cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 12 No 9 (2024)" : 25 Documents clear
KEWENANGAN LPD DALAM PENGAMBILALIHAN AYDA MELALUI HAK TANGGUNGAN Ratna Dewi, NI Putu Kompiang; Eka Krisna Yanti, Anak Agung Istri
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p25

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memahami pengaturan pelaksanaan AYDA oleh LPD sebagai upaya mengatasi kredit macet dan menganalisis kedudukan hukum LPD dalam pelaksanaan AYDA terhadap agunan berupa hak tanggungan. Guna mencapai tujuan penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitianhukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan analisis yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa ketentuan tentang pelaksanaan AYDA yang dilakukan oleh LPD diatur melalui Pasal 17 Pergub Bali No. 44/2017. Berdasarkan ketentuan tersebut LPD dapat melakukan AYDA untuk menyelesaiakn peroalan kredit macet. Namum LPD memiliki kewajiban untuk melakukan penyelesaian terhadap agunan tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, jika melebihi jangka waktu tersebut LPD tidak bisa melakukan penyelesaian terhadap agunan yang diambil alih maka LPD berkewajiban menanggung segala biaya yang timbul terhadap agunan tersebut. Ketentuan lain tentang kebijakan dan prosedur pelaksanaan AYDA oleh LPD ditaur lebih lanjut melalui Paruman Desa dan kemudian disetujui oleh Panureska. Kewenangan dan kedudukan hukum LPD dalam melakukan AYDA didasari atas ketentuan Pasal 17 ayat 1 Pergub Bali No. 44/2017. Namun, agar LPD tetap bisa memperoleh legitimasi dan perlindungan hukum atas pelaksanaan AYDA ang dilakukannya terhadap objek Hak Tanggungan bilamana terjadi sengketa, maka penyusunan kebijakan dan prosedur pelaksanaan AYDA yang berkaitan dengan hak tanggungan haruslah mempertimbangkan prinsip-prinsip dan ketentuan hukum positif yang berlaku. ABSTRACT This research was conducted to understand the arrangements for implementing AYDA by LPDs as an effort to overcome bad credit and analyze the legal position of LPDs in implementing AYDA regarding collateral in the form of mortgage rights. To achieve the research objectives, this research was carried out using a normative legal research method with a statute approach and conceptual approach. Based on the analysis, it was concluded that the provisions regarding the implementation of AYDA carried out by the LPD are regulated through Article 17 of Bali Gubernatorial Regulation No. 44/2017. Based on these provisions, LPD can carry out AYDA to resolve bad credit problems. However, the LPD has an obligation to settle the collateral within a period of 6 (six) months, if beyond this period the LPD cannot settle the repossessed collateral, the LPD is obliged to bear all costs arising from the collateral. Other provisions regarding policies and procedures for implementing AYDA by the LPD are further regulated through Paruman Desa and then approved by Panureksa. The authority and legal position of the LPD in carrying out AYDA is based on the provisions of Article 17 paragraph 1 of Bali Gubernatorial Regulation No. 44/2017. However, so that the LPD can still obtain legitimacy and legal protection for the implementation of AYDA carried out on Mortgage Rights objects in the event of a dispute, the preparation of policies and procedures for implementing AYDA relating to mortgage rights must take into account the applicable positive legal principles and provisions.
POLITIK HUKUM PENANAMAN MODAL ASING PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TERHADAP PENGUSAHA KECIL Widyasari Susrama Putri, Ni Luh Vita; Bagiastra, I Nyoman
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p16

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh politik hukum dalam perkembangan investasi di Indonesia serta implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap pengusaha kecil. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menyatakan bahwa kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam UU Penanaman Modal terkait dengan penanaman modal asing tidak lagi membedakan antara penanam modal dalam dan luar negeri. Kebijakan UUPM adalah memberikan pelayanan yang sama kepada semua investor yang berinvestasi di Indonesia, baik dalam maupun luar negeri. Memberikan layanan fasilitasi kepada investor asing, seperti keringanan atau pembebasan pajak, repatriasi modal, bantuan perizinan, dan kemampuan untuk mengajukan sengketa ke badan arbitrase internasional. Namun demikian, prinsip penanaman modal asing dan liberalisasi perdagangan internasional bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini mengamanatkan bahwa semua orang, tanpa kecuali, harus dihormati hak-hak dasarnya. Sebaliknya, ketentuan liberalisasi perdagangan di WTO didasarkan pada ideologi kapitalis. membatasi hak-hak dasar ini; hanya mereka yang mampu bersaing yang dapat memperoleh manfaat dari ketentuan perdagangan internasional WTO. ABSTRACT This study aims to analyze the influence of legal politics in the development of investment in Indonesia as well as the implications of the enactment of Law Number 25 of 2007 concerning Capital Investment on small entrepreneurs. This study uses normative research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study stated that policies and laws and regulations in the Investment Law related to foreign investment no longer distinguish between domestic and foreign investors. UUPM policy is to provide the same service to all investors who invest in Indonesia, both domestic and foreign. Provide facilitation services to foreign investors, such as tax relief or exemption, capital repatriation, licensing assistance, and the ability to submit disputes to international arbitration bodies. However, the principle of foreign investment and liberalization of international trade is contrary to the principle of economic democracy contained in Article 33 of the 1945 Constitution. This article mandates that all people, without exception, must have their fundamental rights respected. In contrast, the terms of trade liberalization at the WTO are based on capitalist ideology. restrict these fundamental rights; only those capable of competing can benefit from the WTO's international trade provisions.
PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS: BAGAIAMANA KEWENANGAN PREVENTIF MAJELIS PENGAWAS DAERAH ? Khasanah, Muti'atul; Adjie, Habib
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p02

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu 1). Untuk menganalisis bentuk pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya?, 2) untuk mengidentifikasi upaya MPDN dalam mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris? dan 3). Untuk mengidentifikasi sanksi yang diberikan oleh MPDN terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran jabatannya?. Metodologi yang digunakan yuridis normatif, dengan pendekatan perudang-undangan dan konseptual. Hasil pembahasan: Notaris yang melanggar, dapat dikenakan sanksi karena merugikan para pihak serta notaris. Sangat dimungkinkan seorang Notaris melakukan pelanggaran tugas jabatannya. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan Notaris di Banten: (1) tidak membacakan akta, (2) pihak tidak tanda tangan di hadapan Notaris, (3) tidak berada di wilayah kerja yang ditentukan, (4) membuka kantor lebih dari satu, (5) plang nama Notaris terpampang tetapi tidak ada kegiatan, (6) tidak melapor apabila pindah alamat kantor, (7) membuat salinan akta tidak sesuai dengan minuta. Pencegahan dalam rangka penegakan hukum: (1) meningkatkan pembinaan (2) melakukan koordinasi dan kerjasama, (3) pengawasan yang kontinu. The objectives of this study are 1). To analyze the forms of violations committed by Notaries in carrying out their positions, 2) to identify MPDN's efforts in preventing violations committed by Notaries, and 3). To identify sanctions given by MPDN to Notaries who commit violations of their positions. The methodology used is normative juridical, with a legislative and conceptual approach. Result of discussion: Notaries who violate, can be subject to sanctions because it is detrimental to the parties and notaries. It is very possible for a Notary to violate the duties of his office. Forms of legal violations committed by Notaries in Banten: (1) not reading the deed, (2) the party does not sign before the Notary, (3) not being in the specified working area, (4) opening more than one office, (5) the Notary's name sign is displayed but there is no activity, (6) not reporting when moving the office address, (7) making copies of the deed not in accordance with the minutes. Prevention in the context of law enforcement: (1) improve guidance (2) coordinate and cooperate, (3) continuous supervision.
PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG DI REHABILITASI DITINJAU DARI HUKUM POSISTIF INDONESIA Lukika, Riviangela Win Ayu; Kholiq, Abdul
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p07

Abstract

Studi ini mengkaji tentang problematika penegakan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika dalam proses rehabilitasi. Kasus penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat dan sulit dikendalikan di masyarakat menjadi perhatian yang serius. Penegakan hukum memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan ini. Jenis penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (conseptual Approach). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang ditangani, serta menganalisis putusan perkara Pengadilan Negeri Nomor : 809/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dalam memutuskan tindak pidana narkotika dengan mempertimbangkan pecandu sebagai korban dalam proses rehabilitasi, dan manfaat praktis dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam menghadapi bahaya penyalahgunaan narkotika. Studi ini juga diharapkan dapat menjadi saran serta masukan kepada jaksa dan hakim dalam memutus perkara narkotika, serta memaksimalkan peran rehabilitasi sebagai upaya penyembuhan para pengguna narkotika. Dalam menerapkan peraturan yang ideal, sebaiknya penegak hukum lebih memberikan penekanan pada pengedar narkotika sebagai penyebab utama munculnya penyalahguna narkotika sehingga terlahirnya pecandu narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika peraturan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam pasal 54, 55,103, dan dikaitkan dengan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. This study examines the problems of law enforcement for narcotics conservation in the rehabilitation process. Cases related to narcotics which are increasing and difficult to control in society are a serious concern. Law enforcement has an important role in overcoming this problem. This type of research uses a statutory approach and a contextual approach. The legal approach is carried out by reviewing the laws and regulations related to the legal issues being handled, as well as analyzing the decision of the District Court case Number: 809/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. This research is expected to provide theoretical benefits in deciding narcotics crimes by considering addicts as victims in the rehabilitation process, and practical benefits can increase researchers' knowledge and experience in dealing with the dangers of narcotics abuse. It is also hoped that this study can provide advice and input to prosecutors and judges in deciding narcotics cases, as well as maximizing the role of rehabilitation as an effort to cure narcotics users. In implementing ideal regulations, law enforcement should place more emphasis on narcotics dealers as the main cause of the emergence of narcotics abusers resulting in the birth of narcotics addicts. In Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the legal regulations governing the rehabilitation of narcotics addicts are regulated in articles 54, 55,103, and are related to article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2010.
QUO VADIS ODITURAT MILITER PASKA TERBENTUKNYA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER Zein, Mohammad Diesel; Waluyo, Bambang
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p21

Abstract

Permasalahan kompleks sering kali terjadi dalam perkara pidana koneksitas karena adanya perbedaan sistem peradilan umum dan peradilan militer hal ini sangat berpotensi menghambat perwujudan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dalam proses penanganan perkara yang dilakukan, tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana penanganan perkara pidana koneksitas dan bagaimana posisi, serta peran dan fungsi oditurat militer paska terbentuknya terbentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan sumber data sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum primer berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 31 tahun 1997 peradilan militer, undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan, dan Perja Nomor 6 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan, serta sumber hukum sekunder lainnya seperti jurnal atau artikel ilmiah yang relevan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif yaitu menganalisa bahan dengan teknik penulisan deskriptif dengan menjabarkan secara terperinci dan tersistematis terhadap penyelesaian masalah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menentukan posisi, peran serta fungsi oditurat militer paska terbentuknya Jaksa Agung Muda Pidana Militer dan agar terwujudnya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam perkara pidana koneksitas. Complex problems often occur in connected criminal cases because of the differences between the general justice system and military justice. This has the potential to hinder the realization of fast, simple and low-cost justice in the case handling process carried out. The aim of this research is to analyze and find out how The handling of criminal cases is connected and what is the position, role and function of the military judiciary after the formation of the Deputy Attorney General for Military Crimes, this research method uses normative research carried out with literature studies and secondary data sources which include primary legal materials in the form of the Book of Laws. Criminal Law, Criminal Procedure Code, Law number 31 of 1997 on military justice, law number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office, and Perja Number 6 of 2019 concerning the organization and work procedures of the prosecutor's office, as well as other secondary legal sources such as relevant journals or scientific articles. The data was then analyzed using qualitative analysis, namely analyzing the material using descriptive writing techniques by explaining in detail and systematically the resolution of the problem. The results of this research are expected to be able to determine the position, role and function of the military judiciary after the formation of the Deputy Attorney General for Military Crimes and to ensure certainty and justice. , and the usefulness of law in connection criminal cases.
PERLINDUNGAN HUKUM PELANGGAN ASET KRIPTO DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA Dewangga Putra, Komang Indra; Priyanto, I Made Dedy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p12

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum aktivitas transaksi elektronik Cryptocurrency di Indonesia serta untuk mengetahui perlindungan hukum pelanggan asset kripto terhadap transaksi elektronik Cryptocurrency di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian normatif atau disebut juga penelitian doktrin, yang fokusnya adalah meneliti dan menemukan landasan pustaka menggunakan penelitian normative. Adapun penggunaan pendekatan perundang-undnagan, konsep dan kasus yang relevan dapat memperjelas ungkapan dari permasalahan di atas dan metode kasus untuk mempelajari penelitian ini untuk memahami urgensi penguatan atas instrument hukum investasi Cryptocurrency melalui transaksi elektornik di Indonesia. Pengaturan hukum transaksi cryptocurrency di Indoensia tidak diatur secara khusus melainkan tersebar dibeberapa peraturan perundang-undangan. Asset kripto hanya diperbolehkan pada instrument investasi melalui pasar komoditas berjangka dengan pengaturan hukum secara umum dalam dan diawasi oleh Bapppebti. Perlindungan hukum bagi pelanggan asset kripto bersamaan kedudukannya sebagai konsumen yang mempunyai hak atas permintaan ganti rugi sebagai bentuk atas perlindungan hukum yang tertuang dalam UU Perlindungan Konsumen pada Pasal 19. Pada perlindungan hukum atas transaksi elektronik maka seluruh penggunaan data pribadi oleh pelanggan asset kripto mendapat perlindungan berdasar pada UU ITE yang memberikan jaminan kewajiban bagi pihak yang melibatkan data pribadi untuk menjaga kerahasiaan data yang ada sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 UU ITE. ABSTRACT The aim of this study is to understand the legal arrangements for cryptocurrency electronic transaction activities in Indonesia, and to understand that crypto asset customers are protected from the legal protection of cryptocurrency electronic transactions in Indonesia. The research method used is normative research or also known as doctrine research. Its research focus is to research and find the foundation of law libraries, periodicals, legal research and legislation so that the research can use normative research. The use of legal methods, concepts and related cases can clarify the expressions of the above issues and case methods to study this research to understand the urgency of strengthening cryptocurrency investment law tools through election transactions in Indonesia. Indonesia has no special regulations on cryptocurrency transactions, but it involves multiple laws and regulations. Crypto assets are only allowed on investment instruments through the commodity futures market with general legal regulation in the Regulation of the Regulatory Supervisory Board of Futures Trading Commodition No. 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of Physical Markets of Crypto Assets on Futures Exchanges and supervised by Bappebti. Legal protection for crypto asset customers along with their position as consumers who have the right to demand compensation as a form of legal protection contained in the Consumer Protection Law in Article 19. In the legal protection of electronic transactions, all use of personal data by crypto asset customers is protected based on the ITE Law which provides guarantees of obligation for parties involving personal data to maintain the confidentiality of existing data as stated in Article 26 of the ITE Law.
OPTIMALISASI PERMINTAAN PEMERIKSAAN SAKSI PERKARA PIDANA TRANSNASIONAL Said, Fathya Sofia; Harefa, Beniharmoni
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p17

Abstract

Penulisan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan metode Mutual Legal Assistance (MLA) atau bantuan hukum timbal balik dalam perkara pidana dan untuk mengetahui optimalisasi permintaan pemeriksaan saksi dalam perkara pidana transnasional dengan menggunakan metode mutual legal assistance (MLA) atau bantuan hukum timbal balik. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini, diketahui (1) Pemberantasan kejahatan transnasional melalui MLA di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah pidana yang ternyata dalam prakteknya masih terdapat banyak kendala; (2) Permintaan pemeriksaan saksi menggunakan metode MLA dalam penyelidikan, penyidikan, maupun pengadilan kasus transnasional terdapat hambatan akibat tidak adanya kewajiban bagi saksi untuk memberikan keterangan sehingga dibutuhkan adanya pengoptimalisasian dari pengaturan metode bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. The writing of this research aims to determine the use of the mutual legal assistance (mla) method in criminal cases and to determine the optimization of witness examination requests in transnational criminal cases using the mutual legal assistance (MLA) method. The research was carried out in a normative juridical manner using statute approach, conceptual approach, and case approach/ From this research, it is known that (1) Eradication of transnational crime through MLA in Indonesia has been regulated in Law Number 1 of 2006 concerning Mutual Legal Assistance in Criminal Matters which turns out there are still many obstacles in its implementation; (2) Requests for a witness examination using the MLA method in investigation, inquires, and trials in transnational cases are hampered by the absence of an obligation for witnesses to provide information so that the optimization of the mutual legal assistance regulations are very much needed.
POLITIK KRIMINAL SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERHADAP PENYALAHGUNAAN KOPERASI DENGAN MODUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Nursafitri, Tika; Tri Wahyudi, Slamet
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p03

Abstract

Studi ini dibuat sebagai pengkajian mengenai alasan penting adanya politik kriminal sebagai cara untuk mencegah penyalahgunaan koperasi sebagai modus tindak pidana pencucian uang serta bagaimana langkah ideal sebagai langkah pencegahan pidana pencucian uang dalam Koperasi. Pengkajian tulisan dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normative, yang kemudian dengan menggunakan pendekatan Undang-undang, dianalisis dengan kualitatif. Kesimpulan dari hasil kajian penelitian ini adalah eksistensi peraturan hukum belum bisa menanggulangi dan mencegah adanya tindak pidana pencucian uang dalam koperasi, sehingga pemerintah patut membenahi undang-undang yang berlaku terkait peraturan koperasi dan melakukan langkah preventif seperti meningkatkan pelatihan dan pengawasan This study was made as an assessment of the important reasons for criminal politics as a way to prevent cooperative abuse as a mode of money laundering and how to take ideal steps as a measure to prevent money laundering in cooperatives. The review of writing is carried out by normative juridical legal research, which then using the legal approach, is analyzed qualitatively. The conclusion of the results of this research study is that the existence of legal regulations has not been able to overcome and prevent money laundering in cooperatives, so the government should improve applicable laws related to cooperative regulations and take preventive steps such as increasing training and supervision.
BENTUK PENYELESAIAN YANG TEPAT TERKAIT WANPRESTASI DEVELOPER ATAS BANGUNAN PRE PROJECT SELLING Giatmokoputri, Aura Imtiyaz Qatrunnada; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p08

Abstract

The purpose of this study is to investigate the appropriate resolution method for defaults in Pre Project Selling projects and to comprehend the legal ramifications for developers who fail to honor contracts. Additionally, this research aims to elucidate the compensation regulations pertaining to breach of contract and evaluate the efficacy of PKPU (Postponement of Debt Payment Obligations) in safeguarding creditor rights. The study employs a normative legal research methodology, using statute approach, conceptual approach, and analytical approach. The findings suggest that consumers should pursue breach of contract claims through the judicial system, seeking the annulment of the Sale and Purchase Agreement (PPJB) along with compensation for expenses, losses, and interest. The effectiveness of PKPU in resolving Pre Project Selling projects remains uncertain, as non-compliance may result in bankruptcy, as indicated in the Homologation decision. Consequently, this places consumers at a disadvantage, as their status as concurrent creditors is not given priority. Keywords: Breach of Contract, Postponement of Debt Payment Obligations, Pre Project Selling
ANALISIS PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME MELALUI KOTAK AMAL BERDASARKAN SITUATIONAL CRIME PREVENTION THEORY Afif, Ghufran; Sumarwan, Untung
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p22

Abstract

Keamanan nasional merupakan faktor krusial dalam menangani penyalahgunaan kotak amal sebagai sarana pendanaan terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana kotak amal dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan terorisme dan menganalisis langkah pencegahannya berdasarkan Situational Crime Prevention Theory. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menitikberatkan pada pengumpulan data deskriptif untuk mengevaluasi kebijakan atau regulasi terkait pencegahan pendanaan terorisme melalui kotak amal. Metode wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh pemahaman komprehensif dari pemangku kebijakan. Hasil pembahasan dan analisis menunjukkan bahwa pencegahan pendanaan merupakan aspek krusial dalam aksi terorisme, dan Situational Crime Prevention Theory menyediakan kerangka kerja yang efektif untuk tindakan pencegahan. Pendekatan situasional fokus pada pengurangan peluang pendanaan dengan memperketat kontrol akses ke sumber daya keuangan, memperkuat keamanan publik, dan meningkatkan pengawasan aktivitas online. National security is a crucial factor in tackling the misuse of charity boxes as a means of financing terrorism. This study aims to identify how charity boxes are used to fund terrorist activities and analyze prevention measures based on Situational Crime Prevention Theory. This study uses a qualitative approach with an emphasis on descriptive data collection to evaluate public policies related to preventing terrorism financing through charity boxes. In-depth interview methods are used to gain a comprehensive understanding of policymakers. The results of the discussion and analysis show that prevention of funding is a crucial aspect of acts of terrorism, and Situational Crime Prevention Theory provides an effective framework for preventive action. The situational approach focuses on reducing funding opportunities by tightening access controls to financial resources, strengthening public safety, and increasing oversight of online activities.

Page 1 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue