cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erie Hariyanto
Contact Email
erie@iainmadura.ac.id
Phone
+62817311445
Journal Mail Official
alihkam@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Office Faculty of Sharia IAIN Madura Institut Agama Islam Negeri Madura Jl. Raya Panglegur km 04 Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia 69371
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial
Published by Institut Agama Islam Negeri Madura
ISSN : 1907591X     EISSN : 24423084     DOI : https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.2734
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial is a high-quality open- access peer-reviewed research journal published by the Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, East Java, Indonesia. The focus is to provide readers with a better understanding of Islamic Jurisprudence and Law concerning plurality and living values in Indonesian and Southeast Asian society by publishing articles and research reports. Al-Ihkam specializes in Islamic Jurisprudence and Indonesian and Southeast Asian Islamic Law and aims to communicate original research and relevant current issues. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussion over current developments on Islamic Jurisprudence and Law concerning Indonesian and Southeast Asian plurality and living values. Publishing articles exclusively in English or Arabic since 2018, the journal seeks to expand boundaries of Indonesian Islamic Law discourses to access broader English or Arabic speaking contributors and readers worldwide. Hence, it welcomes contributions from international legal scholars, professionals, representatives of the courts, executive authorities, researchers, and students. Al-Ihkam basically contains topics concerning Jurisprudence and Indonesian and Southeast Asian Islamic Law society. Novelty and recency of issues, however, are the priority in publishing. The range of contents covers established Jurisprudence, Indonesian and Southeast Asian Islamic Law society, local culture, to various approaches on legal studies such as comparative Islamic law, political Islamic Law, and sociology of Islamic law and the likes.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 7 No. 1 (2012)" : 8 Documents clear
MENJADI WAKIL TUHAN (Memahami Pemikiran Khalid M. Abou El Fadl tentang Konsep Otoritas Penafsir Pesan Tuhan) Kadi -
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 7 No. 1 (2012)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v7i1.316

Abstract

Tulisan ini mencabar konsep otoritas, terutama dalam bidanghukum Islam, menurut Khaled M. Abou El Fadl. Sistematikayang digunakan olehnya dalam menuangkan gagasannyatersebut adalah pertama-tama menjelaskan latar belakangmunculnya krisis otoritas. Kemudian dia menjelaskan konsepotoritas secara umum dengan mengadopsi pemikiranFriedman yang membedakan otoritas persuasif dari otoritasyang bersifat koersif. Melalui pembahasan yang sangatsistematis-analitis, kemudian dia menawarkan konsepotoritas dalam Islam yang harus memenuhi lima kriteria yangmenurutnya harus dipenuhi oleh seorang pemegang otoritas,yakni para ahli hukum, agar produk hukum yangdihasilkannya mendapat legitimasi kuat dan berlakuuniversal. Kelima prasyarat tersebut adalah kejujuran(honesty), kesungguhan (diligence), menyeluruh(comprehensiveness), rasionalitas (reasonableness), danpengendalian diri (self restraint). Dengan konsep otoritas yangdia tawarkan, dia ingin menggugat kemapanan ilmu dantradisi hukum Islam yang menurutnya telah “menempati”dan “melampaui” otoritas Tuhan. Orang-orang yangmendeklarasikan dirinya sebagai para wakil Tuhandipandang olehnya sebagai sikap otoritarianisme.
PERKAWINAN ADAT MUSLIM SUKU DANI DI PAPUA Umar Yelepele; Moh. Hefni
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 7 No. 1 (2012)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v7i1.317

Abstract

Suku Dani adalah salah suku yang cukup besar di Papua. Sukuini kali pertama ditemukan oleh rombongan ekspedisipimpinan H. A. Lorentz pada 1909. Dalam perkembanganselanjutnya, orang-orang Dani Lembah Baliem mulaiberinteraksi dengan transmigrasi Muslim asal Jawa, Madura,Makasar, Ternate, dan Fak-Fak yang datang bertugas menjadiguru dan tentara. Agama Islam telah membawa perubahanpada masyarakat Muslim Suku Dani. Namun, para warganyahingga kini masih memertahankan adat kebiasaan leluhurmereka. Sebuah Tradisi yang selama ini masih tetap berlakudan dilestarikan dalam adat Muslim Suku Dani adalah praktikperkawinan adat. Penelitian yang menggunakan pendekatankualitatif berjenis etnografi ini menghasilkan temuan bahwadalam perkawinan adat tersebut, masyarakat Muslim sukuDani menggunakan mahar babi sebagai syarat untuk kawin. Disamping itu, mereka melakukan hubungan perkawinanberdasarkan pada sistem kekerabatan yang bersifat eksogami,yakni berasal dari dua belahan (moiety), yaitu wita yang terdiridari 23 buah klen dan waya yang terdiri dari 26 buah klen.
KETERLIBATAN PEREMPUAN PADA PENYELESAIAN KASUS KDRT DI PENGADILAN AGAMA Siti Musawwamah
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 7 No. 1 (2012)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v7i1.318

Abstract

Keterlibatan kaum perempuan (isteri) dalam penyelesaiankasus KDRT yang berujung pada pengajuan perceraian diPA, baik dalam bentuk cerai gugat maupun cerai talak,merupakan ikhtiar untuk mendapatkan keadilan dankesetaraan. Berdasarkan analisis pada 24 berkas putusan,diperoleh temuan penelitian bahwa perempuan korbanKDRT yang mengajukan cerai gugat hanya mendapatkankeadilan memutus mata rantai/siklus kekerasan yangmenimpa dirinya dan anak-anaknya setelah perkawinannyadinyatakan putus. Mereka tidak mendapatkan keadilanyang lain, seperti jaminan pemenuhan hak-hak pascaperceraian baik untuk dirinya mapun anak-anaknya. Padaposisi itulah isteri tidak mendapatkan hak kesetaraannyakarena dia “harus” menanggung pemenuhan hak-hak anakyang seharusnya bukan menjadi kewajibannya. Sebaliknyabagi suami (ayah) akan terbebas/membebaskan diri secarahukum dari kewajiban memenuhi hak-hak isteri dan anak.Sementara itu, pada putusan cerai talak, justeru perempuankorban menampakkan keberdayaannya menuntut keadilandan kesetaraan bagi dirinya dan anak-anaknya dengankeberaniannya/keberhasilannya mengajukan gugatanrekonvensi berupa tuntutan pemenuhan hak-hak pascaperceraian baik untuk dirinya mapun anak-anaknya.Dengan demikian putusan penyelesaian kasus KDRT secarakeseluruhan masih belum merefleksikan keadilan dankesetaraan bagi kaum perempuan bekas istri, sehinggadiperlukan perjuangan yang terus-menerus tidak saja olehkaum perempuan melainkan oleh semua pihak termasukpara hakim dan terutama oleh kaum lelaki secara sinergis.
ORIENTASI PEMIKIRAN ULAMA’ NU (Jender dalam Perspektif Ulama Skriptualis dan Subtansialis di NU Cabang Sumenep) Moh. Jazuli
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 7 No. 1 (2012)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v7i1.319

Abstract

Semenjak akhir abad ke 18 atau awal abad ke -19 Masehi telahtumbuh perjumpaan intensif antara dunia Islam dan duniaBarat. Pada periode ini, kaum Muslim harus menghadapipilihan yang sangat dilematis, antara keinginan untukmenjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam dengan kebutuhanmengikuti gagasan-gagasan modern. Ini kemudianmelahirkan corak pemikiran skriptualis dan substansialis.Melalui topik jender, kedua corak pemikiran ini juga terjadi dikalangan ulama’ NU Cabang Sumenep. Secara ideologis,keduanya berbeda karena metode pemaknaan merekaterhadap teks ajaran Islam juga berbeda. Sedangkan secarasosiologis, keduanya berbeda dalam memandang fenomenasosial yang berkembang. Dalam hal jender, ulama’ skriptualisberpegang teguh kepada ketidakbolehan perempuan menjadipemimpin berdasarkan atas ayat al-Qur’ân dan Hadîts.Sedangkan kalangan ulama’ substansialis meneguhkankebolehan perempuan untuk memegang jabatan publik. Inididasarkan atas pemaknaan substansial terhadap al-Qur’ânsurat al-Nisâ’: 34 dan hadîts Nabi.
KONSEP GADAI DALAM HUKUM ISLAM (Studi Analisis terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syarî’ah di Perusahaan Umum Pegadaian Syari’ah Pamekasan) Ah. Kusairi
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 7 No. 1 (2012)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v7i1.320

Abstract

Hadirnya pegadaian di Indonesia sebagai lembaga keuanganformal yang bergerak menyalurkan pembiayaan dalambentuk meminjamkan uang kepada orang yangmembutuhkan sesuai hukum yang ada. Program inimembantu masyarakat untuk tidak terjebak dalam praktekriba dan lain-lain. Di samping itu, munculnya pegadaiansyari'ah menjamin dalam memberikan pelayanan kepadamasyarakat ketika menghadapi kebutuhan mendadak yangtelah enggan menggunakan pegadaian konvensional. Makadari itu, keberadaan pegadaian syarî'ah dapat digunakansebagai alternatif oleh masyarakat yang ingin berinteraksidalam gadai yang bebas riba dan sah menurut hukum Islam.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, makadapat dideskripsikan sebagai berikut. Pertama, penerapanrahn pada Perusahaan Umum Pegadaian Syarî’ah Pamekasanmulai dari prosedur pengajuan pembiayaan sampai denganpelunasan secara umum sudah bisa dikatakan tidak ada yangmenyimpang dari huku-hukum Islam. Kedua, PerusahaanUmum Pegadaian Syarî’ah Jokotole Pamekasan tidakmenekankan pada pengambilan bunga dari barang yangdigadaikan. Akan tetapi bunga yang diberlakukan dipegadaian konvensional diganti dengan istilah ijârah. Selainitu, dalam perkembangannya, Pegadaian Syarî’ahmengeluarkan produk dengan nama MULIA (MurâbahahLogam Mulia untuk Investasi Abadi). Hal ini merupakanpenjualan logam emas yang disediakan di pegadaian syarî’ah.Ketiga, sisitem ijârah yang diberlakukan di Perusahaan UmumPegadaian Syarî’ah Pamekasan ada yang tidak sesuai denganaturan hukum Islam, karena keuntungan yang didapatdengan pemberlakuan ijârah dari nilai barang, tidak diketahuioleh nasabah yang hanya membutuhkan sebagian pinjaman dari nilai barang yang digadaikan. Ini disebut dengan sebuah penipuan. Selain itu, pemberlakuan jual beli logam emas juga termasuk bay al-‘înah yang dilarang dalam Islam karena ada unsur ribâ di dalamnya.
MERETAS KORUPSI DALAM NEGARA DEMOKRASI (Sebuah Tawaran Hukum Islam melalui Konsep Istishlah) Nadir -
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 7 No. 1 (2012)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v7i1.321

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan yang dipandang sebagaikejahatan tingkat tinggi, bukan saja karena kejahatan inidilakukan secara sistematis, tetapi akibat yang ditimbulkandari kejahatan ini paralel dan merusak seluruh sistem yangterkena virus korupsi tersebut. Karenanya, ia diperlukansebuah penanggulangan yang menyeluruh dan sistematisbaik melalui cara penal maupun non penal. Apabila selamaini cara penal tidak bisa membuat jera pelaku korupsi, makalangkah selanjutnya adalah dengan cara non penal yaknimelalui moral virtue, yakni dengan membangun karakterkepribadian yang memotivasi seseorang secara instrinsikuntuk tidak melakukan korupsi, karena ia dinilai moralsebagai sebuah kebenaran. Dalam hukum Islam, konsep moralvirtue tersebut dikenal dengan konsep istishlah, yakniperbuatan seseorang yang mengarah kepada kebaikan ataukebutuhan manusia yang berdasarkan logika dipandangsebagai suatu kebenaran, walaupun tidak tercantum di dalamteks-teks suci.Abstract
PARADIGMA MADZHAB-MADZHAB EKONOMI ISLAM DALAM MERESPON SISTEM EKONOMI KONVENSIONAL Fadllan -
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 7 No. 1 (2012)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v7i1.322

Abstract

Sistem Ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentangetika, sebuah ethical economy, sedangkan sistem ekonomi lain,baik kapitalisme maupun sosialisme, berangkat darikepentingan (interest). Kapitalisme berangkat darikepentingan perorangan (selfishness) dan sosialismeberangkat dari kepentingan kolektif (collectivism). EkonomiIslam meletakkan hak individu dan masyarakat dalamneraca keseimbangan yang adil. Berkenaan denganbagaimana konsep ekonomi Islam itu, terdapat tiga madzhabyang memiliki pandangan yang berbeda, yaitu: Pertama,madzhab Bagir al-Sadr yang memandang bahwa ilmuekonomi (economics) tidak pernah bisa sejalan dengan Islam,karena keduanya berasal dari filosofi yang salingkontradiktif. Karenanya, madzhab ini menggunakan istilahiqtishâd, bukan ekonomi Islam. Kedua, madzhab Mainstreamyang berpandangan bahwa, sebagaimana ekonomikonvensional, kelangkaan sumber daya menjadi penyebabmunculnya masalah ekonomi. Ketiga, madzhab AlternatifKritis yang berpendapat bahwa analisis kritis bukan sajaharus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapijuga terhadap ekonomi Islam itu sendiri.
PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENDEKATAN WAKAF TUNAI Rudy Haryanto
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 7 No. 1 (2012)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v7i1.323

Abstract

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapibangsa ini, dan ternyata tidak mudah untuk diatasi.Penanggulangan kemiskinan memerlukan pemahamanmengenai dimensi dan pengukuran kemiskinan yangoperasional sehingga menghasilkan strategi yang tepat.Strategi tersebut harus menyentuh pendekatan ekonomi mikrodan makro, langsung dan tidak langsung, yang dilakukansecara simultan dan berkelanjutan, dan hal ini dapatdilakukan apabila kita bisa memberdayakan wakaf tunai.Wakaf tunai bertujuan menghimpun dana abadi yangbersumber dari umat, yang kemudian dapat dimanfaatkanbagi sebesar-besarnya kepentingan dakwah dan masyarakat.Dana wakaf yang terkumpul ini selanjutnya dapat digulirkandan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usahayang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapatdimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secarakeseluruhan.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2012 2012


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 1 (2025) Vol. 19 No. 2 (2024) Vol. 19 No. 1 (2024) Vol. 18 No. 2 (2023) Vol 18 No 1 (2023) Vol. 18 No. 1 (2023) Vol 17 No 2 (2022) Vol 17 No 1 (2022) Vol. 17 No. 1 (2022) Vol 16 No 2 (2021) Vol. 16 No. 2 (2021) Vol. 16 No. 1 (2021) Vol. 15 No. 2 (2020) Vol. 15 No. 1 (2020) Vol. 14 No. 2 (2019) Vol 14 No 2 (2019) Vol. 14 No. 1 (2019) Vol. 13 No. 2 (2018) Vol. 13 No. 1 (2018) Vol. 12 No. 2 (2017) Vol. 12 No. 1 (2017) Vol. 11 No. 2 (2016) Vol. 11 No. 1 (2016) Vol. 10 No. 2 (2015) Vol. 10 No. 1 (2015) Vol. 9 No. 2 (2014) Vol. 9 No. 1 (2014) Vol. 8 No. 2 (2013) Vol. 8 No. 1 (2013) Vol. 7 No. 2 (2012) Vol. 7 No. 1 (2012) Vol. 6 No. 2 (2011) Vol. 6 No. 1 (2011) Vol. 5 No. 2 (2010) Vol. 5 No. 1 (2010) Vol. 4 No. 2 (2009) Vol. 4 No. 1 (2009) Vol. 3 No. 2 (2008) Vol. 3 No. 1 (2008) Vol. 2 No. 2 (2007) Vol. 2 No. 1 (2007) Vol. 1 No. 2 (2006) Vol. 1 No. 1 (2006) More Issue