Garuda - Garba Rujukan Digital

Wewenang Mahkamah Syar’iyah dalam Pemeriksaan Praperadilan Achmad Fikri Oslami
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v11i1.11874

Abstract. The Syari'iyah Court is an Islamic Sharia Judicial Institution in Aceh as a Development of the Religious Courts which was inaugurated on 1 Muharram 1424 H/4 March 2003 AD based on Presidential Decree No. 11 of 2003. In accordance with Article 1 paragraph (1) of Presidential Decree No. 11 of 2003 the Religious Court in Aceh Province was changed to a Syar'iyah Court. The Syar'iyah Court has special powers that are different from the Religious Courts outside the province of Aceh. The Syar'iyah Court through Qanun number 6 of 2014 concerning Jinayat Law has the authority to hear cases in the Jinayat field in Aceh. As a consequence of the absolute authority of the Syar'iyah Court in the field of Jinayat, the Syar'iyah Court also handles cases related to Pretrial. Rules regarding Pretrial are regulated in Qanun number 7 of 2013 concerning the Jinayat Procedural Law. The Syar'iyah Court which often handles civil cases is a new thing when faced with pretrial cases. The purpose of this paper is to find out the legality and description of the pretrial examination at the Syar'iyah Court, so as to gain a comprehensive understanding of the process of examining the pretrial case.Abstrak. Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan Syari’at Islam di Aceh sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003. Sesuai Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar’iyah mempunyai kewenangan khusus yang berbeda dari Pengadilan Agama yang ada di luar provinsi Aceh. Mahkamah Syar;iyah melalu Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berwenang mengadili perkara-perkara di bidang Jinayat di Aceh. Konsekuensi adanya kewenangan absolut Mahkamah Syar;iyah di bidang Jinayat, maka Mahkamah Syar’iyah juga menangani perkara yang terkait Praperadilan. Aturan mengenai Praperadilan di atur di dalam Qanun nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Mahkamah Syar’iyah yang sering menangani perkara perdata menjadi hal yang baru ketika dihadapkan dengan kasus Praperadilan. Tujuan penulisan ini agar dapat mengetahui legalitas dan gambaran pemeriksaan Praperadilan di Mahkamah Syar’iyah, sehingga mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait proses pemeriksaan perkara Praperadilan tersebut.

Dayah dan Rehabilitasi Akhlak Pelaku Jarimah: Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Muhadi Khalidi; Arifin Abdullah
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v11i1.12762

Abstract: Dayah is the center of Islamic educational institutions for the people of Aceh, which aims to create human beings besides having knowledge but also changing the personality of the community in an Islamic way, it is proven that dayah has an important role in educating the Acehnese people to remain Islamic solidity in a Kaffah way, when problems arise from community resolved by the dayah ulama, meaning that the dayah has an important role in addition to education, the dayah is also a place of settlement that occurs in society, especially those related to violations of Islamic law, the community often asks for input and solutions from the dayah scholars. Therefore, the Acehnese people's desire to legally implement Islamic Shari'ah began to be implemented universally when the central government passed Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, from Law No. 16 of 2006 was born Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Law Jinayat. However, along the way, it was felt that there were problems that had not been accommodated in the jinayah law, especially after the punishment of caning for the perpetrators of the fingerings, the perpetrators of the fingerings repeated their actions, meaning that there was a need for a place to rehabilitate the nature of the perpetrators so as not to repeat their actions. This paper reviews comprehensively about Dayah as a Moral Rehabilitation Center for the perpetrators of Jarimah Perspective Article 4 paragraph 5 Aceh Qanun Number 16 of 2014 concerning Jinayat Law, while the method used is normative research that uses Jinayat Law Qanun as the primary material, and the data uses a qualitative approach. descriptive. The results of the study found that the Qanun of the Jinayat Law provided an opportunity for Dayah as a rehabilitation center for the perpetrators of the crime that was contained in an additional uqubat.Abstrak: Dayah merupakan pusat lembaga pendidikan Islami bagi masyarakat Aceh, yang bertujuan untuk menciptakan manusia-manusia selain memiliki ilmu pengetahuan juga merubah kepribadian masyarakat secara Islami, terbukti dayah memiliki peranan penting mendidik masyarakat Aceh tetap kokoh menegakkan syariat Islam secara Kaffah, ketika ada masalah yang muncul dari kalangan masyarakat diselesaikan oleh ulama dayah, artinya dayah memiliki peranan yang penting selain memberikan dibidang pendidikan, dayah juga menjadi tempat penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan pelanggaran Syari’at Islam, masyarakat sering meminta masukan dan solusi dari para ulama-ulama dayah. Oleh karenanya keinginan masyarakat Aceh untuk menjalankan Syari’at Islam secara legal tersebut mulai terimplementasi secara universal saat Pemerintah pusat mengesahkan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 inilah lahir Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Namun dalam perjalanannya dirasakan ada permasalahan yang belum terakomodir dalam hukum jinayah tersebut terutama setelah pemberian hukuman cambuk bagi pelaku jarimah, para pelaku jarimah cenderung mengulangi lagi perbuatan jarimah tersebut artinya perlu adanya tempat untuk merehabilitasi sifat pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Tulisan ini mengkaji secara komprehensif tentang Dayah sebagai Pusat Rehabilitasi Moral pelaku Jarimah Perspektif Pasal 4 ayat 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, adapun metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menjadikan Qanun Hukum Jinayat sebagai bahan primer, dan analisis datanya menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. hasil penelitian menemukan bahwa Qanun Hukum Jinayat memberikan peluang kepada Dayah sebagai pusat rehabilitasi kepada pelaku jarimah yang dimuat dalam uqubat tambahan.

Diskresi dan Negara Hukum: Mewujudkan Hukum Berkeadilan Masyarakat Murdan Murdan; Safira Mustaqilla
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v11i1.12458

Abstract: This study analyzes the discretionary policy in the civil law system prevailing in Indonesia. In a state law system, implementing laws and regulations are often faced with not applying the rule of law and even legal decisions occur. The result of the failure that occurred in realizing government programs aimed at the welfare of the community. On the one hand, state officials, state employees, and state officials are not allowed to act differently from the legal rules that have been passed by the state. But on the other hand, the desire to uphold justice and the welfare of the people sometimes clashes with the rules, procedures, and legal provisions that already exist legally. the advantages of the positive and negative sides of the Civil Law-based legal system, countries that adhere to the Civil Law system then introduce the concept of discretion. This study uses a normative-juridical method. The results of the analysis of literature data show that through discretionary policies, governments, state officials, and state administrators can guarantee people's welfare, justice, and truth.Abstrak: Studi ini menganalisis kebijakan diskresi dalam sistem hukum sipil yang berlaku di Indonesia. Dalam sistem negara hukum, pelaksana peraturan perundang-undangan sering dihadapkan pada tidak tegasnya aturan hukum dan bahkan terjadi kekosongan hukum. Akibatnya terjadi kesulitan dalam merealisasikan program pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Di satu sisi pejabat negara, pegawai negara, dan penyelenggara negara tidak diperkenankan bertindak berbeda dari aturan hukum yang sudah disahkan oleh negara. Namun sisi lain, keinginan untuk mempercepat keadilan dan kesejahteraan rakyat terkadang berbenturan dengan aturan, prosedur, dan ketentuan hukum yang sudah memiliki daya ikat secara legalistik. Menyadari sisi positif dan negatif dari sistem hukum berbasis Civil Law tersebut, negara-negara yang menganut sistem Civil Law kemudian memperkenalkan konsep tentang diskresi. Studi ini menggunakan metode normatif-yuridis. Hasil analisis data kepustakaan menunjukkan bahwa melalui kebijakan diskresi, para pemerintah, pejabat negara, dan penyelenggara negara dapat mempercepat kesejahteraan rakyat, keadilan, dan kebenaran.

Dari Pelaku ke Korban Penyelundupan Pekerja Migran Sukarela: Pilihan Hukum Internasional atau Hukum Indonesia Yohanes Hermanto Sirait; Dian Narwastuty
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v11i1.13722

Abstract: Migrant smuggling and human trafficking are two actions that are often equated. Though both are distinct in terms of profit and purpose. Migrant smuggling can occur because of consensus between migrants and smugglers. In contrast to the perpetrators, international law encourages the non-criminalization policy to migrant. However, the practice of countries including Indonesia still provides chance for criminalization of migrants. This study aims to examine the impact of migrants volunteering to be smuggled in as victims. Furthermore, the potential for migrants to be punished for violating the rules for entering without a permit into a country is also studied. This research was conducted doctrinally using primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that the volunteering of migrants to be smuggled should not their status to become perpetrators in perspective of international law. It means that migrants should be punished for being smuggled. However, national laws, including those regulated in Indonesia, still allow migrants to be punished for violating the rules regarding entry permits such as the use of fake documents. This shows the lack of consistency in national laws to adopt non-criminalization policies towards migrants.Abstrak: Penyelundupan migran dan perdagangan orang adalah dua tindakan yang kerap dipersamakan. Padahal keduanya berbeda dari sisi keuntungan dan tujuan. Penyelundupan migran dapat terjadi karena adanya konsensus antara migran dengan pelaku penyelundupan. Berbeda dengan pelaku, hukum internasional mendorong kebijakan non-kriminalisasi terhadap migran. Namun sayangnya, praktik negara termasuk Indonesia masih memberikan ruang untuk kriminalisasi terhadap migran. Penelitian ini bertujuan mengkaji dampak kesukarelaan migran untuk diselundupkan sebagai korban. Lebih lanjut, dikaji juga potensi migran dipidana karena melanggar aturan masuk tanpa izin ke suatu negara. Penilitian ini dilakukan secara doktrinal menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa kesukarelaan migran untuk diselundupkan tidak membuat status dan kedudukannya berubah menjadi pelaku. Konsekuensinya, migran tetap tidak boleh dipidana dengan alasan apapun. Namun hukum nasional termasuk yang diatur di Indonesia masih memungkinkan migran dipidana karena melanggar aturan terkait izin masuk seperti penggunaan dokumen palsu. Hal ini menunjukan kurang konsistennya hukum nasional mengadopsi kebijakan non-kriminalisasi terhadap migran.

Non-Muslim Sebagai Subjek Hukum Islam dalam Konsep Mukallaf Zainuddin Puteh; Faisar Ananda Arfa
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v11i1.13763

Abstract: The appointment of the Prophet Muhammad Shalla Allahu 'Alaihi Wa Sallam as an Apostle who brought revelations with legal dimensions, addressed to all humans, including unbelievers. The position of the infidels as mukallaf can be seen from the perspective of the da'wah community, not the ijabah community who accept and justify the teachings of the Apostle as believers. However, even though they are mukallaf, unbelievers are also seen as not fulfilling as legal subjects in the law of worship, because of their disbelief. Unbelief is seen as a barrier to the validity of worship. This study uses the doctrinal method. The data is obtained through the treasures of Islamic law. The results of the study found that non-Muslims are also legal subjects in muamalah matters. Islamic law can be fully enforced against infidels, because disbelief is not a barrier (mani') the fulfillment of elements as legal subjects for infidels, so that rights that are mu'amalah should not be ignored, especially in the area of application of Islamic law.Abstrak: Pengangkatan Nabi Muhammad Shalla Allahu ‘Alaihi Wa Sallam sebagai Rasul yang membawa wahyu berdimensi hukum, ditujukan kepada seluruh manusia, termasuk orang kafir. Kedudukan orang kafir sebagai mukallaf bisa dilihat dari segi ummat dakwah, bukan ummat ijabah yang menerima dan membenarkan ajaran Rasul sebagaimana orang mukmin. Namun, meskipun sebagai mukallaf, orang kafir juga dipandang tidak memenuhi sebagai subyek hukum dalam hukum ibadah, karena kekafirannya. Kekafiran dipandang sebagai penghalang dalam keabsahan ibadah. Kajian ini menggunakan metode doktrinal. Data diperoleh melalui khazanah hukum Islam. Hasil penelitian ditemukan bahwa non muslim juga sebagai subjek hukum dalam persoalan mua’amalah. Hukum Islam dapatdiberlakukan penuh terhadap orang kafir, karena kekafiran bukan sebagai penghalang (mani’) terpenuhinya unsur sebagai subyek hukum bagi orang kafir, sehingga hak-hak yang bersifat mu'amalah tidak boleh diabaikan khsusnya di wilayah pemberlakuan hukum Islam.

Bahasa Hukum Qanun Jinayat Aceh: Teks Lama untuk Konteks Baru Ali Abubakar; Mohd Din
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v11i1.13450

Abstract: This paper begins with the problem of differences in public perception and law enforcement in enforcing the Qanun Jinayat. The main question to be answered is how to understand the legal language of the Qanun in the concept of the relationship between the text and the legal context? Several legal terms and concepts in the Qanun were selected for analysis. The results of the study indicate that the terms and concepts in the Qanun which are different from the language of the law in Indonesia show the characteristics of the law itself. The choice of the legal language of the Qanun reinforces that the law must change according to changing contexts; namely modern Acehnese society. However, the text of the Qanun itself, due to changes in context, cannot be separated from the possibility of changes/adjustments.Abstrak: Tulisan ini berawal dari permasalahan perbedaan persepsi masyarakat dan aparatur penegakan hukum dalam penegakan Qanun Jinayat. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah bagaimana memahami bahasa hukum Qanun dalam konsep hubungan antara teks dan konteks hukum? Beberapa istilah hukum dan konsep dalam Qanun dipilih sebagai bahan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah-istilah dan konsep-konsep dalam Qanun yang berbeda dengan bahasa perundang-undangan di Indonesia menunjukkan ciri dari hukum itu sendiri. Pilihan bahasa hukum Qanun menguatkan bahwa hukum harus berubah sesuai dengan perubahan konteks; yaitu masyarakat Aceh modern. Namun demikian, teks Qanun itu sendiri, karena perubahan konteks tidak terlepas dari kemungkinan perubahan/penyesuaian.

Syari’at Islam dan Qanun Jinayat di Aceh Hasanuddin Yusuf Adan
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v11i1.13447

Abstract: The history of the implementation of Islamic law in Aceh has taken a very long time since the colonial era to the reform era in Indonesia. All of this happened more because of the government and government that started from the Dutch East Indies government to the Old Order, New Order and Reformation. However, in the end, the Law for the implementation of Islamic Shari'ah in Aceh came down from Jakarta, starting with the Law. No. 44 of 1999 concerning the Privileges of Aceh up to Law No. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. As a mandate from the law, a number of laws were born to complete the operational implementation of Islamic law in Aceh. This study uses historical research methods because the study of material is related to the history of the implementation of Islamic law in Aceh. The findings of this study indicate that the struggle for the implementation of Islamic law in Aceh requires a long struggle so that it meets with success.Abstrak: Sejarah pelaksanaan syari’at Islam di Aceh mengalami uluran waktu yang sangat panjang semenjak zaman kolonial sampai kepada zaman reformasi di Indonesia. Semua itu terjadi lebih disebabkan oleh perjalanan pemerintahan dan birokrasi yang bermula dari pemerintahan Hindia Belanda sampai kepada rezim Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Walaubagaimanapun, akhirnya Undang-undang pemberlakuan syari’at Islam di Aceh turun dari Jakarta, mulai dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh sampai kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Sebagai amanah dari undang-undang tersebut maka lahirlah sejumlah qanun untuk melengkapi perangkat operasional pelaksanaan syari’at Islam di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis karena kajian materinya terkait dengan pemaparan sejarah pelaksanaan syari’at Islam di Aceh. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjuangan pelaksanaan syari’at Islam di aceh memerlukan perjuangan panjang sehingga ketemu dengan kesuksesan.

Tindak Pidana Homoseksual Dalam Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016: Perspektif Hukum Pidana Islam Yuhasnibar Syah; Lastrina Lastrina
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v11i1.13330

Abstract: Constitutional Decision Number 46/PUU-XIV/2016 raises various views. The decision rejected a request for an expansion of Article 292 of the Criminal Code on homosexuals. Regarding this problem, what are the provisions of Decision No. 46/PUU-XIV/2016 regarding homosexual crimes, how and the considerations of the Constitutional Court judges in deciding homosexual criminal cases in Decision Number 46/PUU-XIV/2016, and how Islamic criminal law regarding homosexual crimes in the Constitutional Court Decision Number 46/ PUU-XIV/2016. This research is analyzed by means of descriptive-analysis. The result of the research is that the provisions of homosexual crime in Article 292 of the Criminal Code regulates same-sex sexual abuse, or obscenity in the category of homosexuals. The Constitutional Court Decision Number 46/PUU-XIV/2016 in principle contains a request to expand the scope of Article 292 from previously only adults with children to adults with adults. There are three reasons and also the considerations of the judges of the Constitutional Court in deciding cases of homosexual crimes in Decision Number 46/PUU-XIV/2016, namely juridical considerations regarding the criminal policy or criminal policy, juridical considerations on the application of the principles of legality and consideration of the substance of the petition. Article 292 of the Criminal Code against Article 1 paragraph (3), Article 28D paragraph (1), and Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution. From the perspective of Islamic criminal law, the Constitutional Court's decision is not in harmony, or at least has not been able to apply legal aspects criminal law based on religious norms and moral norms.Abstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 memunculkan ragam pandangan. Putusan tersebut menolak permohonan pemohon salah satunya tentang perluasan Pasal 292 KUHP tentang homoseksual. Terhadap masalah tersebut, bagaimana ketentuan Putusan No. 46/PUU-XIV/2016 tentang tindak pidana homoseksual, bagaimana alasan dan pertimbangan hakim MK dalam memutus perkara tindak pidana homoseksual dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016, serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang tindak pidana homoseksual dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016. Penelitian ini analisis dengan cara deskriptif-analisis. Hasil penelitian bahwa ketentuan tindak pidana homoseksual dalam Pasal 292 KUHP mengatur tentang pencabulan sesama jenis, atau pencabulan kategori homoseksual. Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 pada prinsipnya berisi permohonan untuk memperluas cakupan Pasal 292 dari sebelumnya hanya orang dewasa dengan anak-anak menjadi orang dewasa dengan orang dewasa. Terdapat tiga alasan dan juga pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tindak pidana homoseks dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016, yaitu pertimbangan yuridis terhadap kebijakan kejahatan pidana atau criminal policy, pertimbangan yuridis terhadap penerapan asas-asas legalitas dan pertimbangan substansi permohonan atas Pasal 292 KUHP terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dilihat dari kaca mata hukum pidana Islam, putusan MK tidak selaras, atau sekurang- kurangnya belum mampu menerapkan aspek hukum pidana yang didasari norma hukum agama dan norma susila.

Implementasi Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Pasca 15 Tahun MoU Helsinki Muhammad Syuib; Desi Hasnawati
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v11i1.13463

Abstract: Truth and Reconciliation Commission of Aceh is established as a logical consequence of peace agreement between the Government of Republic of Indonesia and Free Aceh Movement. Now, the peace period is turning into 15 years old. One aspect has been criticized so far, is the performance of KKR Aceh in implementing the agreement of MoU Helsinki, given, the institution has a vital role to advocate transitional justice in Aceh, especially for conflict victims. The research questions are how far the successful of KKR Aceh in advocating the justice for victims of conflict in Aceh and what are the advantages faced in the field. The research method is juridical empiric which is overseeing between the rules and the practice and also using cases approach. The result is, the performance of KKR Aceh is not running optimally yet in presenting the justice for victims of armed-conflict in Aceh, due to having the less support of financial and also human resource from government.Abstrak: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dibentuk sebagai konsekuensi logis dari kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sebagaimana tertuang dalam MoU Helsinki. Kini, usia perdamaian itu sudah mencapai 15 tahun. Salah satu yang menjadi sorotan selama kurun waktu tersebut adalah kinerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam menjalankan amanah MoU Helsinki. Mengingat lembaga ini memiliki peran penting untuk menghadirkan keadilan transisi di Aceh, khususnya bagi Korban konflik. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kiprah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam menghadirkan keadilan bagi korban konflik di Aceh serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan kerja-kerja KKR Aceh. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yakni penelitian yang melihat antara aturan dan prakteknya di lapangan, sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kasus. Hasil penelitian ditemukan bahwa kiprah KKR Aceh belum berjalan maksimal dalam menghadirkan keadilan bagi korban konflik dikarenakan lemahnya dukungan anggaran dan juga sumber daya manusia dalam melaknsankan kerja-kerja KKR di lapangan.

Hukuman Kebiri: Analisis Maqashid Syariah dan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020 Amrullah Bustamam; Hari Rizky Putra
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v11i1.13451

Abstract: This study aims to present Maqashid Syariah's perspective on the pros and cons of the enactment of castration penalties for perpetrators of child sexual crimes in the Government Regulation in Lieu of Law No. 70 of 2020. This research is qualitative research in the form of literature studies. This type of Islamic law research with maqashid sharia approach. The results of this study aim to find out about the regulation of castration punishment in Perppu Number 70 of 2020 for perpetrators of child sexual crimes, and to find out how Islamic law with the Maqashid Syariah approach regarding castration punishment. In this study also presented pros and cons of this castration penalty, some allow and also some prohibit this of course this argument is based on the approach of Maqashid Syariah. The presence of sharia maqashid is certainly needed in formulating a rule that will be a foothold and become a benchmark for the survival of a law. The purpose of Islamic law is also always relevant wherever and whenever it exists in terms of dynamic and elastic. Chemical castration punishment certainly cannot be used as a single solution to overcome the problem of crimes of sexual violence against children, the need for awareness and cooperation of the community and government to deal with sexual crimes against children.Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk menyajikan perspektif Maqashid Syariah tentang pro dan kontra pemberlakuan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa studi pustaka. Jenis penelitian hukum Islam dengan pendekatan Maqashid Syariah. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan hukuman kebiri dalam Perppu Nomor 70 Tahun 2020 bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dengan pendekatan Maqashid Syariah mengenai hukuman kebiri ini. Didalam penelitian ini juga tersaji Pro dan Kontra terhadap hukuman kebiri ini, ada yang membolehkan dan juga ada yang melarang hal ini tentunya argumen ini didasari oleh pendekatan Maqashid Syariah. hadirnya maqashid syariah tentunya sangat dibutuhkan dalam merumuskan sebuah aturan yang akan menjadi pijakan dan menjadi tolak ukur bagi kelangsungan hidup suatu hukum. Tujuan hukum Islam juga selalu relevan dimanapun dan kapanpun keberadaanya dalam hal dinamis dan elastis. Hukuman kebiri kimia tentu tidak bisa dijadikan solusi tunggal untuk mengatasi permasalahan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya kesadaran dan kerjasama masyarakat dan pemerintah untuk menangani kejahatan seksual seksual terhadap anak.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Edi Yuhermansyah

Contact Email
eys_0401@yahoo.com

Phone
+6281363555462

Journal Mail Official
legitimasi@ar-raniry.ac.id

Editorial Address
Faculty Shariah and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 23111

Location
Kota banda aceh,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Edi Yuhermansyah

Contact Email eys_0401@yahoo.com

Phone +6281363555462

Journal Mail Official legitimasi@ar-raniry.ac.id

Editorial Address Faculty Shariah and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 23111

Location Kota banda aceh, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Edi Yuhermansyah

Contact Email
eys_0401@yahoo.com

Phone
+6281363555462

Journal Mail Official
legitimasi@ar-raniry.ac.id

Editorial Address
Faculty Shariah and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 23111

Location
Kota banda aceh,

Aceh

INDONESIA