cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
mifesbuk@gmail.com
Phone
+62541-743390
Journal Mail Official
mifesbuk@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No.80 75124 Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Dedikasi : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : 14126877     EISSN : 25280538     DOI : https://doi.org/10.31293/ddk.v22i2
Core Subject : Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Dedikasi mempublikasikan artikel-artikel yang berisi ide, gagasan, hasil penelitian, kajian pustaka, dan kreasi inovasi bidang sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 25, No 2 (2024): DEDIKASI" : 10 Documents clear
PROFESIONALISME PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAHAKAM ULU Pujiastuti, Nanik
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 25, No 2 (2024): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v25i2.8414

Abstract

Tujuan penelitian ini sebagai berikut : (1) untuk mengetahui pengaruh profesionalisme pegawai terhadap kualitas pelayanan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu (2) untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi profesionalisme pegawai terhadap kualitas pelayanan publik Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu. Dugaan masalah dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu belum memberikan tuntutan dalam memberikan pelayanan yang baik. Populasi dalam penelitian ini menggunakan metode sensus dengan jumlah 20 orang, sedangkan teknik pengambil sampel menggunakan sampel jenus, yaitu sebanyak 20 orang pegawai.Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan korelasi statistik parametris, yaitu koefisien korelasi dan analisis regresi linear sederhana dengan jumlah populasi sebanyak 20 orang responden. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme pegawai mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kualitas pelayanan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu.Hal ini sesuai dengan analisis regresi linear sederhana dan koefisien korelasi diperoleh hasil bahwa profesionalisme pegawai mempunyai pengaruh yang kuat serta signifikan terhadap kualitas pelayanan. Apabila profesionalisme pegawai meningkat maka kualitas pelayanan yang dihasilkan juga ikut meningkat.
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI TENAGA KERJA ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Gusti Heliana, Dodi Adnan, Ony Rosifany, dan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 25, No 2 (2024): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v25i2.8419

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif yang dilakukan bertujuan untuk membuktikan secara Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Tenaga Kerja Anak di bawah umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) cara pengumpulan data: Studi Kepustakaan Penulis menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah Perundang-Undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.Berdasarkan hasil penelitian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menyebutkan secara eksplisit terkait eksploitasi, tetapi hanya menyebut tenaga kerja anak. Perlindungan terhadap eksploitasi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 66 yang melarang eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak dan. Hak-Hak Tenaga Kerja Anak yang Termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan termuat dalam Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 70, yaitu: Hak atas Upah. Hak atas keselamatan dan kesehatan. Hak atas pendidikan dan Pengembangan. Hak atas pekerjaan-pekerjaan yang ringan. Hak atas jam kerja maksimum 3 (tiga) jam sehari.
HUBUNGAN FUNGSIONAL ANTARA PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA Ekawati, Achmad Mirza, Farahwati, dan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 25, No 2 (2024): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v25i2.8415

Abstract

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jaksa sebagai Penuntut Umum dan Penyidik dari pihak kepolisian dalam prakteknya sering kali terdapat masalah yang kompleks karena adanya perbedaan pendapat tentang bukti dan fakta dalam suatu perkara. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti permasalahan tentang hubungan fungsional Penyidik dan Penuntut Umum dalam menangani pemeriksaan perkara pidana dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penyidikan dan penuntutan di Kejaksaan Negeri Samarinda. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian Penelitian Empiris atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Samarinda sudah mencerminkan tujuan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hasil penelitian dan pembahasan penulis bahwa hubungan Penyidik dan Penuntut Umum dalam menangani perkara pidana sangat erat sekali dikarenakan Penyidik didalam melakukan suatu penyidikan maka harus memberitahukan kepada Penuntut Umum. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat adalah terjadi proses bolak-balik berkas perkara dikarenakan kurang lengkapnya berkas perkara dan menyebabkan lamanya proses penyelesaian suatu perkara yang sedang ditangani.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI RESIDIVIS TERKAIT PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TENGGARONG Imron, Imam Safi'i, Farahwati, dan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 25, No 2 (2024): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v25i2.8420

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya lembaga pemasyarakatan dalam mencegah narapidana yang melakukan transaksi narkotika dalam penanggulangan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan dan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap residivis sebagai pelaku tindak pidana peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan kelas IIA Tenggarong.Penelitian ini dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Tenggarong. Metode pendekatan yang digunakan adalah  pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, kuisioner, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dianalisis dengan menggunakan studi analisis kuantitatif.Program yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong dilakukan harus secara langsung kepada residivis yang dilasanakan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. Disamping itu juga memberikan pencegahan melalui jalur kerohanian dengan memberikan siraman rohani yang dilakukan oleh Kementrian Agama dan tenaga ahli yang mumpuni dibidangnya. Sanksi pengulangan (recidivie) dalam KUHP pada Pasal 486 yang menyatakan bahwa pemberatan pidana   pada   residivie   dapat   ditambah   1/3   dari   maksimum   pidana   yang diancamkan.Implikasi yang diharapkan Lembaga Pemasyaraaktan Kelas IIA Tenggarong dapat melengkapi alat X-Ray yang mana penggunaan alat tersebut sangat berguna untuk melakukan pendeteksian segala macam bentuk benda terlarang termasuk Narkotika barang haram tersebut. Pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong harus ditingkatkan lagi terkhusus kepada pegawai yang bertugas. Serta memberikan pemahaman kepada petugas atas tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan professional.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM TERHADAP PENGADAAN POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA Imron, Aurelia Lucia Dinta Teting, Syamsudin, dan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 25, No 2 (2024): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v25i2.8416

Abstract

Salah satu gejala masalah yang menjadi sorotan adalah adanya keraguan terkait penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 di Pengadilan Negeri Samarinda khusus nya dalam hal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Gejala ini mencakup sejumlah aspek, seperti : keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum, potensi hambatan dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum, serta pertanyaan tentang efektivitas sistem bantuan hukum dalam mencapai tujuan Undang-Undang. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam untuk memahami lebih baik gejala-gejala masalah ini dan mengidentifikasi hambatan-hambatan konkret yang dapat menghambat pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Samarinda. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Samarinda sekarang mengikuti pedoman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 sebagai acuan utama dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam penerapan nya Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Samarinda sudah sangat baik dalam memberikan pelayanan berupa konsultasi, informasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan akan tetapi tidak dapat berfungsi sebagai pendamping di dalam persidangan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Selain itu, Pos Bantuan Hukum juga gencar melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dan warga binaan. Akan tetapi terdapat hambatan yang dialami baik oleh pihak Pos Bantuan Hukum dan pihak Pengadilan Negeri Samarinda yaitu kesulitan dalam mendeteksi ekonomi masyarakat yang datang merupakan masyarakat golongan miskin atau mampu serta pengunjung masyarakat yang datang ke Pos Bantuan Hukum masih dinilai rendah
PERAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERDAGANGAN DALAM MEWUJUDKAN PENGAWASAN DAN KETERTIBAN PASAR IJABAH DI KOTA SAMARINDA Sumarni, Achmad Al Zulkhalfi Tiffani Dwitra, Ahmad Jubaidi, dan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 25, No 2 (2024): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v25i2.8421

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengembangan Pasar Ijabah di Kota Samarinda (Dinas Kota Kalimantan Timur).Jenis penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 7 orang, diantaranya 4 orang pegawai Pasar Ijabah dan 3 orang pedagang Pasar Ijabah. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan mengunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, memilah data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa Pasar Ijabah Adalah Pasar Tradisional, Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi dari persoalan ketertiban dan kebersihan pasar. Dalam pelaksanaan ketertiban dan kebersihan pasar tersebut dilandaskan pada Peraturan Walikota Samarinda No. 117 Tahun 2021, tantang tugas pokok dan fungsi dinas perdagangan dan perindustrian. Dalam peraturan walikota tersebut dijelaskan yang menjadi tugas-tugas dan fungsi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif. Objek penelitian ini adalah pasar Ijabah. Hasil dari penelitian ini adalah dalam tugas pokok dan fungsinya tersebut bidang pasar sudah melakukan peranannya.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI INFRASTRUKTUR JALAN DI KUTAI TIMUR Imron, D’melina Putri Anggraini Sofia, Farahwati, dan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 25, No 2 (2024): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v25i2.8417

Abstract

Tindak pidana korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan, menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional maka tindak pidana korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa dan memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian negara sehingga menyebabkan banyak pihak yang merasakan dampaknya. Tindakan korupsi tersebut mencakup penerimaan suap, penggelapan dana, penyuapan, pemalsuan dokumen, atau tindakan lain yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Penelitian ini merumuskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana korupsi infrastruktur jalan di Kutai Timur dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi infrastruktur jalan di Kutai Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, melakukan wawancara dan dokumentasi terkait sehubungan dengan masalah yang dikaji dalam penulisan. Hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana korupsi yaitu menggunakan pertimbangan filosofis yang mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku melalui proses pemidanaan, pertimbangan sosiologis hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Serta pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan saksi, Keterangan ahli, barang bukti, Keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Dan pertimbangan Non-Yuridis didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, kondisi atau kemampuan bertanggung jawab. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dilatarbelakangi oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal, Faktor internal meliputi faktor pendorong korupsi dari dalam diri dirinci menjadi aspek perilaku individu,aspek sosial, dan faktor eksternal adalah pemicu korupsi yang disebabkan oleh faktor diluar diri pelaku dirinci dari aspek sikap masyarakat, aspek ekonomi, aspek politis, aspek organisasi.
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENGEMIS ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN Kamaludin, Wirfan Dhara, Irman Syahriar, dan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 25, No 2 (2024): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v25i2.8418

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Kota Samarinda dalam menangani pengemis, anak jalanan, dan gelandangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017. Dengan menggunakan pendekatan yuridis, penelitian ini mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan serta efektivitasnya dalam menanggulangi permasalahan sosial yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara dengan pihak terkait.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar instansi, dan stigma masyarakat yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Meskipun Peraturan Daerah tersebut memberikan dasar hukum yang jelas, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kewenangan, kolaborasi, dan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Samarinda untuk mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah dan merumuskan rencana strategis yang lebih komprehensif dalam menangani masalah pengemis, anak jalanan, dan gelandangan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DI INDONESIA S. Roy Hendrayanto, Fathur Nur Fadillah, Muhammad Reza Fadillah Sopian, dan
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 25, No 2 (2024): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v25i2.8516

Abstract

Kejahatan lintas negara merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Banyaknya pekerja migran di Indonesia merupakan dampak dari banyaknya pengangguran yang ada di sana. Para pekerja ini dapat bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu daerah ke daerah lain di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjelaskan bahwa :“Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. “Dalam penelitian ini cara mengakses dan penelitiannya banyak mengambil dari bahan pustaka, yakni bahan yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, atau pengertian baru tentang fakta yang di ketahui maupun mengenai gagasan (ide), dalam hal ini mencangkup buku, jurnal, disertasi atau tesis dan bahan hukum yang lainnya.  Perlindungan terhadap tenaga kerja asing di  Indonesia tidak lepas dari prinsip ketenagakerjaan. Peran pemerintah Indonesia sebagai penjaga ketenagakerjaan antara lain mencakup penegakan hukum dan peraturan, serta kebijakan pemerintah seperti perintah paramiliter, serta sebagai fasilitator dalam evaluasi hak-hak buruh migran. Hukum internasional dikenal memiliki dua jenis hukum: hukum utama dan hukum sekunder. Undang-undang ini berbeda dengan undang-undang yang menentukan hak dan tanggung jawab suatu negara yang berperang dalam bentuk perjanjian, hukum adat, atau instrumen hukum lainnya. Aturan sekunder apa pun adalah aturan yang menentukan bagaimana dan apa yang terjadi pada hukum setelah aturan primer ditangguhkan oleh pemerintah. Aturan sekunder sering disebut sebagai hukum tanggung jawab Negara.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN dan M. Mirza, Dewi Noor Alida, Fatimah Asyari, Maisyarah, Wildan Syukri, Mawar Putri Oktaviani,
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 25, No 2 (2024): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v25i2.8552

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan di Indonesia dan dunia. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan mendalam terhadap efektivitas regulasi dan implementasi tanggung jawab hukum perusahaan dalam konteks perlindungan lingkungan. Melalui kajian komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan, analisis kasus-kasus terkini, serta identifikasi kendala dan solusi yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya terkait tanggung jawab hukum perusahaan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, berupaya menghasilkan temuan yang dapat diimplementasikan baik secara teoritis maupun praktis. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi berharga bagi akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memperkuat kerangka hukum dan implementasi tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan di Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 26, No 2 (2025): DEDIKASI Vol 26, No 1 (2025): DEDIKASI Vol 25, No 2 (2024): DEDIKASI Vol 25, No 1 (2024): DEDIKASI Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI Vol 23, No 2 (2022): DEDIKASI Vol 23, No 1 (2022) Vol 22, No 2 (2021) Vol 22, No 1 (2021) Vol 21, No 2 (2020) Vol 21, No 1 (2020) Vol 20, No 2 (2019) Vol 39, No 2 (2018) Vol 20, No 1 (2019) Vol 38, No 1 (2018) Vol 37, No 2 (2017) Vol 36, No 1 (2017) Vol 35, No 2 (2016) Vol 34, No 1 (2016) Vol 33, No 2 (2015) Vol 32, No 1 (2015) Vol 31, No 2 (2014) Vol 30, No.1 (2014) Vol 30, No 1 (2014) More Issue