Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.461
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Proceeding SENDI_U Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora
Henry Arianto
Proceeding SENDI_U
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PEMBATALAN TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE YANG DIAJUKAN KEMBALI KE PENGADILAN NEGERI Olivia, Fitria; Arianto, Henry
Proceeding SENDI_U 2016: SENDI_U
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (65.848 KB)

Abstract

Dalam kehidupan manusia tidak akan dapat terlepas dari hubungan dengan manusia lainnya dimana hubungantersebut akan berlangsung baik apabila ada persesuaian kehendak diantara para pihak dan agar mencapai kesesuaiankehendak di mana seseorang berjanji kepada orang lainnya untuk melakukan suatu hal. Suatu hal tersebutmerupakan bisa dijadikan obyek sengketa, yakni Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Wanprestasi danPerbuatan Melawan Hukum memiliki pengertiaan yang berbeda, Perbuatan Melawan Hukum hanya mengandungpengertian yang sempit, yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja. Adapunpermasalahan adalah Apakah putusan arbitrase dapat dibatalkan melalui pengadilan negeri Jakarta Pusat jikaputusan tersebut mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum dan Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukumyang dapat digunakan sebagai fundamentum petendi pengadilan negeri dalam menerima gugatan yang diajukan olehsalah satu pihak yang terikat perjanjian arbitrase. Adapun metode penelitian yang digunakan normatif dengan tipepenelitian Pendekatan Undang-Undang dan Konseptual. Ketentuan Pasal 70 UU No.30 Tahun 1999, memang tidakmengatur alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, yang perlu dipahamidisini adalah ketentuan tidak diatur disini bukan berarti tidak boleh. Prinsip hukum dasar yang berlaku secarauniversal tidak dilarang berarti boleh, bukan sebaliknya. Berdasarkan ketentuan Pasal 643 Rv, ada sepuluh alasanyang dapat dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase dan dapat dijadikan fundamentum petendi dalammengajukan gugatan ke pengadilan negeri disamping atas pembatalan putusan arbitrase. Pengadilan menganggapmemiliki wewenang untuk menangani perkara dengan pokok gugatan seperti yang telah ditentukan.Kata Kunci : Pembatalan, Putusan Arbitrase, Pengadilan Negeri
PEMBATALAN TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE YANG DIAJUKAN KEMBALI KE PENGADILAN NEGERI Olivia, Fitria; Arianto, Henry
Proceeding SENDI_U 2016: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam kehidupan manusia tidak akan dapat terlepas dari hubungan dengan manusia lainnya dimana hubungantersebut akan berlangsung baik apabila ada persesuaian kehendak diantara para pihak dan agar mencapai kesesuaiankehendak di mana seseorang berjanji kepada orang lainnya untuk melakukan suatu hal. Suatu hal tersebutmerupakan bisa dijadikan obyek sengketa, yakni Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Wanprestasi danPerbuatan Melawan Hukum memiliki pengertiaan yang berbeda, Perbuatan Melawan Hukum hanya mengandungpengertian yang sempit, yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja. Adapunpermasalahan adalah Apakah putusan arbitrase dapat dibatalkan melalui pengadilan negeri Jakarta Pusat jikaputusan tersebut mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum dan Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukumyang dapat digunakan sebagai fundamentum petendi pengadilan negeri dalam menerima gugatan yang diajukan olehsalah satu pihak yang terikat perjanjian arbitrase. Adapun metode penelitian yang digunakan normatif dengan tipepenelitian Pendekatan Undang-Undang dan Konseptual. Ketentuan Pasal 70 UU No.30 Tahun 1999, memang tidakmengatur alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, yang perlu dipahamidisini adalah ketentuan tidak diatur disini bukan berarti tidak boleh. Prinsip hukum dasar yang berlaku secarauniversal tidak dilarang berarti boleh, bukan sebaliknya. Berdasarkan ketentuan Pasal 643 Rv, ada sepuluh alasanyang dapat dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase dan dapat dijadikan fundamentum petendi dalammengajukan gugatan ke pengadilan negeri disamping atas pembatalan putusan arbitrase. Pengadilan menganggapmemiliki wewenang untuk menangani perkara dengan pokok gugatan seperti yang telah ditentukan.Kata Kunci : Pembatalan, Putusan Arbitrase, Pengadilan Negeri
SENGKETA INTERNAL PARTAI POLITIK DAN RELEVANSINYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEPARTAIAN Kurniawan, I Gede Hartadi; Olivia, Fitria; Suprayogi, Agus; Slamet, Sri Redjeki; Siswanto, Ade Hari; Arianto, Henry
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 7, No 04 (2021): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v7i04.4502

Abstract

Sengketa di dalam Internal partai politik sering terjadi di alam demokrasi sebagai akibat reformasi sejak tahun 1998. Sengketa terjadi sebagai akibat aturan paying hukum di dalam Undang Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik memberi celah terhadap pendiri partai ataupun pihak pihak yang mempunyai kekuasaan di dalam partai tersebut, dengan membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai kehendak pemegang kekuasaan di dalam internal partai tersebut dengan tujuan demi melanggengkan kekuasaan . Kerap terjadi sengketa tersebut berakibat terjadinya keributan diantara sesama kader di dalam internal partai , dan secara langsung atau ridak langsung menjadi pusat perhatian publik di tengah alam demokrasi serta berujung terhadap tersumbatnya kaderisasi jabatan partai politik untuk dapat diduduki oleh masyarakat yang tidak ada hubungan keluarga atau pertemanan dengan para pemegang kekuasan di dalam partai politik. Perlu terobosan yang baik agar masalah sengketa di dalam partai politik tidak selalu terjadi di alam demokrasi Indonesia dengan merubah aturan perangkat hukum sehingga memberikan rasa keadilan serta pendidikan politik terbaik di tengah masyarakat Kata kunci : sengketa, oligarki, partai
PENGARUH PANDEMI COVID 19 TERHADAP MARAKNYA KASUS PERCERAIAN DI BERBAGAI PENGADILAN AGAMA Kurniawan, I Gede Hartadi; Judge, Zulfikar; Olivia, Fitria; Suprayogi, Agus; Slamet, Sri Redjeki; Siswanto, Ade Hari; Arianto, Henry
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 7, No 02 (2021): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v7i2.3954

Abstract

Pandemi Covid 19 telah membawa begitu banyak pengaruh bagi seluruh sendi kehidupan masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Semua bermula dari diberlakukan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah di Indonesia yang bermuara dengan ditutupnya berbagai jenis usaha yang tidak masuk ke dalam jenis usaha yang diperbolehkan beroperasi selama masa PSBB. Hal yang hampir sama juga terjadi di berbagai penjuru dunia, sehingga sangat berpengaruh baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kegiatan perdagangan ekspor dan impor. Kurangnya pemesanan barang hasil industri dari luar negeri ataupun bahan –bahan impor sebagai bahan baku produksi, mengakibatkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja ataupun pengurangan karyawan di berbagai jenis industri, sehingga mengakibatkan problem ekonomi rumah tangga karyawan dari berbagai industri dan pabrik-pabrik, sehingga bermuara ke gugatan perceraian akibat faktor ekonomi keluarga. Dengan  banyaknya kasus perceraian di Indonesia di masa pandemi covid 19, maka secara otomatis berdampak kepada banyaknya duda atau janda baru sebagai akibat hasil dari proses siding perceraian. Oleh karenanya ,tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini supaya dapat menerima masukan dari peserta webinar untuk ditemukan solusi terhadap akibat dari proses perceraian dan  terkait dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang seharusnya perlu di revisi kembali di beberapa pasalnya, karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam berbagai agama yang diakui di Indonesia, dan secara khusus tentang ketentuan mengenai perkawinan di dalam  ajaran Agama Islam.Adapun metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah menggunakan metode seminar secara daring atau dinamakan Webinar Kata kunci : perceraian, pandemi, perkawinan
PENINGKATAN PENGETAHUAN TENTANG PENTINGNYA UPDATING DATA SINTA MELALUI EDUKASI ONLINE DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS Baharudin, Erwan; Ernawati, Ernawati; Arianto, Henry; Cahyadi, Lukman; Ramadhan, Yanuar
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 6, No 4 (2020): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v6i4.3631

Abstract

The spread of the COVID-19 is the cause of death with the highest number in the world so that the government enforce work from home rule.The work from home rule causes activities such as teaching and learning, training, and seminar conducted via online education. The purpose of this activity is to educate online about the importance of updating data in sinta. The method of activity is carried out with socialization (lecture) and FGD (Focus Group Discussion). The target of this activity is the campus community consisting of staff-bureaus, lecturers, and the rest of the university staff. The number of participants who participated was 79 people. Most were from the faculty of health sciences (25.3%), law (15.2%), economics and business (13.9%), psychology and engineering (11.4%). The results of the socialization showed that most participants understood about the importance of updating data in sinta; knowledge (good) 51.9%. The results of the FGD showed that participants mainly discussed the creating a sinta account (25%), synchronizing data from old institution to new institution (25%), consulting services in sinta (37.5%), and classifying expertise or research themes in sinta (12.5%). As many as 100% expressed an understanding about updating data in sinta. This activity increased knowledge about the importance updating data in sinta by 48.1%. Thus, it is important to carry out an educational activities especially with online methods routinely and periodically in an effort to increase knowledge regarding the conditions of the pandemic.  Keywords: Online Education, COVID-19, Knowledge, Sinta
PENINGKATAN PENGETAHUAN HUKUM PERJANJIAN KERJA DI DESA MEKAR BUANA KABUPATEN KARAWANG Suprayogi, Agus; Olivia, Fitria; Arianto, Henry; Ernawati, Ernawati; Baharudin, Erwan
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 6, No 2 (2020): JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT ABDIMAS
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v6i2.3170

Abstract

AbstractLegal protection for workers is the fulfillment of the basic rights inherent and protected by the constitution as regulated in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution "Every citizen has the right to work and a decent living for humanity". Violation of basic rights protected by the constitution is a violation of human rights. Generally, violations of the law against workers, occur in the area or village, because in general workers' knowledge of labor law is relatively lacking. One of them is in Mekarbuana Village, Karawang Regency. This is the reason that makes us, the lecturers at Esa Unggul University, interested in making community service in Mekarbuana Village, Karawang Regency. The method of implementation is initiated by seeking information from informants in the village, then observing the village, then ending with legal counseling in the field of labor, according to what they need. It is expected that after this counseling, knowledge to the public about the rights and obligations of workers and employers will increase so as to create mutual understanding between workers and employers in order to prevent industrial relations disputes. The conclusion we get, so far they still do not get what they are entitled to, especially in the field of Specific Time or Honorary Workers. Keywords: Increased knowledge, work agreements, mekarbuana village AbstrakPerlindungan hukum terhadap Pekerja merupakan pemenuhan hak dasar  yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur di dalam  Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan  penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi konstitusi  merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Umumnya pelanggaran hukum terhadap pekerja, terjadi di daerah atau desa, dikarenakan umumnya pengetahuan pekerja terhadap aturan hukum tenaga kerja relatif masih kurang. Salah satunya adalah di Desa Mekarbuana, Kabupaten Karawang.  Alasan inilah yang membuat kami, para dosen di Universitas Esa Unggul, tertarik untuk membuat pengabdian masyarakat di Desa Mekarbuana, Kabupaten Karawang, tersebut. Adapun metode pelaksanaannya adalah diawali dari pencarian informasi dari narasumber di desa tersebut, lalu observasi di desa tersebut, barulah di akhiri dengan penyuluhan hukum di bidang tenaga kerja, sesuai dengan yang mereka butuhkan. Diharapkan setelah penyuluhan ini, pengetahuan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha makin bertambah sehingga tercipta saling pengertian antara Pekerja dan pengusaha guna mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial. Kesimpulan yang kami dapatkan, mereka selama ini masih belum mendapatkan apa yang menjadi hak mereka, khususnya di bidang Pekerja Waktu Tertentu atau Honorer. Kata kunci: Peningkatan pengetahuan, perjanjian kerja, desa mekarbuana
DEMOKRASI GUNA KEMAJUAN BERSAMA SUATU TINJAUAN PENTINGNYA DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI Slamet, Sri Redjeki; Widarto, Joko; Olivia, Fitria; Daryono, Guntur; Puspita, Ari Isnaeni; Safitri, Apriyani Eka; Nazah, Farida Nurun; Arianto, Henry; Akbar, Sachrial; Lelono, Gatot; Sartika, Ika; Aristi, Farra Amalia; Rizqi, Radithya Cahya
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 10, No 04 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v10i04.7619

Abstract

AbstrakDemokrasi  saat ini  menjadi pembahasan di masyarakat terutama mengenai konsep demokrasi yang ideal, apalagi menjelang  Pemilu 2024. Di  dalam masyarakat telah timbul kesadaran  tentang  demokratisasi, namun perlu diperkuat di antara para peserta didik.  Terkait  hal tersebut, SMA Negeri 1 Tambun Selatan  dalam kegiatan  Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila  (P5)  yang  ke 2 kurikulum merdeka bagi  kelas X telah  mengadakan Talk Show  yang  bertajuk “Demokrasi Untuk Kemajuan Bersama” dengan materi  khusus yang  dibawakan oleh narasumber tentang Kajian Teori Demokrasi, Pentingnya Demokrasi  Dalam Kehidupan Sehari-hari,  Peran Serta Masyarakat Dalam Demokrasi, dan  Peran BEM Dalam Menegakkan Demokrasi”. Hasil dari kegiatan  ini   adalah bahwa pendidikan demokrasi sangatlah penting  untuk dilakukan  guna menumbuh kembangkan kesadaran demokrasi siswa di lingkungan sekolah   mengingat  semakin kurangnya pemahaman  nilai demokrasi dan  lunturnya kesadaran demokrasi.  Pemahaman nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan  di sekolah bertujuan untuk mendidik dan mengantarkan peserta didik menuju kedewasaan agar mereka mandiri, secara piskologis dan sosial.  Dengan upaya pembudayaan nilai demokrasi di sekolah  akan terciptanya peserta didik yang bersikap demokratis. Kata Kunci : Demokrasi,  Pentingnya Demokrasi, Nilai Nilai Demokrasi Di Sekolah. AbstractDemocracy is now being discussed in society, especially on the idea of ideal democracy, especially in the run-up to the 2024 elections. A sense of democratisation has emerged in society, but it needs to be strengthened among the students.  In connection with this, 1st Tambun South State High School in the Pancasila (P5) Student Profile Strengthening Project, the 2nd independent curriculum for classes X has held a Talk Show entitled “Democracy for Joint Progress” with special material sponsored by the source on the Study of Democracy Theory, the Importance of democracy in Everyday Life, the Role of Society in Democracies, and the role of BEM in Implementing democracies.  Understanding the democratic values implanted in schools is aimed at educating and bringing students to maturity so that they are independent, psychologically and socially. Keywords: Democracy, the importance of democracy, Values of Democracy in Schools.
PENYULUHAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT SEKITAR KAMPUS MENGENAI TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS ESA UNGGUL Judge, Zulfikar; Triningsih, Anna; Subiyanto, Achmad Edi; Taher, Irmanjaya; Widarto, Joko; Siswanto, Ade Hari; Suprajogi, Agus; Muliawan, Anatomi; Ernawati, Ernawati; Nazah, Farida Nurun; Olivia, Fitria; Feriza, Gousta; Arianto, Henry; Kurniawan, I Gede Hartadi; Menwih, Menwih; Alfiana, Rita; Slamet, Sri Redjeki
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 10, No 03 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v10i3.7350

Abstract

AbstractNot all people have access to good legal protection, especially underprivileged people. The law feels sharp downwards but blunt upwards. Therefore, LKBH Esa Unggul collaborates with the Faculty of Law, Esa Unggul University to provide Community Service in the form of counseling and socialization of LKBH Esa Unggul activities with the aim of many communities around the campus benefiting from the existence of LKBH Esa Unggul. The implementation of Community Service carried out by LKBH Esa Unggul University is carried out locally using the counseling method. Esa Unggul University LKBH in collaboration with the Esa Unggul University Faculty of Law invited the community around the Esa Unggul University campus and also the Esa Unggul University Academic Community. After this outreach activity, the community around the campus and related stakeholders understood the role and function of the Esa Unggul University Legal Aid and Consultation Institute. Keywords: Community, duties and functions, Legal Assistance and Consultation Institute AbstrakTidak semua masyarakat mendapatkan akses perlindungan hukum yang baik, khususnya masyarakat kurang mampu. Hukum terasa tajam kebawah namun tumpul keatas. Oleh karena itu LKBH Esa Unggul bekerajasama dengan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul mengadakan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa penyuluhan dan sosialisasi kegiatan LKBH Esa Unggul dengan tujuan banyak masyarakat sekitar kampus mendapatkan manfaat dari adanya LKBH Esa Unggul. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh LKBH Universitas Esa Unggul dilakukan di lingkup lokal dengan metode penyuluhan. LKBH Universitas Esa Unggul yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul mengundang masyarakat di sekitar kampus Universitas Esa Unggul dan juga Civitas Akademi Universitas Esa Unggul. Setelah kegiatan penyuluhan ini masyarakat di sekitar kampus, para stakeholders terkait memahami tentang peran dan fungsi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Esa Unggul. Kata kunci: Masyarakat, tugas dan fungsi, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
NILAI DAN NORMA SEBAGAI DASAR MEMBANGUN KARAKTER Slamet, Sri Redjeki; Daryono, Guntur; Lelono, Gatot; Olivia, Fitria; Arianto, Henry; Puspita, Ari Isnaeni; Rizqi, Radithya Cahya; Aristi, Farra Amalia
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 10, No 01 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v10i01.7012

Abstract

Tulisan ini membahas pelaksanaan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tambun Selatan  dalam kegiatan pembentukan karakter dengan tema “Revitalisasi Nilai-Nilai Karakter bagi Peserta Didik”   SMA Negeri 1 Tambun Selatan  yang  secara khusus memberikan materi tentang “Nilai dan Norma”. Hasil dari kegiatan adalah bahwa  peran nilai dan norma sosial dalam masyarakat secara umum adalah untuk mengatur pola kehidupan masyarakat agar pola perilaku yang ditunjukkan seimbang, tidak merugikan, serta tidak menimbulkan ketidakadilan.  Nilai dan Norma yang mengatur pola perilaku   yang  meliputi norma kesopanan, norma kesusilaan, norma keagamaan dan norma hukum  yang  sangat penting  di pahami oleh setiap individu yang  dalam hal ini peserta didik  dalam  beretika  dalam berinteraksi  baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat  yang  meliputi etika pergaulan, etika  berbicara, etika beribadah, etika  berbusana, etika mematuhi peraturan sekolah dan etika bermedia sosial.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PLATFORM LAYANAN KONSULTASI KESEHATAN ONLINE Rahma, Aulia Nur; Wasitaatmadja, Fokky Fuad; Arianto, Henry
Lex Jurnalica Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i1.7388

Abstract

Dengan hadirnya pelayanan telemedicine bukan tidak mungkin dalam penggunaanya yang bisa saja menyebabkan kerugian, khususnya untuk pasien selaku konsumen itu sendiri. Dengan itu perlindungan hukum pasien di sini sangat penting kehadirannya sebagai bentuk adanya kepastian hukum. Lalu apakah perlindungan hukum yang tepat untuk menyikapi pelayanan kesehatan online yang mungkin saja terdapat pihak yang bisa saja dirugikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif yakni dengan memadukan bahan hukum dengan data lapangan berupa wawancara dan kuisioner yang dilakukan penulis secara langsung. Hasil studi menunjukan bahwa perlindugan hukum terhadap konsumen dapat timbul akibat dari hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban setiap pihaknya. Berkaitan dengan kerugian yang dapat timbul seorang konsumen dapat dilindungi segala bentuk kerugiannya dengan menuntut pertanggungjawaban baik secara litigasi maupun non litigasi dengan menggugat di luar pengadilan melalui BPSK maupun melalui pengadilan etik yang diselenggarakan oleh MKDKI/MKEK ataupun melalui peradilan umum secara perdata maupun pidana. Didasarkan pada penelitian penulis perlindungan terhadap pasien/konsumen dalam praktiknya masih belum memberikan perlindungan hukum yang baik, khususnya terhadap pasien sebagaimana sesuai ketentuan yang berlaku. Kata Kunci: Telemedicine, Pasien, Perlindungan Hukum
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Ade Hari Siswanto Agus Suprayogi Akbar, Sachrial Alfiana, Rita Anatomi Muliawan Anna Triningsih, Anna Aristi, Farra Amalia Ariyani, Nita Ariyanti, Dwi Oktafia Aulia Nur Rahma, Aulia Nur Azis, Riska Amelia Bertha, Anna Citra, Lana Fadila Damayanti, Siti Alfina Daryono, Guntur Ernawati Ernawati Erwan Baharudin Feriza, Gousta Fitria Olivia Hikmawati, Elok Horadin Saragih I Gede Hartadi Kurniawan Ika Sartika Kustiani, Larasati Lelono, Gatot Lisasih, Nin Yasmine Menwih, Menwih Muhammad Ramadhan Nazah, Farida Nurun Nazruddin Safaat H Nurhayani nurhayani Olivia, Fitria Puspita, Ari Isnaeni Rahmadani, Adhining Prabawati Ramadhan, Yanuar Riyadi Sadono, Bayu Ridzki Rizqi, Radithya Cahya Rizqy, Radithya Cahya Safitri, Apriyani Eka Sihotang, Dian Rosalina Sri Redjeki Slamet Suprajogi, Agus Syahputra, Ahmad Reza Taher, Irmanjaya Wardhani, Sri Pramudya Wasis Susetio Wasitaatmadja, Fokky Fuad Wibowo, Randy Yoso Widiatno, Men Wih Zulfikar Judge