Kertha Semaya
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10 No 10 (2022)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DALAM KASUS ASIAN HATE DI AMERIKA SERIKAT ]]>
<![CDATA[Christine Natalia]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Utari]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (274.569 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i10.p19
<![CDATA[Tulisan ini dilatarbelakangi dari efek kasus yang terjadi di Amerika Serikat (AS) yaitu terkait kasus ujaran kebencian kepada orang Asia maupun keturunannya yang dikenal dengan istilah Asian Hate yang mendapat kecaman dari berbagai pihak internasional. Diharapkan tulisan ini mampu menambah wawasan dan pemahaman setiap kita terkait isu persoalan sosial di Amerika Serikat menurut hukum internasional. Studi ini nantinya akan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis (historical approach). Hasil tulisan ini menunjukkan berdasarkan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimintion (ICERD) dan Universal Decrlaration on Human Rights (UDHR) sendiri sudah lebih dulu menyatakan bahwa setiap manusia harus diperlakukan tanpa diskriminasi. This paper is based on the effect of cases that occurred in the United States (US), namely related to cases of hate speech to Asians and their descendants known as Asian Hate which received criticism from various international parties. This paper will bring more knowledge and awareness that occurred in the United States (US), namely related to cases of hate speech to Asians and their descendants are known as Asian Hate which received criticism from various international parties. This paper will give us further insight into the social and legal issues occurring in the United States according to international law. The paper will eventually adopt a normative-law study method with a constitutional approach, case approach, and historical approach. The results of the paper have shown that based on International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimintion (ICERD) and Universal Decrlaration on Human Rights (UDHR) itself, it has been stated that every human being must be treated without discrimination.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNA JALAN TOL YANG DIRUGIKAN AKIBAT BANJIR DI JALAN TOL ]]>
<![CDATA[Stevanny Stevanny]]>;
<![CDATA[I Gede Pasek Pramana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (193.811 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i10.p20
<![CDATA[Tujuan dilakukannya studi ini adalah untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum pengelola jalan tol terhadap kerugian yang dialami pengguna jalan akibat terjadinya banjir serta untuk mengetahui apakah banjir di jalan tol dapat diklasifikasikan sebagai Force Majeure. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normati dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang menerangkan bahan hukum primer . Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual dan dianalisis dengan logika deduktif. Hasil studi menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum pengelola jalan tol terhadap kerugian yang dialami pengguna jalan mengacu pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum. Banjir di ruas jalan tol bukanlah merupakan Force Majeure karena tidak terpenuhinya unsur-unsur Force Majeure, sehingga Badan Usaha Penyelenggara Jalan selaku pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas kerugian yang dialami Pengguna Jalan Tol. The purpose of this study is to examine the form of toll road management's legal liability for losses suffered by road users due to flooding and to determine whether flooding on toll roads can be classified as Force Majeure. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The sources of legal materials used in this research are primary legal materials in the form of statutory regulations and secondary legal materials that explain primary legal materials. The approach in this study was carried out with a conceptual approach and analyzed by deductive logic. The results of the study show that the form of legal responsibility for toll road managers for losses suffered by road users refers to Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Legal Protection. Flooding on toll roads is not a Force Majeure because the elements of Force Majeure are not fulfilled, so that the Road Management Business Entity as a business actor must be responsible for the losses suffered by toll road users.]]>
<![CDATA[ASAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN WARALABA ]]>
<![CDATA[Ni Made Rahayu Laksmi]]>;
<![CDATA[Anak Agung Ketut Sukranatha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.642 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i10.p17
<![CDATA[Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana keamanan dan keselamatn konsumen dalam perjanjian waralaba. Melalui kajian tersebut, dapat diketahui kembali mengenai bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha waralaba yang mana terdiri dari franchisor dan franchisee dengan konsumen serta bagaimana akibat hukum atas pelanggaran terhadap keamanan dan keselamatan konsumen dalam perjanjian waralaba. Penulisan menggunakan normative legal research yakni dengan mengkaji peraturan-peraturan yang relevan serta memprioritaskan sumber-sumber hukum yang sifatnya sekunder dan pendeketan secara perundang-undangan. Sesuai dengan penulisan dan penelitian yang dilakukan bahwasanya hubungan hukum yang terjalin secara langsung antara franchisor dan franchisee ada karena suatu perjanjian, yakni perjanjian waralaba. Melalui perjanjian tersebut, menimbulkan hak dan kewajiban yang berlaku bagi masing-masing pihak. Hubungan hukum antara franchisee dan konsumen (pengguna akhir) memiliki hubungan yang secara langsung, karena timbul pelaksanaan jual beli. Perjanjian menimbulkan tanggung jawab hukum. Dengan itu, maka segala sesuatu yang diperjanjian, apabila tidak dapat dilaksanakan, maka pihak yang tidak melaksanakan harus bertanggungjawab. This article is written with the aim of analyzing and examining how safety and consumer safety is in a franchise agreement. Through this study, it can be seen again about the legal relationship between franchise business actors, which consists of franchisors and franchisees with consumers and how the legal consequences for violations of consumer safety and security in franchise agreements. This writing is done using normative research methods, namely by reviewing relevant laws and regulations and prioritizing secondary sources of law and statutory approaches. In accordance with the writing and research conducted, the legal relationship that exists directly between the franchisor and the franchisee exists because of an agreement, namely a franchise agreement. Through the agreement, it creates rights and obligations that apply to each party. The legal relationship between the franchisee and the consumer (end user) has a direct relationship, because it arises from the sale and purchase. The agreement creates legal liability. With that, everything that was agreed upon, if it could not be implemented, then the party who did not implement it must be responsible.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGIKATAN TANAH GIRIK DENGAN SURAT KUASA MENJUAL AGUNAN ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Widhiatmika Dewi]]>;
<![CDATA[Marwanto Marwanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.719 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i10.p18
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk mengetahui kedudukan hukum pemegang bukti girik atas sebidang tanah serta untuk mengetahui implikasi hukum dari penggunaan Surat Kuasa Menjual Agunan (SKMA) untuk mengikat tanah girik. Metode yang dipergunakan yaitu penelitian hukum normative, sementara itu pendekatannya menggunakan tiga pendekatan diantaranya perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Diperoleh hasil penelitian bahwa girik bukanlah bukti kepemilikan yang sah dan tidak punya kekuatan pembuktian yang mutlak sehingga seseorang yang hanya memegang bukti girik atas sebidang tanah hanya berkedudukan sebagai bezitter yang mempunyai hak pakai dan hak mendiami. Kedudukannya sebagai bezitter mengakibatkannya tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah girik tersebut, termasuk memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan jual beli atas tanah tersebut. Kemudian, yang kedua, Surat Kuasa Menjual Agunan (SKMA) bukan merupakan unsur pengikat agunan tanah dalam Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) sehingga keberadaannya jika digunakan sebagai pengikat agunan berupa tanah girik yang akan memberikan implikasi hukum berupa tidak adanya kepastian hukum bagi debitur maupun kreditur, selanjutnya Surat Kuasa Menjual Agunan (SKMA) tersebut tidak memberikan hak eksekutorial bagi kreditur apabila debitur wanprestasi. Ditambah, penggunaan Surat Kuasa Menjual Agunan (SKMA) tersebut dapat batal demi hukum dikaitkan dengan kedudukan debitur yang hanya sebatas bezitter. The purpose of the study was to determine the legal position of the holder of the girik evidence on a plot of land and to determine the legal implications of using a Power of Attorney to Sell Collateral (SKMA) to bind the girik land. The method used is normative legal research, while the approach uses three approaches including legislation (statute approach), concept approach (conceptual approach) and analytical approach (analytical approach). The results of the research show that girik is not valid proof of ownership and does not have absolute evidentiary power so that someone who only holds girik evidence on a plot of land only has the position of bezitter who has the right to use and the right to inhabit. His position as a bezitter resulted in him not having the authority to carry out legal actions on the girik land, including giving power to other parties to carry out the sale and purchase of the land. Then, secondly, the Power of Attorney to Sell Collateral (SKMA) is not an element of binding land collateral in the Mortgage Law (UUHT) so that its existence if used as a collateral binder in the form of girik land will have legal implications in the form of lack of legal certainty for the debtor or the debtor. creditor, then the Power of Attorney to Sell Collateral (SKMA) does not give the creditor executorial rights if the debtor defaults. In addition, the use of the Power of Attorney to Sell Collateral (SKMA) can be null and void due to the position of the debtor which is only limited to bezitter.]]>
<![CDATA[PEMBELAAN TERPAKSA BERSENJATA OLEH KORBAN BEGAL YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA PELAKU BEGAL ]]>
<![CDATA[Ida Bagus Hery Sahdewa]]>;
<![CDATA[Diah Ratna Sari Hariyanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (198.349 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i10.p08
<![CDATA[Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi tolak ukur Pasal 49 KUHP dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pembelaan terpaksa dan untuk mengetahui apakah pembelaan dengan menggunakan senjata tajam, tumpul, airgum maupun senjata api yang telah memiliki izin dapat dikateogirkan sebagai suatu pembelaan terpaksa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, serta dengan melakukan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan kepada hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa di dalam ketentuan Pasal 49 KUHP tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai perbuatan yang seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai suatu pembelaan terpaksa. Dalam pasal ini juga tidak terdapat tolak ukur yang jelas, yang dapat menentukan suatu perbuatan sebagai suatu pembelaan terpaksa yang dapat terhindar dari ancaman pidana. Kemudian terkait dengan pembelaan dengan menggunakan senjata tajam, tumpul, airgun ataupun senjata api yang telah memiliki izin, penulis menemukan bahwa berdasarkan kepada Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seseorang memiliki hak secara legal untuk memiliki, menguasai, dan menggunakan senjata api non-organik sebagai alat bela diri, dengan terlebih dahulu memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Namun aturan pasal ini bertentangan dengan Pasal 49 KUHP yang tidak menjelaskan secara tegas mengenai perbuatan apa yang dapat dilakukan dan perbuatan apa dan perbuatan apa yang dapat dikategorikan sebagai suatu pembelaan terpaksa. The writing of this article aims to find out what is the benchmark for Article 49 of the Criminal Code in determining an act can be categorized as an act of forced defense and to find out whether a defense using sharp, blunt weapons, airguns or firearms that already have a permit can be categorized as a defense. forced. This research was conducted using normative legal research methods or doctrinal legal research, as well as using a case approach. Based on the results of this study, the author finds that the provisions of Article 49 of the Criminal Code do not explicitly explain what kinds of actions can be categorized as a forced defense. In this article there is also no clear benchmark that can determine an act as a forced defense that can avoid criminal threats. Then related to the defense using sharp, blunt weapons, airguns or firearms that already have a permit, the author finds that based on Article 1 point 3 of the Regulation of the Indonesian National Police. A person has the legal right to own, control, and use non-organic firearms as a means of self-defense, by first fulfilling the requirements as regulated in this regulation. However, the rules of this article are contrary to Article 49 of the Criminal Code which does not clearly explain what actions can be carried out and what actions and what actions can be categorized as a forced defense.]]>
<![CDATA[PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA: DI TINJAU DARI PARTISIPASI PUBLIK DAN PENGATURAN TATA RUANG ]]>
<![CDATA[Irman Syahriar]]>;
<![CDATA[khairunnisah khairunnisah]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (572.534 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.10.p13
<![CDATA[Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis Partisipasi Public dalam Pemidahan Ibu Kota Negara dan untuk mengkaji Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Penataan Ruang. Metode yang dipakai dalam menelaah hal ini adalah metode hukum normative. Hasil menunjukan bahwa Isu yang cukup krusial dalam alih IKN tidak hanya konsultasi kelembagaan tetapi lebih penting perannya adalah optimalisasi pentingnya peran serta masyarakat. Mengabaikan peran masyarakat dalam mengelola suatu kawasan menjadi pemicu munculnya permasalahan di kemudian hari. Masalah akan menjadi lebih kompleks karena masyarakat saat ini adalah masyarakat berbasis pengetahuan dengan banyak tuntutan. Mereka menjadi lebih kritis terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Proses demokratisasi selama satu dekade terakhir telah berjalan dengan baik di Indonesia. Hal ini setidaknya ditandai dengan berlangsungnya proses demokrasi prosedural yang membutuhkan partisipasi publik. Untuk itu perlu adanya upaya mendorong sektor publik terkait penataan ruang untuk menghasilkan mekanisme “partisipasi masyarakat” yang lebih rinci dan aplikatif dan sektor publik wajib melakukan proses partisipasi publik ini dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan penataan ruang. Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, hal ini tercermin dalam Pasal 33 UUD NRI, pada tataran operasional partisipasi masyarakat juga diatur dalam UU Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Laksana Masyarakat dalam Penataan Ruang. The purpose of this paper is to analyze public participation in the transfer of the national capital and to examine the principles of good governance in spatial planning. The method used in this study is the normative legal method. The results show that the crucial issue in the transfer of IKN is not only institutional consultation but more importantly its role is optimizing the importance of community participation. Ignoring the role of the community in managing an area triggers the emergence of problems in the future. The problem will become more complex because today's society is a knowledge-based society with many demands. They become more critical of the policies taken by the government. The normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials or secondary data. The democratization process over the past decade has been going well in Indonesia. This is at least marked by the ongoing procedural democratic process that requires public participation. For this reason, it is necessary to encourage the public sector related to spatial planning to produce a more detailed and applicable "public participation" mechanism and the public sector is obliged to carry out this public participation process in the formulation of policies related to spatial planning. Community participation in spatial planning is a right guaranteed by the constitution, this is reflected in Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia, at the operational level community participation is also regulated in the Spatial Planning Law Number 26 of 2007, and Government Regulation Number 68 of 2010 concerning the Form and Management of Society in Spatial Planning.]]>
<![CDATA[PELANGGARAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH PERUSAHAAN TRANSPORTASI BUMN ]]>
<![CDATA[Ni Putu Meisanti Citra Swari]]>;
<![CDATA[Putu Edgar Tanaya]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (197.978 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i10.p04
<![CDATA[Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang berdasarkan hukum Indonesia, serta pengaturan hukum Indonesia terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat yang di lakukan oleh BUMN khususnya bidang transportasi. Padahal sebagai perusahaan milik negara sudah seharusnya memperhatikan keseimbangan kepentingan pelaku utama ekonomi dan kepentingan luas. Disisi lain terdapat pengecualian hukum bagi BUMN yaitu pelaksanaan praktik Monopoli yang diberikan kepada BUMN, hal ini dituangkan didalam peraturan Persaingan Usaha, sehingga aktualisasi monopoli yang diterima oleh badan usaha milik negara masih menimbulkan kebingungan hukum. Penulis menganalisis apakah dengan adanya pengecualian hukum bagi BUMN dapat membuat melanggar peraturan persaingan usaha dengan berlindung dibalik pasal tersebut. This study aims to find out that State-Owned Enterprises certainly play a very important role in the meaning of Pancasila economy as a people's economic activity. State-Owned Enterprises has many companies in the transportation sector, At the same time, there are also many state-owned transportation companies that practice monopolistic practices and unfair business competition. In fact, as a state-owned company, we should pay attention to the balance between the interests of economic actors and the public interest. On the other hand, there are legal exceptions for State-Owned Enterprises, namely the implementation of Monopoly practices given to State-Owned Enterprises, this is regulated in the Business Competition Law, so that the implementation of monopolies granted to state-owned enterprises still creates legal confusion. The author analyzes whether the existence of legal exceptions for State-Owned Enterprises can make them violate business competition regulations by taking cover behind the article.]]>
<![CDATA[URGENSI REGULASI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PINJAMAN ONLINE MELALUI PEMBAYARAN PERBANKAN ]]>
<![CDATA[I Gede Arya Juniardana]]>;
<![CDATA[Desak Putu Dewi Kasih]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (203.326 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i10.p09
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisa bagaimana pengakuan dari financial technology (FinTech) di Indonesia serta tujuan lainnya untuk mengenalisis bentuk transaksi serta pinjaman online yang dimana penyaluran dan penerimaan pembayaran pinjamannya melalui perbankan. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conseptual approach) serta perundang–undangan (statue approach). Metode yang digunakan terkait dengan metode yuridis normative yakni suatu metode dengan mengacu pada mengkaji lebih dalam terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga mengacu terhadap suatu studi kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder baik yakni sebagai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sifat penelitian ini berisfat deskriptif dengan menjelaskan suatu permasalahan dari isu hukum terjadi secara mendetail dengan menarik kesimpulan sehingga dapat menemukan jawaban dari suatu permasalahan yang terjadi. Hasil dari penelitian ini merupakan perjanjian pinjaman online berbasis Financial Technology (FinTech) di Indonesia mempunyai regulasi yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 mengenai Inovasi Keuangan Digital pada Sektor Jasa Keuangan menjadi pengaturan industri FinTech (Financial Ttechnology) & ketentuan yang memayungi pengawasan. Selain itu Bank Indonesia juga mengatur mengenai regulasi tersebut yang terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor. 19/12/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Sistem pembayarn di Indonesia dalam penyelenggaraan FinTech tertuang di Peraturan Bank Indonesia Nomor. 18/40/PBI/2016 mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 18/22/DKSP mengenai Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 mengenai Uang Elektronik. Hadirnya fintech secara tidak langsung memberikan solusi pembentukan inovasi keuangan serta transaksi non tunai. Tujuan fintech yakni memudahkan konsumen mendapatkan layanan keuangan yang prima serta mempermudah transaksi finansial. This purpose of study to determine and analyze how the recognition of financial technology (FinTech) in Indonesia and other purposes to identify forms of transactions and online loans in which the distribution and receipt of loan payments through banks. The research method used is normative juridical research with a conceptual approach (conceptual approach) and legislation (statue approach). The method used is related to the normative juridical method, which is a method with reference to a deeper study of the applicable laws and regulations and also refers to a literature study by utilizing secondary data, namely as primary legal materials and secondary legal materials. The nature of this research is descriptive by explaining a problem from a legal issue that occurs in detail by drawing conclusions so that it can find answers to a problem that occurs. The results of this study are online loan agreements based on Financial Technology (FinTech) in Indonesia which have regulations, namely the Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK.02/2018 concerning Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector to regulate the FinTech industry (Financial Ttechnology) & the provisions that apply. cover supervision. In addition, Bank Indonesia also regulates the regulation contained in Bank Indonesia Regulation Number. 19/12/PBI/2017 regarding the Implementation of Financial Technology. The payment system in Indonesia in implementing FinTech is stated in Bank Indonesia Regulation Number. 18/40/PBI/2016 concerning the Implementation of Payment Transaction Processing, Bank Indonesia Circular Letter Number. 18/22/DKSP regarding the Implementation of Digital Financial Services, Bank Indonesia Regulation No. 18/17/PBI/2016 regarding Electronic Money. The presence of fintech indirectly provides solutions for the formation of financial innovations and non-cash transactions. The purpose of fintech is to make it easier for consumers to get excellent financial services and facilitate financial transactions.]]>
<![CDATA[PERKAWINAN DIBAWAH UMUR: BAGAIMANA AKIBAT HUKUMNYA? ]]>
<![CDATA[Sarikun Sarikun]]>;
<![CDATA[Dina Paramitha Hefni Putri]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (414.798 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.10.p14
<![CDATA[Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis aspek yuridis dan akibat hukum terhadap perkawinan dibawah umur menurut hukum adat di kabupaten mahakan ulu. Penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka, dan teknik wawancara secara tidak terstruktur sebagai penunjang hasil penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan didapati Aspek yuridis perkawinan dibawah umur menurut hukum adat di Kabupaten Mahakan Ulu dilihat pada ketentuan yang ada pada Kitab Hukum Adat Dayak Mahakam Ulu Halaman 73 Bab II Pelanggaran terhadap Adat Perkawinan Pasal 5 ayat 1 point a yaitu, Besaa Adet atau Perkawinan Adat Dayak, dimana pihak Lembaga Adat mengadakan pemeriksaan kepada pihak laki-laki maupun perempuan untuk memastikan calon mempelai laki-laki dan perempuan sama-sama ?bujang?, maka setelah itu perkawinan Adat Dayak di Kabupaten Mahakam Ulu dapat dilaksanakan dan akibat perkawinan dibawah umur adalah mengenai batas usia minimal seseorang boleh menikah, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, melarang warga negara Indonesia untuk melakukan perkawinan dibawah umur, karena sering terjadi banyak dampak yang buruk dari perkawinan tersebut. marriage according to customary law in Mahakan Ulu Regency. The research uses normative juridical research (normative legal research method). The normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials or secondary data, and unstructured interview techniques to support research results. The results of the research and discussion found that the juridical aspect of underage marriage according to customary law in Mahakan Ulu Regency is seen in the provisions contained in the Mahakam Ulu Dayak Customary Law Page 73 Chapter II Violation of Marriage Customs Article 5 paragraph 1 point a, namely, Besaa Adet or Customary Marriage Dayak, where the Customary Institution conducts an examination of the male and female parties to ensure that the prospective bride and groom are both 'single', then after that the Dayak customary marriage in Mahakam Ulu Regency can be carried out and the consequences of underage marriages are concerning the minimum age limit a person may marry, Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage stipulates that marriage is only permitted if the male and female parties have reached the age of 19 years, prohibiting citizens the Indonesian state to carry out underage marriages, because there are often many negative impacts the bad side of the marriage.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM JASA PELAYANAN MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Ketut Leona Trida Yuliani]]>;
<![CDATA[I Nyoman Bagiastra]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (188.226 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i10.p05
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kajian penyelesaian sengketa pasien dan upaya penyelesaian sengketa konsumen dalam jasa pelayanan medis berdasarkan Undang-Undang Kesehatan sebagai konsumen dari jasa pelayanan medis. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis empiris, Jenis Pendeketan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach) dengan teknik pengumpulan data menggali sumber-sumber suatu karya yang telah ada sebelumnya. Adapun hasil dari penelitian ini ialah, di dalam ke-22 bab Undang-undang Kesehatan diatur dengan jelas terkait berbagai hal-hal yang di bidang kesehatan mulai dari hal terkecil seperti definisi akan pengertian yang sering ditemui di dunia kesehatan, kemudian asas dan tujuan pembangunan kesehatan, hak yang diperoleh perseorangan dan juga kewajiban yang wajib ditanggung oleh perseorangan dalam pembangunan kesehatan dan pada upaya penyelesaian persengketaan pasien dapat dilakukan dengan jalur mediasi yang lumrah digunakan atau juga dengan jalur hukum. Dan disinilah undang-undang nomor 36 tahun 2009 mengambil perannya sebagai hukum yang mengatur peraturan terkait dunia kesehatan. This study was conducted to find out how to study patient dispute resolution and consumer dispute resolution efforts in medical services based on the Health Law as consumers of medical services. The type of research used is empirical juridical law, the type of approach is the Legislative Approach (The Statute Approach) with data collection techniques to explore the sources of a work that has existed before. The results of this study are, in the 22 chapters of the Health Law, it is clearly regulated related to various matters in the health sector starting from the smallest things such as definitions of definitions that are often encountered in the world of health, then the principles and objectives of health development. In addition, the rights obtained by individuals as well as obligations that must be borne by individuals in health development and in efforts to resolve patient disputes can be carried out by means of mediation which are commonly used or also by legal means. And this is where law number 36 of 2009 takes on its role as the law that regulates regulations related to the world of health]]>
