebih memudahkan. Atribut triability juga menjelaskan bahwa tidak adanya fase uji coba kepada masyarakat dalam layanan. Hanya ada percobaan teknis di Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai. Pada atribut observability menunjukkan bahwa selama layanan seluler peternakan terintegrasi telah sesuai dengan keinginan Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai karena dapat mewujudkan kinerja pelayanan public serta untuk memudahkan masyarakat dalam proses jual beli dan meningkatkan pendapatan peternak dalam meminimalisir percaloan.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 3 (2025): Desember 2025 Vol. 11 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol 11, No 1 (2025): April 2025 Vol. 11 No. 1 (2025): April 2025 Vol 10, No 3 (2024): Desember 2024 Vol. 10 No. 3 (2024): Desember 2024 Vol. 10 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol 10, No 2 (2024): Agustus 2024 Vol 10, No 1 (2024): April 2024 Vol. 10 No. 1 (2024): April 2024 Vol 9, No 3 (2023): Desember 2023 Vol. 9 No. 3 (2023): Desember 2023 Vol 9, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 9, No 1 (2023): April 2023 Vol 8, No 3 (2022): Desember 2022 Vol 8, No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 8, No 1 (2022): April 2022 Vol 7, No 3 (2021): Desember 2021 Vol 7, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 7, No 1 (2021): April 2021 Vol 6, No 3 (2020): Desember 2020 Vol 6, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 6, No 1 (2020): April 2020 Vol 5, No 1 (2019): April 2019 Vol 5, No 3 (2019): Desember Vol 5, No 2 (2019): Agustus Vol 4, No 3 (2018): Desember 2018 Vol 4, No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 4, No 1 (2018): April 2018 Vol 3, No 3 (2017): Desember 2017 Vol 3, No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 3, No 1 (2017): April 2017 Vol 2, No 3 (2016): Desember 2016 Vol 2, No 2 (2016): Agustus 2016 Vol 2, No 1 (2016): April 2016 Vol 1, No 3 (2015): Desember 2015 Vol 1, No 2 (2015): Agustus 2015 Vol 1, No 1 (2015): April 2015 More Issue