cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 12 No 7 (2024)" : 25 Documents clear
INTERNALISASI KEARIFAN LOKAL BUDAYA HUKUM DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM HUKUM LINGKUNGAN DI BALI Wiarta Yasa, I Putu Charles; Laksana, I Gusti Ngurah Dharma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p06

Abstract

Pembahasan budaya hukum untuk mengenal ciri-ciri, karena sifat konflik tidak konstan, budaya hukum mempelajari proses yang sedang berlangsung, berubah, atau mirip dengan pembangunan. Perubahan budaya hukum tidak hanya berdampak pada masyarakat modern tetapi juga masyarakat sederhana dan pedesaan, walaupun terjadinya perubahan tergantung pada keadaan, waktu serta tempat. Penelitian ini merupakan penelitian normative yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka mengenai permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Jenis bahan hukum yang akan penulis gunakan adalah: A. Bahan hukum primer, yakni Peraturan Daerah Bali, Peraturan Gubernur Bali, Awig-awig, bahan hukum sekunder berupa data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan melakukan research terhadap buku-buku hukum; Pendapat pakar hukum dan akademisi; jurnal hukum. Kearifan lokal masyarakat Bali yang dikemas dalam beberapa aturan lokal guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan adalah Awig-awig, Perarem, dan Bhisama. Hakikat isi pokok dari Awig-awig, ialah; Sukerta Tata Agama yaitu jalinan manusia kepada Sang Penciptanya, Sukerta Tata Pakraman/Pawongan yaitu jalinan harmonisasinya kepada manusia, dan Sukerta Tata Palemahan yaitu jalinan harmonisnya dengan lingkungan serta seluruh makhluk yang hidup. Perarem didapatkan melalui musyawarah dan mufakat dalam rapat masyarakat adat. Desa adat biasanya mendasarkan prioritasnya pada penerbitan perarem. Artinya, topik-topik penting perarem yang harus dikerjakan sekarang diprioritaskan. Perarem, seperti Awig-awig, memiliki kekuatan untuk mengikat semua warga. Bhisama Kesucian Pura sebagai norma agama dikeluarkan oleh Parisada pusat tanggal 25 Januari 1994 adalah suatu produk untuk melanjutkan sistem keberagaman Hindu di Bali khususnya tentang lingkungan serta pendirian Pura Kahyangan Jagat. Potensi kearifan lokal di Bali dalam Pembangunan budaya hukum mewujudkan pelestarian lingkungan hidup ialah Hukum Karma Phala dengan pelestarian lingkungan hidup adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia tentu akan ada hasil yang ditimbulkan, begitupula dengan kelestarian lingkungan jika manusia menjaga serta melestarikan alamnya tentu kearifan lokal dalam pembangunan budaya hukum Mewujudkan pelestarian lingkungan hidup dapat terjaga dengan baik. ABSTRACT The purpose of discussing legal culture is to be able to recognize basic characteristics (attributes), in order to examine processes that continue or change or are in line with developments because the controversial nature is not always fixed. Changes in legal culture do not only apply among modern societies but also among simple societies or rural communities, although these changes do not occur equally quickly, depending on circumstances, time and place. This research is normative research, namely library legal research which is carried out by examining library materials or secondary data regarding legal issues that are the object of study. The types of legal materials that the author will use are: A. Primary legal materials, namely Bali Regional Regulations, Bali Governor Regulations, Awig-awig, secondary legal materials in the form of data obtained through library studies by conducting research on legal books; Opinions of legal experts and academics; law journal. The local wisdom of the Balinese people which is packaged in several local rules to realize sustainable development is Awig-awig, Perarem, and Bhisama. The essence of the main content of Awig-awig is; Sukerta Tata Agama is the connection between humans and their Creator, Sukerta Tata Pakraman/Pawongan is the connection between humans, and Sukerta Tata Paringan is the connection between harmony and the environment and all living creatures. Perarem is obtained through deliberation and consensus in indigenous community meetings. Traditional villages usually base their priorities on the issuance of perarem. This means that important perarem topics that must be worked on are now prioritized. Perarem, like Awig-awig, has the power to bind all citizens. Bhisama Pura Purity as a religious norm issued by the Central Parisada on January 25 1994 is a product to continue the Hindu diversity system in Bali, especially regarding the environment and the establishment of the Kahyangan Jagat Temple. The potential of local wisdom in Bali in the development of legal culture to realize environmental preservation is the Karma Phala Law with environmental preservation, namely that every action carried out by humans will certainly have results, as well as environmental sustainability if humans protect and preserve nature, of course local wisdom in development legal culture Realizing environmental preservation can be well maintained.
HARMONISASI INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN HUMAN TRAFFICKING DI KAWASAN ASEAN Horatius, Bryan Regis; Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p20

Abstract

Tujuan studi ini adalah memberikan keadilan dengan sifat distributive yaitu uapaya perwujuadan keadilan yang tidak didasarkan kepada kesamarataan namun di dasarkan kesesuaian porsi masing-masing Negara. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi yang didapat dari penelitian ini bahwasanya diperlukan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait human trafficking antar negara-negara anggota Asean untuk menjaga tertib hokum dalam masyarakat ASEAN. Hal tersebut didasarkan pada pluralitas yang terdapat di ASEAN untuk memberikan perlakuan yang sama terkait penanganan pelanggaran di wilayah ASEAN. ABSTRACT The purpose of this study is to provide justice with a distributive nature, namely efforts to realize justice that is not based on equality but is based on the suitability of the portions of each country. This study uses normative legal research methods with statutory and comparative approaches. The study results obtained from this research are that there is a need for harmonization of laws and regulations related to human trafficking between ASEAN member countries to maintain legal order in the ASEAN community. This is based on the plurality that exists in ASEAN to provide equal treatment regarding handling violations in the ASEAN region.
KERUGIAN PEMBERI JASA ENDORSEMENT DI INSTAGRAM Nareswari Adistania, Ni Putu Ardhia; Apryani, Ni Wayan Ella
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p10

Abstract

Artikel ini memiliki tujuan untuk mengkaji komplikasi selanjutnya mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen oleh promosi penawaran endorsement yang merugikan konsumen melalui aktivitas sosial media yakni penawaran dalam pesan di Instagram. Dalam penulisan artikel ini digunakan metode penelitian yakni hukum normatif yang mendeskripsikan data konkrit yang terjadi dari penawaran secara online melalui sosial media di Instagram. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya bentuk penawaran endorsement di sosial media yang berada di Instagram tentu kaitannya mengenai perkembangan teknologi yang dengan mudahnya menawarkan dan mengirim barang tersebut secara gratis dengan beberapa keuntungan atau timbal balik kepada konsumen. Mengenai minimnya perlindungan yang seimbang mengakibatkan konsumen menempati posisi yang lemah terkhususnya pada penipuan secara online di Indonesia. Oleh karena itu konsumen yang akan menerima barang tersebut harus memahami terkait produk yang akan ditawarkan serta perlu adanya edukasi bagi para pelaku usaha agar semakin cerdas mengetahui hak dan kewajiban sebagai penjual ataupun pihak yang akan diberikan barang tersebut. ABSTRACT The article is to research more about the further complications regarding legal protection for consumers who against the promotion of endorsement offers that consumers through social media activities, namely offers in messages on Instagram. The absence of balanced protection results in consumers being in a weak position especially in online fraud in Indonesia. This research uses normative legal research which explain the obtained data from online offers through social media on Instagram. In research on endorsement promotions in social media, namely Instagram, it is certainly related to technological advances which easily offer and send these items for free to consumers. Therefore, this research is for the consumers who will receive these stuff to understand the product that will be offered and to provide education and solutions for business actors are the smarter about their rights and obligations as a seller or part that who will be given the stuff.
PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN DALAM PEMILU SERENTAK Praptawan, I Komang Dananta; Sudibya, Komang Pradnyana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p02

Abstract

Tulisan ini memiliki tujuan untuk menelisik konsepsi mengenai presidential threshold dalam pemilihan umum Presiden. Pada saat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan pemilihan umum serentak, tentu hal tersebut menyebabkan adanya pandangan yang berbeda-beda, ada yang setuju dengan hal tersebut, ada juga yang tidak sejutu. Jika ditelisik dari sudut pandang konstitusi, dilaksanakan atau tidaknya presidential threshold pada hakikatnya tidaklah bertentangan dengan konstitusi kita, dikarenakan presidential threshold adalah sebuah langkah pembentukan hukum yang dilakukan oleh badan-badan pembentuk undang-undang sebagai langkah politik hukum. Untuk menganalisis permasalahan terkait permasalahan-permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan metode penelitian normatif yang dijelaskan analisanya menggunakan metode deskriptif, deskriptif dalam artiannya menjelaskan secara sistematis hasil analisa-analisa hukum yang dilakukan. Maka pada penulisan ini, penulis melakukan analisis terhadap pelaksanaan presidential threshold dalam pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia. Pelaksanaan pemilihan umum serentak sejatinya tidak relevan dengan diterapkannya presidential threshold. Akan tetapi, apabila badan pembentuk undang-undang menghendaki adanya presidential threshold sebagai sebuah langkah politik hukum dari undang-undang itu sendiri, maka secara tidak langsung hal yang dapat ditempuh salah satunya dengan menerapkan sistem presidential threshold yang mendasarkan ambang batasnya pada perolehan suara pemilihan umum legislatif di tahun 2014 dengan catatan melembagakan koalisi. ABSTRACT This article aims to examine the conception of the presidential threshold in the general presidential election. At the time of the Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XI/2013 which declared simultaneous general elections, of course this caused different views, some agreed with this, others disagreed. If examined from a constitutional point of view, whether or not the presidential threshold is implemented is not essentially in conflict with our constitution, because the presidential threshold is a step in establishing law carried out by law-forming bodies as a legal political step. To analyze problems related to existing problems, the author uses a normative research method which explains the analysis using a descriptive method, descriptive meaning systematically explaining the results of the legal analyzes carried out. So in this writing, the author carries out an analysis of the implementation of the presidential threshold in the implementation of simultaneous elections in Indonesia. The implementation of simultaneous general elections is actually irrelevant to the implementation of the presidential threshold. However, if the law-forming body wants a presidential threshold as a legal political step from the law itself, then indirectly one thing that can be done is by implementing a presidential threshold system which bases the threshold on the number of votes in the legislative general election. in 2014 with a note of institutionalizing the coalition.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JUAL BELI ONLINE TERKAIT BARANG TIDAK SESUAI DENGAN IKLAN Puteri Mawarni, Komang Sanjiwani; Danyathi, Ayu Putu Laksmi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p25

Abstract

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online (e-commerce) serta akibat hukum yang didapat ketika barang tidak sesuai dengan foto pada iklan produk. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan maupun doktrin yang ada dalam ilmu hukum. Hasil penulisan karya ilmiah ini menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak konsumen dan larangan memperjualbelikan barang yang tidak sesuai dengan iklan produk telah diatur dalam beberapa peraturan, diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Etika Pariwara Indonesia (EPI), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Apabila barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan iklan, maka dapat disebut dengan wanprestasi, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa ganti rugi, dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam memperoleh pertanggungjawaban atas kerugian dari membeli barang yang tidak sesuai dengan iklan. Keterlibatan pemerintah dan kesadaran pihak pelaku usaha merupakan kunci utama agar kejadian ketidaksesuaian barang dengan foto pada iklan produk tidak terus menerus terulang dalam transaksi jual beli online. ABSTRACT The purpose of writing this scientific work is to understand the legal protection for consumers in online buying and selling transactions (e-commerce) as well as the legal consequences when goods do not match the photo in the product advertisement. This study uses normative legal research methods with an approach to legislation and doctrines in legal science. The results of this scientific work show that the protection of consumer rights and the prohibition of selling goods that do not match the product advertisement have been regulated in several regulations, including Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Indonesian Advertising Ethics (EPI), Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting, Law Number 40 of 1999 concerning the Press, and Law Number 18 of 2012 concerning Food. If the goods sold do not match the advertisement, it can be considered as breach of contract, thus subject to administrative sanctions in the form of compensation, imprisonment for a maximum of 6 (six) years, and a fine of up to Rp 1,000,000,000.00 (one billion Indonesian Rupiah). With these provisions, it is hoped that they can be used as guidelines in obtaining accountability for losses from purchasing goods that do not match the advertisement. Government involvement and the awareness of business actors are key factors to prevent the recurrence of mismatches between goods and photos in product advertisements in online buying and selling transactions.
TINDAKAN PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK KONVENSIONAL Sopiani, Ni Luh Ayu; Yustisia Utami, Putu Devi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p16

Abstract

Jurnal ini ditulis dengan tujuan agar dapat memahami pengarahan upaya penyelamatan kredit bermasalah dan mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Bank Konvensional jika kredit macet tetap terjadi setelah dilakukan upaya penyelamatan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Dengan memanfaatkan bahan kepustakaan dan sumber bahan hukum primer serta sekunder menjadi tehnik yang digunakan dalam penulisan ini. Pengaturan penyelamatan kredit bermasalah dapat ditemui pada ketentuan SE BI 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada dasarnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum yaitu dengan penjandwalan ulang (rescheduling), penyesuaian ulang (reconditioning), dan penataan ulang (restructuring). Untuk ketentuan tentang restrukturisasi lebih lanjut bisa dilihat pada POJK 40/POJK.03/2019 Tentang Kualitas Penilaian Aset Bank Umum. Upaya yang dilakukan oleh pihak bank dalam menyelesaikan kredit macet pasca dilakukannya upaya penyelamatan adalah dapat melakukan eksekusi jaminan sesuai peraturan yang berlaku pada UU Hak Tanggungan (UUHT) dan UU Jaminan Fidusia (UUJF) dengan eksekusi penjualan dengan pelelangan umum maupun penjualan kembali. ABSTRACT This journal was written with the aim of being able to understand the arrangements for attempt to rescue non-performing loans and to find out the actions taken by Conventional Banks if bad credit persists after rescue efforts have been made. This research is normative research using statutory, analytical, and conceptual approaches. By using library materials and sources of primary and secondary legal materials into the techniques used in this writing. Arrangements for saving problem loans can be found in the provisions of SE BI 26/4/BPPP dated 29 May 1993 which basically regulates saving problem loans before they are resolved through legal institutions, namely by rescheduling, reconditioning, and restructuring. ). For provisions regarding further restructuring, see POJK 40/POJK.03/2019 Concerning Quality of Commercial Bank Asset Valuation. Efforts made by the bank in resolving bad loans after the rescue effort is carried out are executing guarantees in accordance with the regulations that apply to the Mortgage Law (UUHT) and the Fiduciary Guarantee Law (UUJF) by executing sales through public auctions and resale.
EKSISTENSI POLITIK HUKUM PADA POLEMIK MASA JABATAN PRESIDEN 3 PERIODE Winaba, I Gede Andi; Suari Giri, Ni Putu Niti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p12

Abstract

Tujuan disusunnya jurnal ini adalah untuk memahami sudut pandang sejarah Bangsa Indonesia mengenai disahkannya limitasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden, untuk mengetahui sudut pandang Konstitusi Indonesia melihat adanya polemik di masyarakat mengenai isu masa jabatan Presiden 3 periode dan untuk menganalisis pembangunan sistem perpolitikkan di Indonesia serta melihat beberapa kemungkinan dapat terwujudnya wacana perpanjangan jabatan Presiden. Pada penelitian ini juga menggunakan suatu metode dalam pengkajiannya, metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang dimana menggunakan sistem pengumpulan data dari beberapa buku, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, artikel website dan artikel makalah. Kemudian perihal pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan Historical, pendekatan Statute, dan pendekat Analytical. Berdasarkan pendekatan yang digunakan adapun konklusi dari penelitian ini yang menyatakan bahwa munculnya wacana Presiden 3 periode merupakan wujud inkonstitusional. Namun, eksistensi konstitusi bukan merupakan suatu hal yang abadi, karena sejatinya konstitusi itu hadir untuk menyejahterakan masyarakat dan bersifat dinamis. Oleh karena itu, adanya amandemen konstitusi merupakan suatu wujud sistem politik hukum sebagai upaya evaluasi untuk mengoptimalisasi aturan dasar Negara Indonesia. Terkait aspirasi mengenai perpanjangan jabatan eksekutif yang merujuk kepada Presiden dan Wakil Presiden, yang menimbulkan polemik di masyarakat, tentunya harus dipertimbangkan lagi dan jika dilihat secara historis adanya limitasi jabatan ini merupakan upaya menciptakan regenerasi kepemimpinan yang nyata dan konsisten untuk mewujudkan demokrasi yang stabil. ABSTRACT The purpose of compiling this journal is to comprehend how the historical perspective of the Indonesian nation regarding the legalization of the limitations on the positions of President and Vice President, to learn how the perspective of the Indonesian Constitution sees social debates regarding the issue of a three-term Presidential term, and to analyze the development of the political system in Indonesia also sees several possibilities for the realization of the di This study employed a method as well. A normative research methodology, which used a system of data collecting from several books, rules and regulations, journal articles, website articles, and paper articles, was used as the assessment method in this study. In terms of the methodology employed in this study, three approaches—the historical, the statutory, and the analytical—were utilized. The conclusion of this research is that the development of the 3-period Presidential discourse is an unconstitutional form based on the methodology used. However, because the constitution is dynamic and essentially exists for the sake of society, its existence is not something that is forever. In order to improve the fundamental laws governing the Indonesian State, constitutional changes are a manifestation of the legal and political system. Regarding the desire to expand the executive office, which refers to the President and Vice President, which sparks controversy in society, it must undoubtedly be reexamined. However, looking backward, the existence of this office restriction represents an effort to create genuine and consistent leadership regeneration in order to create a stable democracy.
PARIWISATA BEKELANJUTAN: HAK PAKAI LAHAN MASYARAKAT ADAT BALI OLEH WARGA NEGARA ASING PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA Dranisa, Agwe Sheling; Lasmawan, Wayan; Ariestu, I Putu Dwika
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p21

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa terhadap hak pakai lahan Masyarakat Adat Bali oleh Warga Negara Asing (WNA) dalam perspektif hukum agraria yang kemudian dikaitkan dengan program pariwisata bekelanjutan. Jenis penelitian yang diganakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Hukum Agraria yang tercantum pada Undang-Undang Pokok Agraria serta PP No.40 Tahun 1996 memberikan izin bagi WNA untuk memperoleh hak pakai atas lahan di wilayah Indonesia, selain itu berdasarkan contoh kasus dan awig-awig yang disajikan, desa diberikan wewenang untuk mengelola lahannya dan tidak terdapat larangan secara eksplisit bagi WNA untuk memanfaatkan lahan di wilayah desa adat. Konsep pariwisata berkelanjutan mengedepankan pelestarian budaya dan lingkungan untuk kepentingan generasi yang akan datang, hal ini berbanding terbalik dengan fakta dimana dalam pemanfaatan lahan terutama pada lahan masyarakat desa adat hingga saat ini belum ditemukan ketentuan terkait pembatasan pemanfaatan lahan Masyarakat adat oleh WNA, sehingga saat ini dengan masih belum diaturnya pembatasan tersebut WNA dapat dengan mudah memperoleh akses pemanfaatan lahan Masyarakat adat. ABSTRACT This research aims to analyze the land use rights of Balinese Indigenous Peoples by Foreign Citizens (WNA) from an agrarian law perspective, which is then linked to sustainable tourism programs. The type of research used is normative juridical research, with a statutory approach, a case approach, and a comparative approach. The results of this research show that the Agrarian Law contained in the Basic Agrarian Law and PP No. 40 of 1996 provide permission for foreigners to obtain use rights over land in the territory of Indonesia. Apart from that, based on the case examples and awig-awig presented, villages are given the authority to manage their land, and there is no explicit prohibition on foreigners from using land in traditional village areas. The concept of sustainable tourism prioritizes the preservation of culture and the environment for the benefit of future generations. This is inversely proportional to the fact that in land use, especially on land of traditional village communities, until now no provisions have been found regarding restrictions on the use of land of indigenous communities by foreigners, so that currently with However, these restrictions have not yet been regulated by foreigners, who can easily gain access to the use of indigenous people's land.
PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL YANG DICANTUMKAN SEBAGAI INSPIRED PERFUME DALAM PROMOSI PRODUK Galuh Savitri, Desyane Pradilla; Dharmawan, Ni Ketut Supasti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p011

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap merek terkenal dan mekanisme perlindungan bagi pemilik merek terkenal yang nama merek parfumnya dicantumkan dalam promosi produk inspired perfume. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa pemilik merek terkenal dengan hak eksklusif yang dimilikinya dapat menggunakan dan memberikan izin kepada pihak ketiga atau pihak lain untuk menggunakan mereknya. Aroma atau smell pada parfum berfungsi sebagai fungsi utama yang tidak memenuhi unsur daya pembeda sebagai merek sehingga penggunaan aroma atau smell dalam promosi produk inspired perfume tidak dapat dikategorisasikan sebagai pelanggaran merek. Akan tetapi, berkaitan dengan penggunaan nama merek parfum sebagai daya pembeda dalam promosi inspired perfume jika dilakukan tanpa izin dari pemilik merek terkenal dapat dikategorisasikan sebagai pelanggaran merek. Untuk melindungi hak pemilik merek terkenal, pihak ketiga atau pihak lain yang ingin menggunakan nama parfum merek terkenal dalam melakukan promosi inspired perfume dapat memperoleh izin atau persetujuan terlebih dahulu dari pemilik merek. Dalam hukum merek, izin dari pemilik merek dapat diperoleh melalui perjanjian lisensi merek. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal protection of well-known marks and the protection mechanisms for well-known marks owners whose perfume brand names are included in the promotion of inspired perfume products. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study show that the owners of well-known marks with exclusive rights they own can use and give permission to third parties or other parties to use their brands. Smell in perfume functions as a main function that does not fulfill the element of differentiation as a brand so that the use of smell in the promotion of inspired perfume products cannot be categorized as a trademark violation. However, with regard to the use of the perfume brand name as a differentiator in the promotion of inspired perfume, if it is done without permission from the owner of a well-known marks, it can be categorized as a trademark violation. To protect the rights of well-known marks owners, third parties or other parties who want to use the well-known marks perfume name in promoting inspired perfume may obtain prior permission or approval from the brand owner. In trademark law, the permission from the brand owner can be obtained through a trademark license agreement.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG ATAS PERMASALAHAN SERTIFIKAT HAK MILIK GANDA Jariah, Dian Ainun; Suherman, Suherman
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p03

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna mengidentifikasi dan menganalisis terkait perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang haknya tidak terpenuhi dan upaya penyelesaian yang tepat dalam mengatasi permasalahan sertifikat hak milik ganda diluar sepengetahuan pemilik sertifikat hak milik yang sah berdasarkan studi kasus pada putusan nomor: 50/Pdt.G/2021/PN.Dps. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dalam hukum yang bersifat normatif, dengan berpedoman pada aturan undang-undang dan kasus. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini memperlihatkan bahwasanya pemenang lelang memiliki perlindungan hukum terkait hak kepemilikan tanah. Pemerintah melindungi rakyatnya melalui pemberian perlindungan dalam ranah hukum, diantaranya perlindungan dalam hukum yang bersifat preventif dan represif. Kemudian, Langkah hukum berikutnya yang dapat dilakukan adalah upaya hukum luar biasa ialah dengan mengajukan peninjauan kembali dengan mempertimbangkan gugatan yang diajukan sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan suatu pokok permasalahan terkait objek dan subjek yang sama, serta melampirkan alat bukti baru (novum) yang belum dilampirkan pada perkara sebelumnya. This research aims to identify and analyze legal protection for auction winners whose rights are not fulfilled and appropriate resolution efforts to overcome the problem of multiple ownership certificates beyond the knowledge of the owner of the valid ownership certificate based on a case study in decision number: 50/Pdt.G/ 2021/PN.Dps. This research uses a normative type of research in law, guided by statutory regulations and cases. The results of the research that has been carried out show that the auction winner has legal protection regarding land ownership rights. The government protects its people by providing protection in the realm of law, including protection in law that is preventive and repressive. Then, the next legal step that can be taken is an extraordinary legal effort, namely by submitting a review by considering the previously filed lawsuit so that there is no repetition of a main issue related to the same object and subject, as well as attaching new evidence (novum) that has not been attached to previous matter.

Page 1 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue