cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11 No 7 (2023)" : 10 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SMARTPHONE PADA APLIKASI FACEBOOK MARKETPLACE Abdullah, Affandi Sultan; Sumadi, Putu Sudarma
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah ingin memahami bagaimana pengaturan hukum apabila konsumen dirugikan saat melakukan transaksi pembelian smartphone dalam aplikasi Facebook. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengandung kekaburan, ketidakpastian dan konfliknya suatu norma. Norma yang ditujukan berupa suatu asas, unsur dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, ataupun pendapat ahli. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli smartphone sangatlah diperlukan demi terciptanya rasa aman bagi konsumen dalam berbelanja online melalui facebook marketplace. Dan dalam hal ini diatur pula mengenai larangan bagi pelaku usaha dalam menyebarkan iklan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga patut diketahui mekanisme penyelesaiannya. Sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf c UUPK bahwa, Konsumen dalam memebli suatu barang wajib mendapatkan kejelasan informasi yang jelas, benar dan pasti berkaitan dengan keadaan suatu barang yang akan dibeli.
A LEMBAGA KEPOLISIAN SEBAGAI SUB-UNSUR SISTEM PERADILAN PIDANA DAN HUBUNGANNYA DENGAN INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Mahayasa, I Nengah Budha; Dana Sugama, I Dewa Gede
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna menganalisis dan mengkaji hubungan internal sub-unsur sistem peradilan pidana dengan sistem peradilan pidana terpadu, serta guna mengetahui upaya yang dapat dijalankan oleh lembaga kepolisian dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan dan mengambil sumber dari berbagai macam literatur seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat jelas antara lembaga kepolisian dengan sistem peradilan pidana terpadu. Hal ini disebabkan karena lembaga kepolisian merupakan langkah awal dari suatu mekanisme penanganan kasus pidana. Lembaga kepolisian sebagai lembaga negara yang berfungsi melindungi dan memberikan pengayoman memiliki kewajiban untuk menerima laporan dari masyarakat. Mengingat kewajibannya yang menjadi garda terdepan penyelesaian perkara pidana, segala permasalahan baik internal maupun eksternal instansi akan mempengaruhi kinerja instansi lainnya.
UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA ATAS PERKARA GUGATAN PEMBATALAN MEREK Santi, Ni Putu Sukma Meerani; Pramana Putra, Made Aditya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji pengaturan terhadap prosedur gugatan pembatalan merek di pengadilan niaga serta menjelaskan upaya hukum pada putusan pengadilan niaga atas perkara gugatan pembatalan merek. Metode penelitian berupa penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan prosedur gugatan pembatalan merek, meskipun umumnya menggunakan hukum acara perdata biasa, terdapat ketentuan khusus yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, di mana terdiri atas pengajuan gugatan, dasar gugatan, serta waktu pemeriksaan perkara sampai dengan putusan. Selain itu, pada upaya hukum atas putusan, tidak terdapat upaya hukum banding seperti perkara perdata pada umumnya. Upaya hukum atas putusan gugatan pembatalan merek hanya bisa diajukan upaya hukum kasasi serta peninjauan kembali. Tidak adanya upaya hukum banding merupakan bentuk perwujudan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam pengadilan niaga. This study aims to examine the arrangements for the procedure for trademark cancellation lawsuits in commercial courts and to explain the legal remedies that can be taken in commercial court decisions for trademark cancellation lawsuits. The research method is normative legal research using the statutory regulation approach. The results of this study are that in carrying out trademark cancellation lawsuit procedures, although generally using ordinary civil procedural law, there are special provisions contained in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, which include filing a lawsuit, basis of the lawsuit, and time of examination case to a verdict. Apart from that, in legal remedies for decisions, there are no known legal remedies for appeals like civil cases in general. Legal remedies for trademark cancellation lawsuits can only be filed for cassation and reconsideration. The absence of appeals embodies the principle of a fast, simple, and low-cost trial in a commercial court.
PERAN UNITED NATION DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ANTAR NEGARA (STUDI KASUS RUSIA vs UKRAINA) Nainggolan, Tiffani Roulina; Laksana, I Gusti Ngurah Dharma
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dengan jalan damai. Konflik terjadi dalam kehidupan timbul karena adanya perbedaan dari berbagai aspek, sehingga konflik tersebut membawa dampak yang buruk dan menyebabkan kerugian hingga memakan korban jiwa. Oleh karena itu, tulisan ini meneliti terkait peran PBB dalam menyelesaikan sengketa antar negara yang dengan studi kasus Rusia vs Ukraina. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Piagam PBB digunakan penulis sebagai konvensi dasar dari peranan dan tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan literatur-literatur (text book), selain literatur penulis juga menggunakan beberapa tulisan yang diakses melalui internet. Kata Kunci: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Penyelesaian Sengketa, Rusia dan Ukraina, Peran dan Tanggung jawab PBB ABSTRACT The purpose of the establishment of the United Nations is to maintain international peace and security by peaceful means. Conflicts that occur in life arise because of differences in various aspects, so that these conflicts have a bad impact and cause losses that take lives. Therefore, this aper examines the role of the United Nations in dispute settlement between countries using the Rusia vs Ukraine as a case study. This article uses normative legal research methods. The UN Charter is used by the authir as a basic convention of the roles and responsibilities of the United Nations (UN) and literature (text book), in addition to literature the author also uses several writings accessed via the internet. Key Words: United Nations (UN), Disputes settlement, Rusia and Ukraine, the Roles and Responsibilities UN
Pengaturan Hukum dan Mekanisme Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Angel, Shara Mariyanti; Samsithawrati, Putu Aras
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi pengaturan hukum perjanjian waralaba yang ada di Indonesia berserta upaya perlindungan hukum perjanjian waralaba (franchise) melalui mekanisme penerapan asas proposionalitas. Penelitian ini memakai penelitian hukum normatif serta memakai pendekatan konsep, analitikal, dan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian ini menghasilkan pengaturan hukum perjanjian waralaba di Indonesia ditemukan dalam KUHPerdata, PP 42/2007, dan Permendag 71/2019. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menjelaskan semua perjanjian yang dihasilkan secara sah dapat menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Dalam Pasal 4 PP 42/2007 menjelaskan bahwa, Waralaba dilakukan beralaskan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba dengan menyimak hukum Indonesia. Dalam Pasal 6 Permendag 71/2019 menjelaskan bahwa pengurusan Waralaba patut dialaskan pada Perjanjian Waralaba yang telah dibuat antara para pihak dan memiliki kedudukan hukum yang setara serta terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Lebih lanjut, agar tercapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat, maka perjanjian waralaba harus didasari dengan saling bertukarnya wewenang-kewajiban secara proporsionalitas dalam membentuk perjanjian. Mekanismenya yaitu pemberi waralaba memberikan keterangan tertulis yaitu Prospektus Penawaran Waralaba sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Permendag 71/2019 kemudian diikuti dengan STPW sebagai bukti pendaftaraan kepada para pihak sebagai pemenuhan syarat pendaftaran. Mekanisme tersebut dapat dilakukan melaui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission.
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PRODUSEN DITINJAU DARI SEGI INDIKASI GEOGRAFIS Darmayanti, Ni Komang Putu Sri; Danyathi, Ayu Putu Laksmi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is to determine the process of registering geographical indications (GI) or a number of superior products as intellectual property rights, and to find out the legal implications of geographical indications after the enactment of the work copyright law. This research uses normative legal research methods, namely research that refers to the laws and regulations that apply well in Indonesia. This research can also be said as library research. With the results of research for the certification process for Geographical Indications (GI), the Government of the Republic of Indonesia has issued Government Regulation (PP) Number 51 of 2007 concerning Geographical Indications. The Government Regulation regulates the Registration of Products or Goods that have certain characteristics so that they are eligible to be registered as Geographical Indications (GI). Judging from the substantive changes in the article between the Trademark Law and Geographical Indications and the Job Creation Act, according to the author, there is no indication of a regulation that is detrimental to the public interest regarding changes to the trademark rules because the changes tend to make it easier for people who want to apply for registration of their business marks.
Potensi Penjatuhan Pidana Bagi Seseorang Yang Dengan Sengaja Menularkan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Ramitha, I Made Mahatmajaya; Sarjana, I Made
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian hukum mengenai penjatuhan pidana bagi seseorang yang dengan sengaja menularkan CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disebut COVID-19 telah dinyatakan oleh World Health Organisation (WHO) sebagai pandemic dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pidana, COVID-19 ABSTRACT The purpose of this study is to examine legal certainty regarding criminal penalties for someone who intentionally transmits CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). Corona Virus Disease 2019 or commonly called COVID-19 has been declared by the World Health Organization (WHO) as a pandemic and the Government of Indonesia based on Presidential Decree Number 11 of 2020 concerning the Determination of Public Health Emergency Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Key Words: Legal Certainty, Criminal, COVID-19
ANALISIS YURIDIS KEBERLAKUAN BENTUK KERJA SAMA JOINT VENTURE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Lasmawaty, Rachel Sondang; Priyanto, I Made Dedy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari studi ini adalah guna mengkaji keberlakuan dan kepastian hukum dari bentuk kerja sama secara joint venture yang dilakukan oleh perusahaan asing dengan perusahaan dalam negeri dalam bentuk penanaman modal asing berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bahan-bahan sekunder lainnya yang mengandung kaidah hukum. Adapun hasil dari studi ini menunjukkan bahwa skema joint venture untuk kegiatan penanaman modal asing secara implisit diatur dalam UU Penanaman Modal. Dari segi bentuk perjanjiannya yaitu joint venture agreement terutama dalam hal pendirian entitas bisnis di Indonesia, joint venture agreement juga tunduk pada peraturan perundang-undangan lain misalnya syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata dan ketentuan mengenai persyaratan untuk mendirikan Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the applicability and legal certainty of the form of joint venture cooperation carried out by foreign companies with domestic companies in the form of foreign investment based on applicable law in Indonesia. This study uses normative legal research methods with statutory approaches and other secondary materials that contain legal principles. The results of this study indicate that the joint venture scheme for foreign investment activities is implicitly regulated in the Investment Law. In terms of the form of the agreement, namely a joint venture agreement, especially in the case of establishing a business entity in Indonesia, the joint venture agreement is also subject to other laws and regulations, for example the Indonesian Civil Code has regulated the terms of validity of the agreement and regulations regarding the requirements for establishing a Limited Liability Company as regulated in the Limited Liability Company Law.
ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN CATCALLING SEBAGAI BENTUK PELECEHAN SEKSUAL VERBAL Murni, Luh Putu Lukat; Hariyanto, Diah Ratna Sari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Scientific paper is needed to be able to support legal research in connection with the development of legal science itself. The purpose of this article is to provide a deeper understanding and to critically examine the victim's point of view in dealing with victims of catcalling. In addition, this article will also examine further the existence of catcalling as a criminal act which is analyzed based on criminal law policies. To be able to answer the problems and achieve the right and appropriate writing objectives, this article uses normative methods by exploring the laws and regulations in Indonesia by approaching positive law and relevant criminal law concepts to solve problems. Victimology as one of the fields of legal science that is important to find the causes of the emergence of victims, is needed to analyze the causes of victims of catcalling. Whether the catcalling victim also played a role in causing the incident or not. However, because catcalling as a criminal act has not yet been specifically regulated in Indonesia, a written legal rule is needed in order to provide legal certainty for victims of catcalling. Keyword: Victimology, Catcalling, Criminal Act.
PENGATURAN BENTUK-BENTUK PELINDUNGAN SEMENTARA DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Amanda, Indira; Darmadi, A.A. Oka Yudistira
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pelindungan sementara bagi korban tindak pidana kekerasan seksual serta memformulasikan bentuk-bentuk pelindungan sementara yang sebaiknya didapatkan oleh korban tindak pidana kekerasan seksual. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative melalui pendekatan konseptual serta pendekatan peraturan perundang-undangan. Dari hasil studi ini menunjukkan bahwa pengaturan pelindungan sementara yang diatur bagi korban tindak pidana kekerasa seksual dalam UU TPKS belum mengakomodir permasalahan yang selama ini dialami oleh korban tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan belum diaturnya bentuk-bentuk pelindungan sementara yang dapat diberikan negara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Maka dari itu, guna mengatasi problematika tersebut dapat dilakukan pengaturan secara jelas dan tegas bentuk-bentuk pelindungan sementara bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Hal itu didapatkan melalui, melakukan analisis terhadap kekurangan penegak hukum selama ini dalam menangani kasus kekerasan seksual serta menganalisis kondisi psikis korban yang merasa takut akibat adanya ancaman serta keraguan dalam dirinya ketika melapor.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue