cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Siti Nurul Fatimah
Contact Email
nurul.tarimana@gmail.com
Phone
+6282193269384
Journal Mail Official
alqadau@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Hukum Keluarga Islam
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 24078115     EISSN : 26223945     DOI : https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.19541
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The subject of Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga covers textual and fieldwork with various perspectives of Islamic Family Law, Islam and gender discourse, and legal drafting of Islamic civil law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 205 Documents
 10   11   12   13   14 
Pekerja Muslimah dan Hak-haknya Di Indonesia Dalam Persfektif Islam Ashabul Kahpi
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i2.10831

Abstract

Isu-isu berhubungan dengan hak perempuan telah muncul sebagai masalah yang sangat penting di berbagai belahan dunia, dan senantiasa tidak terlepas dari sistem sosial di mana wanita menjadi bagiannya, termasuk dunia kerja. Nilai-nilai yang melekat pada perempuan atau keperempuanan daianggap sebagai konstruksi sosial yang melibatkan berbagai kekuatan yang pada gilirannya mencetuskan gagasan dan pandangan baru terhadap konsep wanita utamanya konsep gender. Salah satu isu sentral yang hendak dinyatakan keruang-ruang publik adalah eksistensi wanita muslimah di bursa pasar tenaga kerja. Hal ini terkait dengan hak-hak yang secara umum dimiliki oleh para pekerja (pria dan wanita), hak-hak khusus pekerja wanita, dan lebih khusus lagi adalah hak-hak pekerja muslimah. Sebab satu dan lain hal, seorang muslimah wajib berdiri di atas ketentuan-ketentuan yang telah digariskan syari’at Islam.
Hukum Keluarga Islam Di Republik Ghana (Antara Mempertahankan Eksistensi Agama Dan Tekanan Adat) Nor Mohammad Abdoeh
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i2.10695

Abstract

Artikel ini menguraikan tentang perkembangan hukum keluarga Islam di Ghanameliputi persoalan aturan pernikahan, batasan umur, pencatatan perkawinan, leefe, aturan perceraian, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, dan warisan yaitu dalam lingkup aturan undang-undang, aturan adat dan aturan Mohamadian ordinance. Hukum keluarga telah diatur dalam syari’at Islam. Namun implementasinya dalam kehidupan masih membutuhkan pengembangan selaras dengan perubahan zaman, tempat, kultur dan kondisi. Adapun rumusan masalahnya adalah: Bagaimana pemberlakuan hukum keluarga di Ghana? Apa tantangan dalam mewujudkan hukum keluarga di Ghana?.Hasil penelitian artikel ini ialah bahwa keberadaan hukum keluarga di negara Ghana dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat setempat dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kaum laki-laki untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan keberadaanhukum keluarga mengacu pada hukum adat, aturan undang-undang dan aturanMohammadian ordinance.This article describes the development of Islamic family law in Ghana which covers issues of marriage rules, age restrictions, registration of marriages, leefes, divorce rules, polygamy, domestic violence, and inheritance which are within the scope of the rule of law, customary rules and Mohamadian ordinance rules. Family law is regulated in Islamic law. But its implementation in life still requires development in harmony with changing times, places, and conditions. The problem of this article is: How is the enforcement of Islamic family law in Ghana? What are the challenges in realizing family law in Ghana? The results of this article are that the existence of family law in the country of Ghana is influenced by the customs and habits of the local community and this is a challenge for men to get married. Whereas the existence of family law refers to customary law, the rule of law and the rules of the Mohammadian ordinance.
Aktualisasi Konsep Hadis-Hadis Ajaran Birru Walidain pada Kehidupan Masyarakat di Kota Masyarakat (Studi Kasus Pada Panti Asuhan Muthmainnah Kecamatan Tallo) Sabir Maidin
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i2.10914

Abstract

Anak saleh adalah yang mengabdikan dirinya kepada orang tua dan anak durhaka adalah anak yang tidak patuh kepada orangtua. Bimbingan dan arahan orang tua sampai menjadi berhasil, maka tidak heran apabila Allah swt. memberikan hukuman kepada anak-anak yang membangkan dan memberikan pahala yang selalu taat kepadanya. Penulisan ini mengunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dan observasi. Informan berasal sari anak Panti Asuhan, dan pelajar SMA luar dari panti asuhan sebagai perbandingan dalam kasus ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman informan mengenai hadis ajaran birru walidain bahwa 1). orang tua itu segalanya, yang melahirkan, membesarkan, mendidik dan menyayangi tanpa bosan. 2).  menghormati, menghargai, mendoakan dan mendengarkan nasehatnya, rajin menelpon untuk menanyakan kabar mereka. Disarankan para usts atau kyai, untuk mengajarkan ajaran secara mendalam tentang birruwalidain kepada panti asuhan yang ada di kota Makassar, sehingga anak dapat mengabdi kepada kedua orang tuanya dengan baik dan benar. Dan kepada pemerintah setempat untuk selalu memberikan perhatian estra kepada panti asuhan yang ada di wilayah Makassar.  
Problematika Kepemilikan Tanah Melalui Mahar Persfektif Hukum Pidana Di Indonesia Rahman Subha
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i2.10714

Abstract

Kedudukan tanah sebagai mahar berpotensi menimbulkan konflik ketika pihak ketiga mengambil atau memanfaatkan tanah mahar atau menjual kepada pihak lain. Metode penelitian ini adalah deskripsi-kualitatif dengan penelusuran pustaka dan dokumen hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Tidak adanya regulasi yang mengakomodir mengenai pemindahan hak milik atas tanah yang didapatkan  dalam bentuk mahar pernikahan sehingga pihak perempuan sulit untuk membuktikan kepemilikanya terhadap tanah tersebut. Pemanfaatan tanah dalam bentuk apapun yang memunculkan kerugian terhadap pemilik sejati tanah yang didapatkan melalui perkawinan merupakan tindakan penyerobotan tanah yang melanggar pasal 1365 dan pasal 1366 dalam KUH Perdata, sehingga dapat di pidana menurut ketentuan Pasal 167 ayat 1 KUH Pidana serta melanggar pasal 15 UU Pokok AgrariaThe position of land as a dowry has the potential to cause conflict when a third party takes or utilizes dowry land or sells it to another party. This research method is qualitative-description by searching literature and legal documents that are relevant to the subject matter. There is no regulation that accommodates the transfer of ownership rights to land obtained in the form of a wedding dowry so that women find it difficult to prove ownership of the land. Utilization of land in any form that results in losses to the true owner of the land obtained through marriage is an act of land grabbing that violates Article 1365 and Article 1366 of the Civil Code, so that it can be criminalized under the provisions of Article 167 paragraph 1 of the Criminal Code and violates Article 15 of the Basic Agrarian Law .
PERAN ADVOKAT ALUMNI FAKULTAS SYARIAH DALAM MENYELESAIKAN PERKARA DIPERADILAN UMUM MAKASSAR Salam, Nur; Marillang, Marillang; Hasan, Hamzah
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 1 (2020): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v7i1.12699

Abstract

Penelitian ini berjudul Peran Advokat Alumni Fakultas Syariah Dalam Menyelesaikan Perkara di Peradilan Umum Makassar. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana peran advokat alumni fakultas syariah dalam menyelesaikan perkara di peradilan umu Makassar?. Untuk menjawab terhadap permasalahan tersebut maka, penulis menggunakan empat metode pengumpulan data; observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Pada Field research penulis menguunakan instrument observasi dan wawancara. Pengolahan datanya secara kualitatif serta teknik analisis data yang penulis gunakan dale; Editing, koding, tabulasi data, analisis data dan interpretasi data. Adapun sampel dari penelitian ini adalah Advokat Alumni Fakultas Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa advokat alumni fakultas syariah, tidak berbeda jauh dengan advokat lulusan hukum umum yang  mempunyai kapasitas yang mumpuni dalam melaksanakan tugasnya sebagai advokat profesional, hal tersebut diliahat dari jumlah perkara yang diselesaikan oleh advokat alumni syariah di peradilan umum makassar. Proses menjadi advokat yang dilewati oleh alumni fakultas syariah memenuhi syarat sebagai advokat dan advokat yang alumni fakultas syariah sudah banyak dan tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Sikap masyarakat terhadap advokat alumni fakultas syariah menerima dan mngapresiasi atas kapasitas dan kinerjanya dalam menyelesaikan perkara diperadilan umum, masyarakat beranggapan peran advokat alumni fakultas syariah sangat dirasakan kehadirannya ditengah-tengah masyarakat khususnya di Makassar.
Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat Fajri, Muhammad
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 1 (2020): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v7i1.14435

Abstract

Perubahan batas minimal usia kawin bagi perempuan ditujukan untuk melindungi hak-hak anak perempuan dengan menutup peluang praktik perkawinan di bawah umur yang selama ini diakomodasi oleh UU Perkawinan. Penelitian ini berupaya mengintepretasi hal tersebut dalam perspektif maslahat dengan teknik library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun patut diapresiasi dan mengandung maslahat, namun ada celah yang dapat dianggap kabur atau dapat diperdebatkan, yaitu pada dasarnya salah satu penyebab dari tingginya praktik perkawinan di bawah umur adalah pergaulan bebas yang permisif hingga praktik perzinaan yang menimbulkan kehamilan yang tidak dinginkan,bukan hanya terkait regulasi usia kawin, kurangnya pertimbangan terkait hal ini dalam perubahan regulasi tersebut menjadi ancaman yang nyata dimana praktik perzinaan akan semakin tak terbendung terutama pada kalangan di bawah umur karena perkawinan terkesan dipersulit.Kata Kunci : Batas Usia, Perkawinan, MaslahatChanges to the minimum age of marriage for women are intended to protect the rights of girls by closing opportunities for underage marriage practices that have been accommodated by the Marriage Law. This research seeks to interpret this in the perspective of maslahat with library research technique. The results showed that although worthy of appreciation and contain maslahat, there are gaps that can be considered vague or debatable, which is basically one of the causes of the high practice of underage marriage is permissive promiscuity to adultery practices that lead to unwanted pregnancies, not only related to the regulation of the age of marriage, the lack of consideration related to this in the regulation changes into a real threat where adultery practices will be increasingly unstoppable, especially among minors because marriage seems to be complicated.Keywords: Age Limit, Marriage, Maslahat 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEHAMILAN ISTRI (Perspektif Hukum Keluarga Islam) Idrus, Achmad Musyahid
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 1 (2020): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v7i1.14168

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konsepsi perlindungan hukum Islam terhadap kehamilan, menggali esensi perlindungan hukum Islam terhadap kehamilan dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum Islam terhadap kehamilan tersebut. Metode  penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif, pendekatan sosiologis dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian dalam kajian ini ada tiga. Pertama, perlindungan terhadap kehamilan belum sesuai dengan makna hukum keluarga Islam. Kedua, perlindungan terhadap kehamilan belum berlandaskan pada penjagaan jiwa. Ketiga, penerapan terhadap prinsip-prinsip perlindugan hukum Islam terhadap kehamilan belum sesuai dengan konsepsi hukum keluarga Islam. Kesimpulan penelitian ini antara lain adalah konsepsi perlindungan hukum Islam berlandaskan pada makna menjaga atau memelihara, dengan demikian perlindungan terhadap kehamilan menekankan pada aspek penjagaan dan pemeliharaan kehamilan tersebut. Esensi perlindungan hukum Islam terhadap kehamilan adalah menekankan pada aspek penjagaan jiwa seorang wanita dengan memelihara kemaslahatan diri wanita ketika ia hamil. Prinsip-prinsip perlindungan hukum Islam terhadap kehamilan antara lain adalah prinsip perlindungan terhadap Jiwa/Hifzu al-Nafsi, prinsip perencanaan kehamilan dan prinsip perlindungan terhadap kehormatan.
Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama Rifqi, Muhammad Jazil
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 1 (2020): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v7i1.13935

Abstract

AbstrakMelacak perkembangan Peradilan Agama tidak bisa terlepas dari histori di masa Kerajaan, masa Belanda, Masa Jepang dan era Kemerdekaan. Berangkat dari sejarah-sejarah tersebut, visi Mahkamah Agung dan lembaga pengadilan di bawahnya, termasuk Pengadilan Agama, untuk menjadi Peradilan Yang Agung bermula. Sebagai penyelesai sengketa bidang perdata agama, ternyata Pengadilan Agama juga mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam mempermudah menyesaikan persoalan-persoalan baik dalam urusan internal organisasi maupun eksternal pencari keadilan. Perkembangan terakhir pemanfaatan teknologi telah diluncurkan e-Court dan e-Litigation dengan fungsi melakukan pendaftaran gugatan online (e-filling), panggilan elektronik (e-Summons), pembayaran elektronik (e-Payment), dan persidangan elektronik (e-Litigation). Hal ini tidak lain adalah implementasi asas trilogi Pengadilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya riangan.AbstractTracking the development of the Religious Courts cannot be separated from history in the Kingdom, the Dutch period, the Japanese Period and the Independence era. Departing from these histories, the vision of the Supreme Court and its lower court institutions, including the Religious Courts, to become the Supreme Court began. As a solution to religious disputes in the field of religion, it turns out that the Religious Courts are also able to utilize information technology in facilitating problems in both internal organizational matters and external justice seekers. Recent developments in the use of technology have been launched by e-Court and e-Litigation with the functions of registering online lawsuits (e-filling), electronic calls (e-Summons), electronic payments (e-Payment), and electronic trials (e-litigation). This is none other than the implementation of the Court trilogy principle, which is carried out simply, quickly and with cost.
Peran Badan Amil Zakat dalam Membina Mustahiq Menjadi Muzakki (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Maros) syam, akbar
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 1 (2020): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v7i1.12360

Abstract

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros merupakan instansi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi  dan pemerintah daerah kabupaten /kota. Sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, BAZNAS Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugas senantiasa berpegang pada prinsip yakni Syariah Islam, sinergi, berbasis komunitas, partisipasi, kemanfaatan, dan sustainable (berkelanjutan). Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, di mana peneliti menggambarkan penjelasan terkait masalah-masalah yang terjadi berdasarkan objek yang diteliti dengan melalui wawancara dan lain-lainTugas utama dari BAZNAS adalah melakukan pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan sampai pada penditribusian zakat. Salah satu program dari BAZNAS Kabupaten Maros adalah pembinaan mustahiq yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan atau meningkatkan perekonomian kalangan kurang mampu.  Olehnya itu dalam melaksanakan pembinaan terhadap para mustahiq, BAZNAS Kabupaten Maros melaksanakan pembinaan dengan dua cara yaitu pembinaan lahiriah/ jasmaniah dan pembinaan batiniah/ rohaniah. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan yang meliputi: tidak adanya sikap keterbukaan, kurangnya kejujuran, pemanfaatan bantuan oleh mustahiq yang tidak tepat sasaran, kurangnya SDM yang menangani pembinaan, kurangnya alokasi dana dan kurangnya pengawasan dari pihak BAZNAS terhadap pemanfaatan dana bantuan oleh mustahiq
Tren Media Sosial terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian di ‎Kabupaten ‎Pangkep.‎ arsyad, azman
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 1 (2020): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v7i1.14478

Abstract

Pada era global saat ini, kemudahan untuk mengakses internet merupakan ‎suatu keniscayaan. Betapa tidak, pada genggaman setiap orang sudah ada gawai ‎yang memudahkan akses untuk berselancar di dunia maya. Kemudahan ini ternyata ‎memberikan pengaruh dalam kebiasaan mengekspresikan diri, yang dulu ‎mengekspresikan diri melalui dunia nyata semakin tergerus oleh dunia maya. Dalam ‎hal rumah tangga banyak kondisi dimana pasangan suami istri lebih banyak ‎berkomunikasi lewat gawai yang menyebabkan lalai dari tanggung jawab masing-‎masing. Penelitian ini merupakan penelitian empris karena berkaitan dengan gejala sosial, dimana penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa tahun terakhir ini, khususnya di Kabupaten Pangkep banyak yang bercerai akibat dari pengaruh media sosial. Pengaruh negatif dari media sosial mengakibatkan terjadinya perselisihan baik karena lalai, maupun cemburu terhadap ‎istri atau suami karena terlalu akrab dengan media sosial. Salah satu faktor yang ‎melatar belakangi timbulnya gugatan perceraian yang menarik adalah faktor ‎penggunaan media sosial.

Page 12 of 21 | Total Record : 205

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2025): Juni Vol 11 No 2 (2024): December Vol 11 No 1 (2024): June Vol 10 No 2 (2023): Desember Vol 10 No 1 (2023): June Vol 9 No 2 (2022): Desember Vol 9 No 1 (2022): June Vol 8 No 2 (2021): December Vol 8 No 1 (2021): June Vol 7 No 2 (2020): December Vol 7 No 1 (2020): June Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 2 No 2 (2015): Al-Qadau Vol 2 No 1 (2015): al-qadau Vol 1 No 1 (2014): al-qadau Vol 1, No 2 (2014): Hukum perkawinan Vol 1 No 2 (2014): Al-Qadau Vol 1, No 1 (2014): al-qadau More Issue