cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Siti Nurul Fatimah
Contact Email
nurul.tarimana@gmail.com
Phone
+6282193269384
Journal Mail Official
alqadau@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Hukum Keluarga Islam
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 24078115     EISSN : 26223945     DOI : https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.19541
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The subject of Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga covers textual and fieldwork with various perspectives of Islamic Family Law, Islam and gender discourse, and legal drafting of Islamic civil law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 205 Documents
 9   10   11   12   13 
Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban Zhulfiana Pratiwi Hafid
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i1.9457

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui peranan justice collaborator dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana; untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap justice collaborator. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan beberapa contoh kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  kehadiran seorang justice collaborator dalam mengungkap tindak pidana korupsi sangat membantu dalam proses persidangan atau penjatuhan hukuman kepada terdakwa, sehingga secara tidak langsung memudahkan para aparat penegak hukum. Perlindungan yang diterapkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan SEMA No. 04 Tahun 2011 belum memberikan kesan positif dalam hal pemberian perlindungan fisik dan hukum, penanganan secara khusus, dan penghargaan kepada justice collaborator. Namun dalam hal perlindungan hukum yang diberikan kepada justice collaborator dianggap belum signifikan terhadap pemberian reward dan punishment.This research was conducted with the aim of: 1) To determine the role of justice collaborators in disclosing a criminal case; 2) To find out how to regulate legal protection against justice collaborator. This type of research is normative legal research, with a legal approach and several case examples. The results of this research show that: 1) the presence of a very justice collaborator in uncovering criminal acts of corruption is very helpful in the trial process or sentencing of the accused, thus indirectly facilitating law enforcement officials. 2) protection applied to Law Number 31 of 2014 and SEMA No. 04 of 2011 has not given a positive impression in terms of providing physical and legal protection, special handling, and appreciation to justice collaborator. However, in terms of legal protection given to justice collaborators it is deemed not significant to the provision of reward and punishment.
Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Akta Perseroan Terbatas Terhadap Notaris Pemegang Saham Muhammad Anis
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v4i1.6217

Abstract

Perseroan terbatas merupakan bentuk usaha ekonomi yangpertanggungjawabannya bersifat terbatas dan juga memberikankemudahan bagi pemegang saham untuk mengalihkan sahamnya. Dalampendirian perseroan terbatas masyarakat memilih Akta Notaris karenatidak ada pejabat lain selain Notaris yang ditunjuk oleh pemerintah untukmembuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan berkekuatan hukumpasti. Namun Notaris yang membuat Akta mempunyai kedudukan dalamPerseroan Terbatas maka kekuatan hukum suatu akta pendirianperseroan terbatas (PT) sebagai pengurus serta pemegang saham dalamsebuah perseroan terbatas (PT) maka akta Notaris tersebut hanyamempunyai kekuatan hukum sebagai akta dibawah tangan. Adanyakesadaran bagi para Notaris agar kiranya memperhatikan prosedurpembuatan suatu akta pendirian perseroan terbatas (PT) sekaligusmengetahui akibat-akibat hukum yang ditimbulkan.
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen dalam Pemasangan Instalasi listrik oleh Kontraktor pada PT. PLN Rayon Makassar Adriana Mustafa
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v4i1.10120

Abstract

Listrik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting, selain sebagi alat penerangan juga mampu meningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya, dan oleh karenanya usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan, dan pengelolaannya perlu ditingkatkan, agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik. Pemasangan instalasi listrik oleh Kontraktor pada PT. PLN  Rayon Makassar harus terpasang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, aman dan memenuhi persyaratan keselamatan kerja dan keselamatan umum. Kontraktor (Instalatir) harus dengan persetujuan atau se izin PLN, sehingga konsumen  atau calon pelanggan bisa mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan PT PLN (Persero) bisa menciptakan suatu kewenangan terhadap Badan-badan usaha Penunjang Usaha Tenaga Listrik dalam melakukan kegiatan/aktifitasnya dalam hal pemasangan instalasi. Electricity is one very important requirement, other than as a lighting equipment is also able to improve the welfare and prosperity of the people in general and to encourage increased economic activities in particular, and therefore the electricity supply business, utilization, and management needs to be improved, so that available power in sufficient quantities and evenly with good quality service. Electrical installation by the Contractor at Rayon PLN Makassar must be installed in accordance with the functions and purposes, safe and meet the requirements of safety and public safety. Contractor (installer) must be with the consent or permission from PLN so that customers or potential customers can get protection in accordance with the legislation in force and PT PLN (Persero) could create an authority to agencies attempt Supporting Enterprises the Power to conduct / activity in terms of installation.
PENERAPAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL LPPOM-MUI PROVINSI SULAWESI SELATAN TERHADAP PRAKTEK PENYEMBELIHAN DI PASAR Muh. Nur Cahyadi
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i2.9512

Abstract

Tulisan ini membahas tentang penerapan sistem jaminan produk halal LPPOM-MUI Provinsi Sulawesi Selatan terhadap prakter penyembelihan di pasar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat lapangan (field research) pada LPPOM-MUI Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fikih, yuridis normatif dan sosiologis. Sumber data berasal pengurus LPPOM-MUI tanpa melalui perantara. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan insturmen penelitian pedoman observasi dan wawancara serta alat dokumentasi seperti kamera dan hp. Data diolah dan dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan metode triangulasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem jaminan produk halal secara umum LPPOM-MUI Sulawesi Selatan memiliki peranan yang besar terhadap seluruh produk makanan dan minuman dan terkhusus dengan praktek penyembelihan ayam yang berada di pasar, akan tetapi  LPPOM-MUI Sulawesi Selatan untuk saat ini hanya berfokus kepada perusahaan rumah potong ayam (RPA) dan rumah potong hewan (RPH), hal tersebut dikarenakan rumah potong ayam (RPA) dan rumah potong hewan (RPH) sudah mendapatkan izin usaha dan izin jualan sedangkan pedagang ayam yang ada di pasar LPPOM-MUI belum ada regulasi yang mengaturnya. Menurut peneliti pedagang ayam yang ada di pasar juga harus mendapatkan perhatian yang penuh baik dari pemerintah maupun dari LPPOM-MUI Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan masyarakat umum terlebih khusus bagi masyarakat yang tidak mempedulikan proses penyembelihan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, terutama dalam persoalan pangan sembelihan daging ayam baik yang ada di rumah potong ayam (RPA) maupun pedangan ayam yang ada di pasar tradisaional. Dan juga diharapkan kepada seluruh akademisi dan para khatib agar memberikan pencerahan kalbu atau menyampaikan khutbahnya yang terkait dengan sembelihan yang halal dan baik.
Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian Irfan Islami
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i2.10715

Abstract

Salah satu akibat dari perceraian adalah penguasaan hak asuh anak kepada salah satu pasangan yang berpisah, yaitu baik kepada ibu (mantan isteri) atau kepada bapak (mantan suami). Tidak ada Undang-Undang yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai kewajiban hak asuh anak diberikan kepada ibu kandung atau bapak kandung pasca terjadinya perceraian, satu-satunya aturan yang mengatur hal demikian terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dimana disebutkan bahwa penguasaan Hak Asuh Anak bagi anak dibawah umur 12 tahun diberikan kepada ibu kandung. Namun terkadang dalam kasus perceraian tidak sedikit sengketa penguasaan hak asuh anak dibawah umur diberikan kepada bapak kandung. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan menganalisis beberapa kasus yang ada mengenai legalitas penguasaaan hak asuh anak di bawah umur oleh bapak atau mantan suami pasca perceraian ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia.  
Praktek Pembagian Kewarisan Anak di Kabupaten Sidrap Wirani Aisiyah Anwar
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i2.10830

Abstract

Warisan merupakan peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya dengan berbagai ketentuan. Allah swt. telah mengatur ketentuan warisan dalam surah an-Nisa’ ayat 11, 12 dan 176, tentang pembagian anak laki-laki mendapat dua kali lebih besar dari pada anak perempuan. Seiring berkembangnya zaman banyak pula yang menyepakati pembagian setara dengan alasan karena perempuan sudah ada yang menjadi tulang punggung keluarga. Tentu ini sangat bertentangan dengan al-Qur’an yang merupakan kitab suci dan pedoman umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang praktek pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan di Kabupaten Sidrap. Masih tetap sejalan dengan petunjuk al-Qur’an atau menyimpang dari kaidah-kaidah yang telah ditentukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan maksud menggambarkan masalah yang berkaitan dengan kewarisan menurut masyarakat melalui wawancara langsung.Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan di Kabupaten Sidrap banyak yang menggunakan sistem pembagian setara atau 1:1 (satu berbanding satu). Didalam perspektif Islam hal tersebut bertolak belakang dengan al-Qur’an dan hadist. Masalah pembagian harta warisan hukumnya sudah qath’i, tidak dapat dirubah lagi, kecuali setelah pembagian warisan menurut aturan ada salah satu ahli waris yang ingin memberikan bagiannya kepada ahli waris lainnya, itu dibolehkan. Legacy is a wealth transition from a heir to second heir by many rules. Allah SWT has regulated the rules of legacy in Surah An Nisa verse 11,12, and 176, about the distribution that sons get twice bigger than daughters. As times go on. Some people agree about balance distribution by reason that the daughters have been a mainstay of family. Surely, this opinion is very contradictory with al quran as holy book and guidance of muslims. This research intends to understand about legacy distribution practice between of sons and daughters in sidrap regency. According to guidance from al quran or deviate from rules who have been depended by using qualitative describtive method for describing problem relevant to legacy according society by direct interview.The result of research show a that legacy distribution practice between of sons and daughters in sidrap regency most of them use balance distribution system or 1:1 (one equal one). In islam perspective, that thing is contradictive to al quran and hadist. The problem of legacy distribution rules is qathi and cannot be changed. Except after legacy distribution based on the rules that there one of the heir wants to share his part to other heir, that is be allowed.
MEDIS SEBAGAI PENDEKATAN DALAM PENGKAJIAN ISLAM (STUDI KASUS ABORSI) Muhammad Saeful Amri
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i2.10641

Abstract

Aborsi dalam kajian ilmu medis diartikan sebagai suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan atau mengahncurkan janin dari kandungan sebelum tiba masa kelahiran secara alami. Dalam perkembangannya, perilaku aborsi ini mewabah dikalangan masyarakat sehingga menjadi suatu reallitas sosial yang nyata adanya. Setidaknya ada tiga alasan seseorang melakukan aborsi; (1) dorongan individual seperti takut msikin atau mengganggu karir; (2) dorongan kecantikan seperti khawatir janin dalam kandungan akan lahir dalam keadaan cacat dan (3) dorongan moral misalnya sebab kehamilan di luar nikah. Dalam studi Islam praktek aborsi (menggugurkan kandungan) dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab Islam menjamin hak setiap makhluk hidup untuk menikmati kehidupan. Karena itu dalam maqasid as-syari’ah menjaga jiwa dan melindunginya merupakan bagian yang sangat penting dan tergolong dalam al­-mashalih al-haqiqiyat.
METODE THERAPEUTIC COMMUNITY BAGI RESIDEN DI BALAI REHABILITASI BNN BADDOKA MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Nur Rakhmi Said; Muhammad Thahir Maloko; Nur Taufiq Sanusi
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i2.10804

Abstract

AbstrakPokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana metode therapeutic community dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi residen di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar perpektif hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan maqāṣid al-syarī’ah terhadap pelaksanaan rehabilitasi dengan metode therapeutic community di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar.Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar dan bersifat deskriptif  kualitatif, yaitu penelitian yang menganalisis serta menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat.Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan metode therapeutic community memberikan terapi dengan menekankan pada peraturan, privilege (hak-hak istimewa), job function (pembagian kerja), teguran, dan terapi kelompok. Sedangkan pandangan maqāṣid al-syarī’ah mengenai pelaksanaan rehabilitasi dengan metode therapeutic community memandang aspek kemaslahatan primer memberikan pengaruh signifikan bagi perubahan diri residen menjadi lebih baik .Implikasi dari penelitian ini adalah pelaksanaan rehabilitasi dengan mengkombinasikan therapeutic community dengan modalitas terapi lain dengan memperhatikan unsur agama dan budaya dalam penanaman nilai-nilai kehidupan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan efek yang lebih menyentuh jiwa dan mental residen. Selain itu sosialisasi tentang privilege dalam therapeutic community (terutama conjugal) perlu dilakukan agar dapat memberikan semangat bagi residen (yang masih terikat hubungan suami-istri secara hukum) untuk menjalani rehabilitasi karena kebutuhan biologisnya tetap dapat terpenuhi. Kata Kunci: Therapeutic Community, Rehabilitasi, Maqasid al-Syariah    AbstractThe objective of this research is how the therapeutic community method implemented in Rehabilitation Center of National Narcotics Board (BNN) of Baddoka Makassar in the perspective of Islamic law. The aims of this research is to reveal the view of maqasid al-syariah towards implementation of rehabilitation using therapeutic community method.This research is a field research using qualitative-descriptive method. This research reveals that the implementation of therapeutic community emphasizes on the rules, privilege, job function, reprimands/advices and group therapy. Maqasid al-syariah considers the implementation of therapeutic community method has significant influence to the residents in changing themselves to be better according to Islamic teachings.The implication of this research is the implementation of rehabilitation by combining therapeutic community with other types of therapy by paying attention to religious and cultural elements in the inculcation of live values. It is expected to have more touching effect on residents’ heart and mentality. In addition, the socialization of privilege (especially conjugal) in the therapeutic community needs to be carried out in order to encourage residents (who are still married) for rehabilitation, because their biological needs can still be met.Key Words: Therapeutic Community, Rehabilitation, Maqasid al-Syariah
Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa Abdul Halim Talli
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i2.10712

Abstract

BP4 merupakan salah satu lembaga mitra Kementerian Agama yang bertujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah. Lembaga ini terbentuk dari tingkat nasional hingga pada tingkat kecamatan yang berusaha memberikan bimbingan dan nasihat perkawinan agar para suami istri dapat mengarungi bahtera rumah tangganya yang sejahtera, bahagia lahir dan batin. BP4 Kabupaten Gowa tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal disebabkan berbagai kendala dalam menjalankan perannya. Kendala tersebut terbagi dua, yaitu eksternal dan internal. Kendala internal meliputi: tidak tersosialisai secara baik keberadaan BP4 di tengah-tengah masyarakat, dan terputusnya kepengurusan tingkat kabupaten dan kecamatan. sementara kendala internal meliputi: sumber anggaran yang tidak jelas, sumber daya manusia tidak profesional, dan belum memiliki sarana dan prasarana yang cukup. BP4 is one of the partner institutions of the Ministry of Religious Affair that aims to enhance the quality of marriage in order to create a sakinah mawaddah wa rahmah household. This institution is formed from the national level to the district level which seeks to provide marriage guidance and advice so that husband and wife can sail the ark of a prosperous, happy, physically and mentally happy household. The BP4 of Gowa Regency cannot perform its duties and functions optimally due to various obstacles in carrying out its role. These constraints are divided into two, namely external and internal. Internal obstacles include: the existance of BP4 in the midst of the community was not being well socialized, and the breaking up of district and sub-district management of the institution. While, the internal constraints include: unclear budgetary resources, unprofessional human resources, and lack of adequate facilities and infrastructure
WA’A CO’I UMA SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA PALAMA KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA) Hidayatullah Muhammad
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i2.10515

Abstract

The researcher wants to examine the parts of Indonesian culture and traditions, which in practice require that they provide a house or wa'a co’i uma. The village of Palama Kec Donggo, Kabupaten Bima, which is the location of this thesis research, has a different stage of marriage from other regions, the problem now is for the community of middle-class economies with wa'a co'i uma dowry that leaves no problems and is acceptable happily, but for them the lower middle class is problematic. What if they were eager to get married and be able to be religiously and legally lawful, but not able to fulfill the traditional laws of this research. The aim of this study was to find out the tradition of giving wa'a co'i uma as a marriage requirement in Palama village, Kec. the views of community leaders about the surrender of wa'a co'i uma as a marriage requirement in the village of Palama Kec Donggo Kabupaten Bima, to find out in depth the review of Islamic law towards wa'a co'i uma as a condition of marriage in Palama village, Kec. Donggo, Bima. The approach in this study is a qualitative method with a type of case study research, a research site in Palama Village, Donggo Subdistrict, Bima Regency, with research subjects as maysarakat figures, Palama Village, Kec Hemat Donggo, Bima Regency. The results of this study include two parts: First, Preparation, Both Applications, this includes several stages: Stages Wi'i Ngahi or Panati, StagesDou Sodi, Tahapan Mbolo Weki, StagesWa'a Coi, StagesTeka Ra Ne'e, and the last stage of the marriage contract.These stages determine the implementation of adat in the implementation of marriages in the village of Palama.

Page 11 of 21 | Total Record : 205

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2025): Juni Vol 11 No 2 (2024): December Vol 11 No 1 (2024): June Vol 10 No 2 (2023): Desember Vol 10 No 1 (2023): June Vol 9 No 2 (2022): Desember Vol 9 No 1 (2022): June Vol 8 No 2 (2021): December Vol 8 No 1 (2021): June Vol 7 No 2 (2020): December Vol 7 No 1 (2020): June Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 2 No 2 (2015): Al-Qadau Vol 2 No 1 (2015): al-qadau Vol 1 No 1 (2014): al-qadau Vol 1 No 2 (2014): Al-Qadau Vol 1, No 2 (2014): Hukum perkawinan Vol 1, No 1 (2014): al-qadau More Issue