cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 10 No 3 (2022)" : 20 Documents clear
KEWENANGAN PENGELOLAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BENDA SITAAN NARKOTIKA Dibyo Prabowo; I Dewa Made Suartha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.609 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i03.p12

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi Kewenangan dalam pengelolaan terhadap penyimpanan benda sitaan narkotika dan menganalisis peran kejaksaan dalam pengelolaan terhadap pemusnahan benda sitaan narkotika. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis yaitu penelitian yang mengkaji tentang keberlakuan Undang-undang dalam praktik hukum. Kewenangan pengelolaan penyimpanan benda sitaan narkotika dilaksanakan oleh Rupbasan sebagai wadah untuk penyimpanan benda sitaan, kewenagan yang diemabn oleh kejaksaan bertanggungjawab atas benda sitaan dan disimpan pada kejaksaan, serta Badan Narkotika Nasional juga dapat menyimpan benda sitaan narkotika. Kewenangan penegelolaan pemusnahan benda sitaan narkotika itu ditangguhkan kepada kejaksaan sebagai eksekutor dan Badan Narkotika Nasioanl Sebagai penyidik dalam tindak pidana narkotika yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. The purpose of the study was to identify the authority in managing the storage of confiscated narcotics and to analyze the role of the prosecutor's office in managing the destruction of confiscated narcotics. This method of research is using juridical research that examines the applicability of the law in the practice of law. Management authority of the storage of narcotics site is carried out by Rupbasan as a container for the storage of the site, which is assumed by prosecutors responsible for the confiscated and stored on prosecutors, and the narcotics agency National can also store narcotic citations. The enforcement authority for the destruction of narcotics site is suspended to prosecutors as the execution and narcotics of Nasioanl as investigators in narcotics criminal act in accordance with statutory regulations.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL TERHADAP PELANGGARAN PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS PEMBERI PROTOKOL Nabila Mazaya Putri
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.102 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i03.p03

Abstract

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai tanggung jawab terhadap pelanggaran dalam pembuatan akta yang protokolnya telah diserahkan kepada Notaris Pemegang Protokol agar mendapatkan kepastian hukum dan juga menganalisis perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap Notaris Pemegang Protokol dalam hal terjadi pelanggarann pembuatan akta yang protokolnya telah diserahkan kepadanya. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah yuridis normatif dengan menghasilkan bentuk karya ilmiah deskriptif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Notaris Pemegang Protokol tidak bertanggungjawab atas kesalahan dalam pembuatan akta yang dibuat oleh Notaris Pemberi Protokol dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta peraturan lainnya telah mengatur mengenai perlindungan hukum bagi Notaris Pemegang Protokol. The purpose of this study was to analyze the responsibility for violations in the making of the deed whose protocol has been submitted to the Notary of the Protocol Holder to obtain legal certainty and also to analyze the legal protection that can be given to the Notary of the Protocol Holder in the event of a violation of the making of the deed whose protocol has been submitted to him. The research method used in this paper is normative juridical by producing a form of descriptive scientific work. This research obtained results of the Protocol Holder Notary is not responsible for errors in the making of the deed made by the Protocol Giving Notary and the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning Notarial Positions and other regulations have regulated legal protection for the Protocol Holder Notary.
KEWAJIBAN ALIMENTASI YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF Melia Putri Purnama Sari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (653.598 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i03.p17

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya suaka hukum bagi anak yang tidak mencapai manifestasi kewajiban alimentasi dari orang tuanya dan akibat hukum untuk orang tua yang tidak menjalankan pengejawantahan kewajiban alimentasi terhadap anaknya serta dimonitor menurut hukum positif Indonesia. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu Studi Kepustakaan dan Studi Virtual yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, mengkaji, serta menganalisa sesuai dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini, ditemukan bahwa dalam hukum positif Indonesia perlindungan terhadap anak yang tidak memperoleh alimentasi dari Orang Tuangnya tertuang dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU tentang Perlindungan Anak serta Akibat Hukum bagi orang tuang yang tidak memenuhi kewajiban alimentasi tertuang dalam UU Perkawinan dan Perlindungan Anak. The purpose of this study is to determine the legal protection efforts for children who do not get the implementation of the alimentation obligation from their parents and the legal consequences for parents who do not carry out the implementation of the alimentation obligations to their children and are reviewed according to Indonesian positive law. This research method uses a normative juridical approach, namely Library Research and Virtual Research, which are included in the type of qualitative research by collecting library materials, reviewing, and analyzing according to the research topic. The results of this study, it was found that in Indonesia's positive law the protection of children who do not receive alimentation from their parents is contained in the Law on the Elimination of Domestic Violence and the Law on Child Protection and Legal Consequences for parents who do not fulfill the alimentation obligations contained in the Law on Marriage and in the law on Child Protection.
MEKANISME PEMBUBARAN PARTAI POLITIK YANG TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Made Shannon Tjung; A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.81 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i03.p08

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembubaran partai politik yang terbukti melakukan sebuah tindak pidana korupsi di Negara Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa partai politik adalah subjek hukum pidana yaitu korporasi berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan Pasal 18 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka terhadap partai politik yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi atas dasar putusan yang berada dibawah Mahkamah Agung, dapat dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi oleh pemerintah yang diwakilkan oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugaskan oleh Presiden untuk memohon pembubarannya. The purpose of this study is to determine the mechanism of dissolution of political parties convicted of corruption in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The study shows that the political parties are the subject of criminal law that is a corporation pursuant to Article 1 Paragraph 1 of Corruption Act. Related to Article 18 Paragraph 1 letter c of Corruption Act it is against the political parties that have been proven guilty of corruption on the basis of the decision which is under the Supreme Court, can be petitioned to the Constitutional Court by the government represented by the Attorney General and / or Minister assigned by the President to request its dissolution.
HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA PRO BONO KEPADA MASYARAKAT KURANG MAMPU A.A. Ngurah Bayu Kresna Wardana; Nyoman Satyayudha Dananjaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.548 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i03.p13

Abstract

Tujuan penulisan studi ini adalah untuk memahami mengenai Pengaturan Mengenai Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono di Indonesia serta Hak dan Kewajiban Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Kepada Masyarakat Kurang Mampu. Dalam penulisan studi jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan teknik kepustakaan. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa dasar pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum secara pro bono di Indonesia saat ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara pro bono kepada masyarakat kurang mampu belum secara rinci dijelaskan apa saja hak dari advokat maupun kewajiban dari advokat pada saat memberikan bantuan hukum secara pro bono kepada masyarakat kurang mampu dalam ketentuan peraturan yang ada. Sehingga perlu adanya penyesuaian mengenai bentuk hak dan kewajiban advokat dalam memberikan pelayanan hukum kepada klien yang memberikan honorarium dengan masyarakat para pencari keadilan yang tidak memberikan honorarium. The purpose of writing this study is to understand the regulations regarding the provision of legal aid on a pro bono basis in Indonesia and the rights and obligations of advocates in providing legal aid on a pro bono basis to underprivileged communities. In writing this journal study, it uses a normative juridical research method with a statutory approach and library techniques. The results of this study indicate that the basic regulation regarding the provision of legal aid on a pro bono basis in Indonesia is currently regulated in Law No. 18 of 2003 concerning Advocates, Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid, Government Regulation No. 83 of 2008 concerning the Requirements and Procedures for the Provision of Free Legal Aid and in the Indonesian Advocates Association Regulation No. 1 of 2010 concerning Guidelines for the Implementation of Free Legal Aid. Furthermore, the rights and obligations of advocates in providing legal assistance on a pro bono basis to underprivileged communities have not been explained in detail what the rights of advocates and the obligations of advocates when providing legal assistance on a pro bono basis to underprivileged communities are in the provisions of existing regulations. So there is a need for adjustments regarding the form of rights and obligations of advocates in providing legal services to clients who provide honoraria with underprivileged clients or the community seeking justice.
GANTI RUGI DALAM PENERBANGAN INTERNASIONAL MENURUT KONVENSI MONTREAL 1999 I Gusti Ayu Intan Purnamaningrat; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.289 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i03.p04

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan penerbangan internasional dalam hukum nasional serta untuk menganalisis pemberlakuan ganti rugi menurut Konvensi Montreal 1999 dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini yaitu metode penelitian normatif yang bertitik tumpu pada konflik norma yang diangkat pada penelitian ini. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa aturan pelaksana sebagai dampak meratifikasi Konvensi Montreal 1999 menyebabkan asas lex superior derogate legi inferiori menjadi sandungan untuk tidak memberlakuakan ketentuan ganti rugi Konvensi Montreal 1999 yang hanya melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2016 Pengesahan Convention For The Unification Of Certain Rules For International Carriage By Air (Konvensi Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu Tentang Angkutan Udara Internasional). This article aims to examine the provisions of international aviation in national law and to analyze the application of compensation according to the 1999 Montreal Convention in the Indonesian legal system. research method used in this scientific journal research is normative research which focuses on the conflict of norms raised in this study. The legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on this research, it is known that the implementing regulations as the impact of ratifying the 1999 Montreal Convention have caused the lex superior derogate legi inferiori principle to become an obstacle for not enforcing the provisions for compensation for the 1999 Montreal Convention which only through Presidential Decree Number 95 of 2016 concerning ratification Convention For The Unification Of Certain Rules For International Carriage By Air.
URGENSI PENGATURAN PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SEBAGAI ARSIP NEGARA DENGAN SISTEM ELEKTRONIK DI INDONESIA Myra Ghazala; Daly Erni
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.663 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i03.p18

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi pengaturan penyimpanan protokol notaris sebagai arsip negara dengan sistem elektronik di Indonesia beserta mekanisme penyimpanannya. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder dengan melihat buku-buku, jurnal-jurnal terkait penyimpanan protokol Notaris sebagai arsip negara, kemudian Notaris sistem elektronik, serta melihat aspek-aspek normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik. Hal ini digunakan demi terciptanya harmonisasi hukum dalam pengaturan penyimpanan protokol Notaris sebagai arsip negara dengan sistem elektronik. The purpose of this study is to analyze the urgency of notary protocol storage arrangements as state archives with electronic systems in Indonesia and the storage mechanisms. This research method is carried out using a normative juridical method by collecting secondary data by looking at books, journals related to the storage of Notary protocols as state archives, then Notary electronic systems, as well as looking at normative aspects in the Civil Code, Law No. Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions, Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions, Law Number 19 of 2006 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 43 of 2009 concerning Archives, and National Archives Regulation Number 6 of 2021 concerning Management of Electronic Records. This is used to create legal harmonization in the regulation of notary protocol storage as a state archive with an electronic system.
WHAT SHOULD INDONESIA LEARN FROM RIGHTS TO DATA PRIVACY UNDER THE GDPR? Nadine Arieta Ravinka; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.641 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i03.p09

Abstract

Right to data privacy is determined as a fundamental right and shall be protected. The increase of data misuse is an urgent need to legitimize the data protection law. Unfortunately, Indonesia still does not have a comprehensive law regulating personal data protection. This article applied normative legal research methods that draw on statutory and comparative approaches. This article aimed to present the comparison between the GDPR and Indonesia’s PDP Bill by analysing both provisions on data privacy rights. The article indicated that, in the non-existence of comprehensive personal data protection law, the acts carried by the government are not enough to safeguard the data privacy of Indonesia’s citizens. Moreover, there are some deficiencies of the PDP Bill compared to the GDPR. It lacks the substance of the fundamental principles of data protection. This article recommends, in order to strengthen and harmonise personal data protection, the government should take proper measures to legalize the personal data protection law immediately which comprises data protection principles in line with international standards.
PELAKSANAAN KENAIKAN UPAH BERKALA DIHUBUNGKAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAKERJAAN Edward Christhoper Stephanus; Stevany Salim
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (554.939 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i03.p14

Abstract

Tujuan dari studi ini ialah untuk mengkaji kepastian hukum dalam hal kenaikan upah berkala, dimana kenaikan upah berkala belum dijelaskan secara mendetail dan mengingat bahwa upah juga merupakan hak pekerja yang penting untuk kelangsungan hidup pekerja dan juga untuk menjaga SDM yang terdapat dalam perusahaan. Studi ini menggunakan metode hukum empiris yang berasal dari penelitian lapangan dengan perbandingan peraturan dan peristiwa yang berlaku dibandingkan dengan penelitian hukum. Hasil studi ini menunjukkan bahwa mengenai kenaikan upah berkala dalam perusahaan swasta belum ada suatu hukum ataupun perundang-undangan yang mengatur bagaimana tata cara penyusunan kenaikan upah berkala yang paling sesuai untuk kelangsungan hidup pekerja / karyawan dan keberlangsungan perusahaan. The purpose of this study is to examine legal certainty in terms of periodic wage increases, where periodic wage increases have not been explained in detail and considering that wages are also an important worker right for the survival of workers and also to maintain human resources in the company. This study uses empirical legal methods derived from field research with a comparison of applicable regulations and events compared to legal research. The results of this study indicate that regarding periodic wage increases in private companies there is no law or regulation that regulates the most appropriate procedure for the preparation of periodic wage increases for the survival of workers/employees and the sustainability of the company.
PENYELESAIAN KONFLIK NORMA TERKAIT PENGATURAN MODAL DASAR MINIMAL PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA Made Pramanaditya Widiada; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.28 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i03.p05

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan ini yaitu untuk memahami dan mengetahui Penyelesaian Konflik Norma Terkait Pengaturan Modal Dasar Minimal Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pengaturan mengenai pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia diatur pada UU PT dengantahapan sebagai berikut yaitu 1) Parjanjian tertulis antara dua orang atau lebih, 2) Akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris, 3)Pengesahan Oleh Kementerian Hukum dan HAM, 4) Pendaftaran Perseroan Terbatas. Penyelesaian konflik norma terkait pengaturan modal dasar minimal pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia dapat diselesaikan dengan menggunakan asas lex superior derogat legi inferiori inferiori yang asas ini memiliki makna bahwa peraturan yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan peraturan yang lebih rendah. Sehingga berdasarkan asas tersebut konflik norma antar Pasal 32 ayat (1) UU PT dan Pasal 1 ayat (3) PP Perubahan Modar Dasar PT, maka yang harus menjadi dasar berpijak adalah Pasal 32 ayat (1) UU PT, yang memiliki konsekuensi hukum bahwa suatu Perseroan Terbatas dapat didirikan dengan Modal Dasar Perseroan paling sedikit Rp.50.000.000, - (Lima Puluh Juta Rupiah), sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (1) UU PT. Artinya suatu Perseroan Terbatas tidak dapat didirikan apabila modal dasarnya kurang dari Rp.50.000.000, - (Lima Puluh Juta Rupiah). ABSTRACT The purpose of this paper is to understand and know the Conflict Resolution in Norms Related to the Minimum Authorized Capital for the Establishment of Limited Liability Companies in Indonesia. This research uses normative legal research. Regulations regarding the establishment of a Limited Liability Company in Indonesia are regulated in the PT Law with the following stages, namely 1) Written agreement between two or more people, 2) Deed of establishment made before a Notary, 3) Ratification by the Ministry of Law and Human Rights, 4) Registration of a Limited Liability Company. The resolution of norm conflicts related to the regulation of the minimum authorized capital for the establishment of Limited Liability Companies in Indonesia can be resolved using the lex superior derogat legi inferiori inferiori principle, which means that higher regulations negate the applicability of lower regulations. So that based on this principle conflict of norms between Article 32 paragraph (1) of the PT Law and Article 1 paragraph (3) of the PP Change of Basic Capital for PT, then what must be the basis for ruling is Article 32 paragraph (1) of the PT Law, which has legal consequences that a Limited Liability Companies can be established with the Company's Authorized Capital of at least IDR 50,000,000 (Fifty Million Rupiah), as regulated in Article 32 paragraph (1) of the PT. This means that a Limited Liability Company cannot be established if its authorized capital is less than IDR 50,000,000 (Fifty Million Rupiah).

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue