Garuda - Garba Rujukan Digital

ATURAN ALIH TEKNOLOGI DARI PERUSAHAAN SWASTA ASING KEPADA PERUSAHAAN NASIONAL PADA KEGIATAN PENANAMAN MODAL UNTUK PERCEPATAN PENGUASAAN TEKNOLOGI MAJU DI INDONESIA Irawan, Candra
Proceeding SENDI_U 2016: SENDI_U
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.768 KB)

Di masa depan diharapkan Indonesia memiliki peraturan alih teknologi dari Perusahaan Swasta Asing kepadaPerusahaan Dalam Negeri, agar dalam waktu tidak terlalu lama mampu mengejar ketertinggalan teknologi darinegara maju, seperti yang sudah dilakukan Cina. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modaltidak mengatur alih teknologi, kecuali pada Pasal 10 Ayat (4), perusahaan penanaman modal yang mempekerjakantenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerjaIndonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pasal 10 Ayat (4) hanya berlakusecara perorangan terkait ketenagakerjaan, bukan secara institusional mewajibkan perusahaan penanaman modalasing mengalihkan teknologinya kepada perusahaan lokal sebagai mitra usahanya. Atas dasar ketentuan tersebut,tidak salah jika perusahaan swasta asing (PSA) tidak membuka informasi teknologinya secara tuntas dan engganmengalihkannya kepada perusahaan dalam negeri (PDM), karena memang tidak ada kewajiban yang diatur undangundang.Hal ini tidak adil, jika dibandingkan dengan banyaknya pemberian fasilitas kepada PSA, sepertipenguarangan pajak penghasilan neto, pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal dan bahanbaku, pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang modal, penyusutan yangdipercepat dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Penanaman Modal(UUPM). Sementara kewajiban perusahaan penanaman modal (PPM) adalah menerapkan prinsip tata kelolaperusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial, menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal,menghormati tradisi budaya masyarakat dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 15UUPM). Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah adanya keterlibatan Negara/Pemerintah dalam mengatur alihteknologi dari Perusahaan Swasta Asing (PSA) kepada Perusahaan Dalam Negeri (PDM) melalui instrumen hukum(dapat berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, atau KeputusanMenteri). Hanya instrumen hukum yang memiliki daya paksa, sehingga alih teknologi dapat berjalan sesuai dengankepentingan nasional, meskipun pengaturannya tidak boleh bertentangan dengan perjanjian internasional sepertiWTO, Paris Convention, Bern Convention dan WIPO.Kata Kunci: Aturan Hukum, Alih Teknologi, Perusahaan Asing, Perusahaan Nasional

TANGGAPAN BURUH WANITA TERHADAP MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA INDUSTRI GARMEN (STUDI PADA INDUSTRI GARMEN DI KARANGJATI, UNGARAN-JAWA TENGAH) Buana Damai, Sekar Harum; Pravitasmara Dewi, Yustina Ertie; Suharti, Lieli
Proceeding SENDI_U 2016: SENDI_U
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.759 KB)

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tanggapan buruh wanita pada industri garmen terhadap Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang dilihat dari 4 aspek yaitu (1) Komitmen pihak perusahaan, (2) Ketersediaan dukungan tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang meliputi tempat lokasi kerja, mesin dan perlengkapan alat kerja yang digunakan, kondisi tempat kerja serta pemeriksaan kesehatan dan bahan-bahan kimia, (3) Sistem kontrol perusahaan, dan (4) Kesadaran pekerja. Metode pengambilan sampel menggunakan accidental sampling, dimana pengambilan sampel dengan memilih responden yang kebetulan dijumpai. Kriteria pengambilan sampel dalam penselitian ini adalah buruh wanita yang bekerja pada industri garmen di wilayah Karang Jati, Ungaran, Jawa Tengah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tanggapan buruh wanita terhadap 4 (empat) aspek penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berupa tanggapan buruh wanita terhadap komitmen perusahaan pada penerapan K3 dan kesadaran pekerja masuk dalam kategori buruk, sedangkan tanggapan buruh wanita terhadap ketersediaan dukungan K3 terhadap lokasi tempat kerja, mesin dan perlengkapan alat kerja, pemeriksaan kesehatan dan bahan-bahan kimia masuk dalam kategori cukup baik..Kata Kunci: K3, komitmen perusahaan, buruh wanita

GAMBARAN DINAMIKA KEMISKINAN DITINJAU DARI ATRIBUT PSIKOLOGIS : STUDI PADA MASYARAKAT MISKIN DI KOTA SEMARANG Noviawati, Puput; Undarwati, Anna
Proceeding SENDI_U 2017: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.03 KB)

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang terjadi di indonesia dan belum mampu diatasi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran masyarakat miskin di daerah perkotaan Semarang yang ditinjau dari kondisi psikologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Karakteristik subjek penelitian adalah penghasilan sehari kurang dari 2 dollar Amerika (kriteria miskin dari WHO), tinggal di kotamadya Semarang. Sampel dalam penelitian sejumlah 150 sampel (terdiri dari remaja, dewasa awal, dan dewasa madya). Penelitian ini mengukur sembilan variabel psikologis dengan pengambilan data menggunakan skala. Sembilan variabel psikologis yang diukur diantaranya atribusi kausal penyebab kemiskinan, value, self-esteem, self-efficacy, motivasi berprestasi, strategi coping, kepribadian, depresi dan subjective well-being. Selain itu juga ada 3 aspek yang diukur yaitu feelings toward poverty, causes of poverty dan solutions of poverty. Hasil dari penelitian ini adalah variabel depresi memiliki kategori tinggi dibandingkan dengan variabel yang lain. Selain itu, pada masyarakat dewasa awal memiliki perasaan positif lebih besar yaitu 62% dibandingkan dengan remaja maupun dewasa madya. Penyebab dari kemiskinan pada remaja yaitu dikarenakan faktor malas (28%). Sedangkan pada dewasa awal, penyebab kemiskinan dikarenakan faktor kemauan diri (26%). Berbeda dengan dewasa madya, penyebab kemiskinan dikarenakan faktor pendidikan rendah (28%). Solusi yang ditawarkan oleh masyarakat miskin yaitu dengan cara bekerja, baik dari remaja (26%), dewasa awal (38%), dan dewasa madya (66%). Kata Kunci : Atribut Psikologis, Dinamika Kemiskinan, Masyarakat Miskin Perkotaan

EFEKTIVITAS KINERJA KEUANGAN DAN NON KEUANGAN PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK BLUD)RSUD AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG Yuli Priastuti, Wahyu; Masdjojo, Gregorius Nasiansenus
Proceeding SENDI_U 2017: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.133 KB)

This study aims to determine whether Ambarawa hospital had a level of efficiency and effectiveness both in financial and non-financial performance.This study used secondary data obtained from the financial statements in 2012 through 2014 of Ambarawa Government Hospital. Measurement of financial and non financial performance was governed by Decree of the Minister of Health No. 1164/Menkes/SK/X/2007. We found that the financial performance gained weight value from 2012 to 2014 amounted to 16.7; 18.2 and 18.7. Those indicated that the financial performance of Ambarawa Goverment Hospital as Regional Public Service Institution well. While non-financial performance gained weight value from 2012 to 2014 amounted to 68.25; 73.95 and 74.15. Based on these calculations in the category was HEALTHY AA. Cost calculation recovey Rate (CRR) in 2012 which is 104% continued to rise until 2014 is 143%. This suggests that the hospital was able to support it operations by the revenue it received. As for Level Independence of Ambarawa Goverment Hospital as Regional Public Service Institution in 2012 scored 104% and continues to increase until 2014 at 307%. This shows that as Regional Public Service Institution able to finance operating costs and investment costs, but on the other hand the level of dependence on subsidies from the budget continued to increase from 2012 to 2014. Keywords: Public Service Board, the financial performance indicators and non-financial, recovey Cost Rate (CRR), Level of Independence, efficiency and effectiveness

PEMBATALAN TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE YANG DIAJUKAN KEMBALI KE PENGADILAN NEGERI Olivia, Fitria; Arianto, Henry
Proceeding SENDI_U 2016: SENDI_U
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (65.848 KB)

Dalam kehidupan manusia tidak akan dapat terlepas dari hubungan dengan manusia lainnya dimana hubungantersebut akan berlangsung baik apabila ada persesuaian kehendak diantara para pihak dan agar mencapai kesesuaiankehendak di mana seseorang berjanji kepada orang lainnya untuk melakukan suatu hal. Suatu hal tersebutmerupakan bisa dijadikan obyek sengketa, yakni Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Wanprestasi danPerbuatan Melawan Hukum memiliki pengertiaan yang berbeda, Perbuatan Melawan Hukum hanya mengandungpengertian yang sempit, yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja. Adapunpermasalahan adalah Apakah putusan arbitrase dapat dibatalkan melalui pengadilan negeri Jakarta Pusat jikaputusan tersebut mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum dan Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukumyang dapat digunakan sebagai fundamentum petendi pengadilan negeri dalam menerima gugatan yang diajukan olehsalah satu pihak yang terikat perjanjian arbitrase. Adapun metode penelitian yang digunakan normatif dengan tipepenelitian Pendekatan Undang-Undang dan Konseptual. Ketentuan Pasal 70 UU No.30 Tahun 1999, memang tidakmengatur alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, yang perlu dipahamidisini adalah ketentuan tidak diatur disini bukan berarti tidak boleh. Prinsip hukum dasar yang berlaku secarauniversal tidak dilarang berarti boleh, bukan sebaliknya. Berdasarkan ketentuan Pasal 643 Rv, ada sepuluh alasanyang dapat dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase dan dapat dijadikan fundamentum petendi dalammengajukan gugatan ke pengadilan negeri disamping atas pembatalan putusan arbitrase. Pengadilan menganggapmemiliki wewenang untuk menangani perkara dengan pokok gugatan seperti yang telah ditentukan.Kata Kunci : Pembatalan, Putusan Arbitrase, Pengadilan Negeri

ANALISIS MATRIKS BCG PEREKONOMIAN PAPUA Budiono, Sidik
Proceeding SENDI_U 2016: SENDI_U
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.812 KB)

Papua sangat potensial untuk pengembangan perekonomian karena sumber daya alam yang tersedia sangat besar.Penulis ingin menjelaskan sejauhmana potensi ekonomi mendukung sektor yang menjadi unggulan di ProvinsiPapua. Penelitian ini menggunakan Metode Matriks Boston Consulting Group (BCG) untuk Provinsi Papua.Pengolahan data menghasilkan pengelompokan sektor usaha ke dalam 4 kuadran kategori. Sedangkan datanasional menjadi pembanding dalam analisis Matriks BCG ini. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa 13 sektoryang merupakan unggulan (pertumbuhan tinggi dan pangsa pasar tinggi) dan 13 sektor lain berada di daerah QM(pertumbuhan tinggi namun pangsa pasar rendah). Selanjutnya ada keterkaitan antara sumber alam yang tersediadengan sektor usaha yang sedang dikembangkan maupun yang sudah unggul (prioritas).Kata Kunci: Matriks BCG, Pertumbuhan Ekonomi, Location Quotient

PERAN KEJREUN BLANG TERHADAP PERILAKU PETANI DALAM PENGELOLAAN AIR PERTANIAN DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Wira Syah Putra, Andrian; Samsi Hariadi, Sunarru; ., Subejo
Proceeding SENDI_U 2016: SENDI_U
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.572 KB)

Kelembagaan lokal merupakan salah satu sistem yang dipandang penting yang tumbuh dan dibangun olehmasyarakat lokal dan telah berjalan dengan mekanisme lokal serta cukup efektif mengatur kepentingan masyarakat.Salah satu kelembagaan dan kearifan lokal yang perannya dianggap penting di Nanggroe Aceh Darusalam adalahKejreun Blang yang merupakan kelembagaan lokal terkait dengan pengelolaan sumberdaya air. Tujuan penelitan(1) Mengetahui pengaruh peran Kejruen Blang terhadap perilaku petani dalam melakukan ketentuan kejruen blang,(2) Mengetahui pengaruh perilaku petani dalam melakukan ketentuan kejruen blang terhadap kapasitas pengelolaanair pertanian. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Lokasi penelitiandipilih secara (purposive) yaitu di Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie. Pengambilan sampel respondenmenggunakan metode acak sederhana (Simple Random Sampling) dengan jumlah responden sebanyak 201 orangpetani yang tergabung dalam kelompok tani dari jumlah anggota kelompok sebanyak 1343 orang. Metode statistikyang digunakan adalah uji regresi Sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kejruen blang berpengaruhpositif secara signifikan terhadap perilaku petani (r=0,900; p<0,05). Pengaruh kejruen blang terhadap perilakupetani sebesar 81%. Perilaku petani dalam melaksanakan ketentuan kejruen blang berpengaruh positif dan signifikanterhadap kapasitas pengelolaan air pertanian oleh petani (r=0,651; p<0,05). Pengaruh perilaku petani terhadapkapasitas pengelolaan air pertanian sebesar 42%.Kata kunci: Kelembagaan lokal, Kejruen Blang, Perilaku, pengelolaan Air

SINERGITAS PERATURAN DAERAH (PERDA) SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIKDALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH DALAM TINJAUAN HUKUM Sumartini60, Siti
Proceeding SENDI_U 2017: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.571 KB)

Pembangunan dalam bidang kepariwisataan adalah merupakan bagian dari pemabngunan nasional. Pemabngunan bidang kepariwistaan sangat penting untuk dilakukan mengingat aspek sumber daya alam yang begitu besar dan potensial dimiliki oleh negara Indonesia. Dalm konteks otonomi daerah maka pembangunan kepariwisataan merupakan modal bagi daerah yang bersangkutan dalam rangka untuk meningkatkan potensi daerah dan secara signifikan dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah sebagai salah sumber pembiayaan di daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah dalam upaya mewujudkan pembangunan bidang kepariwisataan di daerah melalui penelitian hukum terkait pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu imlementasi kebijakan publik di daerah. Penelitian ini dilakukan dengan meggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis ini adalah karena penelitian ini dengan menganalisa aspek-aspek hukum yang ada, dan bersifat normatif karena penelitian ini lebih menitik beratkan pada analisa dari peraturan perundang-undangan yang ada (perada) dan peraturan lainnya, dengan menggunakan data-data sekunder yakni referensi-referensi ilmiah atau tulisan-tulisan ilmiah lainnya sebagai bahan kajian yang dapat mendukung kelengkapan karya ilmiah ini. Analisa yuridis dari adanya sinergitas antara pembentukan perda sebagai produk hukum daerah dan kebijakan publik yang di jalankan dalam pemerintahan daerah akan menghasilkan goals (capaian) terhadap pembangunan bidang kepariwisataan di daerah. Kata Kunci : Otonomi daerah, sinergits perda, pembangunan kepariwistaan di daerah

MEMAKNAI PEMIKIRAN JEAN-JACQUES ROUSSEAU TENTANG KEHENDAK UMUM MENCIPTAKAN KEADILAN Michael, Tomy
Proceeding SENDI_U 2016: SENDI_U
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (70.776 KB)

Di dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 12-2011 dijelaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harusmencerminkan asas keadilan. Tetapi asas keadilan yang tertulis tidak memiliki dasar hukum pemikiran siapakahyang dianut. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena setiap individu dapat melakukan penafsiranatas kehendaknya sendiri. Dengan memaknai pemikiran Jean-Jacques Rousseau sebagai salah satu tokoh yangmenyatakan bahwa kehendak umum akan menghasilkan keadilan maka asas keadilan yang terdapat dalam Pasal 6ayat (1) UU No. 12-2011 menjadi lebih optimal untuk diimplementasikan dalam pembentukan peraturan perundangundangandi Indonesia.Kata kunci: kehendak umum, keadilan, peraturan perundang-undangan, Jean-Jacques Rousseau

PENGARUH LEADER MEMBER EXCHANGE(LMX) DAN PERSON-ORGANIZATION FIT(PO-FIT) TERHADAP ORGANIZATION CITIZENSHIP BEHAVIOUR(OCB) DENGAN KOMITMEN ORGANISASIONAL DAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL Jati Prabawa, Aditya; Abdul Rozak, Hasan
Proceeding SENDI_U 2016: SENDI_U
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (136.964 KB)

This study aims to determine the effect of Leader Member Exchange and Person Organization Fit to rganization Citizenship Behavior with Organizational Commitment and Job Satisfaction as anintervening variable. Research was conducted on the staff of the BKD Central Java province with a number of respondents as many as 139 people. The research instrument used in the form ofquestionnaires were tested for validity and reliability, and to explain the influence of independent variables on the dependent variable using a multiple linear regression equation, whereas hypothesistesting using Simultaneous significance test,Individual arameter significance testand beta coefficient. The results showed that (1) Leader Member Exchange positive and significant impact onthe Commitment Organizational (2) Person Organization Fit influential positive and significant impact on the Commitment Organizational (3) Leader Member Exchange positive and significant impact on job satisfaction (4) Person Organization Fit positive and significant impact on job satisfaction (5) Leader Member Exchange positive and significant impact on the Organization Citizenship Behavior (6) Person Organization Fit not significant to the Organization Citizenship Behavior (7) Commitment Organizational not significant to the Organization Citizenship Behavior (8) Job Satisfaction positive and significant impact on the Organization Citizenship Behavior.Keywords : Leader Member Exchange (LMX), Person-Organization Fit (P-O Fit), Organization Citizenship Behavior (OCB), Organizational Commitment, Job Satisfaction

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA