cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
JURNAL POENALE
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 27 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue " Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Poenale" : 27 Documents clear
ANALISIS PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEMALSUAN SURAT KEPUTUSAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung) Juliansyah, Rizki
JURNAL POENALE Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK  ANALISIS PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEMALSUAN SURAT KEPUTUSAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL(Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung) Oleh Rizky Juliansyah, Heni Siswanto, Dona Raisa Monica(Email: Ijuuuuuul@gmail.com)  Penempatan pegawai dan mutasi tidak luput dengan tekanan konflik kepentingan, sehingga PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sering mengalami permasalahan dikarenakan bertugas di suatu wilayah yang cukup jauh dari kediamannya atau seorang PNS mendapatkan wilayah tugas yang berbeda dari suami atau isterinya sehingga banyak PNS yang mengajukan permohonan mutasi untuk dapat pindah tugas. Banyaknya pengajuan mutasi oleh PNS tersebut ternyata menjadi suatu peluang bagi suatu oknum untuk meraup keuntungan dengan membuat Surat Keputusan (SK) mutasi palsu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1)Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pemalsuan Surat Keputusan Mutasi PNS pada wilayah hukum Polda Lampung? (2) Apakah faktor-faktor penghambat dalam menanggulangi kejahatan pemalsuan Surat Keputusan Mutasi PNS (Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung)?Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, bahwa (1) Penanggulangan kejahatan pemalsuan surat keterangan mutasi PNS dilakukan melalui upaya non penal merupakan kegiatan menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana (onrecht in potentie) Kepolisian melakukan sosialisasi kepada Pegawai Negeri Sipil melalui Binmas salah satu tim khusus dari kepolisian untuk melakukan sosialisasi mengenai sanksi pemalsuan surat keterangan. Serta upaya penal sebagai bentuk upaya penanggulangan kejahatan pemalsuan surat keterangan mutasi PNS yang secara tegas dilakukan oleh kepolisian adalah dengan mengusut kasus yang terjadi sampai selesai. (2) Faktor-faktor penghambat dalam menanggulangi kejahatan pemalsuan surat keputusan mutasi PNS yaitu substansi hukum yang kurang memadai, kinerja aparat penegak hukum yang belum dimaksimalkan, tidak memadainya sarana dan fasilitas, rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku pemalsuan SK mutasi PNS tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi bahkan bekerja sama dengan oknum dari intansi terkait pengurusan administrasi kepegawaian, sehingga sulit untuk diditeksi  keberadaannya. Kata Kunci:   Penanggulangan Kejahatan, Pemalsuan SK Mutasi, Pegawai Negeri Sipil   
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBELANJAKAN UANG PALSU Saraswati, Amalia
JURNAL POENALE Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBELANJAKAN UANG PALSU OlehAmalia Saraswati, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., Deni Achmad, S.H., M.H.Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas LampungJalan Prof. Dr. Ir. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar LampungEmail: amaliasaraswati17@gmail.com Uang adalah benda yang sedemikian rupa yang di gunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku terhadap transaksi, selain sebagai alat transaksi maupun sebagai alat pembayaran yang sah, uang juga merupakan simbol Negara sebagai alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau penjajahan oleh satu Negara pada Negara lain diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Tindak pidana membelanjakan uang palsu pernah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 982/Pid.Sus/2013/PN.TK. Terdakwa dijatuhi hukuman pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Tahun No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan membayar denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan. Dalam skripsi ini penulis mengangkat 2 (dua) permasalahan yaitu (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana membelanjakan uang palsu? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku membelanjakan uang palsu? Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan,dokumen-dokumen resmi dan lain-lain. Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut pertanggungjawaban pelaku tindak pidana membelanjakan uang ditinjau dari kemampuan HG selaku terdakwa dapat bertanggungjawab berdasarkan hal-hal, perbuatan terdakwa harus merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu peraturan-peraturan yaitu melakukan perbuatan membelanjakan uang palsu. Hal ini berdasarkan prinsip asas legalitas dimana seorang tidak boleh dipidana tanpa ada aturan yang jelas melarangnya.Kata Kunci : pertanggungjawaban, pelaku tindak pidana, membelanjakan, uang palsu.
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGURANGAN SANKSI PIDANA YANG PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 56/PID.SUS-TPK/2014/PN.TJK) Yulian, Muhammad
JURNAL POENALE Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGURANGAN SANKSI PIDANA YANG PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA PADATINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 56/PID.SUS-TPK/2014/PN.TJK) Oleh Muhammad Yulian. Firganefi, Budi Rizki Husin.(Email: emyulian@gmail.com) Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang penanganannya juga dilakukan secara luar biasa (extraordinary). Rendahnya putusan hakim menunjukkan hakim kurang peka terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi karena putusan rendah dikhawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera.Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: Dasar pertimbangan hakim dalam pengurangan sanksi pidana yang pengembalian kerugian negara dalam Putusan Nomor: 56/PID.SUS-TPK/2014/PN.TJK terdiri dari hal yang meringankan dan memberatkan. Hal yang meringankan adalah terdakwa yang masih mempunyai tanggungan keluarga, dan belum pernah di hukum sebelumnya, sedangkan hal yang memberatkan adalah bahwasannya perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk menciptakan Aparatur Negara yang bebas dari praktek KKN. Hakim juga sesuai mempertimbangkan terdakwa yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara. Sehingga Hakim menjatuhkan pidana yaitu penjara selama 1 tahun, denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider pidana kurungan selama 2 bulan dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 576.095.852,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), putusan tersebut telah memenuhi teori keseimbangan antara kesalahan terdakwa, ketentuan undang-undang, serta hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan substantif, namun menurut penulis belum sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat. Sanksi pidana diberikan sesuai dengan berat dan ringannya kesalahan yang dilakukan, oleh karena tindak pidana korupsi merupakan yang kejahatan luar biasa sudah seharusnya pemidanaan nya juga harus secara luar biasa, sehingga tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan pemberantasan tindak pidana korupsi.Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Pengurangan Sanksi Pidana, Korupsi
ANALISIS YURIDIS KELEBIHAN MASA PENAHANAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Nomor 05/Pid.SUS.ANAK/2014/PN.Siak) Mitayani, Destha Dian
JURNAL POENALE Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK ANALISIS YURIDIS KELEBIHAN MASA PENAHANAN TERHADAP ANAK   (Studi Kasus Nomor 05/Pid.SUS.ANAK/2014/PN.Siak) OlehDestha Dian Mitayani, Diah Gustiniati M, Firganefi(Email: desthamitayani@gmail.com)                                                                                         Penahanan terhadap anak perlu dilakukan karena anak tersebut telah melakukan suatu tindak pidana. Kasus penahanan terhadap anak yang melebihi atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memberikan gambaran bahwa terdakwa menjalani masa penahanan lebih lama dari ketentuan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan skripsi ini adalah apakah penahanan anak  pada  Kasus  Nomor:    05 / Pid.SUS / ANAK / 2014 / PN.Siak telah sesuai dengan batas waktu penahanan yang di tentukan Udang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan apakah upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi penahanan terhadap terdakwa  anak yang melebihi batas waktu. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penahanan terhadap anak (Studi Kasus Nomor 05/Pid.SUS.ANAK/2014/PN.Siak), penyidik dalam melakukan penahanan terhadap terdakwa tindak pidana pembantuan pembunuhan berencana melebihi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah berlaku, kelebihan masa penahanan terjadi karena tindak pidana pembantuan pebunuhan berencana dilakukan sebelum undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku, yang seharusnya menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP terhadap terdakwa di kenakan undang-undang yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap terdakwa anak yang menjalani penahanan yang melebihi batas waktu adalah terdakwa anak berhak mengajukan upaya hukum, seperti permohonan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung dengan alasan terdakwa telah menjalani penahanan yang melebihi ketentuan undang-undang. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Saran agar aparat penegak hukum lebih teliti untuk melakukan rangkaian panjang dalam melaksanakan proses peradilan pidana anak, selain itu dalam proses penyidikan dan penuntutan pidana anak harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya kekeliruan. Kata Kunci: Analisis Yuridis, Penahanan, Anak    
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREMPUAN PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Sihombing Nababan, Dolly Collins
JURNAL POENALE Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREMPUAN PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKADolly Collins Sihombing Nababan, Erna Dewi, Rini Fathonahemail: (dolly.nababan@gmail.com) AbstrakPenyakit sosial masyarakat sangatlah banyak, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika.Saat ini terdapat zat-zat adiktif yang negatif dan sangat berbahaya bagi tubuh.Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindrom ketergantungan apabila penggunaannya tidak berada di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan dan mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai faktor penyebab perempuan melakukan penyalahgunaan narkotika beserta upaya penanggulangan terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh perempuan.Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris.Dari hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman tentang hukum, kesulitan ekonomi, pendidikan, dan lingkungan sekitar merupakan faktor yang membuat perempuan melakukan penyalahgunaan narkotika.Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisianyaitu : upaya preventif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat terutama kaum perempuan, serta upaya represif dimana polisi  melakukan tindakan-tindakan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan narkotika.  Kata kunci: Kriminologis, Perempuan, Narkotika 
UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI (Studi di Polresta Bandar Lampung) Ardila, Juli
JURNAL POENALE Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI(Studi di Polresta Bandar Lampung) Juli Ardila, Heni Siswanto, Rini Fathonah(Email: juliardila@rocketmail.com) AbstrakProstitusi merupakan bentuk penyimpangan hubungan seksual, yaitu suatu perbuatan yang sifatnya anti sosial karena melanggar norma kesusilaan, norma kesopanan, norma adat dan norma agama karena prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya yang dilakukan Kepolisian dalam penanggulangan prostitusi di Kota Bandar Lampung dan apakah faktor yang menghambat pihak Kepolisian dalam upaya penanggulangan prostitusi tersebut. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa upaya Kepolisian dalam penanggulangan prostitusi dengan langkah represif dan preventif. Langkah represif yang dilakukan dalam penanggulangan prostitusi di Kota Bandar Lampung, yaitu berupa razia Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) sebagai penanggulangan prostitusi yang ada di Kota Bandar Lampung. Dan langkah preventif yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat tentang praktik prostitusi   yang ada di kota Bandar lampung melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan. Faktor - faktor penghambat upaya Kepolisian dalam penanggulangan prostitusi adalah faktor hukum itu sendiri, bila kita lihat dalam Kitab  Undang- Undang  Hukum Pidana (KUHP) tidak ada pasal yang berhubungan langsung dengan PSK nya melainkan hanya Mucikari nya saja. selain itu faktor- faktor lain berpengaruh seperti adanya oknum aparat yang ikut terlibat dalam pelacuran tersebut dengan memberikan informasi bahwa akan diadakannya suatu razia, kurangnya kesadaran masyarakat yang mencari keuntungan dari prostitusi tersebut seperti dengan cara memberikan perlindungan terhadap pelacur dengan melindungi dan menyembunyikan bahwa di wilayahnya tidak ada pelacuran bahkan masyarakat dengan sengaja menyewakan baik rumah maupun tanahnya sebagai tempat pelacuran.Kata Kunci : Upaya, Kepolisian, Penanggulangan Prostitusi 
KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PRODUSEN MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT-ZAT BERBAHAYA DI KOTA BANDAR LAMPUNG Fathonah, Rini
JURNAL POENALE Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makanan merupakan bagian dari keseharian masyakarat di Indonesia. Saat ini produsen makanan kerap kali menambahkan zat berbahaya pada makanan, padahal sudah ada pengaturan dan sanksi bagi pelaku penjual makanan yang mengandung bahan berbahaya sesuai Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Tindak Pidana dalam bidang pangan ini sangat meresahkan masyarakat karena dampaknya sangat membahayakan keselamatan hidup dan kesehatan manusia. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah Bagaimanakah kebijakan kriminal terhadap produsen makanan yang mengandung zat-zat berbahaya dan Apakah faktor penghambat dilaksanakannya kebijakan kriminal terhadap produsen makanan yang memproduksi makanan mengandung zat berbahaya. Hasil penelitian dan pembahasan terkait Kebijakan Kriminal Terhadap Produsen Makanan Yang Mengandung Zat-Zat Berbahaya Di Kota Bandar Lampung yaitu pertama, Upaya non penal secara preemtif dengan melakukan Bimbingan teknis ke masyarakat, sosialisasi keamanan pangan lewat media elektronik, dan dengan melakukan program Komunikasi Informasi Edukasi melalui brosur leaflet dan pameran. BBPOM melakukan beberapa program sebagai upaya preventif, yaitu program KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) dengan mobling uji cepat (teskit) makanan yang ditempat-tempat yang dikunjungi oleh BBPOM, Gerakan Keamanan Desa, dan Pangan Aman dari bahan berbahaya. Kedua, upaya represif atau penal dengan melakukan teguran kepada produsen makanan yang didapati menggunakan bahan berbahaya dan pembinaan pedagang. Sampai Permasalahan faktor penghambat dilaksanakannya kebijakan kriminal terhadap produsen makanan memproduksi makanan yang mengandung zat-zat berbahaya ialah perundang-undangan kurang mengakomodir pelaku usaha atau pedagang kecil yang menjual makanan yang mengandung bahan berbahaya. Kemudian faktor sarana dan fasilitas yang mendukung masih terbatas, serta dukungan juga kesadaran masyarakat masih minim. Saran dalam upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Lampung dalam melaksanakan Kebijakan Kriminal Terhadap Produsen Makanan Yang Mengandung Zat–Zat Berbahaya Di Kota Bandar Lampung pengoptimalan upaya preventif dan pemberian sosialisasi, pendekatan dan pengarahan tentang tindak pidana dibidang pangan agar masyarakat sadar akan makanan sehat dan pelaku usaha tidak menggunakan bahan berbahaya pada makanan yang dijualnya, serta menggalangkan kerjasama dengan dinas lainnya.Kata Kunci : Kebijakan Kriminal, Produsen Makanan, Zat Berbahaya. DAFTAR PUSTAKAAdrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI tahun 2015 tentang Pangan Jajanan AnakSekolah.Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, 2004, Jakarta: Rajawali Pers.Sutedi, Adrian. 2008. Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Ghalia Indonesia, Bogor.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SEKOLAH (Putusan Nomor: 22/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tjk) Ramadhan, Feisal
JURNAL POENALE Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SEKOLAH(Putusan Nomor: 22/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tjk) OlehFeisal Ramadhan,  Tri Andrisman, S.H., M.Hum., Budi Rizki Husin, S.H., M.H.(Email : feisal.ramadhan5@gmail.com) Pelajar sekolah merupakan generasi penerus bangsa, yang memerlukan bimbingan, apabila pelajar tidak dapat dibimbing maka akan terjadi sebuah pergolakan pada diri pelajar yaitu kenakalan remaja, kenakalan yang dapat di tolelir berubah menjadi tindakan kriminal, yaitu tindak pidana pembunuhan. Adapun dari latar belakang tersebut memiliki rumusan masalah : 1). Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelajar sekolah yang melakukan tindak pidana pembunuhan? 2). Apakah putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan terhadap pelajar sekolah sudah sesuai dan memiliki rasa keadilan? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridisempiris dan yuridis normatif, sedangkan responden yang digunakan terdiri dari hakim pengadilan negeri tanjung karang, dan akademisi fakultas hukum unila. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan secara kualitatif. Dasar Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana kepada anak, hakim hanya melihat atau memandang perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh anak. Serta hakim hanya menjalankan kewajibannya berdasarkan UU yang telah ditetapkan dan yang menurutnya adil bagi masyarakat dan korban.Namun disisi lain hakim tidak memikirkan dampak negatif apa yang akan terjadi dari hukuman pidana 10 (sepuluh) tahun penjara yang telah diberikan kepada anak.hakim dalam menjatuhkan cenderung menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis. Sedangkan pertimbangan non yuridis tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan no 22/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tjk yang didasarkan pada sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis anak tersebut tidak digunakan. Saran dalam penelitian ini: 1). Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan kembali dalam memberikan hukuman 10 tahun penjara yang dapat mengakibatkan turunnya mental anak dikarenakan anak masih tergolong dibawah umur. 2). Hakim masih harus melihat kembali dampak yang akan terjadi pada anak karena hukuman 10 tahun penjara. Kata Kunci : Putusan Hakim, Pembunuhan, Pelajar.
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara) Aswari, M Ridho
JURNAL POENALE Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENIMBUNAN BAHANBAKAR MINYAK BERSUBSIDI(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara)  M.Ridho Aswari, Firganefi,S.H.,M.H, Rini Fathonah,S.H.,M.H.           Email : (Ridhoaswari@gmail.com) AbstrakBahan bakar minyak  merupakan salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum. Tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang banyak memaksa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menekan tingkat konsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi jumlah subsidinya. Di Indonesia Bahan bakar minyak bersubsidi seringkali disalahgunakan , beberapa contoh kasus penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi terjadi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara dan bagaimana upaya penanggulangan  kejahatan terhadap penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, data yang digunakan adalah primer yang diperoleh dengan cara wawancara,  serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara seleksi, klasifikasi, dan penyusunan data. Hasil penelitian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara terdapat dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern meliputi faktor individu dan faktor psikologi. Faktor ekstern meliputi faktor ekonomi, faktor agama, faktor kesempatan, faktor kurangnya  pengawasan dari pihak berwenang. Upaya penanggulangan kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan ditingkatkannya pengamanan dan pengawasan terhadap SPBU, kerjasama dan partisipasi masyarakat Sedangkan upaya represif yang dapat ditempuh dengan memberikan sanksi pidana atau penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas. Kata Kunci : Kriminologi, Penimbunan, Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.  
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK DI PROVINSI LAMPUNG (Studi di Polda Lampung) Pertiwi, Eka Rizky
JURNAL POENALE Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 ABSTRAK UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK DI PROVINSI LAMPUNG(Studi di Polda Lampung)  Oleh                          Eka Rizky Pertiwi, Eko Raharjo, Deni AchmadEmail: ekaaarizky@gmail.com Upaya penanggulangan kejahatan perdagangan anak pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Upaya-upaya yang rasional untuk menanggulangi kejahatan tidak hanya cukup dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana non penal (sarana di luar hukum pidana). Permasalahan dalam jurnal ini adalah bagaimanakah upaya Polda Lampung dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak di Provinsi Lampung dan apakah faktor penghambat Polda Lampung dalam upaya penanggulangan kejahatan perdagangan anak di Provinsi Lampung. Upaya penanggulangan kejahatan perdagangan anak adalah dengan cara melakukan upaya represif yaitu penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan cara preventif yang dilakukan Kepolisian Polda Lampung atau khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Lampung dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak adalah dengan meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penerapan pelaksanaan upaya Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perdagangan anak terdapat kendala atau hambatan. Faktor penghambat yang paling dominan adalah faktor masyarakat dalam hal ini adalah ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat tentang apa dan bagaimana peristiwa yang tergolong kejahatan perdagangan orang, faktor kurangnya sarana dan fasilitas untuk Kepolisian dalam rangka mengungkap suatu kasus perdagangan anak, sehingga upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan perdagangan anak menjadi kurang efektif.Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Penanggulangan Kejahatan, Perdagangan Anak 

Page 2 of 3 | Total Record : 27

 1   2   3 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019): Jurnal Poenale Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Poenale Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Poenale Vol 6, No 5 (2018): Jurnal Poenale Vol 6, No 4 (2018): Jurnal Poenale Vol 6, No 3 (2018): Jurnal Poenale Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Poenale Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Poenale Vol 5, No 6 (2017): Jurnal Poenale Vol 5, No 5 (2017): Jurnal Poenale Vol 5, No 4 (2017): Jurnal Poenale Vol 5, No 3 (2017): Jurnal Poenale Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Poenale Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Poenale Vol 3, No 4 (2015): JURNAL POENALE Vol 3, No 3 (2015): JURNAL POENALE Vol 3, No 2 (2015): JURNAL POENALE Vol 3, No 1 (2015): JURNAL POENALE Vol 2, No 3 (2015): JURNAL POENALE Vol 2, No 2 (2015): JURNAL POENALE Vol 2, No 1 (2015): JURNAL POENALE Vol 2, No 4: JURNAL POENALE Vol 2, No 3: JURNAL POENALE Vol 1, No 2: JURNAL POENALE Vol 1, No 1: JURNAL POENALE More Issue