cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 12 No 9 (2024)" : 25 Documents clear
REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Resa, Carlos Chrisstoper; Sari Hariyanto, Diah Ratna
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p15

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginformasikan dan mendidik masyarakat tentang hukum pidana dan program rehabilitasi narkoba sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Metode hukum normatif, termasuk analisis hukum dan peraturan serta penelitian konseptual, digunakan dalam penyelidikan ini. Pecandu Narkoba atau telah terpapar Narkoba wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu, tujuan rehabilitasi medis dan sosial adalah untuk membantu mantan pengguna narkoba memperoleh kembali dan/atau meningkatkan kemampuan mental, sosial, dan fisiknya. Putusan hukum pidana terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba menyediakan platform yang dapat diakses publik dan penegak hukum untuk pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba. ABSTRACT The goal of this study is to inform and educate the public about criminal law and drug rehabilitation programs as stated in Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 about Drugs. A normative legal method, including legal and regulatory analysis as well as conceptual research, is used in this inquiry. Those who are drug addicts or have been exposed to drugs are required to get medical and social rehabilitation under Law Number 35 of 2009 concerning Drugs. Consequently, the purpose of medical and social rehabilitation is to assist ex-users of drugs in regaining and/or enhancing their mental, social, and physical abilities. Criminal law judgments against drug addicts and abusers provide a public and law enforcement-accessible platform for drug misuse prevention education.
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA AUTENTIK ATAS DASAR TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA Murti, Putu Ayu Mas Candra Dewi; Sudiarawan, Kadek Agus
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p01

Abstract

Tulisan ini dibuat dengan tujuan meneliti dan menganalisis pengaruh kekuatan akta autentik berdasarkan transaksi elektronik untuk menyelesaikan perkara hokum pidana. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif sebab fokus penelitiannya beracuan pada kosong norm pada Pasal 184 KUHAP yang belum diatur kedudukan akta berbasis digital bila dikualifikasikan sebagai alat bukti. Hasil pembahasan dari tulisan ini adalah pertama, mekanisme pembuatan akta Notaris atas dasar transaksi electronic yang dilakukan Notaris bisa menyertakan Certification Authority (CA) atau Trusted Third Party (TTP) dengan layanan kriptografi dan PKI (public key infrastructure). Pola ini tergolong aman dan bisa mengakomodasi cyber notary. Kedua, kedudukan akta guna memeriksa perkara hokum pidana, yaitu alat-bukti tertulis yang memiliki kedudukan sama seperti alat-bukti lainnya. Perihal ini disebabkan untuk memeriksa perkara hakim bisa menentukan putusan bila diperoleh minimal dua pembuktian dan berdasar keteguhan hakim dalam mencermati fakta-fakta dipersidangan. ABSTRACT This paper was made with the aim of studying and analyzing the evidentiary power of authentic deeds on the basis of electronic transactions in the settlement of criminal cases. The research method carried out is normative legal research because the focus of the study departs from the void of norms in Article 184 of the Criminal Procedure Code which has not regulated the position of authentic deeds in electronic / digital form if qualified as evidence. The result of the discussion of this paper is first, the process of making a Notary Deed on the basis of electronic transactions carried out by Notaries can involve a Certification Authority (CA) or Trusted Third Party (TTP) using a cryptographic system and PKI (Public Key Infrastructure). This system is considered safe and can accommodate cyber notary. Second, the position of the notary deed in the examination of criminal cases is a letter evidence that is the same position as other evidence. This is because in the examination of criminal cases, judges can decide a case if there are at least two pieces of evidence and based on the judge's belief by looking at the facts in the trial.
PENGATURAN KEDEPANNYA BERKAITAN DENGAN CYBER NOTARY DI INDONESIA Indriani, Dewi; Ali, Moh.; Muhshi, Adam
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p06

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji pengaturan kedepannya berkaitan dengan cyber notary di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian jenis penelitian yaitu penelitian hukum (legal research) dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan kedepannya terkait cyber notary sangat diperlukan mengingat perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi pada era saat ini terutama dalam pekerjaan notaris. Selain penerapan asas tabellionis officium fideliter exercebo yang sudah tidak relevan, diperlukan regulasi yang tepat dan harmonisasi pengaturan, selain itu juga diperlukan sistem yang dapat menjamin diberlakukannya cyber notary, untuk dapat menjamin serta memberikan kepastian hukum bagi cyber notary. The aim of this study is to examine future regulations relating to cyber notaries in Indonesia. This study uses a type of research method, namely legal research with a statutory approach, conceptual approach and comparative approach. The results of the study show that future regulations regarding cyber notaries are very necessary considering the development of technology, communication and information in the current era, especially in notarial work. Apart from the application of the principle of Tabellionis officium Fideliter Exercebo which is no longer relevant, appropriate regulations and regulatory harmonization are needed, apart from that, a system is also needed that can guarantee the implementation of cyber notaries, to be able to guarantee and provide legal certainty for cyber notaries.
MODEL IDEAL KEBIJAKAN KEBIRI KIMIA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Ramadhani, Salma; Tri Wahyudi, Slamet
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p20

Abstract

Penulisan pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model ideal terhadap peraturan kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia dengan membandingkan pengaturan di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini dilakukan dengan metode penulisan normative melalui pendekatan perundang-undangan. Melalui penelitian ini mengetahui bahwa kebijakan kebiri kimia terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang selanjutnya pada penerapannya diatur dalam Undang-Undang 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Tindakan Pelaksanaan Kebiri Kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selanjutnya, peraturan kebiri kimia merupakan hukuman tambahan yang dijatuhkan paling lama dua tahun berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020 serta dilakukannya sanksi kebiri kimia setelah pelaku selesai menjalani pidana pokok. Rehabilitasi juga diperlukan untuk mendukung efektivitas dari kebiri kimia agar mencegah pelaku melakukan Tindakan berulang. The writing of this study aims to obtain an ideal model of chemical castration regulations for perpetrators of child sexual violence in Indonesia by comparing arrangements in Indonesia and the United States. This research was conducted using normative writing methods through a statutory approach. Through this research, it is learned that the chemical castration policy is contained in Law Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 which is further regulated in Law 70 of 2020 concerning Procedures for Implementing Chemical Castration, installation of electronic detection devices, rehabilitation, and announcement of the identity of perpetrators of sexual violence against children. Furthermore, the chemical castration regulation is an additional sentence imposed for a maximum of two years based on Article 5 of Law Number 70 of 2020 and the implementation of chemical castration sanctions after the perpetrator has finished serving the principal crime. Rehabilitation is also needed to support the effectiveness of chemical castration in order to prevent repeat offenders
MENCEGAH PRAKTIK KORUPSI DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA Jonathan, Felix; Sudiarta, I Ketut
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p11

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna menganalisa sistem yang dapat dimaksimalkan untuk mencegah praktik korupsi di pemerintahan Indonesia melalui hukum administrasi negara serta mengetahui penerapan dari hukum administrasi negara Indonesia dalam memberikan sanksi terhadap praktik korupsi di Pemerintahan Indonesia. Penulis menggunakan metodologi penelitian hukum yuridis normatif, dengan memasukkan bahan sumber hukum sekunder serta primer, dalam penyusunan penelitian ini. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya langkah legislatif yang dibentuk untuk memfasilitasi pemberantasan korupsi dan peningkatan efisiensi birokrasi dalam kerangka pemerintahan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan undang-undang yang dimaksud berhubungan dengan pelaksanaan hukum administrasi negara Indonesia, khususnya terkait dengan penjatuhan sanksi terhadap tindakan korupsi di lingkungan pemerintahan Indonesia. Untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum administrasi Negara untuk memberantas praktik korupsi di pemerintahan Indonesia, disarankan untuk menerapkan sistem yang sejalan dengan prinsip good governance maupun asas umum tata pemerintahan yang positif. Tetapi kedua hal tersebut tidaklah cukup yang mana harus membutuhkan sebuah terobosan bagi lingkungan pemerintahan Indonesia dalam mencegah praktik korupsi dalam penyelenggaraan kewenangan kekuasaannya. Caranya dengan dilaksanakannya lingkungan yang transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan dalam mencegah praktik korupsi. ABSTRACT The purpose of this research paper is to examine the potential of utilizing the state administrative law system to effectively combat corruption within the Indonesian government. Additionally, it seeks to investigate the practical implementation of Indonesian state administrative law in penalizing corrupt practices within the government. The author used a normative-juridical legal research methodology in this study, using primary and secondary legal source materials. The findings of this study indicate that a legislative measure has been implemented in order to facilitate the elimination of corruption and enhance bureaucratic efficiency within the Indonesian government. Specifically, this measure is referred to as Law Number 30 of 2014, which pertains to government administration. The legislation has been enacted to control the implementation of Indonesian state administrative law and the imposition of penalties for corrupt practices inside the Indonesian government. In order to optimize the efficacy of the state administrative law system in curbing corrupt practices within the Indonesian government, it is advisable to implement a framework that aligns with the principles of good governance and general principles of good governance. But these two things are not enough which must require a breakthrough for the Indonesian government environment in preventing corrupt practices in the exercise of its power authority. This is done by implementing an environment of transparency, accountability, and professionalism in the exercise of government authority in preventing corrupt practices.

Page 3 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue