cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11 No 9 (2023)" : 10 Documents clear
PENYELESAIAN INDIKASI SERTIPIKAT TUMPANG TINDIHGANDA (OVERLAPPING) DALAM MENJAMIN LEGALITAS PEMEGANG HAK ATAS TANAH (STUDI KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR) Tampubolon, David Maruli Tua; Dahana, Cokorda Dalem
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji terkait penyelesaian indikasi sertipikat tumpang tindih (overlapping) untuk menjamin legalitas pemegang hak atas tanah. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (The case Approach) dan pendekatan Perundang-undangan (The statute Approach). Hasil Studi Menunjukkan bahwa permasalahan terkait dengan tumpang tindih (Overlapping) masih sering terjadi kepada pemegang sertipikat hak atas tanah, dan secara nasional pengaturan terkait dengan ruang lingkup Agraria diatur didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dalam perspektif indikasi tumpang tindih, kepastian hukum subyek pemegang hak atas suatu bidang tanah yang mengalami tumpang tindih (overlapping) perlu untuk diketahui serta diselesaikan sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan baru terkait bidang tanah yang sejak awal memang mengalami permasalahan terkait dengan tumpang tindih baik keseluruhan maupun sebagian terhadap suatu bidang tanah. Kata kunci: Penyelesaian, Indikasi, Tumpang Tindih (overlapping), Sertipikat, Agraria
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM PERTANIAN DI BALI Harjo Suharwanto, Oliver Ottli; Sudibya, Komang Pradnyana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The autonomy legislation of the region in terms of its administrative organization is inseparable from the application of the principle of separation of powers and of inequality. Zonin might be related to the geographical place and potential of each area that can't be compared anywhere else. practice the precept of neighborhood autonomy to hold the Republic of Indonesia among the critical government and the nearby government. The question, consequently, is how applying the precept of regional cooperation can improve the welfare and internationality of areas with potentially incomparable situations such as geography and assets. nearby autonomy as a device for attaining prosperity in a really perfect shape of cooperation.
Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Limbah B3 dengan Menggunakan Pendekatan Restorative Justice M Lubis, Hanna Patricia; Sari Hariyanto, Diah Ratna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine whether Environmental Law cases can be resolved using a Restorative Justice approach. Also, using a restorative approach to find out the legal consequences and impacts of settlements. The Restorative Justice Approach is an approach that leads to the creation of justice and balance for the perpetrators of the crime and the victim. This study uses a normative juridical approach. The method of collecting legal materials in this research is library research. The results of the study show that Restorative Justice can be fairer because in court, mediation is carried out between the people of Metro (as victims) over B3 waste pollution by PT Sutomo (as perpetrators), and the legal consequences in the settlement are in the form of stopping investigations from avoiding criminal sanctions and reducing the accumulation of cases through the discretion of law enforcement in fulfilling the material and formal requirements stipulated in the Chief of Police Circular Number: SE/8/VII/2018.
PERJANJIAN LISAN SAH SEBAGAI BUKTI DALAM PERADILAN PERDATA Siagian, Immanuel Wibowo; Ariana, I Gede Putra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi wawasan bag massyarakat tentang perjanjian yang ssering mereka ciptakan. Juga menjadi media untuk memberi tahu tentang perjanjian yang sah itu adalah perjanjian yang seperti apa. Terlebih memberi wawasan tentang keabsahan perjanjian lisan yang kerap digunakan dilingkungan masyarakat. Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Yang dimana penelitian hukum Normatif ialah penelitian yang di lakukan menggunakan cara menelaah bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan maupun bahan lain dari berbagai literatur yang sesuai terkait yang akan di bahas di penulisan ini. Haasilnya ditemukan bahwa perjanjian lisan sekalipun yang tidak memiliki akta tetap dikatakan sah selagi memenui unsur syarat sahnya sebuah perjanjian. Tidak hanya hanya sah, perjanjian lisan juga bisa digunakan dalam proses Peradilan Perdata sebagai alat bukti. Kata Kunci: Perjanjian, Perjanjian Lisan, Sah, Peradilan Perdata, Alat Bukti, ABSTRACT The goals of this writing is to give people a knowledge about agreement that they ussaly did. Also to become a media to tell them about what a legitimate agreement are. Especially to educate them a legal standing about the verbal agreement that they often doing in society. In this writing are using law research normative method. Wich is the research that using the law or other litellatur that are connected with these topics. The result are founded that the legal agreement are legal even without any paper as long as they fit according a condition on the law. Not just legal, a legal agreement also can be used in process of the civil court as an evidence Keywords : Agreement, Verbal Agreement, Legal,Civil Court, Evidence
PERTANGGUNGJAWABAN ORGAN PERSEROAN DALAM HAL PERSEROAN PERORANGAN MENGALAMI PAILIT Karangan, Yudha Noverto; Purwanto, I Wayan Novy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah agar mengetahui bagaimana ketentuan tentang organ pelaksana dalam Perseroan Perorangan di Indonesia serta bagaimana Pertanggungjawaban organ perseroan perorangan jika perseroan pailit. Dalam penelitian ini, metodologi yang gunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan peraturan undang-undang sebagai landasan. Pendekatan ini melibatkan pemahaman serta analisis terhadap seluruh peraturan undang-undang yang berkaitan dengan isu yang diteliti dalam penulisan jurnal ini. Hasil studi menunjukkan bahwa Perseroan Perorangan, didirikan dan dijalankan hanya oleh 1 orang, yang juga menjabat posisi direktur sekaligus merangkap sebagai pemegang saham tunggal tanpa adanya komisaris. Hal tersebut dikarenakan Perseroan Perorangan di Indonesia ini menganut sistem yang telah lama dikenal dan dianut oleh negara Anglo Saxon, yaitu disebut dengan one tier system. Selain itu, ketika Perseroan Perorangan di mohonkan pailit, maka direktur bertanggung jawab sebatas harta yang dimiliki Perseroan saja, tidak meliputi harta prbadinya. Namun, jika terbukti bahwa direktur beritikad buruk dalam menggunakan harta kekayaan Perseroan, sehingga berakibat pada tidak cukupnya harta kekayaan Perseroan untuk membayar utangnya, maka direktur harus bertanggungjawab meliputi harta pribadinya atas kepailitan Perseroan Perorangan tersebut. Selain itu, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, perseroan perorangan wajib menyetorkan laporan terkait kondisi keuangan perseroan setiap tahunnya. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahagunaan keuangan perseroan. Dengan begitu kepercayaan publik terhadap pengelolaan bisnis yang dijalankan oleh perseroan perorangan akan selalu terjamin. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pengaturan mengenai organ Perseroan Perorangan masih terjadi inkonsisten antara yang diatur dalam PP No. 8/2021 dengan peraturan diatasnya yakni Perppu Cipta Kerja. Kata Kunci: Perseroan Perorangan, Organ Perseroan, Kepailitan, One Tier System, Direktur ABSTRACT The purpose of this study is to examine the laws governing implementing organs in Indonesian individual companies and how their organs' responsibility is applied in bankruptcy. The normative law methodology with a regulatory approach is employed as the foundation of this research. In this approach, all the relevant regulations related to the topic discussed in this paper are comprehensively analyzed and understood. Based on the study results, it was found that the Individual Company in Indonesia, which is established and run by only one person, also holds the position of director and is the sole shareholder without a commissioner. This is because the Individual Company in Indonesia adopts the one-tier system, which is widely used in Anglo-Saxon countries. Moreover, the director's accountability, if the Individual Company goes bankrupt, is limited to the company's assets alone and does not include their personal assets. However, if it is proven that the director acted with malicious intent in utilizing the company's resources, leading to insufficiency in paying off its debts, the director will be held accountable for the bankruptcy of the Individual Company, including their personal assets. Furthermore, according to PP No. 8/2021, an individual company is required to report an annual financial statement. This is to prevent the misuse of company funds. By doing so, public trust in the business management of the individual company will always be maintained. However, the issue is that the regulation regarding the body of the Individual Company is still inconsistent between what is regulated in PP No. 8/2021 and the regulation above it, namely the Perppu Cipta Kerja. Key Words: Individual Company, Company Organ, Bankruptcy, One Tier System, Director
A PENCANTUMAN KLAUSUL BAKU BARANG YANG SUDAH DI BELI TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN DALAM PERJANJIAN STANDAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 barusu, yogi nugraha; Rudy, Dewa Gede
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Penulisan study mengkaji pencantuman klausla baku mengenai barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, dalam sebuah perjanjian standar dapat dikatakan benar berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta dapat menimbulkan Akibat Hukum apabila adanya pencantuman Klasula baku seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dalam sebuah perjanjian standar. Penulisan jurnal ini menerapkan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan instrument hukum atau produk hukum (The Statute Approh) artinya “pendekatan ditinjau berdasarkan telaah dari berbagai jenis UU atau regulasi sesuai topik kajian”. Salah satunya ialah mengenai pengaturan pencantuman klausula baku dalam sebuah perjanjian standar berupa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan sesuai Pasal 18UU Perlindungan Konsumen, hal tersebut dilarang. Mengatur perihal setiap penawaran barang ataupun jasa yang dilakukan pelaku usahayang ditujukan kepada konsumen tidak diperbolehkan membubuhkan klausula baku dalam sebuah dokumen maupun sebuah perjanjian dalam hal ini menyatakan pengalihan tangungjawab pelaku usaha. Serta, memuat aturan terkait larangan pelaku usaha dalam perihal pencantuman klausula baku dengan peletakan maupun bentuknyasusah terlihat, penulisannya tidak terbaca dengan jelas, serta kalimatnya susah untuk dipahami. Akibatnya konsumen merasa dirugikandan menimbulkan akibat hukum terhadap klausula baku pada perjanjian standar tersebut. Sehingga berdasarkan aturan pada Pasal 18 ayat 3 perjanjian dikatakan batal demi hukum. Kata Kunci: Klausul Baku ABSTRACT The author's study assesses that the inclusion of a standard clause regarding goods that have been purchased cannot be returned, in a standard agreement can be justified based on Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and can cause Legal Consequences if there is an inclusion of a standard clause as previously mentioned in a standard agreement. In writing this journal, it uses normative legal research methods and approaches to legal instruments or legal products (The Statute Approach). One of them is regarding the arrangement of affixing standard clauses in a standard agreement in the form of goods that have been purchased cannot be returned according to Article 18 of the Consumer Protection Act, this is prohibited. Pay attention that the subject of every offer of goods or services made by business actors aimed at consumers is not allowed to affix standard clauses in a document or an agreement, in this case declaring the transfer of responsibilities of business actors.Also, contains rules related to the prohibition of business actors in terms of affixing standard clauses with the positioning or shape being difficult to see, the writing is not legible, and the sentences are difficult to understand. As a result, consumers feel disadvantaged and cause legal consequences for the standard clauses in the standard agreement. So based on the rules in Article 18 paragraph 3, the agreement can be declared null and void. keywords: Standard Clause
TELAAH EKSISTENSI PARALEGAL SEBAGAI SALAH SATU PEMBERI BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT KURANG MAMPU Fortuna, Ni Komang Niken Ayu; Stefani Ratna Maharani, I Gusti Ayu
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yakni guna menganalisis dan mengetahui eksistensi atau kehadiran dari paralegal dalam sistem hukum indonesia serta bentuk fungsi dan kewenangannya. Studi ini dilakukan yang memakai metode penelitian hukum normatif. Hasil dari studi ini menunjukan bahwasanya paralegal memiliki eksistensi atau kehadiran dalam sistem hukum di Indonesia melalui UU No, 16 / 2011 Hak Asasi Manusia No. 3 / 2021, paralegal dalam pelaksanaannya perlu memenuhi beberapa syarat serta kewenangan yang diberikan kepada paralegal untuk memberikan upaya lanjutan khususnya orang yang finansialnya kurang bersifat terbatas berupa bantuan hukum dalam lingkup non-litigasi. Paralegal sebagai salah satu subjek penolong edukasi pendidikan hukum khususnya advokat, dosen, serta mahasiswa hukum bekerja dengan tujuan pengabdian.
PERBANDINGAN HUKUM ABORSI DI INDONESIA, JEPANG DAN REPUBLIK RAKYAT CINA Simanjuntak, jeffrey Benediet; Laksana, I Gusti Ngurah Dharma
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Aborsi adalah tindakan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan sengaja sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Perilaku ini bertentangan dengan hukum di Indonesia, dan tercantum dalam Pasal 346 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kehidupan. Terlepas dari kenyataan bahwa aborsi adalah ilegal, sebagian besar aborsi masih dilakukan pada perempuan karena berbagai alasan karena undang-undang dan peraturan saat ini kurang toleran terhadap situasi di mana perempuan dipaksa untuk melakukan aborsi. Aborsi sering dapat dibagi menjadi dua kategori: aborsi yang tidak disengaja dan aborsi yang disengaja. Aborsi yang terjadi secara tidak sengaja dan tanpa adanya tindakan yang disengaja dikenal sebagai aborsi yang tidak disengaja. Sebaliknya, aborsi yang disengaja adalah aborsi yang terjadi karena suatu pilihan. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik studi literatur untuk mengupas lebih dalam permasalahan yang dihadapi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap negara memiliki hukum aborsi yang berbeda. Kata Kunci: Aborsi, Hukum, Undang-Undang Hukum Pidana ABSTRACT Abortion is an act to intentionally end a pregnancy before the fetus can live outside the womb. this behavior is against the law in Indonesia, and is listed in Article 346 of the Criminal Code concerning Crimes Against Life. Despite the fact that abortion is illegal, most abortions are still performed on women for various reasons as current laws and regulations are less tolerant of situations where women are forced to have abortions. Abortions can often be divided into two categories: harmless abortions and harmless abortions. Abortions that occur accidentally and without any countermeasures are known as harmless abortions. Anti, winning abortion is an abortion that occurs by choice. In this study, researchers will use literature study techniques to explore more deeply the problems they face. The research results show that each country has different abortion laws. Keywords: Abortion, Law, Criminal Law
PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP FRANCHISOR MENUTUP WARALABA SECARA SEPIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA Priscilla, Putu Meidina; Putra, Made Aditya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Franchising is one of the fastest growing business innovations and is considered low risk. A franchise or franchise business involves two parties: the franchise as the buyer of the business brand and his franchisor as the owner and seller of the business brand. A franchise or franchise business requires a franchise agreement as a license to use intellectual property rights for the business. A franchise or franchise agreement may also be subject to disputes between the parties. An example of a dispute is when a franchisor unilaterally terminates a contract before it expires, causing a loss to the franchise. The question raised in this study concerns the legal protections afforded to franchisees and franchisors in the event of default. Also legal restrictions in case of unilateral de-franchising by the franchisor. This study is a normative legal study. This research examines laws and regulations as the main sources of information: the Civil Code, Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 42 of 2007 on Franchises, and Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. In addition, we utilize secondary and tertiary sources through research in books, journals, and articles. The result of this study is that dispute resolution in franchise agreements or franchises can be judicial or non-judicial. However, many companies have opted for the non-judicial route - arbitration or alternative settlements. Keywords: Franchise, Franchisor, Franchise Agreement, Abitration
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISOR TERHADAP FRANCHISEE YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HAK MEREK Pradnya Pramita, Anak Agung Ayu Dwi Cahya; Dian Sawitri, Dewa Ayu
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The study conducted aims to determine and analyze the elements of intellectual property rights contained in a franchise agreement and legal protection to the franchisor against franchisees who violate trademark rights. There are several types of research that can be used to assess the problem, namely normative research through a statutory approach. The results of this study explain that the elements of intellectual property rights contained in franchise agreements are trademark rights, patents, copyrights, and trade secrets. In addition, settlements against franchisees who violate trademark rights can be carried out in litigation and non-litigation have been regulated in Article 83 and Article 93 of Law Number 20 Th. 2016 concerning Marks and Geographical Indications.Keywords : Franchisee, Intellectual Property Rights, Brand

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue