cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7 No 5 (2019)" : 10 Documents clear
PELAKSANAAN PENJATUHAN SANKSI KEDISIPLINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Ni Ketut Ratih Purnama Sari; I Gede Yusa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.038 KB)

Abstract

Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Sipil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penjatuhan sanksi kedisiplinan pegawai dan bagaimana kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kedisiplinan pegawai negeri sipil. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun hasil dan pembahasan yaitu Pegawai Negeri Sipil ialah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja Pegawai Negeri Sipil itu sendiri meliputi budaya kerja dan sistem pengawasan. Guna meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil, pemerintah menerapkan disiplin pegawai negeri yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Dalam peraturan pemerintah ini memuat mengenai pelaksanaan penjatuhan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar batas-batas kedisiplinan yang telah diatur dan juga mengatur pula mengenai jenis sanksi berkenaan dengan pelanggaran displin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Kata Kunci : Pelaksanaan, Penjatuhan Sanksi Kedisiplin, Pegawai Negeri Sipil.
PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT KERUGIAN PEMBELIAN BARANG DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE YANG TIDAK SESUAI DENGAN KATALOG DI INTERNET Anak Agung Ayu Krisna Dewi; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.825 KB)

Abstract

Perdagangan bebas sekarang ini telah mempraktiskan konsumen untuk membeli barang yang diinginkan hanya dengan melihat katalog di situs internet tanpa bertemu langsung, tetapi memiliki dampak negatif untuk konsumen dimana barang yang diterima tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada katalog di internet ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hal ini menimbulkan banyaknya pertanyaan terkait tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengenai kerugian pembelian barang dalam transaksi e-commerce yang tidak sesuai dengan katalog di internet, terlihat lemahnya kedudukan konsumen dengan pelaku usaha yang mengakibatkan merugikan konsumen. Dalam penulisan ini memakai metode penelitian normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka, dari penulisan ini masalah yang diangkat yaitu tanggung jawab pelaku usaha apabila barang tidak sesuai dengan katalog di internet dan perlindungan hukum terkait dengan kerugian konsumen di dalam pembelian barang dalam transaksi e-commerce. Permasalahan diatas merupakan norma kabur dikarenakan didalam UUPK yang tidak secara spesifik dijelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam pembelian barang di internet serta perlindungan hukum terkait kerugian konsumen dalam bentuk transaksi e-commerce. Tujuannya agar pelaku usaha mengetahui tanggung jawabnya secara penuh dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen atas pembelian barang yang telah merugikan konsumen sebagaimana yang diatur di dalam UUPK. Kata Kunci: Tidak Sesuai Katalog, Tanggung jawab, Pelindungan Konsumen, Kerugian E-Commerce
PERAN SERTA MASYARAKAT TERKAIT TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI PROVINSI BALI Dea Rangga Kuncoro; Ibrahim R
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.871 KB)

Abstract

Penyerapan aspirasi rakyat adalah salah satu tugas pokok dan fungsi DPRD yang rutin dilaksanakan. Namun ternyata, tidak hanya DPRD saja yang dapat terjun langsung mencari aspirasi, tetapi masyarakat juga dapat mengaspirasikan keluhannya tanpa menunggu anggota DPRD melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihannya masing-masing. Jurnal ini membahas apa saja bentuk pengaduan aspirasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat, serta bagaimana masing-masing mekanismenya. Penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis empiris. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu terdapat 5 (lima) bentuk pengaduan aspirasi, antara lain; secara lisan, secara tulisan, melalui demonstrasi, secara daring (online), dan ketika DPRD melakukan kunjungan kerja. Mekanismenya pun beragam, ada yang dengan langsung datang ke Kantor DPRD, ada yang dengan bersurat terlebih dahulu, ada yang dengan mengajukan izin ke Kepolisian, dan ada pula yang mengaspirasikan langsung melalui situs yang disediakan oleh DPRD. Kata Kunci : Pengaduan Aspirasi, DPRD, Masyarakat
IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DI LPD DESA UNGASAN SEBAGAI UPAYA LPD DALAM MEMBANTU DEBITUR MELUNASI HUTANG KREDIT Ni Luh Julia Kari; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.512 KB)

Abstract

Kebutuhan masyarakat khususnya dibidang lembaga keuangan semakin hari semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya LPD, masyarakat lebih mendapatkan pinjaman dana dalam memenuhi kebutuhannya. Pernah terjadi kredit macet di LPD Desa Adat Ungasan menyebabkan LPD Desa Adat Ungasan, menerapkan pengikatan Jaminan Fidusia kepada debitur ketika melakukan pinjaman kredit yang dibutuhkan. Namun, debitur tidak selalu dapat melunasi hutangnya sesuai dengan kesepakatan.Kemudian timbullah yang menjadi masalah yaitu bagaimanakah implementasi Pasal 11 Ayat (1) UUJF di LPD Desa Adat Ungasan. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan implementasi pendaftaran Jaminan Fidusia di LPD Desa Adat Ungasan tidak sesuai dengan Pasal 11Ayat (1) UUJF dan Upaya hukum yang dapat dilakukan LPD dalam hal debitur wanprestasi.Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer yang dilakukan dengan wawancara dan data sekunder. Berdasarkan hasil analisa, faktor yang menyebabkan implementasi Pasal 11 Ayat (1) tidak sesuai dengan UUJF adalah biaya pembuatan akta yang terbilang mahal. Upaya yang dapat dilakukan pihak LPD dalam hal debitur wanprestasi adalah melakukan eksekusi melalui penjualan dibawah tangan objek yang dijadikan Jaminan Fidusia (Pasal 29 Ayat (1) huruf c) UUJF. Kata Kunci : Lembaga Keuangan, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Kredit, Jaminan Fidusia
HAK ATAS KEWARGANEGARAAN BAGI KELUARGA MILITAN ISIS Nathania Agatha Lukman; I Wayan Parsa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.549 KB)

Abstract

Setelah jatuhnya ISIS, terdapat banyak keluarga militan ISIS yang berstatus stateless. Status stateless disebabkan pencabutan kewarganegaraan negara asal pada warga negaranya yang tergabung di dalam ISIS. Namun pencabutan kewarganegaraan ini juga diterapkan kepada keluarga militan ISIS dengan mayoritas perempuan dan anak-anak, sehingga menghambat pemenuhan hak-hak dasarnya. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana status kewarganegaraan keluarga militan ISIS yang denasionalisasi pemerintah negara asalnya berserta solusi bagi keluarga militan yang telah kehilangan kewarganegaraanya. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini, ialah jenis metode penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian tulisan ini dapat disimpulkan bahwa tindakan denasionalisasi yang dilakukan negara asal berdasarkan Convention on the Reduction of Statelessness 1961 hanya berlaku kepada militan ISIS dan belum menjelaskan bagaimana status keluarga militan ISIS yang ikut dirampas kewarganegaraanya. Sampai dengan penelusuran terakhir yang dilakukan penulis, belum terdapat regulasi nasional negara asal atau internasional yang spesifik berkaitan dengan status kewarganegaraan keluarga militan ISIS. Kata Kunci: Keluarga Militan ISIS, Hak Atas Kewarganegaraan, Stateless.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA BAGI KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN PRODUK KOSMETIK ILEGAL DAN BERBAHAYA Gita Saraswati; Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.98 KB)

Abstract

Kosmetik adalah alat kecantikan wanita yang digunakan sehari-hari untuk mempercantik atau merawat dirinya sendiri. Kosmetik merupakan bahan yang siap dipakai diluar badan seperti rambut, muka, kuku yang dapat mempercantik penampilan agar menjadi lebih menarik. Kosmetik sangat diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat dan banyak berbagai kosmetik yang beredar dipasaran. Pada masa kini, banyak ditemukan konsumen yang membeli produk kosmetik yang tidak memiliki kualitas, dan tidak adanya produk kosmetik sudah terdaftar atau tidaknya didalam BPOM. Harga murah yang ditawarkan berasal dari bahan yang dibeli dengan kualitas rendah atau bahkan berbahaya dan tidak menggunakan izin edar. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha bagi konsumen yang menggunakan produk kosmetik ilegal dan berbahan berbahaya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Konsumen berhak untuk dapat suatu kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk kosmetik yang ditawarkan kepadanya. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Perlaku usaha dapat pertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen berupa pengembalian uang atau penggantian barang terkait kerugian konsumen yang di derita. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, konsumen, kosmetik ilegal
PENGATURAN RETRIBUSI PADA KAWASAN DAERAH TUJUAN WISATA TANAH LOT DI KABUPATEN TABANAN I Gede Bagus Tegar Dananjaya Sapanca; Anak Agung Ketut Sukranatha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.638 KB)

Abstract

Provinsi Bali merupakan daerah tujuan wisata yang sudah sangat terkenal baik di Indonesia maupun di Mancanegara, masyarakat dunia sangat takjub akan keindahan pariwisata yang ada di Pulau Bali ini dikarenakan Pulau Bali memiliki “taksu” yang tidak dimiliki oleh daerah lain atau provinsi lainnya di Indonesia. Pulau Bali juga dijuluki “Pulau Seribu Pura’ atau “Pulau Dewata”, Tujuan Wisata Tanah Lot di Kabupaten Tabanan memberikan dampak bagi daerah terhadap retribusi pada kawasan wisata tanah lot guna melaksanakan asas otonomi daerah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pasal 4 tertulis Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Rekreasi Dan olahraga, sedangkan pengunjung Daerah Tujuan Wisata Tanah Lot tidak saja para wisatawan namun juga para “pemedek” atau umat Hindu yang akan bersembahyang di Pura tersebut karena Umat Hindu melakukan persembahyangan apakah umat Hindu dapat diklasifikasikan sebagai Subjek Retribusi dan bagaimana pengaturan tarif retribusi di beberapa Pura di Provinsi Bali. Jurnal ini dibuat dengan menggunakan metode yuridis normatif. Bersembahyang bukan merupakan sebuah aktivitas yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Rekreasi Dan Olahraga, Melainkan bersembahyang merupakan aktivitas kerohanian maupun Upacara Agama yang dilakukan oleh “pemedek” Pura Tanah Lot yang dilakukan di areal Kawasan Daerah Tujuan Wisata Tanah Lot. Seharusnya pemerintah Kabupaten Tabanan memberikan kejelasan terkait Perda Nomor 29 Tahun 2011 Pasal 4 mengenai Subjek Retribusi. Dan hanya di Pura Tanah Lot saja yang mengenakan tarif retribusi Tiket Masuk bagi Umat Hindu sedangkan di Pura lainnya tidak. Kata Kunci: Retribusi, Wisatawan, Umat Hindu
TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA KAPAL CEPAT TERHADAP KONSUMEN SAAT TERJADI KECELAKAAN Putu Megabalinda Pradnya Wijayani; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.196 KB)

Abstract

Perkembangan perekonomian saat ini membuat para pelaku usaha mulai mendirikan usaha di bidang jasa angkutan laut yakni kapal cepat sehingga dapat memudahkan konsumen dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas laut. Namun banyak konsumen merasa khawatir apabila pihak penyedia jasa kapal cepat tidak memberikan tanggung jawab apabila konsumen mengalami kecelakaan. Dari latar belakang tersebut masalah yang dibahas yaitu mengenai bagaimana kelaiklautan kapal cepat dan bentuk tanggung jawab dari penyedia jasa kapal cepat jika konsumen mengalami kecelakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan di masyarakat dengan menggunakan teknik wawancara. Konsumen tidak perlu khawatir karena pihak penyedia jasa telah menyediakan alat-alat keselamatan kelaiklautan kapal dan pihak penyedia jasa juga memberikan asuransi apabila konsumen mengalami kecelakaan saat menggunakan jasanya, dan konsumen akan merasa nyaman dan aman saat kapal beroperasi, sebelum kapal beroperasi penyedia jasa harus memenuhi syarat mengenai dokumen yang harus dilengkapi. Pelaksanaan penyedia jasa mengenai tanggung jawab dan kelengkapan dokumen seperti yang diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah sesuai. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Penyedia Jasa, Kapal Cepat, Konsumen.
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA Ni Komang Devi Yurisia Dharmawati; I Wayan Parsa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.021 KB)

Abstract

Pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Kegiatan PKL menggangu ketertiban umum dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini adalah pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 15 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Gianyar, serta hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah tersebut terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, dengan mengkaji permasalahan dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta berdasarkan data yang diperoleh langsung melalui pengamatan di lapangan dan wawancara dengan dinas terkait. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 15 Tahun 2015 terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Gianyar sudah dilaksanakan, baik itu upaya penegakan hukum Preventif maupun Represif namun belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan ada beberapa faktor penghambat diantaranya faktor hukumnya sendiri, faktor sarana transportasi serta faktor dari masyarakat. Selain itu dalam hal pemberian sanksi terkait pelanggaran bagi pedagang kaki lima belum sepenuhnya diterapkan khususnya pemberian sanksi pidana. Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Penegakan Hukum, Ketertiban Umum
IMPLEMENTASI CESSIE DI BANK BRI KANTOR CABANG DENPASAR GATOT SUBROTO Kadek Nadya Pramita Sari; A.A Istri Ari Atu Dewi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.974 KB)

Abstract

Cessie sering dilaksanakan dalam lingkungan perbankan. Salah satu bank yang pernah melaksanakan Cessie adalah Bank BRI Kantor Cabang Denpasar Gatot Subroto. Pelaksanaan Cessie di Bank tersebut pada umumnya dikarenakan Kreditur Lama (Cedent) membutuhkan pembiayaan agar operasional dari usahanya tetap berjalan. Namun perlu diteliti apakah pelaksanaan Cessie di Bank BRI Kantor Cabang Denpasar Gatot Subroto telah sesuai dengan Pasal 613 KUHPerdata atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Cessie di Bank BRI Kantor Cabang Denpasar Gatot Subroto dan akibat hukum perjanjian Cessie terhadap Kreditur Baru (Cessionaris) dan Kreditur Lama (Cedent) di Bank BRI Kantor Cabang Denpasar Gatot Subroto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan prilaku masyarakat. Hasil dalam dari penelitian ini yaitu Pelaksanaan Cessie di Bank BRI Kantor Cabang Denpasar Gatot Subroto secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata sedangkan pelaksanaan dalam hal penagihannya tidak dilaksanakan sesuai Pasal 613 KUHPerdata untuk mengefektifkan penagihan piutang kepada debitur. Akibat hukum perjanjian Cessie terhadap Kreditur Baru (Cessionaris) dan Kreditur Lama (Cedent) di Bank BRI Kantor Cabang Denpasar Gatot Subroto adalah berubahnya hak dan kewajiban dari Kreditur Baru (Cessionaris) dan Kreditur Lama (Cedent) sebagaimana ketentuan Pasal 613 KUHPerdata. Kata Kunci: Pelaksanaan Cessie, Perjanjian Cessie, Akibat Hukum.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue