cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asy-Syariáh
Contact Email
Jurnalasy-syariah@uinsgd.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
ine.fauzia@uinsgd.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Asy-Syari'ah
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : 20869029     EISSN : 26545675     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Memfokuskan diri pada publikasi berbagai hasil penelitian, telaah literatur, dan karya ilmiah lainnya yang cakupannya meliputi bidang ilmu syariah, hukum dan kemasyarakatan secara monodisipliner, interdisipliner, dan multidisipliner.
Arjuna Subject : -
Articles 259 Documents
 18   19   20   21   22 
KAJIAN HUKUM TENTANG PIUTANG TIDAK TERTAGIH ATAS PERJANJIAN PENJUALAN PRODUK SECARA KREDIT PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN): A Legal Study on Uncollectible Debts in Credit Sales Agreements at State-Owned Enterprises (SOEs) Putra, Suriadi Kusna
Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 1 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i1.2986

Abstract

ABSTRAKBadan Usaha Milik Negara (BUMN) dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan laba perusahaan. Salah satu upaya ini adalah memberikan fasilitas kredit kepada pelanggannya. Pemberian fasilitas kreditberdampak terhadap timbulnya piutang tidak tertagih. Tulisan ini ditujukan untuk memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya piutang tidak tertagih, kendala yang dihadapi dan proses penyelesaiannya sehingga diharapkan dapat membuat sebuah konsep pelaksanaan pemberian fasilitas kredit dan pengelolaan piutang yang dapat menimbulkan kesadaran hukum bagi pengguna barang/jasa di BUMN. Penyebab timbulnya piutang tidak tertagih, dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal, seperti: Standard Operating Procedure (SOP) dalam persyaratan pemberian kredit, administrasi dokumen, kecurangan dan kelalaian pegawai/tidak menghentikan kredit dan tidak adanya penegakan aturan.   Agar proses penanganan piutang berhasil, perlu dilakukan upaya preventif maupun represif seperti upaya penagihan secara litigasi/non litigasi, pembenahan internal sumber daya (Pembinaan/Pelatihan), revisi terhadap peraturan internal yang menjadi faktor penyebab, penegakan aturan serta  sosialisasi tentang peraturan pengelolaan piutang. Kata Kunci :  Piutang tidak tertagih,  Fasilitas Pemberian KreditABSTRACTState-Owned Enterprises (SOEs) are always required to increase company profits. One of these efforts is to provide credit facilities to its customers. This credit facilities has occurred another problem which is uncollectible receivables. This article has purposes to describe factors that causing the occurrence of uncollectible receivables, the hindering obstacles and its settlement process. Most of uncollectible receivables were caused by several factors, both internal and external, such as: weaknesses in Standard Operating Procedures (SOP) on credit application, document administration, fraud and negligence of employees, and lack of law enforcement. To overcome those problems, there are needs to apply preventive and repressive measures such as litigation and non-litigation, improving human resource quality (coaching / training), revising internal regulations, law enforcement and socialization of receivables management regulations.Keywords: uncollectible receivables, credit facilities
ASPEK PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMBERIAN SANKSI OLEH GURU TERHADAP SISWA: Child Protection Aspects in the Sanctioning of Students by Teachers Gandara, Agus
Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 1 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i1.2988

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh UNICEF (2006) di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 80% kekerasan yang terjadi pada siswa dilakukan oleh guru, padahal guru sebagai orang tua kedua para siswa di sekolah sepatutnya menjadi seseorang yang mampu menciptakan suasana yang nyaman di lingkungan sekolah sebagai tempat yang selama ini dipercaya paling aman dan terbaik untuk anak. Hasil  penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Undang-Undang tersebutmenyatakan setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda. Demikian pula pemberian sanksi yang dilakukan pendidik terhadap peserta didik di lingkungan pendidikan termasuk kategori tindak kekerasan jika pemberian sanksi tersebut melukai dan atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial namun demikian dalam  peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang guru, memberikan kewenangan kepada guru untuk memberikan sanksi kepada siswa yang dianggap melanggar peraturan sekolah. Kata Kunci : Guru, Siswa dan Perlindungan Anak Abstract Based on a survey conducted by UNICEF in 2006 in several regions in Indonesia, found that 80% violence that happened toward students were done by their teachers, where the teacher should be act as students’ second parents at school, who should provide and create a comfortable and secure place for the children. The results showed that the law number 17 Year 2016 on child protection explicitly states that children at school environment must be protected from any acts of violence committed by teachers, school administrators, friends at school, and other educational institution.The constitution states any person who commits cruelty, violence or threats of violence, or child abuse, punished by imprisonment or  fines. Similarly if there are sanctions given by educators on learners in an educational environment will be included as category of violence if the sanctions hurt or injure the child not merely physical but also mental and social, but  the goverment regulations number 19 of 2017 concerning  teacher, provinding authority to teacher to sanction students who are considered violating school regulations. Keyword: Teacher, Students and Child Protection
PENERAPAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA: Implementation of Civil Servant Performance Appraisal System at Regional Office III of the National Civil Service Agency Gani, Bina Danny R.
Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 1 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i1.2997

Abstract

Penilaian prestasi kerja PNS wajib dibuat dan disusun oleh seluruh PNS, dengan penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) dari empat aspek yaitu aspek kuantitas, aspek kualitas, aspek waktu, dan aspek biaya. Dalam implementasinya ditemukan ketidakobjektifan yang akan berpengaruh terhadap kenaikan pangkat PNS. Tujuan tulisan ini adalah untuk menggambarkan penilaian prestasi kerja di Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara serta kendala dan langkah-langkah yang dapat diambil dalam mengatasi kendala yang ditemui. Pada kantor regional tersebut ditemukan bahwa penilaian prestasi kerja PNS sudah objektif untuk aspek aspek kuantitas, aspek kualitas, dan aspek perilaku kerja; dan belum objektif untuk aspek waktu dan aspek biaya. Kendala dalam aspek waktu meliputi satuan waktu yang digunakan dan karakteristik dari uraian tugas yang berbeda untuk setiap jabatan PNS.Keyword: Penilaian Prestasi Kerja, Sasaran Kerja Pegawai, Perilaku Kerja, Kenaikan Pangkat PNSAbstractWork performance assessment is required and must be arranged by every civil servant, consists four aspects of employee work target which are quantity, quality, working-time and cost. In its application, there are subjectivity in time and cost aspects evaluation, which will affect the civil servant. This paper describes the work performance assessment at the Regional Office III of State Human Resources Institution including their efforts to overcome problems  that raised in the assessment process. The results shows that the work performance assessment was executed in objective manners in each aspect excluding working-time and costs aspects, since the applied working-time is different for each civil servant type of job. Whilst in the costs aspect, minimal score was given due to low target achievement. For this reason, there is a demand to improve related regulation in formulating the time and costs aspects evaluation, in order to make a more objective assessment for all civil servant in every level.Keyword: work performance assessment, employee work target, employee behaviour,  civil servant promotion
IMPLIKASI KETENTUAN KUOTA 30% CALON ANGGOTA DPRD PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 DI KOTA CILEGON: Implications of the 30% Women Candidate Quota for the 2014 Legislative Election in Cilegon City Istiqomah, Istiqomah
Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 1 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i1.3006

Abstract

AbstrakTulisan ini menguraikan bagaimana mayoritas masyarakat kota Cilegon sangat kental dengan tradisi dan adat istiadat keagamaannya. Tidak sedikit dari mereka membatasi hak perempuan di luar permasalahan rumah tangga, terlebih untuk berkarir di bidang politik. Padahal negara Indonesia sudah menerapkan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mana tidak membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki. Serta di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik disinggung dalam pasal 29 bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan umum harus menyertakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan. Implikasi yang muncul dari ketentuan tersebut, meski dalam pemilihan umum memenuhi kuota yang dimaksud, namun tidak berdampak pada jumlah anggota DPRD perempuan terpilih pada pemilu legislatif 2014 di Kota Cilegon, yang hanya mencapai 14% dari seluruh anggota anggota DPRD.Kata Kunci: Politik, Hak Perempuan, Pemilu AbstractMost of Cilegon people are devoted to religious traditions and customs. Many of them limit women’s rights to the household matters, leave alone political carrier. The Indonesia Constitution of 1945 gives no distinction between men and women. It also stated in article 29 Act No. 2 Year 2011 on Politics Party, that 30% of legislative candidate on general election should be women. Even though this stipulation can promote the women’s representation in the 2014 legislative general election in Cilegon and reach 30% of the quota, the number of women who were elected in the said year is 14% from the total of elected Cilegon legislative members. Keywords: Politics, Women Right,General Election
PERLINDUNGAN HUKUM JEMAAH UMRAH DALAM PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH: Legal Protection for Umrah Pilgrims in the Organization of Umrah Pilgrimage Mukhlis, Sihabudin
Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 1 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i1.3011

Abstract

Tulisan ini menjabarkan upaya-upaya perlindungan Jemaah umrah dari tindakan penye-lenggara perjalanan ibadah umrah yang merugikan jemaah baik berupa penelantaran jemaah selama perjalanan, penundaan keberangkatan sampai dengan batal dan gagal berangkat.Sebagai dasar hukum, Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2018 ten-tang Penyelenggaraan perjalanan ibadah Umroh telah memberikan landasan yang memadai bagi perlindungan Jemaah, diantaranya dalam bentuk perlindungan kesehat-an, asuransi jiwa, kecelakaan, maupun pengurusan dokumen Jemaah yang hilang selama perjalanan beribadah. Namun, sering keterbatasan dana yang dialami pengelola travel menjadi kendala dalam memberikan perlindungan-perlindungan di atas, akibat harga murah yang diterapkan bagi jemaah dengan memotong biaya asuransi. Di samping itu terdapat pula pengusaha travel yang dari awal tidak beritikad mengasuransikan jemaah umrah. Hal tersebut antara lain karena tidak adanya pengawasan berkala terhadap travel penyelenggara ibadah umrah, serta tindakan bersifat represif, dimana pemerintah ber-tindak jika terdapat laporan dari Jemaah.Kata Kunci : Travel Umrah, Perlindungan Hukum, Jemaah Umrah
IMPLIKASI CALON TUNGGAL PILKADA KABUPATEN TASIKMALAYA TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI DAERAH: Implications of a Sole Candidate in the Tasikmalaya Local Election on the Quality of Regional Democracy Habibi, Habibi
Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i2.3017

Abstract

AbstractThe general election is activities of citizens, which are held every five years. In this activity the General Election Commission (KPU) as the organizer prepares all the needs to run elections based on related regulations, which has been changed several times. In former regulation, there is no stipulation on independent candidate nor  single-candidate local leader election. Political parties has roles to fulfil, two of them are political education and regeneration of political cadres. There are 17 political parties in Tasikmalaya but none of them nominate their best cadres. This article tries to describe the implications of single candidate in head of regency election to political parties. By applying qualitative research and empirical-juridical approach, it shows that there was an agreement between political parties in 2015 Tasikmalaya head of regency election to advocate single candidate, while independent candidates as alternative choice for people should fulfil various requirements that hindered their candidacies. Normatifly this phenomena has legal base with the Constitutional Court Decision No. 100/PUU/XIII/2015 that granted Effendi Ghazali’s plead, but substantially damaging democracy. It is feared to occur that a candidate who has strong financial backup influences political elite to support single candidacy. This condition can also discourage political partied to generate new cadres that has great capabilities to compete in general elections.Keywords:head of regency election, single candidate, political party Abstrak Pemilihan Umum adalah kegiatan warga Negara yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, dalam kegiatan ini KPU sebagai lembaga penyelenggara memper­siapkan segala kebutuhan untuk berjalannya pemilihan. Regulasi UU yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah sudah mengalami beberapa perubahan. UU sebelumnya tidak mengatur  calon tunggal dalam konstestasi pilkada. Munculnya fenemona calon tunggal mendorong Mahkamah Konstitusi mengeluarkan  putusan untuk diper­silahkan­nya calon tunggal. Uniknya salah satu tugas peran dan fungsi partai politik adalah edukasi politik, kaderisasi, lembaga yang kompetitif dalam pilkada, tidak mau mencalonkan dari kader-kader terbaiknya, padahal jumlah partai saat ini di Kabupaten Tasikmalaya sudah mencapai 17 partai. Tujuan tulisan ini adalah untuk memaparkanimplikasi calon tunggal kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya terhadap partai politik. Dengan pendekatan yuridis empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesepakatan antar parpol pada masa pemilu tahun 2015 di Kabupaten Tasikmalaya untuk mengusung satu pasangan saja. Adapun calon perseorangan sebagai pilihan alternatif dihadapkan pada persyaratan yang menghambat proses pencalonan. Secara normatif hal tersebut tidak menjadi masalah dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU/XIII /2015, namun secara substansi demokrasi hal tersebut berdampak buruk. Dikhawatirkan muncul kecenderungan pasangan calon yang mempunyai modal besar untuk membayar elit-elit politik agar dapat mempengaruhi munculnya calon tunggal serta mengurangi kemampuan organisasi dalam mencetak kader dan pemimpin yang mampu bersaing di arena pemilu.Kata kunci: Pemilihan Kepala Daerah, kandidat tunggal, partai politik.
HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK): The Inquiry Right of the Indonesian House of Representatives Toward the Corruption Eradication Commission Firdaus, Dasep Muhammad
Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i2.3028

Abstract

AbstractIndonesia as a constitutional and democratic state has three governmental branches which are executive, legislative and judicial power; and executed on the check and balance principle. One of the check and balance principles implementation can be seen in the House of Representatives of Indonesia (DPR)’s Parliamentary Scrutiny function which is mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945), the right of inquiry to investigate all forms of implementation of laws and government policies that are allegedly contrary to the legislation. Recently the rights had been applied to evaluate KPK (corruption eradication commission) as an independent institution and free from any authority. Substantially the inquiry right was applied to evaluate KPK regarding the following aspects: institutional, authority, human resources, and expenditure budgets. Through legal tracing on related laws and regulations, that were descriptively analyzed regarding the DPR's inquiry right implementation towards KPK; it was found the DPR's inquiry rights to the KPK is constitutionally regulated in Article 20A of the UUD 1945, Law Number 17 of 2014 Article 79 paragraph (1), (2) and (3) and Constitutional Court Decision Case No. 36 and 37 / PUU-XV / 2017. Based on those regulations, DPR has rights to ask for KPK’s accountability upon their duties and authority and KPK is obliged to respect and implement DPR recommendations produced from the inquiry rights.Keywords:People’s Representative Council, Rights of Inquiry, Corruption Eradication Commission AbstrakIndonesia sebagai negara demokrasi kontitusional terdiri dari cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berdasar prinsip check and balance. Wujud prinsip tersebut ada dalam ketatanegaraan Indonesia terlihat pada fungsi pengawasan DPR RI yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945, antara lain melalui hak angket untuk menyelidiki segala bentuk pelaksanaan UU maupun kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah hak angket yang ditujukan terhadap KPK sebagai lembaga bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Secara subtantif pelaksanaan hak dilakukan untuk mengevaluasi KPK dari sisi kelembagan, kewenangan, sumber daya manusia hingga anggaran belanja. Melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara deskriptif atas hak angket DPR terhadap KPK; ditemukan bahwa landasan hukum hak angket DPR terhadap KPK secara konstitusional diatur di dalam Pasal 20A UUD NKRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 79 ayat (1), (2) dan (3) dan Putusan MK No. Perkara 36 dan 37/PUU-XV/2017 . Atas dasar ketentuan tersebut, DPR berhak meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dan KPK sebagai lembaga penegak hukum harus menghormati dan melaksanakan rekomendasi yang telah dihasilkan pansus angket dan.Kata Kunci:DPR, Hak Angket, KPK
PRAKTIK JUAL BELI KULIT MENTAH DI SUKAREGANG KABUPATEN GARUT DALAM PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH: The Practice of Raw Leather Trade in Sukaregang, Garut Regency: A Sharia Economic Law Perspective Salamah, Ummu
Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i2.3063

Abstract

AbstractBuy and sell is an activity to trade goods to other goods or money, and vice versa. In this case Sharia has outlined various conditions and essential requirements so the trade can be considered valid. The object of this study is the practice of cow and sheep skin trade in Sukaregang, Garut Regency, with aims to determine the aspects of sharia economy in the trade, to find a way and solutions for a better system. This paper is based on field research results, used observation and interviews as data collecting methods upon sellers and buyers of cow and sheep skin in Sukaregang, Garut Regency. It shows that the skin trade use kilo system, by weighing the skin. It can be considered as goror, since skin quality is known after buyer process the skin into semi-finished goods. The seller’s motive using kilo system is to gain more profit, even though it will affect the quality of Garut’s leather industry.Keywords:sharia economic law, trading, cow and sheep skin, leather industry AbstrakJual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar antara barang dengan barang, atau uang dengan barang, juga sebaliknya. Dalam hal ini syariah telah menggariskan berbagai syarat dan rukun agar jual beli tersebut dapat diakui keabsahannya. Dengan objek kajian praktek jual beli kulit sapi dan domba di daerah Sukaregang Kabupaten Garut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli tersebut sehingga diharapkan menjadi jalan untuk mendapatkan solusi bagi para pelaku usaha agar terhindar dari kerugian di masa yang akan datang. Tulisan ini dasarkan pada hasil penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode observasi dan interview kepada penjual dan pembeli kulit sapi dan domba di Sukaregang Kabupaten Garut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli kulit dengan sistem kilo tersebut mengandung unsur gharar, mengingat kualitas barang tidak tampak pada saat jual beli, dan baru diketahui setelah barang tersebut diolah oleh pembeli menjadi barang setengah jadi. Adapun faktor pendorong para penjual menggunakan sistem kilo tidak lebih dari motif untuk mendapatkan keuntungan, padahal jika diteliti lebih lanjut akan mengakibatkan penurunan kualitas industri kulit di Garut.Kata Kunci:hukum ekonomi syari’ah, jual beli, kulit sapi dan domba
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN AGAMA CIMAHI TAHUN 2016: Legal Aid for the Poor at the Religious Court of Cimahi in 2016 Susanto, Yoghi Arief; Kania, Dede; Burhanuddin, Burhanuddin
Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i2.3079

Abstract

AbstractLegal assistance is a constitutional right of every citizen that is non-derogable rights as an effort to fulfil access to justice and equality before the law, especially for the poor and who doesn’t understand law. The implementation of legal assistance in the Cimahi Religious Court are not optimum due to lack of information, the presence of individuals who seeks personal benefits, and a common sense of high cost advocate services. This study is aimed to determine the implementation of legal assistance for the poor in the Cimahi Religious Court along with its supporting factors. This research is a qualitative research with descriptive analytical method and an empirical juridical approach. The utilized data are primary and secondary data. Data collection is done by interview techniques and literature studies. The implementation of legal assistance in the Cimahi Religious Court is still not effective due to legal factors, law enforcement factors, facilities, community factors and cultural factors. The inhibiting factor in legal assistance is a lack of socialization, difficult access for the community, and a culture in apparatus seeking personal gain. Supporting factors in legal assistance include good relations between legal aid agencies, increased awareness of the Village apparatus and KUA, and the existence of Cimahi Religious Court Website.Keywords:legal assistance, equality before the law, poor society. AbstrakBantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang bersifat non derogable rights sebagai upaya mewujudkan Acces to Justice dan Equality Before The Law terutama untuk masyarakat miskin dan buta hukum. Fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Cimahi masih kurangnya informasi bantuan hukum, adanya oknum yang mencari keuntungan pribadi, dan anggapan mahalnya jasa advokat membuat pelaksanaan bantuan hukum belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Agama Cimahi beserta faktor penghambat dan penunjangnya. Penelitian menggunkn penelitian kualitatif dengan metode Deskriptif Analitis dn pendekatan Yuridis Empiris. Data yang digunakan adalah data Primer dan Sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi pustaka. Pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan Agama Cimahi masih belum efektif karena faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Faktor penghambat dalam bantuan hukum adalah kurangnya sosialisasi, akses masyarakat yang masih sulit, dan ada budaya di aparat yang mencari keuntungan pribadi. Faktor penunjang dalam bantuan hukum diantaranya adanya hubungan baik antar lembaga pemberi bantuan hukum, meningkatnya kesadaran perangkat Desa, KUA dan ada Website Pengadilan Agama Cimahi.Kata Kunci :Bantuan Hukum, Equality Before The Law, Masyarakat Miskin
PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SERANG BANTEN TENTANG PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH: Religious Court Judges’ Perspectives in Serang, Banten on the Implementation of Marriage Legalisation Sanusi, Ahmad
Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2 (2018): Asy-Syariah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v20i2.3124

Abstract

AbstractReligious Court has authorities to examine and adjudicate cases such as istbat (marriage declaration) and has responsibility to give the best service they can provide for justice seekers on family law matters. This article is try to describe Serang Religious Court Judges’ opinions on marriage declaration upon siri marriage. From field research, it is found that the judges argued that marriage declaration is essentially needed to provide an opportunity for couples who were not registered. They conduct the registration/ declaration based on article 7 of the Islamic Law Compilation (KHI) as long as the unregistered marriages fulfilled the whole conditions required based on Islamic marriage law.Keywords:Religious Court, marriage legalization, unregistered marriages, judges view AbstrakPengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memeriksa  dan mengadili perkara istbat nikah, tentunya harus memberikan  pelayanan yang terbaik bagi pencari keadilan agar permasalahan nikah di  bawah tangan yang dilaksanakannya atau karena tidak punya akta nikah  dapat segera teratasi, sehingga problematika yang terkait hal-hal  keperdataan bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dapat terselesai­kan dengan baik. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan pandangan hakim PA Serang tentang Itsbat Nikah karena nikah sirri, termasuk pelaksanaan dan bentuk itsbat nikah yang diitsbatkan  karena nikah siri di pengadilan tersebut. Dari hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Serang berpandangan isbat nikah itu pada prinsipnya memberikan peluang kepada mereka yang tidak mencatatkan pernikahannya  dengan dasar Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (HKI), selama syarat dan rukun pernikahan dipenuhi maka dapat diisbatkan selama tidak menyulitkan pihak lain.Kata Kunci: Pengadilan Agama, Itsbat nikah, Nikah sirri, Pandangan hakim

Page 20 of 26 | Total Record : 259

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 27 No. 2 (2025): Asy-Syari'ah Vol. 27 No. 1 (2025): Asy-Syari'ah Vol. 26 No. 2 (2024): Asy-Syari'ah Vol 26, No 2 (2024): ASY-SYARI'AH Vol 26, No 1 (2024): Asy-Syari'ah Vol. 26 No. 1 (2024): Asy-Syari'ah Vol. 25 No. 2 (2023): Asy-Syari'ah Vol 25, No 2 (2023): Asy-Syari'ah Vol. 25 No. 1 (2023): Asy-Syari'ah Vol 25, No 1 (2023): Asy-Syari'ah Vol. 24 No. 2 (2022): Asy-Syari'ah Vol 24, No 2 (2022): Asy-Syari'ah Vol. 24 No. 1 (2022): Asy-Syari'ah Vol 24, No 1 (2022): Asy-Syari'ah Vol 23, No 2 (2021): Asy-Syari'ah Vol 23, No 1 (2021): Asy-Syari'ah Vol 22, No 2 (2020): Asy-Syari'ah Vol 22, No 1 (2020): Asy-Syari'ah Vol 21, No 2 (2019): Asy-Syari'ah Vol 21, No 1 (2019): Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2 (2018): Asy-Syariah Vol 20, No 2 (2018): Asy-Syariah Vol 20, No 1 (2018): Asy-Syariah Vol. 20 No. 1 (2018): Asy-Syariah Vol. 19 No. 2 (2017): Asy-Syariah Vol 19, No 2 (2017): Asy-Syariah Vol. 19 No. 1 (2017): Asy-Syariah Vol 19, No 1 (2017): Asy-Syariah Vol 18, No 2 (2016): Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 18 No. 2 (2016): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 18, No 1 (2016): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 17, No 2 (2015): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 17, No 1 (2015): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 16, No 2 (2014): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 16, No 2 (2014): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 16, No 1 (2014): Jurnal Asy-Syari'ah More Issue