Articles
397 Documents
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL UNTUK PEKERJA MIGRAN BERMASALAH
Habibullah Habibullah;
Ahmad Juhari;
Lucy Sandra
Sosio Konsepsia Vol 5 No 2 (2016): Sosio Konsepsia
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33007/ska.v5i2.178
Penelitian kebijakan bertujuan untuk penyempurnaan kebijakan perlindungan sosial bagi pekerja migran bermasalah. PMB mengalami gaji tidak dibayar, pemotongan gaji dalam jumlah besar oleh agensi/PTKIS, pelecehan seksual, tidak memperoleh hak libur, tidak diberikan cuti haid, sampai dengan pendeportasian PMB. Penanganan pekerja migran dilakukan lintas sektor, kesan bahwa terjadi tumpang tindih pelayanan adalah tidak benar. Kementerian Sosial melaksanakan perlindungan sosial dari entry point sampai proses reintegrasi di daerah asal. Perlindungan sosial dilakukan oleh Kementerian Sosial meliputi proses pemulangan, pelayanan psikososial di RPTC dan bantuan UEP bagi mantan PMB. Berdasarkan UU. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, nomenklatur pekerja migran bermasalah berubah menjadi warga negara migran korban tindak kekerasaan sehingga yang mendapat perlindungan sosial tidak hanya pekerja migran akan tetapi semua warga negara korban tindak kekerasaaan.Penelitian kebijakan menyarankan perlindungan sosial bagi pekerja migran bermasalah tetap dilaksanakan, dengan nomenklatur yang baru yaitu warga negara korban tindak kekerasaan. Proses pelayanan psikososial yang dilaksanakan di RPTC agar dilaksanakan secara profesional dan dibuat senyaman mungkin bagi PMB sehingga tidak terkesan sebagai rumah tahanan.Untuk menjamin mutu layanan di RPTC agar pelaksanaan psikososial dilaksanakan oleh pemerinta pusat.
PROBLEMATIKA PENANGANAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK KEKERASAN SEKSUAL SELAMA MENJALANKAN PROSES HUKUM (KASUS DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT)
Irmayani, Nyi. R
Sosio Konsepsia Vol 8, No 3 (2019): Sosio Konsepsia
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33007/ska.v8i3.1795
Penelitian ini bertujuan untuk menginformasikan tentang kondisi dan permasalahan anak pelaku pencabulan atau tindak pidana kejahatan seksual sebelum dan selama menjalankan proses hukum. Proses hukum dimulai dari penangkapan sampai putusan peradilan. Anak mendapat hak untuk diversi pada setiap tahapan, namun terkendala pada ketersediaan LPKS, dan tanggapan masyarakat terhadap perilaku anak, akhirnya anak dibawah umur harus menjalani proses hukum. Selama menjalankan proses hukum, anak di tahan di Rumah Tahanan (Rutan) atau LP, tetapi ada anak yang ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Latar belakang anak melakukan pencabulan karena seringnya nonton tayangan pornografi dan factor lingkungan sebaya, yang menjerumuskan anak melakukan pencabulan pada sesame teman sebaya. Kehidupan anak-anak selama dalam sel cukup memprihatinkan, sementara anak di LPKS dapat melanjutkan kehidupannya. Peran LPKS di harapkan dapat meminimalkan dampak pemenjaraan anak. Untuk itu, kajian ini merekomendasikan Optimalisasi Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai lembaga rehabilitasi psikososial bagi anak berkonflik hukum. Meningkatkan peran pendamping ABH menjadi Peksos Koreksional di LPKS dan di LP anak, sehingga anak dapat berkembang optimal.Kata kunci: Anak, pelaku, kekerasan seksual, proses hukum.
PEMBENTUKAN PERILAKU PELACURAN BERLATAR TRADISI DI KABUPATEN PATI DAN JEPARA, JAWA TENGAH
Irmayani Irmayani
Sosio Konsepsia Vol 11 No 1 (2006): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33007/ska.v11i1.586
Sewaktu seseorang berada dalam lingkungan sosial dan situasi sosial, yakni ketika terlibat dalam interaksi sosial maka selalu saja ada mekanisme mental yang mengevaluasi, membentuk pandangan, mewarnai perasaan, dan akan ikut menentukan kecenderungan perilaku seseorang terhadap manusia atau sesuatu yang sedang dihadapinya, bahkan terhadap dirinya sendiri. Pandangan atau perasaan seseorang terpengaruh oleh ingatan akan masa lalu, oleh apa yang diketahuinya dan kesannya terhadap apa yang sedang dihadapi saat ini.Tradisi dan pandangan sebagian masyarakat di kedua daerah tersebutlah yang pada akhirnyamembentuk perilaku pelacuran. Selain itu dipengaruhi pula oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang serba kekurangan serta keinginan meningkatkan taraf hidup melalui jalan pintas mengakibatkan banyaknya perempuan-perempuan di kedua daerah tersebut akhimya terjun sebagai pelacur.Akibat telah mengakarnya tradisi dan pandangan yang membenarkan adanya praktek pelacuran maka diperlukan kerja keras pemerintah baik pusat dan daerah serla tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk merubah tradisi dan pandangan tersebut. Penanganan pelacuran hendaknya melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah setempat, tidak lagi bisa disamaratakan untuk semua lokasi praktek pelacuran.
PENGUATAN MODAL SOSIAL DALAM PROGRAM PELATIHAN KETERAMPILAN KEPADA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DI PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA (PSMP ) HANDAYANI BAMBU APUS JAKARTA TIMUR
Awaludin, Aditiya;
Muhtadi, Muhtadi
Sosio Konsepsia Vol 7, No 1 (2017): Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33007/ska.v7i1.1128
Permasalahan dalam penelitian ini adalah penyimpangan perilaku dari seorang remaja atau anak usia 8-18 tahun. Penyimpangan perilaku remaja diakibatkan karena faktor keluarga yang tidak memperhatikan perkembangan anak, lingkungan pergaulan yang salah, dan kurangnya faktor pendidikan yang diterima. Penyimpangan ini berbentuk sebuah tindakan kenalakan yang bila dibiarkan akan menjadi tindakan kriminalitas seperti pencurian, pelecehan seksual, tawuran dan lain sebagainya. Oleh karena itu harus adanya tindakan dari pihak berwajib terhadap remaja yang berbuat penyimpangan, seperti tindak pidana untuk anak. Anak yang sudah berurusan dengan ranah hukum dan pengadilan bisa disebut juga Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani adalah lembaga yang menerima anak yang memiliki vonis pidana (ABH).Penelitian ini dijelaskan dalam metode deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi mendalam mengenai kegiatan pelatihan keterampilan las, otomotif, dan pendingin di PSMP Handayani. Dengan adanya kegiatan pelatihan keterampilan, ABH menjadi memiliki keahlian di bidang keterampilan. Selain keahlian mereka juga diajarkan mengenai kedisiplinan, dan kejujuran yang bertujuan untuk merubah sikap anak menjadi lebih baik.Modal sosial telah berperan dalam proses pelatihan keterampilan di PSMP Handayani. Terlihat bagaimana norma berupa aturan bekerja dalam membuat ABH menjadi patuh dan mau mengikuti apa yang diajarkan oleh para instruktur program. Dari sebuah kepatuhan timbulah sebuah kepercayaan antara ABH dengan instruktur begitupun sebaliknya, dan dari kepercayaan tersebut timbulah sebuah jaringan yang menjadi kerjasama antara instruktur dengan ABH, maupun antara sesama ABH. Jaringan kerjasama tersebut menghasilkan sebuah kegiatan pelatihan keterampilan berjalan dengan baik. Dalam hal ini penguatan modal sosial dalam program pelatihan keterampilan sangat berdampak positif dalam merubah sikap ABH menjadi lebih baik dan membuat ABH memiliki kehalian yang berguna bagi masa depan mereka.
KAJIAN SINTESIS HASIL PENELITIAN SELEKTIF TENTANG DIMENSI SOSIOPSIKOLOGIS ANAK JALANAN
Bonar Hutapea
Sosio Konsepsia Vol 17 No 2 (2012): Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33007/ska.v17i2.821
Kajian kepustakaan ini menyajikan tinjauan dan sintesis dari sejumlah penelitian terpilih tentang konsep-konsep sosio-psikologis yang relevan dengan permasalahan anak jalanan. Dua puluh satu artikel dan hasil penelitian memenuhi kriteria dan hasil sintesisnya tersaji dalam artikel ini. Tema-tema yang terungkap meliputi well-being dan modal psikologis antara lain spiritualitas, resiliensi, dan aspirasi; persepsi diri dan persepsi serta respon publik terhadap anak jalanan; motif-motif yang mendorong anak kejalanan; karakteristik kepribadian anka jalanan; dan psikopatologi serta modifikasi prilaku bagi gangguan psikologis anak jalanan. Sebagian besar artikel dalam kajian ini berkaitan dengan kondisi psikologis positif anak jalanan yang sangat penting dalam merumuskan intervensi psikososial yang tepat. Kata kunci: Anak jalanan, Sosio-psikologis, Masalah-masalah sosial.
PENYUSUNAN KONSELING SFBT UNTUK MENGATASI STRESS KERJA TERHADAP PERAWAT GERONTIK DI PANTI X
Ingrid Karli;
Irwanto Irwanto
Sosio Konsepsia Vol 6 No 2 (2017): Sosio Konsepsia
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33007/ska.v6i2.582
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran stress kerja perawat gerontik di Panti X (beserta responnya) yang akan digunakan dalam menyusun modul konseling berbasis pendekatan Solution Focused Brief Therapy (SFBT). Penelitian deskriptif ini menggunakan metode kualitatif (wawancara mendalam) dan sebuah kuesioner hanya untuk membantu melengkapi gambaran kualitatifnya. Kuesioner tersebut untuk mengukur tingkat stress kerja terhadap 3 partisipan. Kuesioner diperoleh dari penelitian Jusnimar (2012) yang hanya dimodifikasi sedikit tanpa mengubah validitas serta reliabilitasnya untuk melengkapi hasil penelitian ini. Teori stress kerja yang digunakan dalam penelitian ini terutama mengacu pada teori Lazarus. Hasil penelitian ini ialah 1 partisipan mengalami stress berkadar berat, 1 partisipan mengalami stress berkadar sedang, dan 1 partisipan mengalami stress berkadar ringan. Untuk menangani stress kerja yang dialami, ketiga partisipan ini kerapkali menggunakan cara-cara yang dominan mengarah kepada emotion focused coping daripada problem focused coping. Ketiga partisipan belum memperoleh solusi terarah untuk mengatasi permasalahannya. Modul konseling berbasis SFBT dalam penelitian ini ditujukan bagi para perawat di Panti X, terutama para partisipan, untuk mengatasi stress kerja yang dialami secara lebih memadai.  Kata kunci: Stress Kerja, Perawat Gerontik, Solution Focused Brief Therapy Abstract This study aims to get a work stress description of geriatric nurses at X Institution (with its responses) that will be used in preparing a module-based counseling approach of Solution Focused Brief Therapy (SFBT). This descriptive study uses qualitative method (in-depth interviews) and a questionnaire only to help complete the qualitative description. That questionnaire for measuring level of work stress on three participants. The questionnaire which obtained from Jusnimar’s research (2012) was modified slightly without change its validity and its reliability as a result complement. Theory of work stress that be used in this study mainly refers to Lazarus’ theory. The results are 1 participant experiences severe stress level, 1 participant experiences moderate stress level, and 1 participant experiences mild stress level. To cope with the work stress which experienced by them, these three participants often use ways that lead to emotion focused coping dominantly than problem focused coping. All three participants do not have targeted solutions to resolve their own problems. A module-based counseling approach of SFBT in this study is addressed for nurses in an X Institution, especially the participants, to overcome the work stress that experienced more adequately. Key words: Work Stress, Geriatric Nurse, Solution Focused Brief TherapyÂ
SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS: SAKTI PEKSOS DI KEMENTERIAN SOSIAL)
Ahmad, Tarmizi;
Hermadi, Irman;
Kusuma, Wisnu Ananta
Sosio Konsepsia Vol 8, No 3 (2019): Sosio Konsepsia
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33007/ska.v8i3.1599
In 2014, The Ministry of Social Affairs ofThe Republic of Indonesia (MOSA) send 670 social workers, called ?Sakti Peksos? to all provinces in Indonesia. Sakti Peksos, which stands for ?Satuan Bakti Pekerja Sosial? is the social workers who assist the Child Welfare Program in Indonesia or known as ?PKSA?. To assist the children?s case, the social workers need many practice knowledge of how to deal with the children?s issues. Therefore, it is beneficial to manage the existing information by developing knowledge management system. Through the application based web program, this knowledge management system will develop all the Sakti Peksos?s knowledge. This web aims at organizing all the informations that they have so that it can be shared to other Sakti Peksos. The purpose of this study was to develop a Child Protection Knowledge Management System for Sakti Peksos in the Ministry of Social Affairs. This research uses Knowledge Management System Life Cycle methodology which is adopted from award and ghaziri methodology. This research involves four steps; gathering the knowledge, designing the brueprint of knowledge management system, helding verification as well as validation process, and implementing knowledge management system. The result of this research is a web based child protection knowledge management system, equipped with CakePHP framework and MySQL as Relational Database Management System (RDBMS).
MENDORONG KEBIJAKAN SOSIAL BERBASIS DEMOCRATIC GOVERNANCE: PELAJARAN DARI KOTA KUPANG
Sayrani, Laurensius Petrus;
Jehamat, Lasarus
Sosio Konsepsia Vol 9, No 1 (2019): Sosio Konsepsia
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33007/ska.v9i1.1845
Artikel ini didasarkan pada perdebatan konseptual dalam menempatkan dan memposisikan negara (pemerintah) dalam berbagai urusan sosial yang kian berkembang baik bentuk dan kedalamnya. Posisi itu berkisar dua hal yaitu peran negara yang dominan ataupun sebaliknya. Debat semacam ini cenderung dikotomis yang pada aras praksis juga masih menimbulkan persoalan. Oleh karena itu, melalui artikel ini, penulis menawarkan gagasan democratic governance yang bertumpu pada manajemen kolaborasi. Melalui upaya literatur review dan eloborasi hasil penelitian lapangan penulis, artikel ini diarahkan untuk menunjukkan kemandekan model kebijakan sosial yang cenderung ?state oriented? sekaligus menunjukkan kemungkinan secara paradigmatik mengenai cara pikir dan cara kerja kebijakan sosial yang lebih efektif dalam konteks Indonesia saat ini. ?State oriented? memiliki karakter hirarkis yang menempatkan persoalan sosial menjadi sangat institusionalis di mana negara menjadi dominan dalam menentukan apa dan bagaimana masalah sosial dipecahkan. Di saat yang bersamaan, aktor nonnegara juga mengalami pelemahan kapasitas menghasilkan ?kebijakan komunitas?. Democratic governance sebagaimana yang ditawarkan dalam artikel ini sejatinya adalah gagasan yang mengedepankan kolaborasi antaraktor sebagai basis kebijakan sosial di Indonesia. Model ini bertumpu pada beberapa hal dasar yaitu resource exchange, interdependence, trust, negosiasi dan reciprocity.
Hal Belakang Sosiokonsepsia Vol.17 No.01 Januari April 2012
Ejournal Ejournal
Sosio Konsepsia Vol 17 No 1 (2012): Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33007/ska.v17i1.816
PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM KETAHANAN PANGAN DI DAERAH TERTINGGAL: Studi Kasus di Distrik Agimuga, Mimika, Papua
Agus Budi Purwanto
Sosio Konsepsia Vol 17 No 3 (2012): Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33007/ska.v17i3.833
Permasalahan masyarakat di daerah tertinggal Papua, yang menyangkut keterbatasan aspek infrastruktur wilayah kini merambah pada masalah ketersediaan pangan masyarakat. Penguatan Kapasitas Masyarakat Dalam Ketahanan Pangan yang didalamnya terkandung unsur pemberdayaan masyarakat perlu dikaji sebagai upaya penanganan masalah. Penelitian aksi ini dimaksudkan untuk memahami pola dan kondisi masyarakat dalam berketahanan pangan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam ketahanan pangan. Upaya penanganan melalui koordinasi, sinergi dan keterpaduan program dari berbagai instansi terkait khususnya yang ada Pemerintah Kabupaten Mimika, merupakan pendekatan yang ditempuh pada penelitian ini dan mendapatkan dukungan positif dari pemerintah daerah. Realisasi pelaksanaan pemberdayaan dari beberapa program di lokasi penelitian, ternyata dapat menumbuhkan dinamika masyarakat untuk maju dan berkembang dalam menjawab permasalahan yang dihadapinya.Persepsi masyarakat terhadap program pemberdayaan yang disikapi dengan pemahaman kerja dan upah merupakan salah satu kendala lapangan yang harus disikapi oleh berbagai pihak.Kata-kata kunci: penguatan kapasitas, ketahanan pangan, daerah tertinggal, sinergi.