cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Musawa
Contact Email
psw@uin-suka.ac.id
Phone
+6285228019060
Journal Mail Official
psw@uin-suka.ac.id
Editorial Address
http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/about/editorialTeam
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Musawa : Jurnal Studi Gender dan Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 14123460     EISSN : 25034596     DOI : https://doi.org/10.14421/musawa.2019.181.1-17
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Art, Social,
Religion Arts Humanities Education Social Sciences
Musãwa Journal of Gender and Islamic Studies was first published in March 2002 by PSW (Pusat Studi Wanita) Sunan Kalijaga Yogyakarta under contribution with the Royal Danish Embassy Jakarta. In 2008, published twice a year in collaboration with TAF (The Asia Foundation), namely January and July. Musãwa Journal is a study of gender and Islam especially on gender mainstreaming and child rights both in the study of texts in the Qur’an and Hadith, figures and thoughts, history and repertoire, classical and contemporary literature as well as socio-cultural studies. All concentrations are in the context of Indonesia and other countries in Southeast Asia within the framework of unified NKRI, based on Pancasila. Musãwa Journal has been published by PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta since 2002. Initiated by lecturers, gender activists and Islamic studies scholars of PTKI ( Higher Education of Islamic Religion) Musãwa has regularly published academic works and researches on gender and Islam for almost two decades. Now, the Journal extends its studies with Children and Human Rights (HAM). All studies are still in the context of gender and its mainstreaming. Through the studies hopefully, the Musawa journal can be part of the implementation of gender mainstreaming in the context of Indonesian society.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Stugi Gender
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 20 No. 1 (2021)" : 8 Documents clear
Perempuan dan Politik Industri Kreatif dalam Kerangka Pembangunan: Lesson Learned dari Indonesia dan Thailand Mouliza Kristhopher Donna Sweinstani
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 20 No. 1 (2021)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2021.201.1-15

Abstract

Sebagai salah satu upaya meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan, Indonesia dan Thailand melakukan pengembangan industri kreatif yang diharapkan dapat menjadi wadah bagi perempuan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pemerintah kedua negara mengikutsertakan perempuan dalam pembangunan melalui industri kreatif dan melihat strategi Pemerintah kedua negara untuk merekognisi dan mengakomodasi kepentingan perempuan dalam pembangunan. Dengan menggunakan metode studi dokumen berdasarkan beberapa literatur yang terkait dengan perempuan dan pembangunan, analisis gender, serta dokumen-dokumen resmi baik dari PBB maupun dokumen resmi kedua negara, penulis menemukan bahwa sektor industri kreatif di kedua negara ini masih cenderung condong pada pendekatan Women in Development yang hanya “menambahkan" perempuan dalam roda pembangunan nasional tanpa ada upaya bagi pemberdayaan yang signifikan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengembangan sumber daya manusia dan berbagai pelatihan yang dapat menjadi bekal bagi perempuan dalam pembangunan. Di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari minimnya modal UMKM yang pada awalnya dijanjikan akan menjadi tempat bagi perempuan dalam pembangunan sektor industri kreatif. Sementara di Thailand, banyak perempuan-khususnya yang bekerja di bidang industri hiburan dan pariwisata-yang pada akhirnya justru jatuh pada dunia prostitusi. Kondisi yang terjadi di kedua negara ini menunjukkan bahwa upaya pelibatan perempuan dalam roda pembangunan belum memperhatikan ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga, alih-alih mengikutsertakan perempuan dalam pembangunan justru membuat perempuan terperangkap dalam aral pembangunan itu sendiri. [As one of the country’s strategies to empower women in national development, Indonesia and Thailand develop a creative industry that is expected to be a place for women to participate in each national development. This paper aims to analyze how the governments of both countries include women in development through the creative industry and see the government's strategy to recognize and accommodate women's interests in development. Using documentary data related to women and development, gender analysis, as well as official documents from both the United Nations and official documents of the two countries, the author found that the creative industries in both countries are still inclined towards the Women in Development approach which only "adds" women to the national development without any significant effort for empowerment. This is because there is still a lack of human resource development and various pieces of training that can be a provision for women in development. In Indonesia, this can be seen from the lack of MSME capital which was initially promised to be a place for women in the development of the creative industry sector, while in Thailand, many women - especially those who work in the entertainment and tourism industries - eventually fell into prostitution. Looking at those conditions in both countries, we can conclude that the efforts to involve women in development through the creative industry sector have not paid attention to the inequality of relations between men and women. Consequently, instead of including women in development, this action makes women trapped in the drawbacks of development itself.]
Poligami sebagai Perkawinan Abnormal: Kajian terhadap Syariat Islam Muhammad Nasrulloh; Doli Witro
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 20 No. 1 (2021)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2021.201.17-30

Abstract

Polarisasi poligami dewasa ini menyeruak di permukaan. Hal ini ditengarai oleh pihak-pihak yang mengkampanyekan poligami dengan massif. Secara tidak sehat, Al-Quran dan Hadis dijadikan alat guna membungkus kampanye tersebut seolah poligami itu ‘Islami’. Akibatnya timbul paradoks, di mana sebagian orang berasumsi bahwa Islam agama yang pro dan mendukung poligami. Fakta demikian perlu diluruskan mengingat secara prinsip, agama Islam menjunjung tinggi penghormatan dan keadilan atas sesama makhluk Tuhan. Tidak boleh ada superioritas atas satu pihak yang berakibat memarginalkan pihak lain. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha membedah fikih poligami dalam Islam bagaimana sesungguhnya konteks poligami berlaku dan apakah benar Islam mendukung hal tersebut. Penelitian ini menggunakan kajian normatif dengan pendekatan komprehensif guna menghasilkan konklusi yang akurat dan valid. Hipotesa kajian ini hendak membangun pemahaman bahwa poligami adalah pernikahan yang layak dipakai sebagai alternatif dengan berbagai fakta di antaranya secara prinsip fikih tidak menganjurkan poligami. Ayat poligami tidak bermakna wajib namun kebolehan, poligami Rasulullah s.a.w. bukan karena hasrat, hikmah pernikahan kontradiksi dengan poligami serta pendapat dari beberapa cendikiawan Muslim menyangkut persoalan poligami. Sejurus dengan temuan tersebut, poligami layak diperbincangkan pada ranah ‘abnormal’ dimana tidak semua kondisi praktik demikian patut dilakukan.[The polarization of polygamy is currently on the surface. This is suspected by those who are campaigning for polygamy. Unhealthily, Al-Quran and Hadith are used as tools to wrap the campaign as if polygamy is “Islamic” Polygamy, Sharia, Alternative. The result is a paradox, where some people assume that Islam is a pro and supports polygamy. This fact needs to be straightened out considering that the Islamic religion upholds respect and justice for fellow divine beings in principle. There must be no superiority over one party, which results in the marginalization of the other. Therefore, this study seeks to dissect the polygamy sharia in Islam, how the context of polygamy applies and whether Islam supports it. This study uses a normative study with a comprehensive approach to producing accurate and valid conclusions. This study’s hypothesis is to understand that polygamy is alternative fikih with various facts, including in principle that jurisprudence does not advocate polygamy. The verse polygamy does not mean obligatory but permissible, polygamy the Prophet s.a.w. not because of the passion, wisdom of marriage and polygamy, and some Muslim scholars’ opinions. In line with these findings, polygamy deserves to be discussed in the realm of ‘abnormal’ where not all practice conditions are appropriate.]
Positioning Isu Disabilitas dalam Gerakan Gender dan Disabilitas Islamiyatur Islam Rokhmah; Ro'fah Ro'fah
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 20 No. 1 (2021)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2021.201.31-44

Abstract

Perempuan penyandang disabilitas mengalami marginalisasi dan diskriminasi, yang mengakibatkan terabaikannya hak-hak mereka untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keadilan. Mereka terdiskriminasi karena perempuan, disabilitas dan kemiskinan. Multidiskriminasi terhadap perempuan penyandang disabilitas tersebut menghegemoni baik secara kultural maupun struktural. Secara kultural, persepsi keluarga dan masyarakat yang masih negatif terkait disabilitas berimplikasi tidak terpenuhinya pada kebutuhan dasar perempuan dengan disabilitas. Kondisi ini diperkuat dengan hambatan struktural, dimana kebijakan yang telah dilahirkan oleh pemerintah belum sepenuhnya berbasis keadilan gender dan disabilitas serta belum diiringi implementasi kebijakan dengan baik. Penelitian ini berlokasi di Yogyakarta dengan mendeskripsikan isu-isu disabilitas dan positioningnya dalam gerakan feminis dan gerakan disabilitas. Tahapan penelitian melalui dari pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi) dilanjutkan dengan kategorisasi, analisis data dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan program pemerintah mayoritas belum menempatkan perempuan penyandang disabilitas sebagai subyek pembangunan, namun mayoritas mereka masih diposisikan sebagai obyek pembangunan. Disisi lain perjuangan advokasi terhadap isu perempuan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh aktor perempuan penyandang disabilitas dan organisasi yang mengangkat isu disabilitas belum semuanya menggunakan pendekatan intersection yakni adanya irisan diskriminasi gender dan disabilitas dalam perjuangan advokasi mereka.[Women with disabilities experience double or even multiple marginalization and discrimination that result in the violation of their rights to get access to education, health, employment, and others. The multiple discrimination against women with disabilities is occurring in both cultural and structural level. Culturally, stigma and negative perspectives of family and community on disabilities contribute to the unmet needs of women with disabilities in education, health and other basic needs. Such condition is exacerbated by the absence of gender equality and disability perspective on the implementation on government policies in various important issues that structurally further marginalize women with disabilities. This research is located in DI Yogyakarta by describing disability issues and their positioning in the feminist movement and the disability movement. Stages of research through data collection (observation, interviews, and documentation) followed by categorization, data analysis and finally drawing conclusions. The results of this study indicate that most government programs place women with disabilities as subjects of development, but many of their orientations are still objects of development. On the other hand, the struggle for women with disabilities issues carried out by persons with disabilities and organizations that raise disability issues have not all used a cross-sectional approach, namely the differences in gender discrimination and disability in their advocacy struggles.] 
Eksploitasi Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Konflik Suriah Pendekatan Hermeneutika Feminis Amina Wadud Anna Zakiah Derajat; Toni Kurniawan
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 20 No. 1 (2021)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2021.201.45-58

Abstract

Dalam agama apa pun, perempuan akan menjadi sasaran eksploitasi dan diskriminasi para penafsir fundamental. Ketimpangan peran sosial yang dilihat dari aspek gender selalu mempertahankan dalih-dalih doktrin agama, serta mempertahankan budaya masyarakat yang patriarki. Tentu saja hal itu merugikan perempuan dan menguntungkan kelas-kelas tertentu dalam masyarakat. Sekitar 76% dari tahanan Suriah adalah perempuan. Selama dalam tahanan, perempuan Suriah mengalami kekerasan berbasis gender, hal ini tentu berkaitan erat dengan adanya deminasi laki-laki yang dilanggengkan di negara tersebut. Hal ini sangat kontradiktif dengan pandangan Amina Wadud. Wadud berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan berkedudukan yang sama rata, sehingga tidak ada timpang-tindih di antara keduanya. Hal ini sesuai dengan penafsirannya pada QS. An-Nisa ayat 34. Ada tiga kunci yang tertera dalam ayat tersebut, yaitu pertama, qanita>t. Kedua, d}araba.  Ketiga, t}a'at. Tulisan ini ingin menegaskan kembali bahwa agama Islam memang dilahirkan dengan tujuan untuk membebaskan manusia, baik laki-laki maupun perempuan dari segala sistem yang mengekangnya. Dengan mengamalkan dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti kesetaraan dan keadilan berbasis gender di Negara Suriah. Maka dari itu, adanya tulisan ini berusaha untuk mengungkap permasalahan terkait eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan Suriah dengan menggunakan perspektif hermeneutika feminis Amina Wadud.   [In any religion, women will be the target of exploitation and discrimination of fundamental interpreters. Inequality of social roles seen from the aspect of gender always maintains the pretext of religious doctrine, and maintains a patriarchal culture of society. Of course it harms women and benefits certain classes in society. About 76% of Syrian restaurants are women. While in detention, Syrian women experience gender-based violence, this is of course closely related to the existence of male demination that is perpetuated in the country. This is very contradictory to the view of Amina Wadud. Wadud is of the opinion that men and women are equal, so that there is no overlap between the two. This is in accordance with its activities in QS. An-Nisa verse 34. There are three keys listed in the verse, namely first, qanita>t. Second, d}araba. Third, t}a'at. This paper wants to reiterate that the religion of Islam was indeed born with the aim of preserving humans, both men and from all systems that restrain it. By practicing and improving human values, such as experience and gender-based justice in Syria. Therefore, this paper seeks to uncover problems related to exploitation and violence against Syrian women by using the feminist hermeneutic perspective of Amina Wadud.]
Sexual Harassment In Education Institutions: College Students’ Sexually Abused Experience and Its Impact On Their Lives Umi Mahmudah; Siti Fatimah
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 20 No. 1 (2021)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2021.201.97-107

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswa pada saat mereka masih anak-anak. Penelitian menitikberatkan pada pengalaman pelecehan seksual mereka di sekolah. Pendekatan mixed-method digunakan. Teknik pengambilan data kualitatif dilakukan dengan wawancara sedangkan data kuantitatif diperoleh dari distribusi angket. Sebanyak 240 mahasiswa di dua universitas di Jawa Tengah dianalisis. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan pengalaman pelecehan seksual mereka. Kemudian, metoderegresi digunakan untuk menganalisis relasi antara pengetahuan dan pengalaman tersebut terhadap dampak-dampak negatif yang mungkin menyertainya. Hasil menunjukkan bahwa mahasiswa  yang dilecehkan secara seksual ketika mereka masih anak-anak adalah tinggi, terutama anak perempuan. Pelaku pelecehan seksual sebagian besar dilakukan oleh guru. Namun tetangga, teman, dan keluarga juga berpotensi menjadi pelaku. Dampak yang paling besar adalah secara psikologis, yaitu ketakutan yang tidak wajar, depresi, depresi, dan trauma. Hasil juga mengemukakan bahwa pengetahuan dan pengalaman dilecehkan seksual oleh korban menyebabkan berbagai dampak negatif. [This study aims to explore the experiences of college students' sexual abuse when they were children. The research focuses on their experiences of sexual harassment at school. A mixed-method approach is used. The qualitative data collection technique is carried out by interview while the quantitative data are obtained from the distribution of questionnaires. A total of 240 students at two universities in Central Java are analyzed. Descriptive analysis techniques are used to describe their experiences of sexual harassment. Then, the regression method is used to analyze the relationship between knowledge and experience against the negative impacts that may accompany it. The results show that students who are sexually abused when they are children are high, especially girls. Most of the perpetrators of sexual harassment were teachers. However, neighbors, friends, and family are also potential perpetrators. The biggest impact is psychological, namely unnatural fear, depression, depression, and trauma. The results also reveal that the knowledge and experience of being sexually abused have various negative impacts.]
Poligami dan Ketahanan Keluarga Masyarakat Aceh Fitri Auliani; Ulya Layyina; Mutia Arrisha; Haiyun Nisa
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 20 No. 1 (2021)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2021.201.59-68

Abstract

Berbagai permasalahan keluarga seperti pernikahan tidak tercatat, pernikahan siri, perkawinan anak, poligami, perceraian  dan sebagainya memerlukan perhatian khusus. Sebagai bentuk solusi, para pemangku kebijakan merumuskan Qanun Hukum Keluarga yang bertujuan untuk mengatur kehidupan keluarga masyarakat Aceh yang berlandaskan syariat Islam sehingga mampu membentuk ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga diatur melalui pendidikan pra nikah, tercatat secara resmi dalam dokumen negara, perceraian dilakukan dipengadilan, peminangan disesuaikan dengan kearifan lokal, pengaturan persyaratan administrasi seperti harus bebas dari pengaruh narkotika dan obat terlarang, sanksi dan sebagainya. Namun, Rancangan Qanun Hukum Keluarga justru menuai polemik yang mengarah kepada regulasi poligami. Kredibilitas regulasi poligami dalam menyokong ketahanan keluarga masih dipertanyakan. Tinjauan naratif ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengesahan regulasi poligami terhadap ketahanan keluarga masyarakat Aceh. Adapun metode penelitian menggunakan pendekatan studi pustaka (literature review) dengan metode penulisan artikel merujuk pada narrative review. Hasil kajian literatur didapatkan bahwa secara teoritis, regulasi poligami memberikan pengaruh positif maupun negatif pada keluarga poligami. Namun ketika disandingkan dengan ketahanan keluarga yang merupakan esensi dari Qanun Hukum Keluarga, maka regulasi poligami tidak dapat menjamin terbentuknya ketahanan keluarga pada masyarakat Aceh.   [Various family problems such as unregistered marriages, unregistered marriages, child marriages, polygamy, divorce and so on require special attention.As a solution, policymakers formulated Qanun Hukum Keluarga which aims to regulate the family life of the Acehnese people based on Islamic law so that they can build family resilience. However, the Draft of Qanun Hukum Keluarga has resulted in a polemic that leads to the regulation of polygamy. The credibility of the polygamy regulation in supporting family resilience is still questionable. This narrative review aims to provide an overview of the legalization of polygamy regulations on the resilience of families in Aceh. The research method uses a literature review approach with an article writing method referring to a narrative review. This study discovered that theoretically, polygamy regulation has either a positive or negative effect on polygamous families. Therefore, when juxtaposed with family resilience, which is the essence of the Qanun Hukum Keluarga, the regulation of polygamy cannot guarantee the formation of family resilience in Acehnese society.]  
Kesetaraan Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Di Syria dan Indonesia Neng Eri Sofiana
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 20 No. 1 (2021)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2021.201.83-95

Abstract

Syria dan Indonesia adalah negara yang memiliki hubungan diplomatik yang baik. Syria melakukan reformasi dan kodifikasi hukum keluarga lebih awal dibandingkan dengan Indonesia. Bahkan, Syria termasuk salah satu negara yang paling awal melakukan kodifikasi. Tulisan ini akan melihat bagaimana pembaruan hukum keluarga yang terdapat di negara Syiria dan Indonesia, kemudian melihatnya dari sisi fikih klasik dan sensitifitas gender. Hal ini dilakukan sebab regulasi pemerintah dapat menjadi salah satu sumber diskriminasi perempuan, sedangkan pembaruan hukum keluarga menjadi salah satu upaya untuk mengakomodir hak-hak perempuan, sehingga dapat mengangkat harkat, martabat, dan status perempuan. Adapun metode yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan penelitian pustaka yang bertumpu kepada subjek primer berupa kodifikasi hukum keluarga kedua negara, buku dan jurnal terkait. Hasilnya, ternyata, Syiria yang lebih bercorak kepada madzhab Hanafi lebih memiliki sentifitas gender atau pemenuhan hak-hak perempuan dalam ketentuan regulasi hukum keluarganya dibandingkan Indonesia yang lebih cenderung kepada madzhab Syafi’i. Adapun jika dilihat dari karakteristik tujuan, metode dan alasan sosiologis terkait ketentuan yang dipilih di negara tersebut dalam pembentukan dan pemberlakuan pembaruan hukum keluarga Islam, maka negara Syria dapat dikategorikan sebagai negara yang memiliki pembaruan hukum keluarga yang bersifat responsif, unifikasi madzhab dan intradoktrinal reform, sedangkan negara Indonesia memiliki pembaruan hukum keluarga yang bersifat adaptif, unifikasi madzhab dan intradoktrinal reform.   [Syria and Indonesia are countries that have good diplomatic relations. Syria carried out the reform and codification of family law earlier than Indonesia. In fact, Syria was one of the earliest countries to codify. This paper will look at how family law reforms exist in Syria and Indonesia, then look at it from the side of classical fiqh and gender sensitivity. This is done because government regulations can be a source of discrimination against women, while family law reform is an effort to accommodate women's rights, so that they can elevate the dignity and status of women. The method used in this writing is library research which relies on primary subjects in the form of Islamic constitution law both Syia and Indonesia, books and related journals. The result, it turns out, is that Syria, which is more oriented to the Hanafi thought, has more gender sensitivity or the fulfillment of women's rights in the provisions of family law regulations than Indonesia, which is more inclined to the Syafi'i thought. Meanwhile, if viewed from the characteristics of the objectives, methods and sociological reasons related to the provisions chosen in the country in the formation and implementation of Islamic family law reform, the Syrian state can be categorized as a country that has responsive family law reform, unification of schools or madhzab and intradoctrinal reform, while Indonesia has an adaptive family law reform, madhzab unification and intradoctrinal reform.]
The Niqab Among Pattani, Salafi, and Nahdliyin Students: Piety, Safety, and Identity Lis Safitri
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 20 No. 1 (2021)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2021.201.69-82

Abstract

Saat ini pengguna niqab atau cadar tidak hanya berasal dari Muslimah konservatif melainkan juga dari kalangan Muslimah moderat. Maraknya pengguna cadar membuat resah komunitas termasuk institusi pendidikan Islam karena dikaitkan dengan pertumbuhan radikalisme Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap fenomena penggunaan cadar di IAIN Purwokerto pada tahun 2018-2019. Subjek penelitian diseleksi berdasarkan gender-based yaitu para mahasiswi pengguna cadar yang terbagi menjadi tiga kelompok yaitu mahasiswi Pattani, mahasiswi Nahdliyin, dan mahasiswi Salafi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan cadar di IAIN Purwokerto memiliki beberapa tujuan. Mahasiswi Pattani menganggap cadar sebagai media untuk meraih akhlak yang lebih baik. Mereka tidak menyetujui cadar sebagai tolok ukur kesalehan seseorang. Hal tersebut juga diamini oleh mahasiswi Nahdliyin yang menyatakan bahwa religiusitas lebih ditunjukkan oleh ketaatan dan akhlak. Dia memakai cadar dengan alasan kenyamanan. Sementara mahasiswi Salafi menyatakan cadar sebagai identitas, kesalehan, serta kesempurnaan perempuan. Ketiga kelompok mahasiswi tersebut mengakui bahwa cadar memiliki fungsi perlindungan diri bagi pemakainya meskipun hanya pseudo-safety. Pengguna cadar di IAIN Purwokerto sama sekali tidak terafiliasi dengan organisasi ekstremis. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak kampus dalam mengeluarkan kebijakan terkait pengguna cadar di kampus. [Recently, the niqabi (women who wear niqab) come not only from the conservative but also the more moderate Muslim women. The increasing use of the veil has unsettled communities, including Islamic educational institutions, because it is associated with the rise of radicalism. This qualitative research aims to describe the phenomenon of niqabi student in the Islamic State Institute of Purwokerto (IAIN Purwokerto) between 2018 and 2019. The data were collected thorugh in-depth interviews and observation to three groups of informants: Pattani students, Nahdliyin students, and Salafi students. The data were subjected to Creswell's phenomenological research. The result showed that the niqabi at IAIN Purwokerto had several motives. While Pattani students expected wearing niqab as a medium to achieve better morals, they refused to believe that niqabi women were more pious than their non-niqabi counterparts. Likewise, the Nahdliyin student admitted that the niqab was not necessarily demonstrating individual level of religiosity which is exhibited through their submission to Islamic tenets and good behavior. Meanwhile, Salafi students considered the niqab to be a woman's identity, piety, and perfection. All niqabi students expressed that the niqab has a self-safety function although pseudo safety. Niqabi students at IAIN Purwokerto were not affiliated with radicalism. The result of the study can be used for the campus in issuing policies related to niqabi on campus.]

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 24 No. 1 (2025): Vol. 23 No. 2 (2024) Vol. 23 No. 1 (2024) Vol. 22 No. 2 (2023) Vol. 22 No. 1 (2023) Vol. 21 No. 2 (2022) Vol. 21 No. 1 (2022) Vol. 20 No. 2 (2021) Vol. 20 No. 1 (2021) Vol. 19 No. 2 (2020) Vol. 19 No. 1 (2020) Vol. 18 No. 2 (2019) Vol. 18 No. 1 (2019) Vol. 17 No. 2 (2018) Vol. 17 No. 1 (2018) Vol. 16 No. 2 (2017) Vol. 16 No. 1 (2017) Vol. 15 No. 2 (2016) Vol. 15 No. 1 (2016) Vol. 14 No. 2 (2015) Vol. 14 No. 1 (2015) Vol. 13 No. 2 (2014) Vol. 13 No. 1 (2014) Vol. 12 No. 2 (2013) Vol. 12 No. 1 (2013) Vol. 11 No. 2 (2012) Vol. 11 No. 1 (2012) Vol. 10 No. 2 (2011) Vol. 10 No. 1 (2011) Vol. 9 No. 2 (2010) Vol. 9 No. 1 (2010) Vol. 8 No. 2 (2009) Vol. 8 No. 1 (2009) Vol. 6 No. 2 (2008) Vol. 6 No. 1 (2008) Vol. 5 No. 4 (2007) Vol. 5 No. 3 (2007) Vol. 5 No. 2 (2007) Vol. 5 No. 1 (2007) Vol. 4 No. 3 (2006) Vol. 4 No. 2 (2006) Vol. 4 No. 1 (2006) Vol. 3 No. 2 (2004) Vol. 3 No. 1 (2004) Vol. 2 No. 2 (2003) Vol. 2 No. 1 (2003) Vol. 1 No. 2 (2002) More Issue