cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 7 No 10 (2019)" : 15 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS HILANGANYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK MEMPUNYAI KLAIM ASURANSI Komang Aris Supra Wahyudi; Nyoman A Martana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.865 KB)

Abstract

Jaminan didefinisikan sebagai salah satu sarana perlindungan terhadap keamanan kepada pihak kreditur, yakni lunasnya utang oleh debitur atau dengan kata lain pelaksanaan atas suatu prestasi. Hal ini guna memperkecil resiko dalam menyalurkan kegiatan perkreditan. Penulisan ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Hilanganya Obyek Jaminan Fidusia Yang Tidak Mempunyai Klaim Asuransi” berdasarkan Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia juga meliputi klaim asuransi apabila benda dijaminkan diikuti perjanjian asuransi tujuannya untuk menanggulangi atau mengurangi kerugian bagi pihak kreditur. Kemudian terhadap suatu benda jaminan yang tidak diasuransikan hingga kini belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Fidusia. Penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif, yakni pendekatan melalui undang-undang. Dalam penulisan ini permasalahan yang diangkat yaitu sejauh mana tanggung jawab debitur terhadap hilangya objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit dan upaya kreditur apabila nantinya terjadi permasalahan apabila objek fidusia yang dijaminkan tidak memiliki klaim asuransi. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pertanggung jawaban oleh debitur adalah tetap mengembalikan pinjaman kredit sesuai dengan perjanjian kredit yang dilakukan kepada kreditur walaupun perjanjian accesoir dinyatakan hapus menurut undang-undang tidak menutup kemungkinan lahirnya perjanjian baru antar pihak. Dan juga upaya hukum yang dapat ditempuh jikalau barang jaminan fidusia yang musnah tidak diasuransikan maka dapat menempuh jalur non litigasi dan litigasi. Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Kredit, Asuransi
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH (UPTD) DI KANTOR BERSAMA SAMSAT DI KOTA DENPASAR Ida Bagus Oka Nova Pradnyana; I Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.809 KB)

Abstract

Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar sesuai dengan standar oprasional prosedur yang dikeluarkan oleh kepala unit pelaksanaan teknis daerah untuk meningkatkan kwalitas pelayanan publik untuk semua jajaran petugas unit pelaksana teknis daerah pelayanan pajak dan retribusi daerah di Kota Denpasar. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai pelaksanaan dan kendala-kendala pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris dengan sumber data primer berupa data dari penelitian wawancara di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar,. Hasil dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan pajak kendaraan bermotor di daerah Kota Denpasar dalam putusan yang dikeluarkan kepala unit pelaksanaan teknis daerah standar oprasional prosedur tersebut tidak efektif berlaku dimasyarakat dan kendala-kendala yang dihadapi yaitu masih adanya praktik pembayaran diluar prosedur dan masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan pelayanan yang bersih dan berjalan sesuai ketentuan. Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pemungutan Pajak, Kendaraan bermotor
PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP PEKERJA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Aditya Pranabayu; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.35 KB)

Abstract

Seringkali perlindungan hukum dan penyelesaian hubungan industrial terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja tidak terlaksana dengan baik. Permasalahan yang sering terjadi ialah pihak pengusaha tidak memberi pemberitahuan terlebih dahulu mengenai pemutusan hubungan kerja kepada pihak pekerja. Permasalahan tersebut melatarbelakangi penulisan karya ilmiah ini guna mengetahui bentuk perlindungan hukum serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam kasus pemutusan hubungan kerja ini. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif dengan cara menganalisa dari berbagai asas hukum, sistem hukum, dan peraturan hukumnya. Hasil dari karya ilmiah ini, Pertama yaitu perlindungan hukum kepada pekerja mengacu kepada ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menentukan bahwa pekerja diberikan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua yaitu tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengacu kepada ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan melalui perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase serta di Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung. Kata Kunci: Pekerja., Pengusaha., Pemutusan Hubungan Kerja
TANGGUNG JAWAB PIHAK YOUTUBE TERHADAP PELANGGARAN VIDEO TANPA IZIN PENCIPTA Made Ari Yudia Krisna; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.606 KB)

Abstract

Permasalahan mengenai penyimpangan dalam penggunaan hak cipta khususnya karya video sinematografi di situs internet seperti YouTube dimana pelanggarannya seperti menkomersialkan video tanpa izin pencipta dan bagaimana tanggung jawab dari pihak YouTube terkait pelanggaran hak cipta tersebut. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis perlindungan hukum terkait hak karya cipta video sinematografi serta mengkaji bagaimana tanggung jawab dari pihak YouTube yang notabene sebagai platform apabila terjadi pelanggaran terkait video berhak cipta. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dimana hukum tersebut mengkaji berupa norma, konsep, asas, doktrin dan untuk mengetahui sanksi hukum ketika terjadinya pelanggaran hak cipta. Hasil studi ini menunjukan bahwa apabila terjadi pelanggaran seperti halnya menkomersilkan video sinematografi tanpa izin pencipta maka akan dikenakan sanksi berupa ancaman pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan peraturan yang berlaku serta pemblokiran atau penonaktifan dari pihak YouTube yang memiliki tanggung jawab penuh sebagai platform. Kata Kunci : Hak Cipta , Karya Sinematografi, YouTube
PELAKSANAAN SERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA DI DESA KEMENUH A. A Gede Putra Indranata Dharma; I Wayan Parsa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.545 KB)

Abstract

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan penjabaran kebutuhan daerah dalam membangun desa sesuai Pasal 2 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keungan desa. Berdasarkan penelitian awal terdapat suatu permasalahan pada Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Masalah tersebut adalah realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Kemenuh yang tidak memenihu target, dan disertai adanya ketidakstabilan persentase penyerapan anggaran belanja desa (APBDes) dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan tahap pelaksanaan serapan anggaran di Desa Kemenuh dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan serapan anggaran pendapatan belanja desa di Desa Kemenuh. Penelitian hukum empiris dengan menggunakan penelitian deskriptif. Sumber data primer dan data sekunder. Teknik analisis dan pengolahaan data secara kualitatif berdasarkan fakta yang ada untuk memperoleh jawaban atas permasalahan kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistimatis. Hasil penelitian yaitu pada tahap Pelaksanaan serapan dana desa pada APBDDes Kemenuh belum berjalan baik disebabkan pelaksanaan masih memiliki hambatan yaitu penyusunan perencanaan dengan pelaksanaannya. Berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh pemerintahan Desa Kemenuh yaitu terlambatnya pencairan (transfer) anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, partisipasi masyarakat yang kurang dan sistem penyusunan surat pertanggung jawaban yang mengalami perubahan yang tidak diketahui. Faktor-faktor yang mempengaruhi serapan anggaran desa kemenuh antara lain yaitu secara yuridis berdasarkan faktor faktor penegakan hukum yang berkaitan mengenai serapan APBDes desa kemenuh baik itu peraturan daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi secara non yuridis yaitu berdasarkan partisipasi masyarakat, kualitas SDM, dan perencanaanya. Kata Kunci : Pelaksanaan, Serapan, Dana Desa
PELAKSANAAN ISTIRAHAT KERJA BAGI PEKERJA PEREMPUAN PADA RAMAYANA HOTEL DENPASAR Ida Bagus Gede Pratama; I Nyoman Darmadha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (633.827 KB)

Abstract

Salah satu hotel yang berada di Kawasan Sanur adalah Ramayana Hotel Denpasar yang terletak di Jalan Danau Tamblingan No. 152, Sanur, Denpasar. Ramayana Hotel Denpasar, terindikasi belum menjalankan hak istirahat kerja yang dimiliki pekerja perempuan. Pelaksanaan Istirahat kerja diatur dalam Pasal 77 sampai dengan 83 Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada hotel ini belum ada aturan baku mengenai pelaksanaan istirahat kerja tersebut, sehingga berpotensi istirahat kerja tersebut tidak dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana pelaksanaan istirahat kerja bagi pekerja perempuan di Ramayana Hotel Denpasar seta apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan istirahat kerja bagi pekerja perempuan di Ramayana Hotel Denpasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan teknik wawancara. Adapun yang menjadi hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan istirahat kerja pada Ramayana Hotel Denpasar tidak berjalan efektif, khususnya pada istirahat haid dan istirahat menyusui. Faktor yang menghambat hal tersebut adalah belum adanya peraturan mengenai istirahat kerja dalam peraturan perusahaan dan kurangnya pengetahuan pekerja perempuan akan haknya. Kata kunci: Tenaga Kerja, Perempuan, Kota Denpasar
PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI BISNIS ELEKTRONIK DI INDONESIA I Putu Agus Dharma Wijaya; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.16 KB)

Abstract

Transaksi bisnis melalui Electronic Commerce (E-Commerce) atau sekarang biasa disebut dengan jual beli secara online di Indonesia bermula pada tahun 2000’an misalnya, melakukan transaksi jual dan beli seara online seperti barang maupun jasa, serta dengan makin banyak aplikasi jual beli secara online didunia. Seiring berjalannya waktu kedepan E-Commerce akan lebih meningkat pesat perkembangannya dan akan berjalan dengan memuaskan pada tahun-tahun mendatang apabila bisnis melalui Internet atau E-Commerce. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu, Bagaimanakah perlindungan dan tanggung jawab hukum para pihak dalam transaksi online serta cara penyelesaian pertanggungjawaban kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha online terhadap konsumen. Metode penulisan penelitian, menggunakan metode analisis hukum normatif serta menggunakan pendekatan undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak para pihak, kewajiban para pihak, larangan-larangan pelaku usaha serta tanggungjawab para pihak dalam melakukan transaksi yang bersifat online. Hasil studi menunjukan bahwa cara memberikan perlindungan hukum terhadap penjual dan konsumen terutama ditekankan dalam hal pembayaran, konsumen mengharuskan untuk melakukan pelunasan pembayaran terlebih dahulu kemudian, melakukan konfirmasi pembayaran serta penyelesaian hukum untuk konsumen terletak pada adanya kompensasi berupa pengembalian barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan. Pelaku usaha jual beli online juga harus bertanggungjawab dengan memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh pihak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Transaksi Bisnis Eklektronik.
PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS TERHADAP HAK JAMINAN YANG DIAGUNKAN OLEH DEBITOR PAILIT I Made Teguh Adinata; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.321 KB)

Abstract

Di Indonesia terjadi krisis moneter pada tahun 1998, pada saat krisis moneter banyak perusahaan yang tidak sanggup untuk memenuhi pembayaran utang. Hal tersebut berdampak pada banyak perusahaan yang gulung tikar. Maka dari itu pemerintah merevisi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Namun revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 terdapat konflik norma didalamnya, dimana muatan pasal 56 dan 59 bertentangan dari pasal 55. Melihat permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Hak Jaminan Yang Diagunkan oleh Debitor. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian bahwa kreditor separatis berkedudukan yang paling tinggi karena memegang hak jaminan kebendaan merupakan posisi yang terkuat, jika debitor tidak mampu untuk memenuhi kewajiban maka kreditor separatis dapat melakukan eksekusi atas jaminan tersebut. Kreditor separatis juga tidak tergantung atau terpengaruh dengan kreditor lainnya. Namun dalam UU Kepailitan, pelaksannaan eksekusi kreditor separatis terhadap hak jaminan kebendaan dibatasi oleh UU kepailitan, dalam pasal 55 kreditor separatis memperbolehkan kreditor separatis melakukan hak eksekusinya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, namun pada pasal 56 terjadi ketimpangan dengan memotong hak eksekusi dari kerditor separatis dengan penangguhan masa eksekusi paling lama 90 hari. Dalam pasal 55 hak jaminan kebendaan tersebut posisinya terpisah dari boedel pailit atau harta pailit, namun pada pasal 56 hak jaminan kebendaan yang dipegang oleh kreditor separatis seolah-olah menjadi boedel pailit atau harta pailit di tambah dengan pasal 59 yang membatasi masa eksekusi paling lambat 2 bulan, hal tersebut membuat ketidak pastian hukum. Kata Kunci : kepailitan, kreditor separatis, perlindungan hukum
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT TRANSAKSI JUAL BELI BARANG BERMEREK PALSU SECARA ONLINE Dita Dhaamya Natih; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.164 KB)

Abstract

Pada era globalisasi ini banyak konsumen yang melakukan kegiatan pembelanjaan barang bermerek terkenal secara online karena harganya yang murah, karena konsumen kurang cermat dalam pembelanjaan online, maka sering terjadi dimana para konsumen ingin membeli barang bermerek terkenal tetapi yang didapat adalah barang tiruan bermerek palsu, karena harga yang ditawarkan sangat murah menjadikan para konsumen tergiur untuk membeli. Tujuan dari karya ilmiah ini untuk mengetahui perlindungan terhadap konsumen dan upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen terkait transaksi jual beli barang bermerek palsu secara online. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Kesimpulannya bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen tersebut adalah bahwa konsumen mendapatkan ganti kerugian atau pertanggungjawaban atas haknya yang telah dilanggar oleh pelaku usaha. Dan upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen adalah konsumen dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga yaitu gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian perbuatan terkait dengan penggunaan merek tanpa izin tersebut oleh pelaku usaha/produsen. Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Merek Palsu, Online.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA TITIP ONLINE Indira Putri Mahesti; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (637.065 KB)

Abstract

Seiring dengan berkembangnya zaman masyarakat jadi lebih konsumtif dalam berbelanja. Sistem belanja online yang dewasa ini banyak diminati oleh masyarakat adalah jasa titip online dimana tugas dari jasa titip ini membelanjakan barang bagi konsumen yang memesan barang lewat media sosial. terdapat pula permasalahan dimana sering terjadi barang yang dipesan oleh konsumen terkadang tidak sesuai dengan gambar. Melihat seringnya terjadi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai bentuk perlindungan 1hukum terhadap pengguna jasa titip online apabila terjadi cacat produk dan bentuk pertanggung jawaban penjual pada barang dagangannya yang cacat produk. Metode penulisan dari penelitian ini menggunakan jenis penelitan hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hasil dari penelitian tersebut yakni. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah dirugikan atas adanya cacat produk dalam pembelian barang melalui jasa titip beli secara online tercantum di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang meliputi hak-hak konsumen, kewajiban, larangan-larangan pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha yaitu berupa product liability, dimana produsen harus bertanggung jawab atas kerugian cacat produk yang di derita oleh konsumen. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, dan Pengguna Jasa Titip Online

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue