cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 22 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 12 No 10 (2024)" : 22 Documents clear
STUDI ASPEK SOSIO LEGAL PENYEBAB TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL ‘CATCALLING’ TERHADAP LAKI LAKI DI INDONESIA Salfiah, Resifani; Lewoleba, Kayus Kayowuan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p09

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang aspek Sosio Legal penyebab terjadinya pelecehan seksual ‘catcalling’ di Indonesia dengan laki-laki sebagai korban. Kemudian, menganalisis urgensi perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban pelecehan seksual ‘catcalling’. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan statute approach, case approach, dan conceptual approach. Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara. Dat sekunder yang digunakan yaitu bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ‘catcalling’ termasuk ke dalam tindak pidana pelecehan seksual karena perilaku tersebut melanggar norma hukum. Terdapat tiga aspek Sosio Legal penyebab terjadinya pelecehan seksual ‘catcalling’ terhadap laki-laki yaitu keinginan seksual pribadi pelaku, ketidaksetaraan kekuatan/kekuasaan antara pelaku dengan korban, dan stigma masyarakat terhadap konsep maskulinitas. Regulasi hukum tentang pelecehan seksual sebagai upaya perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban belum optimal dalam menekan angka kasus yang terus meningkat. Diperlukan upaya lain seperti pembentukan lembaga khusus pengaduan laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual termasuk ‘catcalling’ This study examines the socio-legal aspect that causes of ‘catcalling’ sexual harassment in Indonesia with men as victims. Then, analyzes the urgency of legal protection for men as victims of sexual harassment 'catcalling'. This research uses empirical juridical research methods with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The primary data in this research is data obtained directly through interviews. Secondary data used are primary legal materials (laws and regulations) and secondary legal materials (literature studies). . This study concludes that 'catcalling' is included in the criminal act of sexual harassment because the behavior violates legal norms. Three socio-legal aspect cause sexual harassment 'catcalling' against men, namely the perpetrator's sexual desire, the inequality of power between the perpetrator and the victim, and the stigma of society against the concept of masculinity. Legal regulation on sexual harassment as an effort to protect men as victims has not been optimal in suppressing the increasing number of cases. Other efforts are needed, such as the establishment of a specific complaint agency for men who are victims of sexual harassment, including 'catcalling'.
TINDAKAN UPAYA PAKSA PENANGKAPAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI Sedana, Luh Made Pasek Selisca Prabawati; Sugama, I Dewa Gede Dana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p14

Abstract

Misi riset ini buat bisa menelaah serta mengenali peran usaha menuntut penahanan paling utama kepada pelakon perbuatan kejahatan penggelapan pada ketentuan hukum kegiatan kejahatan di Indonesia, tidak hanya itu supaya menguasai bawah dikerjakannya usaha menuntut penahanan kepada pelakon perbuatan kejahatan penggelapan, serta gimana keberlangsungan 2 ketentuan hukum yang berlainan kepada usaha penahanan kepada pelakon perbuatan kejahatan penggelapan ialah antara Hukum No 19 tahun 2019 mengenai Pergantian Kedua Atas Hukum No 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Penggelapan dengan Buku Hukum Hukum Kejahatan. Riset ini mempergunakan cara riset hukum normatif, dengan pendekatan perundang- undangan serta pendekatan permasalahan, dan mempergunakan materi hukum peustakaan buat menganalisa alhasil memperoleh bukti yang terpaut dengan rumor kasus. Ada pula hasil riset membuktikan kalau peran usaha menuntut spesialnya penahanan di Indonesia sudah diatur pada Artikel Buku Hukum Hukum Kejahatan. Usaha menuntut penahanan ialah salah satu usaha berarti yang bisa dicoba interogator ataupun interogator pada menanggulangi sesuatu masalah perbuatan kejahatan, karena usaha ini terkategori kedalam aksi yang susah buat dijauhi oleh pelakon perbuatan kejahatan. Pada penerapannya, saat sebelum diawali usaha menuntut penahanan ini dibutuhkan sebagian persyaratan yang wajib dicoba terlebih dulu semacam terdapatnya fakta permulaan yang lumayan, serta terdapatnya pesan kewajiban ataupun pesan perintah penahanan. Usaha menuntut penahanan kepada pelakon perbuatan kejahatan penggelapan bisa dicoba oleh aparat KPK melewati pembedahan ambil tangan yang ketentuannya diatur pada UU KPK, sebaliknya buat kepolisian ataupun kejaksaan serta lembaga terpaut bisa melaksanakan penahanan yang dilandasi atas KUHAP, terkhusus buat perbuatan kejahatan penggelapan diserahkan wewenang dari KPK. ABSTRACT The purpose of this study is to be able to examine and find out the position of forced arrests, especially against the suspect of criminal acts of corruption by the regulation of criminal procedure in Indonesia, in instruksi to understand the dasar for doing an action to force arrest the suspect of criminal acts of corruption, and how is the continuity of two different sah regulations regarding the actions to arrest suspect of criminal acts of corruption, in between Act Number 19, 2019 of the Second Changed of Act Number 30, 2002 of the Corruption Eradication Commission with Act of the Criminal Law. This study uses normative sah research method, with statutory approach and case approach, and also library materials to analyze, to obtain the fact of the issues. The results of this study, showing the position of forced arrest especially in Indonesia, has been regulated in the Articles of Criminal Code. The force arrest are one of the most importants act that could be carried out by the investigators in terms of handling a criminal case, because this action is classified as a difficult act to be avoided by criminals. In its implementation, before starting this force arrest, several requirements must be carried out such as the existence of sufficient preliminary evidences, and the existence of a letter of an arrest warrant. The efforts to forcefully arrest the suspect of criminal acts of corruption can be carried out by the Corruption Eradication Commission officers through the Sting Operation which regulated in the regulation of Corruption Eradication Commission, while the police officers or prosecutors and related agencies can make an arrest based on the Articles of Criminal Code, especially for corruption crimes given by the authority of Corruption Eradication Commission.
ANALISIS STUDI KASUS PENERAPAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA Putra, Fathurozi Wiratama; Waluyo, Bambang
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p07

Abstract

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yang berarti penelitian yang membahas teori-teori ilmu hukum serta peraturan perundang-undangan yang dipelajari dari bahan hukum utama. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis bagaimana pengaturan mengenai rehabilitasi serta manfaat rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam penegakan hukum. dimana penulis menganalisis pertimbangan hakim pada putusan nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN.Sby yang diterapkan terhadap penyalahguna narkotika. Seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika sejatinya dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika bila kita gali lebih jauh. Penerapan rehabilitasi bagi panyalah guna narkotika bagi diri sendiri lebih bermanfaat dibandingkan dengan menjalani pidana penajara. Manfaat rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika sebaiknya digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusannya selain mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian hukum. Disamping itu perlu juga dilaksanakan asesmen oleh TAT bagi seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika sejak dimulai dari tahap penyidikan. Rekomendasi dari TAT dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. This research uses normative juridical, which means research that discusses theories of legal science and laws and regulations studied from the main legal material. This research aims to analyse how the regulation of rehabilitation and the benefits of rehabilitation for narcotics abusers in law enforcement. where the author analyses the judge's consideration in decision number 1008/Pid.Sus/2023/PN.Sby which is applied to narcotics abusers. A person suspected of abusing drugs can actually be categorised as a victim of drug abuse if we dig further. The application of rehabilitation for drug abusers is more beneficial than imprisonment. The benefits of rehabilitation for drug abusers should be used by judges as a consideration in their decisions in addition to considering the principles of justice and legal certainty. In addition, it is also necessary to carry out an assessment by the TAT for someone suspected of abusing drugs, starting from the investigation stage. Recommendations from TAT can be used as a consideration for judges in making their decisions.
INTEGRASI KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DALAM SISTEM SPERADILAN DI INDONESIA Fadli, Muhamad Rajab; Asmara, Galang; Zunnuraeni, Zunnuraeni
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p19

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang kewenangan Judicial Review dalam sistem peradilan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan Historis (Historical Approach) dan Pendekatan Komparatif (Comparative Approach). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan Judicial Review di Indonesia terjadi permasalahan baik secara konseptual maupun secara praktik, sehingga layak untuk di rekonsepsikan kembali konsep pengaturan Judicial Review di Indonesia, yakni dengan mengintegrasikan kewenangan Judicial Review mejadi satu atap ke Mahkamah Konstitusi. This research aims to examine the authority of Judicial Review within the judicial system in Indonesia. This study is a normative legal research, utilizing several approaches: the Statute Approach, the Conceptual Approach, the Historical Approach, and the Comparative Approach. Based on the results of the research, it was found that the implementation of Judicial Review in Indonesia encounters problems both conceptually and practically. Therefore, it is appropriate to reconceptualize the regulation of Judicial Review in Indonesia by integrating the authority of Judicial Review under one roof, namely to the Constitutional Court.
ANALISIS MEKANISME PENYELESAIAN GUGATAN EKS KAPOLSEK KEBAYORAN BARU TERHADAP KAPOLRI DAN KAPOLDA METRO JAYA Novitasari, Sandra; Sari Hariyanto, Diah Ratna
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p10

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji mengenai permasalahan eks Kapolsek Metro Kebayoran Baru, AKBP Benny Alamsyah, yang melayangkan gugatan terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya atas pencopotan jabatannya secara tidak hormat. Metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini yang mana menunjukkan bahwa Benny Alamsyah mengalami pemecatan secara tidak hormat oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara mengacu pada Pasal 2 UU Administrasi Belanda dan menurut Pasal 1 Angka (3) UU PTUN. Akibat pemecatan secata tidak hormat, Benny Alamsyah melayangkan gugatan kepada Kapolri dan Kapolda Metro Jaya. Bagi hakim gugatan Benny sulit untuk dikabulkan karena mempertimbangkan bahwa Ia telah melanggar kode etik kepolisian. Kasus yang dialami oleh Benny didasarkan pada pelanggar kode etik kepolisian mengacu pada peraturan kapolri no. pol: 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia. Sehingga Benny Alamsyah harus dipecat terlebih dahulu, kemudian dilanjut vonis terhadap penyalahgunaan narkoba oleh Pengadilan Negeri Jakarta. Benny Alamsyah menjalani sidang peradilan umum dan dijatuhi vonis 1 tahun 6 bulan. Pelanggaran terhadap kode etik juga menjadi dasar bagi Polri untuk memberikan putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat akibat kasus penyalahgunaan narkoba. ABSTRACT Focus of this study is to know and examine the issue of the former Kebayoran Baru Police Chief, AKBP Benny Alamsyah, who filed a lawsuit against the National Police Chief and the Metro Jaya Police Chief for dishonorably dismissed from his position. The normative legal research with staturoty approach are used in this study whichis has result that Benny Alamsyah was dishonorably dismissed by Article 2 of the Dutch Administration Act (AwB) and according to Article 1 Number (3) of Law concerning the State Administrative Court. As a result of his dishonorable dismissal, Benny Alamsyah filed a lawsuit against the National Police Chief and the Metro Jaya Police Chief. For the judge, Benny's lawsuit was difficult to grant because he considered that he had violated the police code of ethics. The case experienced by Benny  based on violators of the police code of ethics referring to the Regulation of the National Police Chief No. Pol: 7 of 2006 concerning the Professional Code of Ethics of the Indonesian National Police. So that Benny Alamsyah must be fired first, then followed by a verdict against drug abuse by the Jakarta District Court. Benny alamsyah underwent a general court trial and was sentenced to 1 year and 6 months. violation of the code of ethics is also the basis for the national police to issue a dismissal decision due to drug abuse cases.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PUBLIK DALAM RANGKA TRADING IN INFLUENCE SEBAGAI SUATU TINDAK PIDANA KORUPSI Widagdo, Widyastomo; Waluyo, Bambang
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p01

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kepastian hukum terkait tindak pidana perdagangan pengaruh dalam perbuatan korupsi. Serta bagaimana dalam pengaturannya di dalam hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan mengaitkan pendekatan perundang-undangan, studi kasus serta konsep dari teori ilmu hukum. Adapun, mengenai hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya kepastian hukum dalam melakukan penerapan pidana dalam perdagangan pengaruh sebagai salah satu upaya dalam memberantas perbuatan korupsi. Karena jika dilihat pengaturan secara nasional di Indonesia hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahaan United Nations Conventions Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) sebagai larangan perbuatannya saja. Namun, sampai sekarang indonesia masih belum ada yang mengatur mengenai penerapan tindak pidana memperdagangkan pengaruh dalam hukum nasional sampai saat ini. The purpose of this research is to examine the legal certainty related to the criminal act of trading influence in corruption. As well as how it is regulated in national law. This research uses a normative juridical research method by linking statutory approaches, case studies and concepts from legal science theory. As for the results of this research, it shows that there is no legal certainty in the application of criminalization in influence peddling as an effort to eradicate corruption. Because if we look at the national regulation in Indonesia, it only refers to Law Number 7 of 2006 concerning the Ratification of the United Nations Conventions Against Corruption, 2003 (United Nations Convention Against Corruption, 2003) as a prohibition of its actions. However, until now Indonesia still has not regulated the application of the criminal act of trading in influence in national law until now.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Genardi, Yabes Rydon; Laksana, I Gusti Ngurah Dharma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p15

Abstract

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengkaji kepastian dan perlindungan hukum kepada konsumen yang terkena dampak dari adanya kecurangan yang dilakukan oleh produsen, berupa menjual dan memperdagangkan makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa. Penelitian ditulis dengan metode penelitian hukum normative memiliki tujuan menganalisis secara yuridis bahan-bahan hukum yang ada baik melalui buku-buku yang berpatokan terhadap norma-norma hukum yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa konsumen yang dirugikan karena adanya kecurangan produsen dalam menjual makanan atau minuman kadaluarsa mendapat kepastian hukum tertuang dan diatur pada “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan juga pentingnya fungsi dari badan pemerintah (BPOM) untuk mengawasi dan untuk mencegah terjadinya kecurangan para produsen yang menjual makanan dan minuman telah lewat masa kadaluarsanya. ABSTRACT The purpose of the journal that I write is to examine legal certainty and protection for consumers who are affected by fraud committed by producers, in the form of selling and trading expired food and drink. This study was written using normative legal research methods with the aim of analyzing juridically legal materials exist either through books that are based on the legal norms contained in the legislation. The results of this research show that consumers who are harmed due to fraud by producers in selling expired food or drinks get legal certainty as stipulated and “Regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the importance of the function of government agencies (BPOM”) to supervise and prevent the occurrence of fraud by sellers who sell food and drinks that have passed their expiration date.
SANKSI PEMASANGAN CHIP DAN PENGUMUMAN IDENTITAS BAGI PELAKU PEDOFILIA Aldinauri, Hanifah Cahya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p05

Abstract

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis pemasangan chip dan pengumuman identitas sebagai sanksi terhadap pelaku pedofilia dari perspektif hukum pidana dan Hak Asasi Manusia atau HAM. Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan regulasi dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pemasangan chip dan pengumuman identitas bagi pelaku pedofilia diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dalam konteks tujuan hukum pidana di Indonesia. Namun, sanksi tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia karena melanggar hak-hak individu, terutama hak untuk tidak disiksa, dihukum, atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau yang merendahkan martabat dan kemanusiaan.Selain itu, penerapan pemasangan chip bukanlah alternatif yang layak untuk melindungi anak-anak dari predator anak karena cara kerja alat tersebut belum sepenuhnya dipahami, dan membutuhkan alokasi anggaran yang besar untuk teknologi dan operatornya. Sanksi-sanksi ini diberlakukan setelah pelaku telah menjalani hukuman pokoknya, yang berpotensi mengakibatkan mereka mengalami hukuman ganda. Pendekatan ini tidak efektif dalam mencegah pelaku pedofilia, karena gagal menangani akar permasalahan dan hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan tanpa upaya rehabilitasi terhadap para pelaku. This research aims to analyze the installation of chips and the announcement of identity as sanctions against pedophiles from the perspective of criminal law and human rights. This research utilizes normative legal research methods with a regulatory and contextual approach. The results show that the sanctions of installing chips and announcing identities for pedophilia offenders are regulated by Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection, in the context of the objectives of criminal law in Indonesia. However, these sanctions are not in line with the principles of human rights because they violate individual rights, especially the right not to be tortured, punished, or treated cruelly, inhumanely, or in a way that is degrading to dignity and humanity.In addition, the application of chip installation is not a viable alternative to protect children from child predators because how the device works is not fully understood, and requires a large budget allocation for the technology and operators. These sanctions are imposed after offenders have already served their basic sentence, potentially resulting in double punishment. This approach is ineffective in deterring pedophile offenders, as it fails to address the root of the problem and only serves as a form of retribution without any attempt to rehabilitate the offenders.
MANDATORY SPENDING DALAM MEMENUHI HAK KESEHATAN WARGA NEGARA: BAGAIMANA TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH? Wahyuning, Baiq Nadia Risna; Noor, M. Tauchid; Pramono, Budi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p20

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tanggung jawab hukum pemerintah di bidang kesehatan terkait belanja wajib. Metode penelitian menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Hasil penelitian ini bahwasanya Penghapusan Mandatory Spending sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban negara di dalam UUD 1945 yang berakibat pada ketiadaan kewajiban pemerintah dalam bertanggung jawab melaksanakan pemenuhan hak konstitusional warga negara seperti meningkatnya kasus dalam program unggulan, menurunnya kasus AHH, dan mislokasi anggaran dana ke daerah-daerah. Kemudian, terkait dengan tanggung jawab hukum pemerintah dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara terdapat dalam UU Kesehatan yang lama yaitu adanya kegiatan mandatory spending. Penghapusan kegiatan mandatory spending mempengaruhi tanggung jawab pemerintah. Tak terlaksananya kewajiban tersebut berhubungan dengan hukum administrasi negara yang apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, hal tersebut termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum oleh penguasa (PMHP). PMHP dapat diadili di dalam pengadilan tata usaha negara. The aim of this research is to analyze the government's legal responsibilities in the health sector regarding mandatory spending. The research method uses normative research with a conceptual approach and a legal approach related to the material studied. The results of this research are that the abolition of mandatory spending has had a significant impact on the implementation of state obligations in the 1945 Constitution, which has resulted in the absence of the government's responsibility to implement the constitutional rights of citizens, such as increasing cases in superior programs, decreasing cases of AHH, and misallocating budget funds to regions. area. Then, related to the government's legal responsibility in providing citizens' constitutional rights contained in the old Health Law, namely the existence of a mandatory spending program. Elimination of mandatory spending activities that affect government responsibilities. Failure to carry out these obligations is related to state administrative law, which if these obligations are not carried out properly, this falls into the category of unlawful acts by the authorities (PMHP). PMHP can be tried in state administrative courts.
PERTANGUNGG JAWABAN HUKUM TERHADAP KORBAN ANAK DALAM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Angelina, Putu Dian; Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p11

Abstract

Tujuan penulis jurnal ini adalah untuk menelaah pengaturan dan pertangungg jawaban pidana bagi pelaku kekerasan seksual yang menyebabkan anak menjadi terganggu untuk meraih masa depan. Kekerasan pada anak seringkali, masyarakat, terutama orang tua dan keluarga dengan anak kecil, merasa khawatir karena pelecehan seksual masih menjadi masalah yang kerap muncul saat ini. Dengan demikian, peranan orang tua dan keluarga sangat penting dalam mendeteksi tanda-tanda pelecehan atau kekerasan seksual pada anak. Dampak kekerasan seksual ini sangat luas, termasuk dampak kesehatan dan terutama dampak psikologis yang dapat berlanjut hingga dewasa. Anak dapat mengalami trauma, kehilangan kepercayaan pada orang dewasa, merasa tidak aman, dan merasa tidak berdaya. Meskipun dampak fisik mungkin tidak terlalu terlihat, dampak psikologisnya dapat sangat merusak. Oleh karena itu, peranan orang tua, keluarga, dan masyarakat dalam melindungi anak sangat penting, termasuk melalui sistem kesejahteraan sosial dan komunikasi yang terbuka agar anak dapat dibekali dan dilindungi dari potensi kejahatan tersebut serta membangun hubungan yang positif. ABSTRACT The aim of the authors of this journal is to examine criminal arrangements and accountability for perpetrators of sexual violence that cause children to be disturbed from achieving a future. Violence against children often makes people concerned, especially parents and families who have small children to be more vigilant. Sexual harassment is still a phenomenon that still occurs frequently these days. This is the role of parents, the family is very important to explore signs of children experiencing sexual harassment or violence. The impact experienced by children who received sexual violence is very long-lasting, besides having an impact on their health, another impact that is very influential is the impact on their mentality which will experience prolonged trauma or even until they are adults. Children will experience trauma as a result of sexual violence such as losing the child’s trust in adults, feeling insecure, sexually traumatized, and feeling helpless. Physically it may not bee to influential but mentally or psychologically it causes trauma and mental disorders that are not good. Here the role of parents, family, society is very important in providing protection for children, it is necessary to have a system, which includes a social welfare system for children and families. Communication is one of the solutions in preventing sexual violence that occurs in children, in addition to establishing communication so that a family can be open and harmonious with each other. Parents and families can provide protection to children through communication that exists between the two so that they can equip and protect children from lurking evil, create an attitude of openness, mutual respect, mutual respect and attitudes that support positive things done to children.

Page 1 of 3 | Total Record : 22

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue