cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
JOURNAL OF LAW AND GOVERMENT SCIENCE
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Journal of Law and Government Science (JLGS) is publishing the manuscript of outcome study, and conceptual ideas which specific in the sector of Law science. We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world.
Arjuna Subject : -
Articles 4 Documents
Search results for , issue "Vol 11, No 1 (2025): APRIL 2025" : 4 Documents clear
KEPASTIAN HUKUM DALAM PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Susanna, Eva; Kamaruzzaman, Yusnaidi; Fitriliana, Fitriliana; Hasan, Salwa Hayati; Kesumawati, Kesumawati
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 11, No 1 (2025): APRIL 2025
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discusses legal certainty in the process of resolving domestic violence cases using the restorative justice approach method. The results of the study indicate that legal certainty in restorative justice is not the same as legal certainty in the criminal law trial process, restorative justice does not replace criminal law. Restorative justice functions as an alternative approach to resolving cases, especially cases that are minor or complaint offenses with a focus on restoring relations between the perpetrator, victim, and community. Legal certainty in the restorative justice approach to domestic violence cases is carried out in the form of peace efforts outside the court, namely the process of mediation and dialogue between the victim and the perpetrator by involving the victim's and perpetrator's families, and if necessary can involve stakeholders in the form of religious leaders and traditional leaders, who together deliberate to find a way out of the violence while still paying attention to efforts to restore the victim, and the perpetrator is responsible for his actions by setting aside the criminal process.
TINGKAT PEMAHAMAN MAHASISWA HUKUM TERHADAP SUMBER-SUMBER HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA Fitriliana, Fitriliana; Lisnawati, Lisnawati; Suri, Murnia; Kesumawati, Kesumawati; M. Hafiz, M. Hafiz
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 11, No 1 (2025): APRIL 2025
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSumber-sumber hukum acara pidana memegang peranan penting dalam membentuk kerangka hukum yang mengatur proses peradilan pidana di Indonesia ataupun sumber-sumber hukum acara pidana merupakan fondasi penting bagi mahasiswa hukum dalam memahami sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa hukum terhadap berbagai sumber hukum acara pidana, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peraturan pelaksana, yurisprudensi, dan doktrin. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan instrumen kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa dari berbagai jenjang semester. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHAP dipahami secara umum oleh mayoritas responden, pemahaman terhadap sumber hukum lainnya masih tergolong rendah. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam literasi hukum yang perlu ditanggapi melalui metode pembelajaran yang lebih menyeluruh, kontekstual, dan berbasis pengalaman langsung. Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan akademik seperti moot court, klinik hukum, dan forum diskusi terbimbing terbukti berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman tersebut. Dengan demikian, pengembangan metode pengajaran hukum acara pidana yang lebih aktif dan aplikatif menjadi sangat penting agar mahasiswa tidak hanya memahami teori secara tekstual, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik hukum yang sesungguhnya.Kata Kunci: Tingkat Pemahaman, Mahasiswa Hukum, Hukum Acara Pidana
PERJANJIAN EKSTRADISI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Batubara, Beni Arbi; Herawati, Herawati
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 11, No 1 (2025): APRIL 2025
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ekstradisi adalah suatu pranata hukum yang dilakukan berdasarkan perjanjian. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian (Treaty) yang diadakan oleh suatu negara dengan negara lain. Dalam hal belum terdapat perjanjian maka dapat dilakukan atas dasar hubungan baik. Masalah ekstradisi sebenarnya bukanlah merupakan suatu masalah yang sederhana, karena terdapat syarat prosedur yang rumit dalam pelaksanaan ekstradisi yang harus dipatuhi oleh negara-negara yang terkait pada perjanjian ekstradisi tersebut. Dalam ekstradisi terdapat azas-azas yang menjadi landasan bagi peraturan dan penerapan ekstradisi, yang harus dihormati tiap negara, oleh karena itu pemahaman tentang azas-azas ekstradisi ini merupakan suatu keharusan bagi penerapan ekstradisi. Peran negara sebagai subjek hukum internasional di bidang ekstradisi adalah Menjamin adanya kepastian hukum untuk lebih memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid) dan mempermudah pelaksanaan prosedur pemberian ekstradisi dengan menunjuk kepada daftar kejahatan yang telah disepakati oleh para pihak. Akibat hukum suatu negara dalam perjanjian ekstradisi adalah suatu negara harus mentaati dan menghormati pelaksanaan perjanjian tersebut berdasarkan prinsip pacta sunt servanda.Kata kunci: Ekstradisi, Negara, Hukum Internasional. 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP Azmi, Muhammad; Herawati, Herawati; Banun, Sri
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 11, No 1 (2025): APRIL 2025
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lingkungan adalah semua faktor, fisik dan biologis yang secara langsung yang berpengaruh terhadap ketahanan hidup, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Dalam penelitian ini penulis memanfaatkan metode deskriptif. Serta Jenis Penelitian dalam penulisan ini digolongkan kepada penelitian pustaka (Library Research) , setra bersumber dari Data Data yang digunakan yaitu kualitatif. Penegakan hukum lingkungan yang efektif sangat penting untuk melindungi ekosistem Indonesia yang rapuh dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Namun, kerangka hukum saat ini dan implementasinya telah dikritik karena tidak memadai, yang menyebabkan meluasnya kejahatan lingkungan dan impunitas. Kurangnya sanksi yang bersifat jera, sumber daya penegakan hukum yang tidak memadai, dan korupsi telah berkontribusi pada ketidakefektifan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dan ada masalah besar yaitu masyarakat tidak terlalu peduli dengan masyarakat dan tidak suka meningkatkan kesadaran tentang hal ini, dan hal itu membuat sulit untuk melaporkan ketika ada kejahatan lingkungan yang terjadi dan itu juga mempersulit pekerjaan penegakan hukum. Studi ini menyoroti perlunya pendekatan kebijakan alternatif, termasuk penerapan sanksi yang lebih beragam, seperti tindakan sosial dan rehabilitasi, dan penerapan sistem insentif untuk mendorong praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan di antara perusahaan. Untuk benar-benar meningkatkan kinerja kepolisian di departemen lingkungan hidup di Indonesia, penting untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi polisi dan berfokus pada upaya melibatkan masyarakat dalam memantau lingkungan dan melaporkan segala kegiatan ilegal. Langkah-langkah ini juga akan sangat membantu kita menegakkan hukum terkait lingkungan dengan lebih baik.

Page 1 of 1 | Total Record : 4