Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF LAW AND GOVERMENT SCIENCE MAQASIDI An-nisa: Journal of Islamic Family Law
Yusnaidi Kamaruzzaman
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DI KOTA BANDA ACEH Eva Susanna; Yusnaidi Kamaruzzaman
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 9, No 1 (2023): April 2023
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang pelaksanaan penegakan hukum pelayanan publik dibidang kesehatan pada rumah sakit di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Kota Banda Aceh ditentukan dari fasilitas dan sumber daya. Pada Rumah Sakit Umum daerah dr. Zainoel Abidin, secara rasio tenaga kesehatan dan jumlah fasilitas yang ada telah layak dan cukup.. Pengetahuan dan kemampuan yang relatif rendah dari kalangan profesi tenaga kesehatan berimplikasi pada tanggung jawab hukum/tanggung jawab profesional. Terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit, pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Pasal 26 Undang-Undang ini membagi pelayanan kesehatan kedalam 2 (dua) bentuk, yaitu Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan, yang menjadi acuan bagi setiap rumah sakit umum untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan taat kepada aturan hukum guna memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik.Kata Kunci ; Penegakan Hukum, Pelayanan Publik, Pelayanan Kesehatan.This research is about the implementation of law enforcement of public services in the health sector at hospitals in Banda Aceh City. The research results show that the quality of health services in Banda Aceh City is determined by facilities and resources. At the Regional General Hospital dr. Zainoel Abidin, in terms of the ratio of health workers and the number of existing facilities is adequate and adequate. The relatively low knowledge and abilities of the health care profession have implications for legal/professional responsibilities. Regarding health services in hospitals, the government itself has issued a new policy, which is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 concerning Health. Article 26 of this Law divides health services into 2 (two) forms, namely primary health services and secondary health services, which serve as a reference for every public hospital to provide better health services and comply with legal regulations in order to fulfill the principles good government.Keywords ; Law Enforcement, Public Service, Health Service.
PROSES PENYELESAIAN PERKARA DILUAR PENGADILAN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION Susanna, Eva; Kamaruzzaman, Yusnaidi
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang proses penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui pendekatan restorative justice dan alternatif dispute resolution. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui pendekatan restorative justice digunakan untuk perkara pidana, sementara pendekatan alternatif dispute resolution lebih banyak digunakan dalam penyelesaian perkara perdata. Dalam penyelesaian perkara melalui restorative justice lebih menekankan pemulihan korban dengan memberikan pemenuhan hak-hak korban, dimana mengharuskan pelaku untuk bertanggung jawab. Sementara dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui pendekatan alternatif dispute resolution lebih kepada penyelesaian dalam hal kesepakatan bersama, dimana para pihak yang bersengketa merumuskan sendiri penyelesaian yang mereka kehendaki dengan perantara atau bantuan mediator/negosiator.Kata Kunci: Restorative Justice, Alternative Dispute Resolution. This research is about the process of resolving cases outside of court using a restorative justice approach and alternative dispute resolution. The research results show that resolving cases outside of court using a restorative justice approach is used for criminal cases, while the alternative dispute resolution approach is more widely used in resolving civil cases. In resolving cases through restorative justice, the emphasis is placed on restoring victims by providing fulfillment of victims' rights, which requires perpetrators to be held accountable. Meanwhile, resolving cases outside of court through an alternative dispute resolution approach is more about settlement in terms of mutual agreement, where the disputants formulate the resolution they want themselves through a mediator/negosiator.Keywords: Restorative Justice, Alternative Dispute Resolution.
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN PADA TINGKAT GAMPONG MELALUI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE Susanna, Eva; Kamaruzzaman, Yusnaidi
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 10, No 1 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada tingkat gampong dengan mekanisme penerapan restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada tingkat gampong dapat diselesaikan melalui penerapan restorative justice. Sebelum adanya aturan mengenai kebijakan restorative justice, di Aceh telah mengenal peradilan adat gampong yang berpedoman pada Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat.  Penerapan restorative justice pada perkara tindak pidana ringan pada tingkat gampong tidak terlepas dari ketentuan qanun tersebut. Proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada tingkat gampong dengan penerapan restorative justice dilakukan secara transparan, adil, dan tanpa paksaan. Penyelesaian perkara dengan penerapan restorative justice, lebih memperhatikan kondisi korban, dimana pelaku bertanggung jawab dalam proses pemulihan korban untuk kembali kepada keadaan semula.Kata Kunci ; Restorative Justice, Tindak Pidana Ringan, Penyelesaian Perkara.This research is about the process of resolving minor criminal cases at the village level using the mechanism for implementing restorative justice. The results of the research show that the resolution of minor criminal cases at the village level can be resolved through the application of restorative justice. Before there were regulations regarding restorative justice policies, in Aceh there was familiar gampong customary justice which was guided by Aceh Qanun No. 10 of 2008 concerning the Development of Traditional Life.  The application of restorative justice in minor criminal cases at the gampong level cannot be separated from the provisions of the qanun. The process of resolving minor criminal cases at the gampong level by implementing restorative justice is carried out transparently, fairly and without coercion. Resolving cases by applying restorative justice pays more attention to the victim's condition, where the perpetrator is responsible for the victim's recovery process to return to their original condition.Keywords ; Restorative Justice, Minor Crimes, Case Settlement.
PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE Susanna, Eva; Kamaruzzaman, Yusnaidi; Kesumawati, Kesumawati; Fitriliana, Fitriliana; Hasan, Salwa Hayati
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang peran mediator dalam sebuah proses penyelesaian perkara dengan menggunakan metode pendekatan restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator sangat berperan penting dalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice dengan mediasi penal. Salah satu peran mediator dalam mediasi penal adalah melakukan identifikasi dan merumuskan substansi negosiasi, sehingga tercapai kesepakatan perdamaian diantara para pihak.  Mediasi pada umumnya lebih mewujudkan perdamaian dengan musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan bersama, namun dalam pendekatan restorative justice dengan mediasi penal lebih menekankan perdamaian berdasarkan pemulihan korban untuk kembali seperti keadaan semula. Artinya penyelesaian perkara tindak pidana melalui restorative justice ini, lebih memperhatikan kondisi korban, dimana pelaku bertanggung jawab dalam proses pemulihan korban untuk kembali kepada keadaan semula, dengan mengenyampingkan beban pemidanaan kepada pelaku.Kata Kunci ; Mediator, Tindak Pidana, Restorative Justice.This research is about the role of mediators in a case resolution process using a restorative justice approach. The research results show that mediators play a very important role in the process of resolving cases through a restorative justice approach with penal mediation. One of the mediator's roles in penal mediation is to identify and formulate the substance of negotiations, so that a peace agreement can be reached between the parties.  Mediation generally brings about peace through deliberation and consensus based on mutual agreement, but the restorative justice approach with penal mediation places more emphasis on peace based on restoring the victim to return to their original state. This means that resolving criminal cases through restorative justice pays more attention to the condition of the victim, where the perpetrator is responsible for the recovery process for the victim to return to their original condition, by putting aside the burden of punishment on the perpetrator.Keywords ; Mediator, Criminal Action, Restorative Justice. 
KEPASTIAN HUKUM DALAM PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Susanna, Eva; Kamaruzzaman, Yusnaidi; Fitriliana, Fitriliana; Hasan, Salwa Hayati; Kesumawati, Kesumawati
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 11, No 1 (2025): APRIL 2025
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discusses legal certainty in the process of resolving domestic violence cases using the restorative justice approach method. The results of the study indicate that legal certainty in restorative justice is not the same as legal certainty in the criminal law trial process, restorative justice does not replace criminal law. Restorative justice functions as an alternative approach to resolving cases, especially cases that are minor or complaint offenses with a focus on restoring relations between the perpetrator, victim, and community. Legal certainty in the restorative justice approach to domestic violence cases is carried out in the form of peace efforts outside the court, namely the process of mediation and dialogue between the victim and the perpetrator by involving the victim's and perpetrator's families, and if necessary can involve stakeholders in the form of religious leaders and traditional leaders, who together deliberate to find a way out of the violence while still paying attention to efforts to restore the victim, and the perpetrator is responsible for his actions by setting aside the criminal process.
Law Enforcement Efforts in Addressing Online Prostitution in Banda Aceh City: A Study of the Role of Satpol PP and Wilayatul Hisbah Lajuna, Muhammad Barokah; Roslaili, Yuni; Kamaruzzaman, Yusnaidi
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 5, No. 2 (Desember 2025)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v5i2.5255

Abstract

This study examines law enforcement efforts against online prostitution in Banda Aceh City, carried out by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Wilayatul Hisbah (WH). This phenomenon poses a serious challenge in Aceh, a region governed by Islamic Sharia law. Employing a descriptive qualitative approach and empirical juridical method, data were collected through interviews and literature review. The findings indicate that enforcement efforts are implemented through preventive (religious education and legal socialization), repressive (field raids and monitoring), and curative (rehabilitation and moral guidance) approaches. Despite the existence of legal frameworks such as the Qanun Jinayat, enforcement faces several obstacles, including limited human resources, lack of technological support, and the absence of specific regulations addressing online prostitution. Furthermore, low public legal awareness and the evolving tactics used by perpetrators through technology create additional enforcement difficulties. Therefore, strategic steps such as regulatory reform, capacity building for law enforcement officers, institutional cooperation, and increased community participation are crucial to enhancing the effectiveness and sustainability of Sharia law enforcement in tackling online prostitution in the digital era.
Parent-to-Child Grants and Their Influence on Inheritance Perspectives of Islamic Law and Positive Law Intan, Intan; Jamhir, Jamhir; Kamaruzzaman, Yusnaidi; Mohd Noor, Nor Azlina; Ali Qaddumi, Shadi Imad
An-Nisa: Journal of Islamic Family Law Vol. 3 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Yayasan Cendekia Gagayunan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63142/an-nisa.v3i1.486

Abstract

Parental grants (hibah) to children are commonly practiced as an expression of affection and as a means of managing family property during one’s lifetime. However, in practice, such grants often give rise to legal issues, particularly when they affect the distribution of inheritance after the parents’ death. This article aims to examine the legal position of hibah from the perspective of Islamic law, the practice of parental grants to children, and the impact of such grants on inheritance according to Islamic law and Indonesian positive law. This study employs a qualitative approach with a normative-juridical method through library research, analyzing the Qur’an, Hadith, Islamic jurisprudential principles, the Compilation of Islamic Law, and relevant legal literature. The findings indicate that hibah in Islamic law is a valid legal transaction as long as it is conducted voluntarily, fairly, and while the grantor is still alive. Parental grants to children are permissible but must uphold the principle of justice to prevent inequality and family disputes. In principle, a valid hibah does not constitute inheritance property. Nevertheless, under certain circumstances such as unjust grants, grants made shortly before death, or grants intended to circumvent inheritance rules hibah may be calculated as part of the inheritance, as stipulated in Article 211 of the Compilation of Islamic Law. Therefore, hibah and inheritance are closely interconnected and must be implemented based on principles of justice and public benefit.
Co-Authors Ali Qaddumi, Shadi Imad Eva Susanna Eva Susanna, Eva Fitriliana Fitriliana Hasan, Salwa Hayati Intan Intan Jamhir, Jamhir Kesumawati, Kesumawati Lajuna, Muhammad Barokah Mohd Noor, Nor Azlina Roslaili, Yuni