cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11 No 1 (2023)" : 10 Documents clear
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN HAM Dhea Pristiwanti; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk perlindungan hukum terhadap para korban penyintas kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan meninjau dari dasar hukum pidana serta hukum hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia. Masyarakat Indonesia cenderung memberikan stigma negative kepada korban sehingga timbul keraguan korban untuk melapor. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan menggunakan pendekatan perundnag-undangan serta literasi hukum lainnya. Adapun Hasil dari penelitian ini adalah korban penyintas tindak kekerasan seksual memiliki hak yang dilindungi oleh negara yang tertuang dalam UU HAM bahkan serta diperkuat dengan disahkannya UU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). Namun pada praktiknya, Pelanggaran Seksual dapat terjadi kepada semua subjek tak terkecuali perempuan Di lingkungan kampus sendiri masih banyak ditemui adanya kekerasan seksual yang melibatkan antara pejabat kampus dan mahasiswa yang diakibatkan adanya relasi kuasa yang tidak setara antara keduanya (Quid pro Quo). Kata Kunci : Kekerasan Seksual, UU PKS, UU HAM, lingkungan pendidikan, Quid pro Quo ABSTRACT This study aims to understand the form of legal protection for sexual violence victims in the educational environment by reviewing the basis of criminal law and human rights law that applies in Indonesia. Indonesian people tend to give negative stigma to sexual violence victims so they becomes hesitant to report the perpetrator to the authorities. This research uses a normative method with statutory approach and legal literacy. The results of this study show that the rights for survivors of sexual violence are protected by the government as stipulated in the Human Rights Law and even strengthened by the ratification of the PKS Law (Abolition of Sexual Violence Law). However in reality, sexual violations can occur to all subjects, including women. In the campus environment itself, sexual violence is often found involving campus officials and students due to unequal power relations between the two (Quid pro Quo). Keywords : Sexual Violence, PKS Law, Human rights Law, educational environtment, Quid pro Quo
KEDUDUKAN KEPALA DESA ADAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN MEWAKILI WARGA DESA DI DALAM PENGADILAN Putu widhi kurniawan mastina putra; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK : Tujuan studi ini untuk mengetahui legal standing dari kepala desa adat dalam mewaliki masyrakat dalam mengajukan gugatan class action serta menganalisis kedudukan kepala desa adat di pengadilan saat mengajukan gugatan. Metode yang digunkan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa kepala desa adat memiliki legal standing untuk mewakili masyarakat adatnya hal ini sesuai dengan UU Desa dan Perda 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali, dan mengenai kedudukan kepala desa adat adalah sebagai wakil kelompok khusunya msyarakat adat yang bersangkutan hal ini sesuai dengan Perma 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Kata Kunci: Kepala Desa Adat, Gugatan, Perwakilan Kelompok, Perwakilan Class ABSTRACT : The purpose of this study is to determine the legal standing of the customary village head in representing the community in filing a class action lawsuit and to analyze the position of the customary village head in court when filing a lawsuit. The method used in this study is normative with a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that the customary village head has legal standing to represent his customary community, this is in accordance with the Village Law and Regional Regulation 4 of 2019 concerning Balinese Traditional Villages, and regarding the position of the customary village head is as a representative of the group, especially the customary community concerned, this is in accordance with Perma 1 of 2002 concerning Events for Group Representative Lawsuits. Keywords: Village Elder, Class Action, Class Representative
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KESENIAN BARONG NONG-NONG KLING DESA AAN SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL Cok Istri Krisna Wardani Pemayun; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Kesenian Barong Nong-Nong Kling yang berasal dari desa Aan sebagai salah satu dari kesenian tradisional yang perlu dilestarikan serta mendapat upaya perlindungan sebagai ekspresi budaya stradisional milik Indonesia, karena merupakan perwujudan nilai-nilai tradisi budaya local dan warisan leluhur yang sangat berharga bagi masyarakat Desa Aan sehingga penting untuk dilindungi. Tujuan studi ini untuk mengetahui kesenian Barong Nong-Nong Kling termasuk sebagai objek perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Hukum Kekayaan Intelektual serta perlindungan hukum bagi Kesenian Barong Nong-Nong Kling Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukan bahwa kesenian Barong Nong-Nong Kling termasuk sebagai objek perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam Hukum Kekayaan Intelektual yaitu berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta namun dalam implementasinya perlindungan hukum terhadap kesenian Barong Nong-Nong Kling belum mampu terlaksana secara efektif. Factor- factor yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan perlindungan hukum bagi Kesenian Barong Nong-Nong Kling sebagai ekspresi budaya tradisional diantaranya factor pemahaman hukum, lingkungan, fasilitas serta factor kebudayaan. Kata Kunci: Kesenian Barong Nong-Nong Kling, Ekspresi Budaya Tradisional, Hak Cipta. ABSTRACT Barong Nong-Nong Kling art originating from Aan village is one of the traditional arts that needs to be preserved and protected as an expression of Indonesia's traditional culture, because it is an embodiment of the values ??of local cultural traditions and ancestral heritage which is very valuable for the people of Aan Village. Important to protect. The purpose of this study is to determine whether the art Barong Nong-Nong Kling art is included as an object of protection of Traditional Cultural Expressions in Intellectual Property Law and legal protection of Barong Nong-Nong Kling Art as Traditional Cultural Expressions under the Copyright Act. This study uses normative juridical law research methods statutory and comparative approach. The results of the study show that the art of Barong Nong-Nong Kling is included as an object of protection for traditional cultural expressions in Intellectual Property Law, namely based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, but in its implementation the legal protection for the art of Barong Nong-Nong Kling has not been able to be carried out effectively. The factors that influence the delay in the implementation of legal protection for traditional cultural expressions are the legal understanding factor, environmental factors, facilities and facilities factors and cultural factors. Key Words: Barong Nong-Nong Kling Arts, Traditional Cultural Expressions, copy right.
REGULASI PENETAPAN HUKUM MENGENAI PEMBAJAKAN FILM DI MEDIA SOSIAL DALAM DUNIA INDUSTRI PERFILMAN INDONESIA Anak Agung Ngurah Agung Gde Lanang; I Made Dedy Priyanto, SH., M.Kn.
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Film merupakan sebuah kreatifitas manusia dan karya seni yang dapat dipandang sebagai pengaruh sosial dan sarana media berkomunikasi massa dibuat menggunakan kriteria sinematografi dan dapat diputar dengan atau tanpa suara. Jurnal ini berjudul “Regulasi penetapan hukum mengenai pembajakan film di media sosial dalam dunia industri perfilman Indonesia”. Tujuan dibuatnya tulisan ini adalah untuk mengetahui aturan hukum mengenai pembajakan film dalam dunia industri perfilman Indonesia. Permasalahan yang timbul adalah pembajakan film yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab. Salah satu pelanggaran nya yaitu film yang ber hak cipta diperbanyak dan diberitahukan melalui sosial media dan internet dengan cara streaming dan download. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dikarenakan dikaji dan diteliti berdasarkan peraturan - peraturan tertulis. Penelitian tulisan ini mengkaji norma hukum yang berlaku tentang regulasi penetapan hukum mengenai pembajakan film di media sosial dalam dunia industri perfilman Indonesia. Pada saat ini perlindungan hukum hak cipta di Indonesia diatur oleh UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi masukan buat pemerintah untuk menunjukkan keinginan untuk menegakkan perlindungan hak cipta di Indonesia yang kuat sekaligus melengkapi dan memperkuat UUHC di Indonesia.
PENGAWASAN TINDAKAN PENGUMPULAN DANA DONASI OLEH LEMBAGA FILANTROPI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA AKIRA DEWI NASTITI; I GUSTI AGUNG AYU DIKE WIDHYAASTUTI
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kepastian hukum dari pengawasan tindakan pengumpulan dana donasi oleh lembaga filantropi dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian hukum normatif dipergunakan adalah normatif serta dengan pendekatan fakta dan konsep-konsep hukum. Hasil analisa menguraikan bahwa yayasan sebagai lembaga filantropi diatur pengawasannya untuk cakupan pengawasan internal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan pengawas yayasan yang memiliki kewenangan pengawasan aktivitas yayasan. Sedangkan pengawasan eksternal dilangsungkan saat yayasan telah bertindak sebagai pengumpul uang dan barang (donasi) dengan diawasi langsung oleh Kementrian Sosial. Selain itu, dalam hal administratif maka yayasan diwajibkan membentuk laporan keuangan secara transparan dan diperiksa oleh ahli pemeriksa dan pihak pemeriksa laporan tahunan dilarang untuk mengumumkan laporan dari hasil pemeriksaan tersebut kepada pihak lain selain dari Ketua Pengadilan Negeri dimana yayasan tersebut berada sesuai dengan Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pada pengaturan sanski pidana dari adanya penyalahgunaan dana donasi terdapat pada Pasal 70 juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan sanksi pidana 5 (lima) tahun penjara. Selain itu adapun pada KUHP pada Pasal 372 KUHP dan aliran dana setelah terjadinya tindak pidana yang utama guna pencegahan tindakan pencucian uang sebagaimana sanksinya diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kata Kunci: Pengawasan, Pengumpulan Dana Donasi, Lembaga Filantropi, Hukum Pidana ABSTRACT The aim of this research is to analyze the legal aspects of supervising donation collection actions held by philanthropic institutions in the perspective of Indonesian criminal law. The results of the study show that foundations as philanthropic institutions are regulated for supervision for the scope of internal with foundation supervisors having the authority to supervise the activities of foundations. While external supervision is carried out when the foundation has acted as a collector of money and goods (donations) under direct supervision by the Ministry of Social Affairs. In addition, in administrative matters, foundations are required to form financial reports in a transparent manner and are examined by experts appointed based on court decisions and the annual report examiner is prohibited from announcing reports from the results of the examination to parties other than the Chairman of the District Court where the foundation is located in accordance with with Article 53 and Article 54 of Law Number 28 of 2004 concerning Amendments to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations. The regulation of criminal sanctions for misuse of donated funds is contained in Article 70 in conjunction with Article 5 of Law Number 28 of 2004 concerning Amendments to Law Number 16 of 2001. Key Words: Supervision, Fundraising Donations, Philanthropic Institutions, Criminal Law.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PADA PENJUALAN PERSONAL VAPORIZER TERHADAP KONSUMEN ANAK DIBAWAH UMUR Yemima Christina Phoa; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan daripada penelitian ini yakni untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan bagi konsumen terkait dengan pembelian suatu personal Vaporizer (Vapor) dalam hal ini dilakukan oleh anak yang masih tergolong dengan usia di bawah umur serta mengetahui bagaimana tanggung jawab daripada pelaku usaha terhadap suatu penjualan personal Vaporizer (vapor) bagi anak di bawah umur. Metode normatif bertitik berat pada aturan atau suatu norma hukum positif yang berlaku yang berkaitan tentunya dengan penelitian ini menjadi suatu metode yang digunakan dalam penulisan ini, serta diiringi dengan pendekatan perundang-undangan yang ditunjang dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder, dengan Analisa yang bersifat deskriptif. Dengan hasil studi menunjukan bahwa belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai vapor berbeda dengan rokok konvensional oleh karena itu bentuk dari pada penerepan suatu Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni berkaitan dengan pemberian terhadap suatu perlindungan atas hak-hak dari konsumen yakni berhak mengajukan suatu gugatan perdata namun hal ini juga dapat dihindari apabila kesalahan tersebut berasal dari kelalaian konsumen itu sendiri, serta dapat dilakukan suatu upaya hukum preventif maupun represif serta pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap penjualan personal Vaporizer (Vapor) yakni dapat dikenakan sebuah sanksi administratif dan sanksi pidana serta penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta melalui lembaga peradilan ataupun di luar pengadilan. Kata Kunci : Rokok Elektrik, Anak Di Bawah Umur, Perlindungan Konsumen
URGENSI PEMBENTUKAN ATURAN TINDAKAN TRADING IN INFLUENCE TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA I Dewa Gede Agung Krishna Putera; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk pola tindakan trading in influence yang menimbulkan perbedaan dengan jenis-jenis korupsi lainnya serta dapat menganalisis terkait urgensi pembentukan aturan tindakan trading in influence terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, permasalahan kasus dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa trading in influence sebagai tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat publik melainkan dapat dilakukan oleh orang biasa. Secara umum trading in influence dilakukan melalui tiga bentuk pola yakni: vertikal, vertikal dengan broker dan horizontal. Bentuk-bentuk pola tersebut menyebabkan perbedaan mendasar dengan jenis-jenis tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Adanya perbedaan, menyebabkan kekosongan norma, dikarenakan keterbatasan aturan yang menyebut trading in influence sebagai tindak pidana korupsi. kekosongan norma tersebut akan menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus yang terindikasi adanya tindakan trading in influence. Dilihat dari situasi yang ditimbulkan oleh tindakan trading in influence, perumusan ketentuannya menjadi suatu urgensi dalam hukum positif Indonesia. Nantinya, didalam merumuskan aturan trading in influence perlu mengadopsi ketentuan yang ada didalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) agar perubahan pasal ataupun pembaharuan undang-undang terkait tindak pidana korupsi dapat menciptakan suatu kepastian hukum, keadilan hukum serta kemanfaatan hukum. Kata Kunci: Trading In Influence, Tindak Pidana Korupsi, Pembaharuan aturan. ABSTRACT This research aims to provide an understanding about the forms of trading in influence patterns that lead to diffrences from other types of corruption and to analyze the urgency of establishing trading in influence regulation in eradicating the corruption act in Indonesia. The method that used in this research is normative legal research with statutory, case and conceptual approach. Research results show that trading in influence as a criminal act of corruption can not only be carried out by public officials but it is also possible to be done by ordinary people. In general, trading in influence is carried out through three patterns, namely: vertical, vertical with a broker and horizontal. These forms of patterns lead to different types of corruption that exist in Indonesia. The existence of differences causes a void in norms, due to limited regulations which state trading in influence as an act of corruption. The void of norms, will make it difficult for law enforcement officials to uncover cases that indicate trading in influence. Judging from the situation caused by the act of trading in influence, the formulation of its provisions has become an urgency in Indonesia positive law. Later, regarding the formulation of trading in influence regulations, it is necessary to adopt the provisions contained in the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) so that amending articles or reformed laws related to criminal acts of corruption can create legal certainty, legal justice and legal benefits. Key Words: Trading In Influence, Criminal Acts of Corruption, Reformed Regulations.
PERAN BADAN BANK TANAH DALAM MENJAMIN KETERSEDIAAN TANAH BAGI MASYARAKAT Ni Made Dwita Andayana Dewi; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mengetaui peran badan bank tanah sebagai upaya menjamin ketersediaan tanah dalam usaha memenuhi kebutuhan pembangunan oleh masyarakat menjadi tujuan dari dilakukannya penulisan artikel ini. Badan bank tanah ialah sebuah badan sui generis atau badan khusus yang memiliki wewenang khusus dalam hal melakukan pengelolaan akan tanah. Model kelembagaan dari badan tersebut adalah BLU (Badan Layanan Umum). Yang menjadi tujuan pembentukan bank tanah adalah agar dapat mengatur pengadaann tanah sehingga tercapainya keterjaminan ketersediaan tanah yang dibutuhkan dalam pembangunan. Metode normatif dengan sifat penelitian deskriptif menjadi pilihan yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan jenis pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan serta analisis konsep hukum dengan berlandaskan pada bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Artikel ini dalam penulisannya memanfaatkan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang merupakan cara pengumpulan data berupa menghimpun dan menganalisis dokumen serta dipergunakan juga teknik analisis kualitatif. Kesimpulan yang didapatkan yaitu keberadaan bank tanah amat sangat membantu dalam hal memastikan bahwa tanah yang penyediaannya ditujukan pada pemenuhan kebutuhan untuk pembangunan mayarakat dalam kategori aman sehingga tidak akan terjadinya kekurangan. Pemerintah berinisiatif membentuk bank tanah agar dapat melaksanakan pengadaan tanah dalam penyediaan tanah untuk digunakan di masa depan dan secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Dengan adanya bank tanah juga dapat menjadi alat untuk membantu menyokong dalam pelaksanaan beragam kebijakan pertanahaan serta membantu dalam mencapai pembangunan secara menyeluruh dan optimal lewat pembangunan daerah dan pengadaan tanah secara adil merata demi terwujudnya kemakmuran masyarakat secara menyeluruh.
PROBLEMATIKA KETENTUAN PASAL 8(2)(b)(iv) STATUTA ROMA DALAM MEREKOGNISI KEJAHATAN EKOSIDA YANG EKOSENTRIS I Gede Yoga Pradana Putra; Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, S.H., M.H.
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui jejak historis terbentuknya Pasal 8(2)(b)(iv) Statuta Roma serta mengusut problematika di dalam pengamalan pasal a quo. Penelitian ini bertumpu pada penelitian normatif yuridis dengan Pendekatan Statuta, Frasa, dan Sejarah. Sumber bahan hukum mengelaborasikan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Berdasarkan Risalah Rome Diplomatic Conference 1998, final teks Pasal 8(2)(b)(iv) Statuta Roma merupakan proyeksi dari beberapa klausula di bawah Protokol Tambahan I, inter alia, Pasal 35(3), Pasal 51(5)(b), dan Pasal 85(3). Namun pada praksisnya, pengamalan Pasal 8(2)(b)(iv) Statuta Roma sebagai satu-satunya pasal yang merekognisi kejahatan ekosida yang ekosentris masih menjumpai berbagai hambatan, seperti ambigunya standarisasi dalam mengkriminalisasi suatu serangan agar memenuhi unsur actus reus­, yaitu ‘widespread, long-term and severe damage’; sulitnya membuktikan unsur mens rea dari si pelaku, dimana letak persoalan ada pada ‘pengetahuan’ si pelaku per se; dan yang terakhir adalah keberlakuan Pasal 8(2)(b)(iv) Statuta Roma hanya pada situasi Konflik Bersenjata Internasional. Kata Kunci: Pasal 8(2)(b)(iv) Statuta Roma, Problematika, Kejahatan Ekosida, Ekosentris. ABSTRACT The purpose of this study is to ascertain the historical trail of Article 8(2)(b)(iv) Rome Statute, also to examine obstacles within its implementation. This study relies on normative legal research using Statute, Words and Phrase, once with Historical Approach. The legal sources are the elaboration of primary, secondary, and tertiary sources. In accordance with the travaux préparatoires of Rome Diplomatic Conference 1998, the final text of Article 8(2)(b)(iv) Rome Statute is a projection from several Articles under Additional Protocol I, inter alia, Article 35(3), Article 51(5)(b), and Article 85(3). However, praxisly, the implementation of Article 8(2)(b)(iv) Rome Statute as the only provision which recognizes ecocide-ecocentric crimes, remain encounters various obstacles, for instance the ambiguity of standardization in criminalizing an attack to meet the actus reus, namely ‘widespread, long-term, and severe damage’; the distress in proving mens rea of the perpetrator, where the problem genuinely lies with respects to the ‘knowledge’ perpetrator per se; and last, Article 8(2)(b)(iv) Rome Statute cannot be applied in the situation of International Armed Conflict. Key Words: Article 8(2)(b)(iv) Rome Statute, Problematic, Crimes of Ecocide, Ecocentric.
A PENGATURAN PENURUNAN DARI HAK MILIK MENJADI HAK GUNA BANGUNAN BAGI PERSEROAN TERBATAS Tabitha Christina Sihotang; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Land is the center of human life which also functions as a place to live and a place of life. Besides getting a life, it is also a place to live. In agrarian law, land ownership can be in the form of property rights, cultivation rights, building rights, rental rights, and use rights. Limited Liability Company as a business entity has the right to have building rights. Limited Liability Companies engaged in housing must change the status of property rights to building use rights. The problems in this paper are the first, the procedure for reducing property rights to building use rights carried out by a Limited Liability Company. Second, the obstacle in decreasing the status of land rights from property rights to building rights by Limited Liability Companies. Third, how to overcome obstacles to the decline in the status of property rights to building use rights. This study uses a normative research method with a statutory approach, a conceptual approach, and an analytical approach, namely legal norms related to land rights by Limited Liability Companies. The procedure for reducing property rights to building use rights by a Limited Liability Company is carried out by submitting an application to the local land agency accompanied by the identities of the parties, certificates of property rights being requested for reduction, location permits and in-principle permits. Meanwhile, there are obstacles in reducing property rights to building use rights in the form of complex implementation and long time. To overcome these obstacles, the National Land Agency needs to improve bureaucratic efficiency and narrow or shorten the time for the reduction of their rights.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue