Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 15 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 8 No 12 (2020)" : 15 Documents clear

PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA SEPIHAK OLEH KONSUMEN DI PT. RESTU PROPERTY Made Rama Prawira; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli rumah pada PT. Restu Property dan mengetahui akibat hukum pembatalan perjanjian jual beli rumah secara sepihak oleh konsumen di PT. Restu Property. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Digunakannya jenis penelitian ini yaitu untuk melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli rumah pada PT. Restu Property dan mengkaji akibat hukum pembatalan perjanjian jual beli rumah secara sepihak oleh konsumen di PT. Restu Property. Pendekatan penelitian ini yakni menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Pelaksanaan perjanjian jual beli rumah pada PT. Restu Property tahapannya meliputi pembayaran atau disebut dengan istilah booking fee atau tanda jadi, pemilihan desain bangunan, menentukan cara pembayaran yang dapat dilakukan dengan cara tunai atau dengan kredit pemilikan rumah, pembayaran uang muka atau down payment, dilanjutkan dengan pembangunan rumah. Setelah rumah selesai dibangun dilakukan serah terima rumah dan pembuatan Akta Jual Beli, berdasarkan hal tersebut apabila pembayaran dilakukan dengan kredit maka pencairan kredit pemilikan rumah tersebut dapat dilakukan. Sedangkan akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh konsumen kepada PT. Restu Property adalah perjanjian dapat dibatalkan tanpa kewajiban bagi pihak developer untuk mengembalikan uang muka atau down payment yang telah dibayarkan oleh konsumen. The purpose of this study was to determine the implementation of the house sale and purchase agreement at PT. Restu Property and know the legal consequences of the cancellation of the house sale and purchase agreement unilaterally by consumers at PT. Restu Property. The legal research method used in this study is a type of empirical legal research. The use of this type of research is to conduct an assessment of the implementation of the house sale and purchase agreement at PT. Restu Property and examine the legal consequences of the cancellation of the house sale and purchase agreement unilaterally by consumers at PT. Restu Property. This research approach is to use a fact approach and a statutory approach.implementation of the house sale and purchase agreement at PT. Restu Properti, the stages include payment or what is called a booking fee or sign, choosing a building design, determining the method of payment that can be made in cash or in installments, down payment or down payment, by building a house. After the house is completed, the handover of the house is carried out and the making of a Sale and Purchase Deed, based on this the payment must be made by credit so that the disbursement of the mortgage can be made. Meanwhile, the legal consequences for the cancellation of unilateral agreements made by consumers to PT. Restu Property is an agreement that can be canceled without obligation for the developer to return the down payment or down payment that has been made by the consumer.

LEGAL PROTECTION AGAINST CHILDREN VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN THE DIRECTORATE GENERAL CRIMINAL AGENCY-POLDA BALI Komang Suartana; I Made Wirya Darma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

This study aims to analyze the legal protection provided for children as a victim of sexual violence at the Bali Regional General Criminal Investigation Directorate and any legal action could be taken if the legal protection for child victims is not implemented. This is an empirical juridical legal study. The results show that the legal protection provided to children as a victim of sexual violence includes the humane treatment of children following the dignity and rights of the child, the provision of special assistants for children from an early age from Social Service Workers and others. The legal action is taken if the legal protection over the child victims is in the investigation stage, the victim feels that he has not received any legal service or protection from the investigator in terms of the rights of the child as a victim and his family can report to his superiors so that the investigator’s performance can be evaluated to provide a maximal legal service and protection for the child.

MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN KONSEP PENGUASAAN NEGARA ATAS EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI INDONESIA Ida Bagus Wira Adi Manuaba; Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dilakukan penelitian ini agar dapat memahami konsep penguasaan Negara sebagai pemegang Hak Cipta atas EBT dalam UU Hak Cipta Tahun 2014 dan untuk mengetahui serta mengevaluasi kedudukan masyarakat hukum adat sebagai pengemban EBT saat ini agar dapat dilindugi dengan tepat dengan ketentuan hukum yang sui generis. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Serta dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu bahwa sampai saat ini konsep penguasaan Negara yang menjadi pemegang Hak Cipta atas EBT sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 38 ayat (1) UUHC belum tepat diterapkan. Hal ini didasarkan pada beberapa pendapat salah satunya yaitu adanya perbedaan konsep perlindungan karya cipta individual pada umumnya dengan konsep perlindungan EBT yang termasuk karya cipta komunal dan diwariskan secara turun temurun. Dalam permasalahn terkait kedudukan masyarakat hukum adat yang sampai sekarang belum jelas disebutkan dan diatur dalam UUHC, penting untuk kedepannya diatur secara tersendiri ketentuan peraturan perundang-undangannya dan wajib menyebutkan serta mengatur kedudukan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya atas EBT yang telah diemban dan dilestarikannya selama ini. Mengingat peran vital masyarakat hukum adat yang telah berperan positif melestarikan tradisinya dengan pengaturan khusus yang memberikan pemegang Hak Cipta ata EBT kepada masyarakat adatnya. The purpose of this research is to understand the concept of State control as the holder of Copyright over EBT in the Copyright Law of 2014 and to find out and evaluate the position of indigenous peoples as the current EBT bearers so that they can be properly protected by sui generis legal provisions. In this study, using a normative legal research method with a research approach that is a statutory approach and a legal concept analysis approach. And the data analysis technique used is descriptive qualitative analysis techniques. The result of this research is that until now the concept of State control which is the holder of the Copyright on EBT as stipulated in Article 38 paragraph (1) of the UUHC has not been properly applied. This is based on several opinions, one of which is the difference in the concept of protection of individual copyright works in general with the concept of EBT protection, which includes communal copyright works and is passed down from generation to generation. In matters related to the position of the customary law community which until now has not been clearly stated and regulated in the UUHC, it is important for the future to be regulated separately the provisions of the laws and regulations and must mention and regulate the position of the customary law community and their rights over EBT which have been carried and preserved for this. Given the vital role of indigenous peoples who have played a positive role in preserving their traditions with special arrangements that provide Copyright or EBT holders to their customary communities.

PENGATURAN BIROKRASI APARATUR SIPIL NEGARA YANG NETRAL DAN BEBAS DARI INTERVENSI POLITIK Anak Agung Adi Lestari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi prinsip netralitas aparatur sipil negara dalam politik sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan menganalisis konsep birokrasi yang netral dan bebas dari intervensi politik bagi Aparatur Sipil Negara. Metode Penelitian menggunkan jenis penelitian hukum normatif. Netralitas Aparatur Sipil Negara sangat dibutuhkan bagi organisasi pemerintahan yang misi utamanya adalah mengatur, melayani dan memberdayakan masyarakat agar terwujud kesejahteraan masyarakat dan Konsep birokrasi yang netral dan bebas dari intervensi politik hendaknya berdasarkan pada kualifikasi Manajemen Aparatur Sipil Negara diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. The purpose of this study is to examine the implementation of the principle of neutrality of the state civil servants in politics as referred to in Law Number 5 of 2014 and to analyze the concept of a bureaucracy that is neutral and free from political intervention for the State Civil Apparatus. The research method uses normative legal research. The neutrality of the State Civil Apparatus is urgently needed for government organizations whose main mission is to regulate, serve and empower the community so that public welfare is realized and the concept of a bureaucracy that is neutral and free from political intervention should be based on the qualifications of State Civil Apparatus Management organized based on the Merit System.

PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN PASCA REVISI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DALAM OMNIBUS LAW Febri Jaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan penjelasan terkait bentuk-bentuk perlindungan hukum hak-hak pekerja perempuan pasca revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Adapun fenomena yang ada pasca pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 05 Oktober 2020 adalah terdapat berbagai penolakan masyarakat terhadap Omnibus Law tersebut. Salah satu alasan penolakan masyarakat yang mendorong aksi demokrasi di berbagai daerah di Indonesia. Adapun salah satu persoalan yang menjadi isu yang ditolak oleh masyarakat melalui demonstrasi tersebut adalah penghapusan hak-hak perempuan. Jenis Penelitian yang digunakan dalam menulis artikel ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Melalui kajian normatif, Peneliti bermaksud untuk melakukan kajian perlindungan hukum bagi hak-hak pekerja perempuan pasca revisi undang-undang ketenagakerjaan dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai hasil kajian, peneliti menemukan bahwa hak-hak yang menjadi obyek demonstrasi masyarakat tidak seluruhnya benar. Adapun penyebaran informasi-informasi tidak tepat secara massif dan terstruktur menyebabkan pemahaman yang keliru di masyarakat. Sehingga terjadi demonstrasi penolakan terhadap Omnibus Law yang salah satu pembahasannya adalah perlindungan pekerja perempuan dalam Klaster Ketenagakerjaan. Meskipun penegasan penegakan hak-hak perempuan seharusnya ditegaskan kembali dalam revisi undang-undang tersebut, seperti keharusan pemberian hak-hak pekerja perempuan pada Usaha Kecil dan Mikro yang cukup sering terabaikan. The purpose of writing this article is to provide a related explanation of forms of legal protection for women workers after revision of Law Number 13 Year 2003 Concerning Employment in Law Number 11 Year 2020 About Job Creation. As for the existing phenomena after the ratification of the Draft Law on Job Creation by the government on October 5, 2020, there have been various public objections to the omnibus law. One of the reasons for the community’s refusal to encourage democratic action in the various region in Indonesia. One of the issues that became an issue that was rejected by the community through the demonstration was the elimination of women’s rights. The type of research used in writing this article is a type of normative legal research. Though a normative study, the researcher intends to conduct a study of legal protection for the rights of women workers after the revision of the labor law in the ratification of the Work Creation Regulation. As a result of the study, the researcher found that the rights that were the object of community demonstration were not entirely correct. Meanwhile, the massive and structured dissemination of inaccurate information has lead to a misunderstanding in society. So there was a demonstration against the omnibus law, one of which was discussed was the protection of women workers in the employment cluster. Although the affirmation of women’s rights should be reaffirmed in the revision of the law, such as the necessity of grant the right of women workers at Small and Micro Enterprises which is quite often neglected.

PEMENUHAN HAK-HAK TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS YANG BEKERJA PADA YAYASAN DI BALI Tjokorda Gde Agung Smara Raditia; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penyandang disabilitas sering sekali kurang mendapat perhatian, seperti mendapat perlakuan yang berbeda atau diskriminasi. Kurangnya akses juga menjadi penghambat kehidupan seharihari para penyandang disabilitas. Harapan bagi para penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan bisa dikatakan kecil dibanding mereka yang tidak memiliki cacat fisik. Yayasan atau organisasi nirlaba dapat dikatakan memiliki peran kuat dalam menghadapi berbagai masalah yang tengah terjadi. Ketimpangan antara perkembangan pesat pariwisata Bali dengan pemenuhan hak-hak dasar dari kaum disabilitas telah mulai dijembatani melalui keberadaan yayasan atau organisasi nirlaba. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu metode pendekatan yang digunakan untuk memecahkan suatu objek penelitian dengan cara meneliti data sekunder terhadap data primer yang ada dilapangan. Hasil studi menunjukkan perlakuan tenaga kerja penyandang disabilitas dalam Yayasan di Bali telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana pihak Yayasan sudah melindungi dan mengakomodasi hak-hak pekerja penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan, seluruh peraturan perundang-undangan telah diimplementasikan dengan baik oleh pihak yayasan guna memenuhi kebutuhan para pekerja penyandang disabilitas terutama pada dunia kerja. People with disabilities often receive less attention, different treatment, or discrimination. Limited access also becomes a barrier to their daily lives. They get smaller chances to get a job compared to those non-disabled. Foundations or non-profit organizations have a strong role in dealing with current issues. The organization has bridged the disparity between the rapid development of Bali tourism and the fulfillment of the basic rights of people with disabilities. The purpose of writing this journal is to determine the rights of workers with disabilities based on the prevailing laws and regulations in Indonesia and to find out the forms of treatment for workers with disabilities who work at foundations in Bali. This type of research is a type of empirical legal research, namely the approach method used to solve an object of research by examining secondary data against primary data in the field. The study results show the treatment received by workers with disabilities in a non-profit organization in Bali has been appropriate with the applicable regulations with the protection and accommodation of workers with disabilities without discrimination and differences. All laws and regulations have been implemented well by the foundation to meet the needs of workers with disabilities particularly in the world of work.

EKSISTENSI SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERDASARKAN ASAS NON SELF INCRIMINATION Ni Kadek Dripta Yanti; I Ketut Mertha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) eksistensi saksi mahkota dalam proses peradilan pidana di Indonesia berdasarkan asas non self incrimination; dan (2) perlindungan hukum terhadap saksi mahkota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Eksistensi saksi mahkota dalam proses peradilan pidana di Indonesia berdasarkan asas non self incrimination sudah lazim digunakan. Kehadiran saksi mahkota baru dikatakan tidak bertentangan dengan asas non self incrimination jika dilakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 199 jo. Pasal 200 Rancangan KUHAP versi Januari 2009; dan (2) Perlindungan hukum terhadap saksi mahkota, seperti perlindungan terhadap saksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun kepada saksi mahkota diberikan juga keringanan hukuman bahkan dibebaskan dari penuntutan jika peranannya dianggap yang paling ringan. The objective of this research to reveal (1) the existence of a crown witness in the criminal justice process in Indonesia based on the principle of non self-incrimination; and (2) legal protection of crown witnesses. The result of this research indicates that (1) The existence of crown witnesses in criminal justice processes in Indonesia based on the principle of non-self-incrimination is commonly used. The presence of a new crown witness is said not to contradict the principle of non-self-incrimination if it is carried out in accordance with Article 199 jo. Article 200 of the January 2009 version of the Draft Criminal Procedure Code; and (2) Legal protection for crown witnesses, such as protection for witnesses as regulated in Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, however crown witnesses are also given leniency and even exemption from prosecution if their role is considered the lightest.

ARAH PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN KONTRIBUSI HUKUM PIDANA ADAT DI TENGAH PLURALISME HUKUM INDONESIA I Gede Hady Sunantara
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ara pembaharuan hukum pidana Indonesia di tengah pluralisme hukum Indonesia; dan kontribusi hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembaharuan hukum Indonesia saat ini diarahkan kepada upaya re-orientasi substansi aturan-aturan hukum pidana yang dianggap tidak lagi relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia karena banyak perbuatan jahat dalam optik masyarakat tidak termasuk sebagai perbuatan jahat dan dilarang dalam optik hukum positif; dan Kontribusi hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia tercermin dari adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan atau dikenal dengan istilah mediasi penal, berdasarkan Hukum Pidana Adat mengenai kebiasaan masyarakat Indonesia yang sudah sejak dulu menyelesaikan tindak pidana atau perselisihan di luar pengadilan (mediasi penal) telah membuktikan bahwa kontribusi Hukum Pidana Adat relevan dengan pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. The objective of this research to reveal direction of reforming Indonesian criminal law in the midst of Indonesian legal pluralism; and the contribution of customary criminal law in reforming criminal law in Indonesia. The result of this research indicates that The reform of Indonesian law is currently directed at efforts to re-orient the substance of criminal law rules which are considered no longer relevant to the life of the Indonesian people because many evil acts in society's optics are not considered evil and are prohibited in the optics of positive law; and The contribution of customary criminal law to reforming criminal law in Indonesia is reflected in the settlement of cases outside the court or known as penal mediation. Penal mediation is actually not something new for the Indonesian nation, the provisions regarding penal mediation, based on the Customary Criminal Law regarding the habits of the Indonesian people who have long since resolved criminal acts or disputes outside the court (mediation penal) has proven that the contribution of Customary Criminal Law is relevant to the reform of Criminal Law in Indonesia.

PERGESERAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH DAN DPRD DARI ORDE BARU SAMPAI REFORMASI Rizki Ramadhan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perubahan atas undang-undang tentang pemerintahan daerah yang dimana adanya pergeseran kewenangan Kepala Daerah dan DPRD semenjak pemerintahan orde baru sampai reformasi, dengan menggunakan teori hukum Separation Of Power dan Distribution Of Power sebagai pisau analisis berdasarkan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa perundang-undangan tentang pemerintahan daerah ternyata telah mengalami lima kali pergantian dan dua kali perubahan atas undang-undang terbaru yang dampaknya berpengaruh terhadap pelayanan di masyarakat. Atas hal tersebut diketahui bahwa pergeseran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah atas kewenangan Kepala Daerah dan DPRD ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor daerah, kepentingan, dan kebijakan politik dari setiap zaman. This paper aims to examine changes to the law on regional governance where there has been a shift in the authority of the Regional Head and DPRD from the New Order government to reform, using the legal theory of Separation of Power and Distribution of Power as an analysis knife based on normative juridical legal research methods. The results of the study show that the legislation on regional government has actually undergone five changes and two changes to the latest law which has an impact on services in society. Based on this, it is known that the shift in the administration of regional government to the authority of the Regional Head and DPRD is influenced by several factors, including regional factors, interests, and political policies from every era.

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA NIKOTIN CAIR YANG KEMASANNYA TIDAK TERCANTUM PERINGATAN KESEHATAN Khrisna Khristian; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui perlindungan konsumen rokok elektrik yang tidak tercantum label informasi dan peringatan kesehatan serta tanggung jawab pelaku usaha akibat dari bahaya yang ditimbulkan dari konsumsi rokok elektrik. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian adalah nikotin cair dapat dikategorikan sebagai produk tembakau atau HPTL sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 67/PMK.04/2018 Tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya. Untuk itu informasi yang dicantumkan didalam kemasan nikotin cair sangat diperlukan dengan tujuan untuk melengkapi hak konsumen dan merupakan bentuk kewajiban dari pelaku usaha sesuai denga pasal 7 huruf b Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. The purpose of writing is to determine the protection of e-cigarette consumers who do not include information labels and health warnings as well as the responsibility of business actors due to the dangers posed by the consumption of e-cigarettes. This research uses normative legal research method. The result of this research is that liquid nicotine can be categorized as a tobacco product or HPTL as stated in article 1 number 18 Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 67 / PMK.04 / 2018 concerning the trade of excisable goods whose excise is paid off by attaching an excise tape or affixing other signs of payment of excise. For this reason, the information contained in the liquid nicotine packaging is very necessary with the aim of completing consumer rights and is a form of obligation of business actors in accordance with article 7 letter b of Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

1 2

Filter by Year

2020 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA